Jokowi - JK... What's next?

[TheCursed]

Halagh..kalo gak guna, napa lu ikutin terus? Gw lihat di topik ini, postingan lu sering muncul.

Siap Boss.

[cha_n]

halagh om purba... sesama demit pake buka kartu segala...
dari jaman lo bela2 teis, ampe jadi atheis, gua juga ngikutin.
back to topic napah...

kalau orang cerita apa yang dirasakan semenjak sama jokowi, napa harus distigma lover atau hater sih?
berhubung lagi terlibat secara langsung terkait perombakan di sisi birokrasi terutama terkait penanaman modal, investasi dan perizinan, aku lihat sendiri perombakan yang besar2an dan buat kepentingan bersama.
silakan aja yang nyinyir meneruskan nyinyirannya, tapi orang waras harus tetap optimis dan ga terganggu gonggongan anjing lewat lah. capek ngurusin gituan.

sekarang yang diputar kayak kaset kusut hal remeh, contoh aja soal syiah lah diputar ulang tuh kaset, malah tujuan besarnya jadi ga di lihat.

[ndableg]

Numpang ketawa dulu..

[tuscany]

Gilak ada yang ngamuk2

[surjadi05]

10char

[purba]

halagh om purba... sesama demit pake buka kartu segala...
dari jaman lo bela2 teis, ampe jadi atheis, gua juga ngikutin.

Iye gw tau, waktu itu lu cuman ngikutin doang, gak lebih. Sama kayak ndableg.

kalau orang cerita apa yang dirasakan semenjak sama jokowi, napa harus distigma lover atau hater sih?

Oh jadi lu gak setuju, stigma lover or hater, heh?

berhubung lagi terlibat secara langsung terkait perombakan di sisi birokrasi terutama terkait penanaman modal, investasi dan perizinan, aku lihat sendiri perombakan yang besar2an dan buat kepentingan bersama.
silakan aja yang nyinyir meneruskan nyinyirannya, tapi orang waras harus tetap optimis dan ga terganggu gonggongan anjing lewat lah. capek ngurusin gituan.

Lha lu sendiri masih meneruskan tradisi lover or hater. Paham gak? Jangan-jangan gak paham lagi....

[cha_n]

bisa jadi gua gagal paham, tapi kalo buat ngejudge lo ga move on, masih aja bawa2 stigma hater lover, ga perlu orang jiniyus buat tahu lah.
kan lu bawa2 kaset kusut mulu, sesembahan jokowi lah, nabi jokowi lah, masa orang jiniyus kayak lu cuma sebatas itu argumennya, yang dibahas malah antek2 jokowinya, bukan tentang kebijakan pemerintahan sekarang?
nyinyiran sumbang ga pake data apa bukan hater namanya? masih ga terima dibilang nyinyir?

level gua mah sebatas yang gua tahu aja, ga usah sok analis padahal ga pake bikti dan logika.
faktanya, dari sektor investasi mulai dirombak total birokrasinya. yang tadinya perizinan dilaksanakan di masing2 kementerian, rawan korupsi (oh yeah, gw tahu banget karena udah jadi semacam kesenjangan kesejahteraan, bahkan di satu kementerian yang sama) sekarang diarahkan jdi satu pintu.
selama ini ada kebijakan lemot banget eksekusi, sekarang harus cepet. rapat2 tuh sito semua, harus gerak cepat. sebelumnya seperti orang obesitas. lemot.

[purba]

bisa jadi gua gagal paham, tapi kalo buat ngejudge lo ga move on, masih aja bawa2 stigma hater lover, ga perlu orang jiniyus buat tahu lah.

Lu setuju dgn stigma hater or lover? Atau nggak? Yg mana nih?

kan lu bawa2 kaset kusut mulu, sesembahan jokowi lah, nabi jokowi lah, masa orang jiniyus kayak lu cuma sebatas itu argumennya, yang dibahas malah antek2 jokowinya, bukan tentang kebijakan pemerintahan sekarang?

