KPK vs POLRI

[surjadi05]

KPK ga perlu bersih, susah keknya dapet orang gaul 100% bersih.
Ganjalan gw ttg kpk adalah perannya yg terlalu menonjol sehingga memungkinkan pengurusnya mengidap star sindrom, muncul di talkshow sbg malaikat ala Michael Landon.

Menurut gw yg sekarang juga udah cukup, perlu ditambah hak imunitas 4 tahun, trus dilarang untuk dicalonkan jadi eksekutif jangan cuma ga etis aja, jadi ingat arb," saya ga akan mencalonkan diri, tapi kalo dicalonkan saya tidak akan menolak", behhh begitu jadi ketua lagi segala cara dihalalkan, sekarang cara yg sama terjadi di pan, politician shitto

[tuscany]

KPK perlu bersih lah masbro. Masa nyapu lantai kotor pake sapu kotor? Sistem perekrutannya aja yang diperbaiki, jangan sampe DPR lagi yang memutuskan siapa yang boleh jadi komisioner dan ketua, akhirnya jadi bancakan mau ndak mau.

[surjadi05]

Mungkin dimaksd ndableg ga mesti 100% bersih disini, maksdnya kayak kesalahan kecil, kayak pernah ditilang jangan dipermasalahkan, bukan yg pernah korupsi atau membunuh gitu

[purba]

back to laptop...
ya udah [MENTION=101]purba[/MENTION] kalau emang ga ada di uu-nya soal kewajiban ttd seluruh komisioner... tapi napa bisa tetap ada pra peradilan, malah dimenangin ama bg ya?
ini gua nanya ya, bukan statement.

Menangnya BG bukan karena ttd tsb tapi, misal, oleh hakim praperadilannya, polisi spt BG ketika itu bukan penegak hukum, dst. Nih lihat:

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...n-Budi-Gunawan

... Menurut Sarpin, di dalam Undang-Undang Kehakiman, hakim memiliki wewenang mengadili sebuah perkara yang belum ada di dalam aturan. "Tujuannya, memberi tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. ...

Lihat, kalo udah urusan 'tafsir', yg putih bisa jadi hitam dan yg hitam bisa jadi putih.

Menurut gw, bahasa undang-undang jangan bahasa abu-abu, tapi bahasa yg hitam-putih. Memang resiko bahasa hitam-putih menjadikan undang-undang kaku dan tidak mencakup semua permasalahan. Tapi itu lebih baik dari pada keinginan memiliki undang-undang yg mencakup semuanya, akibatnya multi-pengertian (tafsir).

[purba]

Ukuran atau bukti biasa2 aja nya KPK dgn Antasari/Samad apa? Bukan karena dikriminalisasi kan?

Ruki main aman, dan terkesan tebang-pilih. Di era dia jadi ketua KPK, ada komunikasi dulu (ini cerita orang dalem) dgn pejabat-pejabat tinggi negara (presiden, ketua DPR, dll) kalo mau menangani kasus-kasus besar (maksudnya yg melibatkan pejabat negara se-level menteri, konglomerat kelas atas, dll). Akibatnya, kasus-kasus besar tsb tidak muncul ke permukaan. Beda dgn jamannya Antasari yg besan presiden pun di-embat juga. Apalagi jamannya Samad yg nangkep pentolan polisi lalu lintas, menteri, anggota DPR, ketua partai, dll. Jelas, Samad punya banyak musuh.

Tuh udah gw jawab ya... Nih gw sembah biar lu merasa terhormat...

[kandalf]

KPK menyerah.
KPK tidak menghentikan penyelidikannya karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

Tetapi sebagai gantinya, KPK mengalihkan kasusnya pada Kejaksaan.
http://nasional.kompas.com/read/2015...ejaksaan.Agung

"Atas dasar kesepakatan, karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikan, KPK akan serahkan penanganan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung," ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Prasetyo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal dan mendiskusikannya dengan sejumlah instansi terkait. Hasil praperadilan di PN Jaksel yang diputuskan hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum sehingga penyidikan kasusnya di KPK harus dihentikan.

Sementara itu, dalam undang-undang KPK tidak diatur untuk menghentikan penyidikan suatu kasus. Oleh karena itu, diputuskan jalan tengah, yaitu melimpahkan penangangan kasus itu ke Kejaksaan.

