KPK vs POLRI

[purba]

Pemutihan? Ok, di bawah 2004 pemutihan. Kemudian berjalanlah pemberantasan korupsi 2005, ... , 2015. Gak tuntas, banyak kasus yg belum selesai, dibegal oleh hakim macam Sarpin. Pemutihan lagi di bawah 2015, dst. Akhirnya pemutihan mulu.

Mana yg lebih sedikit mudhorotnya, kompromi dengan pengedar narkoba atau dengan koruptor?

Kompromi dgn pengedar narkoba: Bukan dari dihukum menjadi bebas, tapi mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, misalnya.

Kompromi dgn koruptor: Dari tersangka, lewat praperadilan, jadi bebas. Putusan praperadilan final. Jadi contoh buat koruptor yg lain utk melakukan hal yg sama.

[kandalf]

Percuma papas 1 generasi.
Setelah mengalami masa kuliah, saya harus bilang, ide papas 1 generasi itu ide utopis.

Kenyataannya, generasi usia remaja belasan tahun dan 20an itu juga sudah korup.
Mereka sudah menyuap polisi untuk SIM. Mereka sudah terbiasa melanggar berbagai macam rambu lalu lintas.
Mereka juga terbiasa potong antrian.
Mereka punya budaya konsumerisme cukup tinggi hingga berani melakukan tindakan kriminal padahal hanya untuk barang sepele.

Mau gak mau kita pakai cara lambat: Pendidikan. Mulai dari anak2 kita yang masih balita atau masih di bawah 10 tahun. Yang remaja, mulai diperketat lagi.

[surjadi05]

kalo gitu, solusinya menurut gw cuma 1, pemutihan, ga ada lagi
selama ga ada pemutihan selama itu orang akan dibayang2 in masa lalu, eh elu kalo ga mau kompromi ama gw, gw juga laporin elu loh, dah "beres" semua

[mbok jamu]

Pemutihan??

[surjadi05]

Pemutihan??

Iya mbok kayak pajak di indo, pernah dulu di tahun 2008 terjadi pemutihan pajak, yg dikenal dengan nama sunset policy, segala asset pajak diputihkan, ga ditelusuri lagi dananya dari mana, apa bayar pajak ga, asal mulai sekarang anda lapor yg bener,! nah hasilnya bisa dilihat peningkatan pajak dari 2008 ke sekarang menanjak cukut signifikan

[mbok jamu]

Jadi pemutihan korupsi? Termasuk korupsi dana haji, dana pendidikan dan dana kesehatan? Kong Sur tahu toh dampak korupsi pada sektor-sektor tersebut, sekarang menyarankan kasus-kasus korupsi itu diputihkan begitu saja? Kalau korupsi diputihkan, angka kasus korupsi akan menurun?

Sekalian, Kong, pemutihan kejahatan lain seperti pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan. Lalu kita berdoa semoga angka pembunuhan, pelecehan dan perkosaan menurun. OK?

[surjadi05]

Jadi pemutihan korupsi? Termasuk korupsi dana haji, dana pendidikan dan dana kesehatan? Kong Sur tahu toh dampak korupsi pada sektor-sektor tersebut, sekarang menyarankan kasus-kasus korupsi itu diputihkan begitu saja? Kalau korupsi diputihkan, angka kasus korupsi akan menurun?

Sekalian, Kong, pemutihan kejahatan lain seperti pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan. Lalu kita berdoa semoga angka pembunuhan, pelecehan dan perkosaan menurun. OK?

tahu sangat tahu, makanya saya bilang 2004 kebawah, dan yang penting hasilnya kan? lagian 2004 kebawah juga kpk baru berdiri kan? dan kita cuma bicara korupsi kan bukan tret pembunuhan/pemerkosaan kan? atau saya salah masuk tret? kalo ga coba si mbok kasih solusi? apakah kita harus menunggu "satria pinigit" terus, well kalo gitu mungkin sampe saya matipun negara ini ga bakal sebaik negara tetangga, malaysia, spore or brunei?

