Jokowi - JK... What's next?

[surjadi05]

Err gw bingung emang jokowi ada memerintahkan penyelidikan/penyidikan bg dihentikan? Emang jokowi ada menyuruh hakim sarpin menggugurkan dakwaan kpk? Kalo mau jujur kpk nya samad kan yg memberi celah hukum agar pra peradilannya bisa masuk pengadilan, kemaren dengar di metro tv hakim menolak pra peradilan tersangka korupsi di purwokerto

[kandalf]

OK.. terima kasih untuk penjelasan yang panjang lebar.
Jadi "era kebangkitan koruptor = era Jokowi dadi presiden"?

Nggak.
Gue gak bilang begitu.
Tapi Joko Widodo diam dengan fakta yang gamblang begitu.
Joko Widodo juga diam ketika yang diserang gak cuma KPK, tetapi PPATK dan Komnas HAM.

Ini bukan cuma tentang BG.
Ini juga tentang bagaimana oknum yang takut BG diselidiki, memanfaatkan kekuasaannya, melanggar peraturan sendiri.
Dan Joko Widodo hanya diam.

Soal BG tidak jadi dilantik, Joko Widodo sudah benar.
Tapi telat keputusannya.

Para koruptor sudah tahu, Joko Widodo lemah.
Itu yang dimaksud [MENTION=101]purba[/MENTION] dengan kebangkitan koruptor.

---------- Post Merged at 10:49 AM ----------

Err gw bingung emang jokowi ada memerintahkan penyelidikan/penyidikan bg dihentikan? Emang jokowi ada menyuruh hakim sarpin menggugurkan dakwaan kpk? Kalo mau jujur kpk nya samad kan yg memberi celah hukum agar pra peradilannya bisa masuk pengadilan, kemaren dengar di metro tv hakim menolak pra peradilan tersangka korupsi di purwokerto

Gak ada. Joko Widodo tidak memerintahkan macam-macam.
Tetapi Joko Widodo diam.
Itu kesalahannya.

Errr...
Pertama,
ada celah atau tidak celah,
semua tersangka berhak mengajukan praperadilan untuk setiap tindakan penyidik yang dianggap sewenang-wenang.

Tapi...
nah ini tapinya...
selama ini dalam praktek dan teori serta peraturannya,
status TERSANGKA bukan ranah praperadilan.

Jadi Hakim Sarpin melakukan ijtihad pribadi.
Selama MA tidak menyangkal, maka ijtihad tersebut dibenarkan.
Kecuali tiba-tiba MA menganulir dan Sarpin dihukum secara administrasi atas ijtihad tersebut.

Tetapi kenyataannya, ijtihad Sarpin tidak umum. Buktinya, hakim praperadilan di Purwokerto berpendapat sebaliknya.

[surjadi05]

Nggak.
Gue gak bilang begitu.
Tapi Joko Widodo diam dengan fakta yang gamblang begitu.
Joko Widodo juga diam ketika yang diserang gak cuma KPK, tetapi PPATK dan Komnas HAM.

Ini bukan cuma tentang BG.
Ini juga tentang bagaimana oknum yang takut BG diselidiki, memanfaatkan kekuasaannya, melanggar peraturan sendiri.
Dan Joko Widodo hanya diam.

Soal BG tidak jadi dilantik, Joko Widodo sudah benar.
Tapi telat keputusannya.

Para koruptor sudah tahu, Joko Widodo lemah.
Itu yang dimaksud [MENTION=101]purba[/MENTION] dengan kebangkitan koruptor.

---------- Post Merged at 10:49 AM ----------



Gak ada. Joko Widodo tidak memerintahkan macam-macam.
Tetapi Joko Widodo diam.
Itu kesalahannya.

Errr...
Pertama,
ada celah atau tidak celah,
semua tersangka berhak mengajukan praperadilan untuk setiap tindakan penyidik yang dianggap sewenang-wenang.

Tapi...
nah ini tapinya...
selama ini dalam praktek dan teori serta peraturannya,
status TERSANGKA bukan ranah praperadilan.

Jadi Hakim Sarpin melakukan ijtihad pribadi.
Selama MA tidak menyangkal, maka ijtihad tersebut dibenarkan.
Kecuali tiba-tiba MA menganulir dan Sarpin dihukum secara administrasi atas ijtihad tersebut.

Tetapi kenyataannya, ijtihad Sarpin tidak umum. Buktinya, hakim praperadilan di Purwokerto berpendapat sebaliknya.