Lha kalo gw kritisi kebijakan Jokowi, lu orang pada senewen, malah nuduh gw hater? Piye iki?

Ini sama, dulu klo gw kritisi agama yg lu orang pada imani, bukan berargumen, malah nuduh gw ini itu. Piye?

Lebih dulu lagi, ada netter yg selalu kritik Islam, juga sama, malah dibilang ini itu. Halagh....

Diajak diskusi baik-baik, ujungnya nuduh ini tu karena habis argumen. Diladeni diskusi nyinyir, malah balik nuduh nyinyir?

nyinyiran sumbang ga pake data apa bukan hater namanya? masih ga terima dibilang nyinyir?

Ce..ileh... gak pake data? Yg maneh yg gak pake data? Trus data macam apa yg lu perlu?

level gua mah sebatas yang gua tahu aja, ga usah sok analis padahal ga pake bikti dan logika.
faktanya, dari sektor investasi mulai dirombak total birokrasinya. yang tadinya perizinan dilaksanakan di masing2 kementerian, rawan korupsi (oh yeah, gw tahu banget karena udah jadi semacam kesenjangan kesejahteraan, bahkan di satu kementerian yang sama) sekarang diarahkan jdi satu pintu.
selama ini ada kebijakan lemot banget eksekusi, sekarang harus cepet. rapat2 tuh sito semua, harus gerak cepat. sebelumnya seperti orang obesitas. lemot.

Oh ini rupanya data tsb. Jadi data adalah apa yg terjadi di depan batok kepala lu, gitu? Kalo yg terjadi di depan biji mata orang lain, bukan data, gitu?

Jadi kalo banyak pintu, rawan korupsi. Sedangkan satu pintu, tidak rawan korupsi. Ini logika namanya?

Halagh...

[ndableg]

Let the guy talk

[purba]

Selamat datang di era kebangkitan koruptor = era Jokowi dadi presiden.

[ndableg]

Koruptor mana yg bangkit? BG? Emang BG korupsi berapa sih? tau gak lo?
Pencegahan korupsi tentu tidak kasat mata, dan mata ente agak2 picek.

[surjadi05]

Giliran gini satu suara semua

Jakarta - Wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa nantinya partai politik akan mendapat bantuan dari Negara sebesar Rp 1 triliun per tahun mendapat sambutan positif dari politisi. Baik pendukung Prabowo Subianto di Koalisi Merah Putih maupun pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat mendukung rencana tersebut.

Tjahjo yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, salah satu alasan perlunya partai disubsidi Rp 1 triliun adalah untuk mencegah politisi korup. Selama ini menurut dia bantuan pemerintah kepada partai politik tak lebih dari Rp 2,5 miliar per tahun.

Dana sebesar itu menurut dia belum bisa memenuhi biaya operasional partai dari pusat sampai daerah selama 1 tahun. "Saya pernah jadi sekjen partai, itu cuma sampai Rp 2 miliar. Padahal itu untuk menghidupi seluruh daerah yang besar. Maka (jumlahnya) ditingkatkan seharusnya," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mendukung rencana tersebut. Menurut dia jika politik dibebaskan kepada pasar, maka pemerintahan akan dikuasai oleh politisi yang punya uang.

"Jadi bukan demokrasi lagi, demokrasinya berarti berkuasanya orang yang punya uang, bukan berkuasanya rakyat," kata Prabowo di kediamannya, Selasa kemarin.

Prabowo tak khawatir jika nantinya dengan subsidi Rp 1 triliun itu nanti akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apalagi Indonesia, kata dia, memiliki sumber daya alam yang melimpah.

"Negara Indonesia ini kaya. Negara Indonesia sangat kaya. Tinggal bagaimana kita kelola kekayaan itu. Masalahnya kan baru sekarang saya kira, pemerintah sekarang menyadari betapa banyak kebocoran," kata Prabowo.

[kandalf]

Koruptor mana yg bangkit? BG? Emang BG korupsi berapa sih? tau gak lo?
Pencegahan korupsi tentu tidak kasat mata, dan mata ente agak2 picek.