[mbok jamu]

tahu sangat tahu, makanya saya bilang 2004 kebawah, dan yang penting hasilnya kan? lagian 2004 kebawah juga kpk baru berdiri kan? dan kita cuma bicara korupsi kan bukan tret pembunuhan/pemerkosaan kan? atau saya salah masuk tret? kalo ga coba si mbok kasih solusi? apakah kita harus menunggu "satria pinigit" terus, well kalo gitu mungkin sampe saya matipun negara ini ga bakal sebaik negara tetangga, malaysia, spore or brunei?

Lho. Korupsi, pembunuhan, perkosaan itu semua kejahatan toh? Jadi kenapa hanya pemutihan korupsi? Kejahatan yang lain gimana? Kalau koruptor dibebaskan, kenapa pembunuh dan pemerkosa ndak sekalian dibebaskan? Solusi sudah di depan mata koq masih di cari-cari. Tegakkan HUKUM. Ngapain juga nunggu satria bergitar segala.Singapur, Brunei atau Australia juga ndak punya satria baja hitam tapi HUKUM-nya berjalan.

[surjadi05]

Lho. Korupsi, pembunuhan, perkosaan itu semua kejahatan toh? Jadi kenapa hanya pemutihan korupsi? Kejahatan yang lain gimana? Kalau koruptor dibebaskan, kenapa pembunuh dan pemerkosa ndak sekalian dibebaskan? Solusi sudah di depan mata koq masih di cari-cari. Tegakkan HUKUM. Ngapain juga nunggu satria bergitar segala.Singapur, Brunei atau Australia juga ndak punya satria baja hitam tapi HUKUM-nya berjalan.

kadang2 untuk mencapai hasil yg cepat, harus berani langkah yg "gila",
betul semuanya kejahatan, tapi karna kita lagi bahas korupsi, bukannya sebaiknya fokus pada korupsi, kenapa menurut saya korupsi sebaiknya diputihkan karna korupsi sudah mengakar , mau yg namanya pungli, gratifikasi, korupsi, atau apapunlah, jadi orang yg sekarang "ngurusin" korupsi gak takut dibongkar boroknya di masa lalu, kenapa di spore, brunei dan aussie hukumnya bisa tegak, karna pembuat hukum negara tsb gak banyak yg korupsi, tapi kalo mau menunggu hukum ditegakan dengan benar dan adil, saya mau ngomong "good luck mbok"

dan apabila suatu saat penyelenggara negara kita isinya pembunuh/pemerkosa semua saya juga akan mengusulkan saran yg sama ::

[purba]

Pemutihan karena kesalahan di masa lalu?

BW dan AS tidak ada korupsi di masa lalu, tapi sebagai manusia, mereka bisa saja punya kesalahan. BW disangka memberikan pengarahan kesaksian palsu. Sangkaan tsb sangat ambigu. Mungkin masih lebih baik sangkaan utk AS, melakukan pemalsuan dlm pembuatan Kartu Keluarga (cmiiw). Sangkaan utk AS lebih definitif dari pada sangkaan utk BW. Obyek sangkaan utk AS lebih nyata, dengan begitu lebih mudah utk dibuktikan jika memang sangkaan benar, dibandingkan utk BW. Ini jelas kriminalisasi komisioner KPK.

Kriminalisasi tsb sebenarnya tidak perlu jika Mr Presiden tegas dalam penegakan hukum melawan korupsi.

Apakah pemutihan utk pra 2004 menyelesaikan masalah? Kita simulasikan.

Katakanlah, semua setuju dengan pemutihan pra 2004. KPK akan menindak korupsi yg dilakukan mulai 2004 ke depan. Katakanlah, pada 2016 ada BG versi 2 yg melakukan korupsi. Kemudian dijadikan tersangka. Karena BG versi 2 juga punya kekuasaan dan kekuatan, diaturlah utk kriminalisasi komisioner KPK. Pemutihan pun sia-sia. Artinya, pemutihan tidak menyelesaikan masalah.