Tidak umum berarti cuma "melanggar" kebiasaan kan? Tidak melanggar tata tertib/etika apalagi melanggar hukum kan?
Kalo hakim melihat ada yg ga beres pada kasus bg ini, mungkin aja dia merasa ada yg "dizalimi", kan? Buktinya waktu kpk minta pengunduran waktu 1 minggu menyiapkan bukti, dia terima padahal harusnya putusan pra peradilan harus diputuskan dalam waktu 1 minggu dari sidang pertama?

[mbok jamu]

Akan menjadi pemerintahan yang paling korup dalam sepanjang sejarah RI.

Presiden pilihan rakyat. Ironis.

[Fere]

Pemerintahan paling korup sepanjang sejarah RI..?
Masa sih...?

Udah dibandingin belum dengan pemerintahan2 sebelumnya..?
Jamannya Sukarno, Suharto..

[kandalf]

Tidak umum berarti cuma "melanggar" kebiasaan kan? Tidak melanggar tata tertib/etika apalagi melanggar hukum kan?
Kalo hakim melihat ada yg ga beres pada kasus bg ini, mungkin aja dia merasa ada yg "dizalimi", kan? Buktinya waktu kpk minta pengunduran waktu 1 minggu menyiapkan bukti, dia terima padahal harusnya putusan pra peradilan harus diputuskan dalam waktu 1 minggu dari sidang pertama?

Kalau soal apakah itu melanggar tata tertib atau melanggar hukum,
saya membaca dua pendapat di sini.
Yang satu mengatakan Sarpin telah merusak tata hukum Indonesia.
Yang satu mengatakan Sarpin telah menemukan hukum yang belum ada demi keadilan dan bagian dari diskresi hakim.

Kalau ingin baca analisa yang membela Sarpin,
silakan baca artikel di Hukum Online di sini
http://www.hukumonline.com/berita/ba...i--sh-msi-llm-

Kalau yang analisa mengritik Sarpin silakan baca artikel (yang juga di Hukum Online)
http://www.hukumonline.com/berita/ba...situmeang--sh-


Soal bukti,
dalam praperadilan memang bisa dimintai bukti tetapi tidak diperiksa apakah bukti tersebut membuktikan atau tidak. Karena kalau sampai diperiksa seberapa relevan bukti tersebut, maka itu sudah masuk ke materi peradilan, bukan materi praperadilan. Praperadilan hanya memeriksa apakah bukti tersebut didapatkan dengan cara yang benar.

Praperadilan BG kemarin, KPK memang tidak siap.
Selama ini, kalau ditanya tentang bukti, KPK memang hanya menunjukkan berkas yang mengatakan bahwa KPK punya bukti. Ada praperadilan kasus korupsi -- kalau tidak salah Paskah Suzetta yang saat itu pun, KPK hanya menunjukkan berkas dan detail buktinya pun tidak ditunjukkan. Saat itu yang digugat bukan status tersangka tetapi penahanan. Hakim saat itu memutuskan KPK sudah cukup punya bukti.

Jadi dengan rekam jejak seperti itu, kemarin KPK berasumsi, bahwa Sarpin akan saklek mengikuti hukum di Indonesia yakni status tersangka bukan ranah praperadilan.

Makanya, sebenarnya yang ditunggu orang itu sekarang adalah fatwa MA apakah ijtihad Sarpin benar atau salah. Cuma MA sendiri kayaknya takut dan udah bikin pagar, tidak menerima Kasasi dan tidak pula menerima PK.

---------- Post Merged at 01:03 PM ----------

Pemerintahan paling korup sepanjang sejarah RI..?
Masa sih...?

Udah dibandingin belum dengan pemerintahan2 sebelumnya..?
Jamannya Sukarno, Suharto..

Di zaman Bung Karno, atau lebih tepatnya di masa Demokrasi Liberal (saat Bung Karno cuma sekedar simbol)
sepucuk amplop dari pengusaha yang ternyata berisi uang, sudah cukup untuk menjerat seorang menteri dengan tuduhan menerima suap.
Sang menteri ditangkap oleh jaksa saat akan menempuh perjalanan dinas ke luar negeri.
Perdana menteri saat itu hingga Bung Karno berusaha membujuk jaksa untuk membebaskan sang menteri tetapi jaksa tetap bergeming.

Oh iya,
sang menteri tidak menjanjikan apa-apa pada sang pengusaha.
Sang menteri bahkan mengklaim tidak tahu amplopnya berisi uang (amplopnya belum dibuka).
Tapi itu sudah dianggap suap.