Salah satu kebijakan untuk mencegah korupsi adalah dengan melaporkan setiap gratifikasi ke instansi berwenang, dalam hal ini KPK.
(Pasal 16 UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Gratifikasi adalah setiap pemberian termasuk kemudahan dalam mendapatkan pinjaman.

Salah satu pintu awal korupsi adalah perilaku toleran dalam menerima pemberian tanpa melihat potensi pemberian tersebut akan merusak independensi si pejabat.

UU no 20 tahun 2001 (yang mengubah sebagian dari UU no 31 tahun 1999) mencatat salah satu bentuk pidana yang bisa dihukum adalah jika
"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" (pasal 12)

Salah satu cara lepas dari jeratan ini adalah jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dalam waktu 30 hari melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK (pasal 12B)

Sebelum menyanggah bahwa "Polisi bukan pegawai negeri",
di UU no 43 tahun 1999, tentang perubahan UU no 8 tahun 1974 tentang kepegawaian,
dinyatakan bahwa "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Pasal 1) dan Anggota TNI serta Kepolisian termasuk Pegawai Negeri (Pasal 2). Jadi, polisi memiliki kewajiban untuk melaporkan pemberian yang tidak wajar untuk diperiksa.



Jadi sederhana sebenarnya.
BG mungkin tidak korupsi. Tanpa proses pengadilan, kita tidak benar-benar tahu apakah BG bersalah atau tidak.
Tapi BG lalai dalam melaporkan kemudahan peminjaman tersebut. Artinya BG tidak mendukung pencegahan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu, fakta bahwa dia mengabaikan UU sudah membuktikan dia gak layak jadi penegak hukum, apalagi mengepalainya (syukurlah tidak jadi dilantik).

Oh iya,
perhatikan bahwa dalam kutipan saya tadi, bahwa, untuk dihukum, perbuatan korupsi itu tidak harus:
1. si tersangka sudah menerima gratifikasi. Bahkan ketika si tersangka baru menerima janji pun, sudah dapat dihukum;
2. si tersangka sudah mengabaikan kewajiban atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban. Selama penyidik bisa membuktikan "patut diduga" maka sudah bisa dipidana.

Contohlah kasus Gitar Trujillo untuk Joko Widodo.
Seandainya Gubernur Joko Widodo tidak menyerahkan gitarnya ke KPK saat itu, niscaya ia sudah bisa kena bidik.
Toh, ternyata Gitar itu bukan diberikan Trujillo untuk Joko Widodo dan si pemberi ternyata punya potensi "conflict of interest" yang siapapun bisa menduga si pemberi ingin kemudahan izin walau ia tidak menyatakan niat tersebut.

Walau tentu saja, masih dengan contoh Gitar Trujillo untuk Joko Widodo dan seandainya tak dilaporkan, kalau KPK ingin menyeretnya saat itu, membuktikannya lebih susah kecuali ada pola di masa lampau yang membuktikan Joko Widodo pernah menerima pemberian-pemberian serupa dan tak melaporkan.


Jadi, gue ama [MENTION=101]purba[/MENTION] gak perlu menyatakan jumlah seberapa banyak BG korupsi.
Tetapi dengan fakta BG menerima pemberian tak wajar sebesar Rp 57 milyar, maka dia sudah layak diduga korupsi dan harus diselidiki dengan serius. Tidak cukup hanya dengan "surat pernyataan" dan hubungan sesama pertemanan lalu ia dilepaskan begitu saja. Karena ini kisahnya tentang "peminjaman", maka penyelidikan tersebut, walau uangnya tidak dipinjam oleh perusahaan perbankan, juga menilai kelayakan kredit tersebut untuk menentukan wajar atau tidaknya peminjaman tersebut.