[Ronggolawe]

masih saja pada ribut.. KPK nya sendiri dah damai
dengan Polri

[surjadi05]

Bukan ribut om, lagi cari solusi terbaik mengatasi korupsi di indo, tanpa terlibat intrik politik

[surjadi05]

Yg namanya pemutihan itu cuma sekali, kalo sering2 bukan pemutihan tapi di tip exx
Lagian pemutihan ini gw pilih karna lebih mungkin daripada kita papas 1 generasi, lagipula pemutihan ini ga ada hub dengan as /bw vs duo budi, ini lebih kepada hasil yg cepat, yg gw rasakan langsung pada sektor pajak, jadi sebagai gambaran dulu seseorang yg punya rumah 10 biji, karna takut diusut duitnya dia lapor pajak tahunan cuma 2, setelah "diputihkan" dia lapor semua, setelah itu rumah yg 8 itu dia lapor disewakan ke orang, nah dari hasil sewa dapat pajak sewa 10% masuk kas negara, nah di indo gw rasa bisa jutaan orang yg punya rumah lebih dari 2,nah coba kira2 aja ada penambahan pajaknya yg masuk kas negara, jadi gw ngeliat dari HASIL aja, udah capek dengar2 proses/alasan ::
Nah dengan pemutihan ini, gw berharap orang2 yg terpaksa korupsi tapi masih punya hati nurani, berani maju ke depan untuk membersihkan korupsi tanpa takut masa lalunya dibongkar. dan kpk harus tetap diperkuat serta ditambah "amunisi" ::

[purba]

Yg namanya pemutihan itu cuma sekali, kalo sering2 bukan pemutihan tapi di tip exx
Lagian pemutihan ini gw pilih karna lebih mungkin daripada kita papas 1 generasi, lagipula pemutihan ini ga ada hub dengan as /bw vs duo budi, ini lebih kepada hasil yg cepat, yg gw rasakan langsung pada sektor pajak, jadi sebagai gambaran dulu seseorang yg punya rumah 10 biji, karna takut diusut duitnya dia lapor pajak tahunan cuma 2, setelah "diputihkan" dia lapor semua, setelah itu rumah yg 8 itu dia lapor disewakan ke orang, nah dari hasil sewa dapat pajak sewa 10% masuk kas negara, nah di indo gw rasa bisa jutaan orang yg punya rumah lebih dari 2,nah coba kira2 aja ada penambahan pajaknya yg masuk kas negara, jadi gw ngeliat dari HASIL aja, udah capek dengar2 proses/alasan ::
Nah dengan pemutihan ini, gw berharap orang2 yg terpaksa korupsi tapi masih punya hati nurani, berani maju ke depan untuk membersihkan korupsi tanpa takut masa lalunya dibongkar. dan kpk harus tetap diperkuat serta ditambah "amunisi" ::

Oh pemutihan buat pengemplang pajak toh? Saya kira utk yg "ngurusin" korupsi seperti anda tulis sbb:

kadang2 untuk mencapai hasil yg cepat, harus berani langkah yg "gila",
betul semuanya kejahatan, tapi karna kita lagi bahas korupsi, bukannya sebaiknya fokus pada korupsi, kenapa menurut saya korupsi sebaiknya diputihkan karna korupsi sudah mengakar , mau yg namanya pungli, gratifikasi, korupsi, atau apapunlah, jadi orang yg sekarang "ngurusin" korupsi gak takut dibongkar boroknya di masa lalu, kenapa di spore, brunei dan aussie hukumnya bisa tegak, karna pembuat hukum negara tsb gak banyak yg korupsi, tapi kalo mau menunggu hukum ditegakan dengan benar dan adil, saya mau ngomong "good luck mbok"

Ok kita buat simulasi lagi pemutihan untuk pengemplang pajak. Katakanlah, semua setuju pemutihan pengemplang pajak pra 2004. Misalkan tahun 2016 ada kasus korupsi yg ditangani KPK. Lagi-lagi BG versi 3 jadi tersangka. Ada BH yg menjadi saksi kunci buat memenjarakan BG versi 3. Tapi BH tidak berani terlibat dlm pemberantasan korupsi tsb karena dia mengemplang pajak pada tahun 2010. Dia takut di-bareskrim-kan oleh anak buahnya BG versi 3. Apa artinya? Sia-sialah pemutihan pengemplang pajak pra 2004 tsb.