"Penanganan keduanya adalah murni penanganan dengan penegakan hukum, tidak ada latar belakang apa pun. Jadi perlu solusi untuk menengahi itu," kata Prasetyo.

KPK akan menyerahkan berkas hasil penyelidikan dan penyidikan kasus Budi ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan pun akan mempelajari berkas-berkas tersebut untuk melihat sejauh mana kasus Budi telah berjalan. Prasetyo berharap pelimpahan penanganan kasus itu menjadi solusi konflik yang terjadi antara KPK dan Polri.

[tuscany]

Mengalah untuk menang itu biasa. Masa mau menang terus?

One step back for two steps forward, hopefully.

[surjadi05]

Yup, dengan keluarnya saatnya membela kpk

[kandalf]

Skor Budi Gunawan saat ini:

1. sukses me-nonaktif-kan dua pimpinan KPK
2. sukses membuat status tiga pimpinan KPK dan satu plt pimpinan KPK berstatus terlapor
3. sukses membuat tiga ahli hukum pro-KPK berstatus terlapor
4. sukses membuat ketua PPATK berstatus terlapor
5. sukses membuat majalah Tempo berstatus terlapor.

Tentu saja,
tidak pakai tangan sendiri.

Menangani Abraham Samad pakai tangan politisi berinisial 'J'.
Menangani Bambang Widjojanto pakai tangan kader partai PDIP.
Dua dari tiga ahli hukum, dituntut oleh pimpinan daerah partai Nasdem.
ketua PPATK dilaporkan oleh LSM gak jelas yang tak pernah didengar sebelumnya dengan tuduhan membocorkan rahasia negara.
Majalah Tempo dilaporkan oleh LSM gak jelas juga dengan tuduhan membocorkan rahasia tetapi rahasia perbankan.

[kandalf]

Dan kini kasusnya kembali ke Bareskrim,
yang dipimpin oleh Budi Waseso, yang sudah terang-terangan menyatakan dukung Budi Gunawan dan menuding musuh BG sebagai 'pengkhianat'

http://news.detik.com/read/2015/03/0...udzon-ke-polri

Jakarta - KPK melimpahkan berkas perkara kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Selanjutkan Kejagung akan melimpahkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri yang dulu pernah menangani kasus itu dan menyimpulkan tak ada pelanggaran pidana.

"Atas dasar pertimbangan efektif dan mudah penanganannya, saya sebagai Jaksa Agung akan melanjutkan berkas perkara ke Polri," kata Jaksa Agung Prasetyo di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/3/2015). Dalam jumpa pers khusus membahas pelimpahan berkas Komjen BG tersebut, Prasetyo didampingi pimpinan KPK, Menko Polhukam dan Wakapolri.

Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas tersebut karena sebelumnya Polri sudah menangani kasus itu dan hasilnya tak ada pidana. Prasetyo juga yakin, tidak akan ada konflik kepentingan di Polri meskipun Polri menangani kasus jenderalnya sendiri.

"Kita percayakan pada Polri, jangan su'udzon (berburuk sangka). Semua kita lakukan demi kepentingan penegakan hukum di masa yang akan datang," ujar Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan.

Menurutnya sebelum memutuskan langkah ini, pernah muncul sejumlah opsi terkait kasus Komjen BG. Salah satunya, KPK meminjam tangan Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan. Sebab KPK tidak bisa mengentikan penyidikan yang sudah dilakukan.

"Pernah terpikir untuk KPK meminjam tangan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan. Setelah melakukan pembahasan mendalam kami mengambil opsi lain," ujarnya.

[mbok jamu]

Skor Budi Gunawan saat ini:1. sukses me-nonaktif-kan dua pimpinan KPK2. sukses membuat status tiga pimpinan KPK dan satu plt pimpinan KPK berstatus terlapor3. sukses membuat tiga ahli hukum pro-KPK berstatus terlapor4. sukses membuat ketua PPATK berstatus terlapor5. sukses membuat majalah Tempo berstatus terlapor.Tentu saja,tidak pakai tangan sendiri. Menangani Abraham Samad pakai tangan politisi berinisial 'J'.Menangani Bambang Widjojanto pakai tangan kader partai PDIP.Dua dari tiga ahli hukum, dituntut oleh pimpinan daerah partai Nasdem.ketua PPATK dilaporkan oleh LSM gak jelas yang tak pernah didengar sebelumnya dengan tuduhan membocorkan rahasia negara.Majalah Tempo dilaporkan oleh LSM gak jelas juga dengan tuduhan membocorkan rahasia tetapi rahasia perbankan.