Dengan segala tekanan baik dari pemerintah (Perdana Menteri dan Presiden) maupun institusi lain (termasuk Mahkamah Agung), sang jaksa bersikeras dan akhirnya sang Menteri diberhentikan dan diadili. Ia divonis mengganti rugi sebesar Rp 5,000 rupiah (ini denda di tahun 1957) dan di hukum satu bulan penjara


Jadi dengan standar tahun 1957, Budi Gunawan sudah tergolong menerima suap.

Untungnya, kemarin Joko Widodo tidak jadi melantik Budi Gunawan sebagai calon kapolri. Bila kemarin ia tetap melantik, maka iya, pemerintahan Joko Widodo akan jadi pemerintahan terkorup, bahkan bila dibandingkan dengan masa Bung Karno.

---------- Post Merged at 01:19 PM ----------

Maaf,
aku mengoreksi kasus menteri tahun 1957.

Si Menteri dituding menerima suap.
Jadi ia ditangkap.
Tapi akhirnya ia didenda oleh pengadilan sebagai kelalaian.

[Ronggolawe]

Yang pasti baru di Zaman Jokowi banyak elite berlaku
cengeng dan bersikap layaknya rakyat kecil terzhalimi

[mbok jamu]

Infrastruktur apapun yang (dijanjikan) akan dibangun oleh pemerintahan Jokowi ndak akan luput korupsi.

Tentu mereka support rencana Jokowi seratus persen, lha proyek gitu lho..

Yang konyol nasib orang-orang seperti Ahok, Susi dan Anies Baswedan. Ahok sudah mulai menghibur diri sendiri karena ndak ada tanggapan dari Jokowi. Jokowi seperti mobil solar, lama panasnya. Poor Ahok. Jokowi aint got no engine, dear.

[tuscany]

Ahok berani nantang DPRD karena dibeking presiden, demikian kesimpulan orang-orang setelah melihat dia sowan dulu ke Jokowi baru melapor kasus UPS ke KPK.

Infrastruktur yang dibangun apakah dengan korupsi atau tidak itu kelihatannya nanti, bukan sekarang yang dibangun aja belom. Bisa dicek bersama apakah spek sesuai dengan rencana atau tidak.

[ndableg]

Nggak.
Gue gak bilang begitu.
Tapi Joko Widodo diam dengan fakta yang gamblang begitu.
Joko Widodo juga diam ketika yang diserang gak cuma KPK, tetapi PPATK dan Komnas HAM.

Ini bukan cuma tentang BG.
Ini juga tentang bagaimana oknum yang takut BG diselidiki, memanfaatkan kekuasaannya, melanggar peraturan sendiri.
Dan Joko Widodo hanya diam.

Emang kalo ga diam, tindakan apa yg lo harapkan? Menghentikan langkah POLRI?
Apa SBY, yg jenderal, mampu?

Soal BG tidak jadi dilantik, Joko Widodo sudah benar.
Tapi telat keputusannya.

Jadi maksudnya jokowi harus ikut2 suudzon dan memaksakan bahwa BG berdosa?
Penundaan2 kan dimaksudkan supaya BG mendapatkan keadilan. Itu makanya dia menunggu hasil praperadilan, supaya ga ikut2an menghakimi BG.
Toh BG ga dilantik setelah diputuskan tidak bersalah. Dengan begitu jokowi tidak asal ikut menuduh bahwa BG bersalah.

Para koruptor sudah tahu, Joko Widodo lemah.
Itu yang dimaksud purba dengan kebangkitan koruptor.

Well.. At least Australia tahu kalo Jokowi tidak lemah.
Wah.. gw terima kasih banget kalo jadi purba dijurubicarakan terus neh..

[Ronggolawe]

Bukan cuma Australia, tapi juga Brazil dan Belanda...
Bahkan Belanda juga sudah menarik Dubes nya, lalu
diam-diam balik lagi

Pengopinian Jokowi lemah, hanya karena "tidak mau"
turun tangan ngurusin para "elite" yang bertikai lalu
pada bersikap "layaknya" rakyat kecil yang terzalimi.
Lucu saja, para "elite" (pejabat/aktivis/pengamat) ne
geri ini menuntut perhatian presiden sampai muncul
pertanyaan "Dimana Presiden Republik Indonesia"?