[surjadi05]

Oh pemutihan buat pengemplang pajak toh? Saya kira utk yg "ngurusin" korupsi seperti anda tulis sbb:



Ok kita buat simulasi lagi pemutihan untuk pengemplang pajak. Katakanlah, semua setuju pemutihan pengemplang pajak pra 2004. Misalkan tahun 2016 ada kasus korupsi yg ditangani KPK. Lagi-lagi BG versi 3 jadi tersangka. Ada BH yg menjadi saksi kunci buat memenjarakan BG versi 3. Tapi BH tidak berani terlibat dlm pemberantasan korupsi tsb karena dia mengemplang pajak pada tahun 2010. Dia takut di-bareskrim-kan oleh anak buahnya BG versi 3. Apa artinya? Sia-sialah pemutihan pengemplang pajak pra 2004 tsb.

Bukan yg pemutihan pajak itu contoh nyata, yg saya lihat en rasakan langsung,setahu saya itu satu2nya pemutihan yg pernah dilakukan pemerintah indo

sedang yg saya maksd kemaren kenapa ga diterapkan di kasus korupsi, karna saya tahu betul lumayan banyak birokrat di indo yg terpaksa korupsi karna diperintah atasannya atau hal yg laennya, sebagai contoh ada teman yg pengen naek pangkat dari 3 balok di bahunya jadi 1 melati, dimintai biaya "admin" sekitar 100 jutta, nah pikirkan aja apa yg akan dilakukan orang itu, untuk mengembalikan uang itu, itu intinya,
dan contoh komgkrit bg ketika di tersangkain,untuk kasusnya di masa lampau, tentu saja dia membalas, nah apa ga capek kita ngurusin hal begituan ::

[purba]

Bukan yg pemutihan pajak itu contoh nyata, yg saya lihat en rasakan langsung,setahu saya itu satu2nya pemutihan yg pernah dilakukan pemerintah indo

sedang yg saya maksd kemaren kenapa ga diterapkan di kasus korupsi, karna saya tahu betul lumayan banyak birokrat di indo yg terpaksa korupsi karna diperintah atasannya atau hal yg laennya, sebagai contoh ada teman yg pengen naek pangkat dari 3 balok di bahunya jadi 1 melati, dimintai biaya "admin" sekitar 100 jutta, nah pikirkan aja apa yg akan dilakukan orang itu, untuk mengembalikan uang itu, itu intinya,
dan contoh komgkrit bg ketika di tersangkain,untuk kasusnya di masa lampau, tentu saja dia membalas, nah apa ga capek kita ngurusin hal begituan ::

Jadi pemutihan yg sampeyan usulkan utk alasan apa? Kalo supaya komisioner KPK tidak dikriminalkan, lha kriminalisasi yg sekarang terjadi bukan karena komisioner KPK korupsi di masa lalu, tapi kasus bukan korupsi (itu pun sepertinya mengada-ada). Artinya tidak semua orang Indonesia yg berpotensi dlm penegakan hukum punya dosa korupsi di masa lalu. Artinya lagi, ini masalah kemauan dan keseriusan bangsa Indonesia utk memberantas korupsi. Serius gak Mr Presiden dlm memberantas korupsi?

[surjadi05]

Jadi pemutihan yg sampeyan usulkan utk alasan apa? Kalo supaya komisioner KPK tidak dikriminalkan, lha kriminalisasi yg sekarang terjadi bukan karena komisioner KPK korupsi di masa lalu, tapi kasus bukan korupsi (itu pun sepertinya mengada-ada). Artinya tidak semua orang Indonesia yg berpotensi dlm penegakan hukum punya dosa korupsi di masa lalu. Artinya lagi, ini masalah kemauan dan keseriusan bangsa Indonesia utk memberantas korupsi. Serius gak Mr Presiden dlm memberantas korupsi?

Bukannya gw udah jelaskan, banyak birokrat kita yg terpaksa melakukan korupsi/gratifikasi karna terpaksa keadaan? Gw bahkan kasih contoh temen gw, dan berapa kali sih gw mesti bilang PEMUTIHAN INI GAK ADA HUBUNGAN DENGAN KPK

Udah deh nyerah gw diskusi ama elu ::

[purba]

Bukannya gw udah jelaskan, banyak birokrat kita yg terpaksa melakukan korupsi/gratifikasi karna terpaksa keadaan? Gw bahkan kasih contoh temen gw, dan berapa kali sih gw mesti bilang PEMUTIHAN INI GAK ADA HUBUNGAN DENGAN KPK

Udah deh nyerah gw diskusi ama elu ::

Lho katanya ini topik ttg KPK vs POLRI, tapi ditanya alasan-alasan ide pemutihan malah dijawab gak ada hubungannya dgn KPK, dst.