Seperti kata Ruki sendiri (aku tidak mendengarkan videonya) secara tersirat yang menyatakan BG diduga kuat telah korupsi,
"Kami dikalahkan oleh hakim praperadilan yang mengatakan bahwa Saudara BG bukan subyek hukum bagi kpk, tetapi perbuatannya dapat dibuktikan, tidak disangkal kebenarannya".

http://www.beritasatu.com/nasional/2...peradilan.html

[Ronggolawe]

BG menerima gratifikasi karena jabatannya sebagai
Karo Binkar, dan dibidik oleh KPK juga karena jabat
annya, Calon Tunggal Kapolri

kesimpulan sementara gw:
1. Kalau jadi PNS/TNI/Polri/Aparat/pejabat (apalagi
karir cemerlang) maka didiklah anak/keluargamu un
tuk menjadi.... apa ya? sulit sekali memisahkan ka
pasitas/kompetensi anak dari pencapaian orang tua
nya.... wong UMPTN saja masih mencantumkan peng
hasilan orang tua kok

2. Paling aman, bagi orang tua yang berkarir sebagai
aparat/pejabat, ya menyuruh anaknya kerja di luar
negeri, baru deh karir orang tuanya ngga ngaruh dalam
menilai kompetensi/kapasitas si anak... kalau orang tu
anya aparat/pejabat rendahan yang ngga mampu nye
kolahin anak keluar negeri? ya jadikan si anak calon TKI
informal saja

[tuscany]

Ya kesian anaknya toh kok digenerealisasi semua. Kalau kerjanya benar dan terang benderang ya nggak perlu takut lah.

[Ronggolawe]

susah lah... bagaimana memisahkan penilaian atas
kompetensi/kapasitas anak dari reputasi (dalam ar
ti luas) orang tua

Anak Jokowi ikut CPNS saja sudah di-obok-obok ng
ga jelas... lulus ngga dipercaya, ngga lulus kok ya
anak presiden bodoh


ujung-ujungnya:
1. Anak PNS/Aparat/Pejabat ya jadi Pejabat saja.
2. Anak Politisi ya jadi Politisi saja.
3. Anak Pengusaha ya jadi pengusaha saja...


makanya giliran anak pengusaha meubel jadi presi
den dianggap ngga pantes...

[mbok jamu]

Sarpin Effect

[ndableg]

Salah satu kebijakan untuk mencegah korupsi adalah dengan melaporkan setiap gratifikasi ke instansi berwenang, dalam hal ini KPK.
(Pasal 16 UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Gratifikasi adalah setiap pemberian termasuk kemudahan dalam mendapatkan pinjaman.

Salah satu pintu awal korupsi adalah perilaku toleran dalam menerima pemberian tanpa melihat potensi pemberian tersebut akan merusak independensi si pejabat.

.................

Jadi sederhana sebenarnya.
BG mungkin tidak korupsi. Tanpa proses pengadilan, kita tidak benar-benar tahu apakah BG bersalah atau tidak.
Tapi BG lalai dalam melaporkan kemudahan peminjaman tersebut. Artinya BG tidak mendukung pencegahan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu, fakta bahwa dia mengabaikan UU sudah membuktikan dia gak layak jadi penegak hukum, apalagi mengepalainya (syukurlah tidak jadi dilantik).

............................

Seperti kata Ruki sendiri (aku tidak mendengarkan videonya) secara tersirat yang menyatakan BG diduga kuat telah korupsi,
"Kami dikalahkan oleh hakim praperadilan yang mengatakan bahwa Saudara BG bukan subyek hukum bagi kpk, tetapi perbuatannya dapat dibuktikan, tidak disangkal kebenarannya".

http://www.beritasatu.com/nasional/2...peradilan.html

OK.. terima kasih untuk penjelasan yang panjang lebar.
Jadi "era kebangkitan koruptor = era Jokowi dadi presiden"?

[tuscany]

Kesimpulan siapa itu ya? Koruptornya mah udah luamaaaaa ada bukan baru2 ini aja toh. Mungkin lebih tepatnya adalah political will pemberantasan korupsi yang keliatannya tak sesuai harapan.

[Ronggolawe]

OK.. terima kasih untuk penjelasan yang panjang lebar.
Jadi "era kebangkitan koruptor = era Jokowi dadi presiden"?

konon itulah "FAKTA" nya