Karena memang bukan Budi doang, ada Ibu Budi, Bapak Budi, Kakak Budi dan Adik Budi.Kleptokrasi, pemerintahan yang dijalankan oleh para pencuri. Jangankan Samad atau Bambang, Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar saja bisa dipenjara melawan korupsi.Wong sudah menjadi budaya, mau diapakan lagi. Seperti orang Indonesia dan nasi.

[surjadi05]

Kalo mau jujur semua aparat punya masa lalu, maunya sebagian diputihkan, mungkin mis tahun 2004 kebawah yg korupsi "diputihkan" kesalahannya, nah mungkin baru bisa, kalo gak mah susah

[Yuki]

tidak ada pemutihan aja korupsi di negara ini udah gendeng, apalagi ada pemutihan

[purba]

Pemutihan? Ok, di bawah 2004 pemutihan. Kemudian berjalanlah pemberantasan korupsi 2005, ... , 2015. Gak tuntas, banyak kasus yg belum selesai, dibegal oleh hakim macam Sarpin. Pemutihan lagi di bawah 2015, dst. Akhirnya pemutihan mulu.

Mana yg lebih sedikit mudhorotnya, kompromi dengan pengedar narkoba atau dengan koruptor?

Kompromi dgn pengedar narkoba: Bukan dari dihukum menjadi bebas, tapi mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, misalnya.

Kompromi dgn koruptor: Dari tersangka, lewat praperadilan, jadi bebas. Putusan praperadilan final. Jadi contoh buat koruptor yg lain utk melakukan hal yg sama.

[surjadi05]

tidak ada pemutihan aja korupsi di negara ini udah gendeng, apalagi ada pemutihan

Kalo gak mau pemutihan, kita "papas" 1 generasi, tapi masalahnya yg muda siap kaga jadi mentri, siap kaga jadi pangab,ksad kapolri,menurut gw orang yg berumur 20an di indo belum siap, sedang orang yg berumur di atas 40, pasti punya "masa lalu"::

[kandalf]

Percuma papas 1 generasi.
Setelah mengalami masa kuliah, saya harus bilang, ide papas 1 generasi itu ide utopis.

Kenyataannya, generasi usia remaja belasan tahun dan 20an itu juga sudah korup.
Mereka sudah menyuap polisi untuk SIM. Mereka sudah terbiasa melanggar berbagai macam rambu lalu lintas.
Mereka juga terbiasa potong antrian.
Mereka punya budaya konsumerisme cukup tinggi hingga berani melakukan tindakan kriminal padahal hanya untuk barang sepele.

Mau gak mau kita pakai cara lambat: Pendidikan. Mulai dari anak2 kita yang masih balita atau masih di bawah 10 tahun. Yang remaja, mulai diperketat lagi.

[surjadi05]

kalo gitu, solusinya menurut gw cuma 1, pemutihan, ga ada lagi
selama ga ada pemutihan selama itu orang akan dibayang2 in masa lalu, eh elu kalo ga mau kompromi ama gw, gw juga laporin elu loh, dah "beres" semua

[mbok jamu]

Pemutihan??

[surjadi05]

Pemutihan??

Iya mbok kayak pajak di indo, pernah dulu di tahun 2008 terjadi pemutihan pajak, yg dikenal dengan nama sunset policy, segala asset pajak diputihkan, ga ditelusuri lagi dananya dari mana, apa bayar pajak ga, asal mulai sekarang anda lapor yg bener,! nah hasilnya bisa dilihat peningkatan pajak dari 2008 ke sekarang menanjak cukut signifikan

[mbok jamu]

Jadi pemutihan korupsi? Termasuk korupsi dana haji, dana pendidikan dan dana kesehatan? Kong Sur tahu toh dampak korupsi pada sektor-sektor tersebut, sekarang menyarankan kasus-kasus korupsi itu diputihkan begitu saja? Kalau korupsi diputihkan, angka kasus korupsi akan menurun?

Sekalian, Kong, pemutihan kejahatan lain seperti pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan. Lalu kita berdoa semoga angka pembunuhan, pelecehan dan perkosaan menurun. OK?