Kalo ide pemutihan sampeyan karena banyaknya birokrat yg korupsi karena terpaksa, memang ada yg melakukan korupsi dgn sukarela? Semua pun terpaksa. Tapi mengapa dilakukan juga? Karena mentalitas yg lemah. Juga penegakan hukum yg setengah-setengah. Jika pemutihan dilakukan, itu akan menjadi preseden bagi koruptor utk ulur-ulur waktu di masa depan hingga muncul pemutihan berikutnya.

Boleh saja sampeyan berkilah bhw pemutihan dilanjutkan dgn penegakan hukum dgn sungguh-sungguh, tapi sejak dulu kita memang ngomong seperti itu. Negara kita negara hukum. Jargon ini sudah lama kita kenal, tapi kenyataannya tidak begitu. Hukum tidak menjadi panglima di negara ini.

Saya cukup setuju dg ide imunitas terbatas utk komisioner KPK sehingga mereka dapat bekerja dgn tenang utk memberantas korupsi tanpa risau dikriminalisasikan oleh pihak lain. Lembaga pengawas juga diperlukan agar komisioner KPK bekerja tetap pada jalur yg sudah ditentukan.

[Ronggolawe]

Membongkar Pelimpahan Kasus KPK ke Kejagung Oleh Bambang Widjojanto

Ketika “kapal KPK” sedang limbung dan nyaris hancur berkeping-keping karena menabrak gunung karang, Ruki datang menggantikan nahkoda sebelumnya yang ceroboh. Kecerobohan demi kecerobohan yang dilakukan oleh nahkoda kapal sebelumnya, membuat tujuan kapal berubah arah dari yang seharusnya. Kapal yang diimpikan membawa penumpangnya ke surga dunia yang bebas korupsi, justru nyaris karam karena nahkodanya membiarkan kapalnya dikemudikan oleh pembajak. Nahkoda lebih memilih menyediakan karpet merah pada para pembajak. Dan lebih berbahaya lagi karena nahkoda lebih memilih meninggalkan ruang kemudi untuk bergabung dengan para pembajak menapaki karpet merah menuju panggung popularitas.

Ruki datang di saat yang tepat. Saat dimana “kapal KPK” nyaris karam jika tidak segera diselamatkan. Ruki terpaksa harus meninggalkan zona nyamannya demi menyelamatkan kapal dan segala isinya. Dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya Ruki berhasil membawa kapal keluar dari zona mautnya. Namun demikian, langkah Ruki yang menyelamatkan “kapal KPK” dengan cara menghindari karang terjal dituduh sebagai tindakan pengecut oleh sebagian penumpang yang tidak sadar kapalnya telah dibajak. Ada diantara penumpang yang memilih membiarkan kapalnya hancur berkeping-keping dan karam, tapi tentu saja lebih banyak penumpang yang memilih kapalnya diselamatkan dan kembali ke tujuan awal.

*****

Padahal pelimpahan kasus BG dari KPK ke kejaksaan bukanlah kasus yang pertama. Sebelumnya pada Juli 2012 KPK juga pernah melimpahkan kasus yang ditanganinya ke kejaksaan. Dan saat itu semuanya bungkam, tidak ada pegawai KPK maupun pegiat antikorupsi yang demo dan protes terhadap putusan Bambang Widjojanto yang melimpahkan kasus AS ke kejaksaan.

Begini ceritanya….

Usai mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, KPK kemudian melakukan penyergapan. Akhirnya, pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012, di pagi buta tim dari KPK meluncur ke Bogor untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sayangnya AS yang merupakan target operasi (TO) bisa meloloskan diri. Dan setelah sempat terjadi kejar-kejaran akhirnya AS bisa ditangkap di Perumahan Kota Legenda Wisata, Cibubur sekitar jam 10.25. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, selain AS yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, KPK juga menangkap pengusaha E dan sopirnya dari PT GEA beserta barang bukti berupa uang suap sebesar 300 juta rupiah.

Anehnya, setelah sukses melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK kemudian melimpahkan berkas perkara AS dan E ke kejaksaan. Berikut alasan yang disampaikan oleh KPK sehingga mereka melimphkan kasus OTT tersebut ke kejaksaan:

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, hasil OTT KPK, AS da E dilimpahkan ke kejaksaan karena KPK mengalami kesulitan untuk menangani kasus AS dan E karena kelebihan pekerjaan. Saat menggelar jumpa pers Bambang Widjojanto mengatakan load penyidik KPK cukup berat. Bambang juga menuturkan sebanyak 700 penyidik dan penyelidik sedang fokus melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 35 orang dengan latar belakang kasus yang berbeda. Pada tahap penyidikan sebanyak 25 orang dan penyelidikan sekitar 10 orang sehingga sangat sulit untuk melakukan penyidikan terhadap kasus AE dan E. Aneh bin ajaib, jika memang sudah tahu bebannya berlebih mengapa tetap melakukan OTT? Yuk, kita tanyakan ke rumput yang bergoyang!

Penjelasan Bambang Widjojanto terkait pelimpahan kasus dari KPK ke kejaksaan dapat dibaca dihampir semua media nasional baik cetak maupun elektronik seperti:

Tempo : “Kepala Kantor Pajak Bogor Sudah di Kejaksaan Agung”
Kompas: “Kepala Kantor Pajak Bogor Dilimpahkan ke Kejagung”
Antaranews: Kepala KPP Bogor yang ditangkap KPK tiba di Kejagung
BeritaSatu: “KPK Limpahkan Kasus Tangkap Tangan AS ke Kejagung”
Detik: “Berkas Kepala KPP Bogor Dilimpahkan ke Kejagung”
Viva: “Kasus Oknum Pajak AS Dilimpahkan ke Kejagung”
Tribunnews: “Kasus Suap Kepala KPP Bogor ‘Ditendang’ ke Kejagung”

******
Pejabat KPK lainnya yang memberikan alasan terkait pelimpahan kasus AS dari KPK ke kejaksaan adalah Deputi Penindakan KPK, Iswan Elmi. Menurut Iswan pelimpahan kasus AS ke kejaksaan bertujuan untuk mempercepat penanganan kasus tersebut, mengingat banyak kasus korupsi yang sedang ditangani KPK dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas. Selain itu Iswan juga beralasan agar terjadi sinergitas dan kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Aneh tapi nyata, mengapa alasan yang sama disampaikan oleh Ruki justru ditolak oleh pegawai KPK, tanya kenapa?

******
Nah loh,…..dengan fakta-fakta yang terang benderang, sangat jelas bahwa pelimpahan kasus BG dari KPK ke kejaksaan bukanlah yang pertama kali terjadi di KPK. Sebelumnya Bambang Widjojanto juga pernah meneyerahkan kasus AS dari KPK ke kejaksaan. Padahal AS adalah hasil Operasi Tangkap Tangan KPK.

******
Aneh tapi nyata, ketika Ruki melakukan hal yang sama dengan yang pernah dilakukan oleh Bambang Widjojanto, mengapa beberapa pegawai KPK dan pegiat antikorupsi protes. Mengapa ketika Bambang Widjojanto melakukan pelimpahan kasus AS ke kejaksaan, semuanya bungkam, diam seribu bahasa. Tanya kenapa…..?

******
Siapa sebenarnya target mereka, BG atau Jokowi? Silakan tanyakan pada rumput yang bergoyang, mengapa kasus Century yang sudah berusia 5 tahun dan merupakan janji saat pemilihan Ketua KPK tak pernah disentuh oleh KPK, tanya kenapa?
Salam AMNESIA…!!!

[Casanova Love]

Kl mau kejahatan korupsi diputihkan karena udah saking kompleksnya boleh saja asal setelah pemutihan diberlakukan hukuman yang sangat berat dan konsisten.

Abis pemutihan, kl ada lg yg korupsi dlm jumlah besar, maka dipenjara maksimal tanpa boleh mendapat remisi dan dimiskinkan.