Pertanyaan naif yang dengan mudah dijawab oleh pa
ra pengungsi Sinabung, pengungsi Banjarnegara, para
korban narkoba dan banyak rakyat kecil yang sudah
merasakan langsung kehadiran presiden (juga guber
nur dan walikota) saat mereka ditimpa bencana dan
kesusahan.

menurut gw, ini semua hanyalah bentuk "ketidakrelaan"
Indonesia dipimpin Jokowi yang bukan siapa-siapa...

kiprah politiknya baru 11 tahun (sejak 2014 ketika ia
mulai mencalonkan diri sebagai walikota solo), jadi fal
safah life begin at 40 benar-benar dijalankan oleh Jo
kowi... mapan pada usia 40 lalu terjun ke politik (yang
menurut gw) sebagai bentuk pengabdian...

bandingkan dengan para Politisi (juga para aktivis atau
pengamat) yang sudah malang melintang lebih dari 20
tahun

kenapa gw konsisten memilih Jokowi sejak pilgub DKI?
Karena Jokowi adalah sosok yang memutus rantai se
tan elitokrasi di Indonesia. Dia "merusak" ritme pergili
ran kekuasaan di Indonesia dari satu kelompok elit ke
pada kelompok elit lain...

Lalu sekarang banyak "elit" (pejabat/politisi/aktivis/
pengamat) sibuk mencari-cari kekurangan Jokowi sem
bari tutup mata akan prestasi jokowi? suckmydick aja
deh

[kandalf]

Emang kalo ga diam, tindakan apa yg lo harapkan? Menghentikan langkah POLRI?
Apa SBY, yg jenderal, mampu?

SBY Mampu.
Dan sudah dilakukan oleh SBY.
Walau saya sepakat dengan Adnan Buyung Nasution bahwa langkah beliau salah.


Sederhana yang saya ingin Joko Widodo lakukan.
Saya tidak berharap kasus BW dan AS dihentikan. Tidak. Itu namanya intervensi hukum.
Saya justru ingin Joko Widodo menekan Polri untuk memutasi Budi, Daniel, dan Viktor, dan melakukan penyidikan internal terhadap mereka bertiga atas kasus penangkapan Bambang Widjojanto sesuai dengan rekomendasi KOMNAS HAM dan Ombudsman.

Sederhana.
Itu saja.
Tanpa intervensi hukum.
Tanpa kriminalisasi.
Cukup dengan fakta.
Dan sudah ada dua institusi negara yang merekomendasikan itu.

Jadi maksudnya jokowi harus ikut2 suudzon dan memaksakan bahwa BG berdosa?
Penundaan2 kan dimaksudkan supaya BG mendapatkan keadilan. Itu makanya dia menunggu hasil praperadilan, supaya ga ikut2an menghakimi BG.
Toh BG ga dilantik setelah diputuskan tidak bersalah. Dengan begitu jokowi tidak asal ikut menuduh bahwa BG bersalah.

Joko Widodo tidak perlu berprasangka bahwa Budi Gunawan bersalah atau tidak.
Tetapi begitu calon menteri atau calon kapolri atau calon pejabat yang akan dia angkat ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus apapun, oleh institusi manapun (Polisi, Kejaksaan, atau KPK) maka ia batalkan pelantikan posisi barunya dan gantikan dengan calon lain.

Sesederhana itu.
Dan itu tetap dalam koridor praduga tak bersalah.
Mengapa?
Karena beliau tak perlu memecat si calon dari kedudukan lama.

Perkecualian adalah ketua KPK karena memang diamanatkan oleh UU KPK, pimpinan KPK tidak boleh berstatus tersangka dan harus diberhentikan.

Well.. At least Australia tahu kalo Jokowi tidak lemah.
Wah.. gw terima kasih banget kalo jadi purba dijurubicarakan terus neh..

Salah.
Politisi Australia itu, dan juga Brazil serta Belanda, cuma cari muka.
Bu Dilmah itu sedang disenggol skandal korupsi perusahaan minyak nasionalnya. Itu sebabnya dia mencari pengalihan isu.

Coba belajar dari Perang Enam Hari di tahun 1967.
Mengapa Mesir, Yordania, Irak, serta Syria bisa kalah oleh Israel? Bukan karena angkatan bersenjata mereka lemah. Angkatan bersenjata mereka justru sedang sangat kuat. Mereka punya pesawat-pesawat yang relatif baru.

Mereka kalah justru karena faktor internal, korupsi. Korupsi itu yang dimanfaatkan oleh Israel di mana mata-mata Israel bisa masuk.
Itu kisah ekstrim di mana Israel yang masih kecil memang mau gak mau harus unjuk kekuatan militer.

Untuk negara macam Australia, gak perlu mereka menyerang Indonesia. Malah rugi.
Dan Abbot berusaha membebaskan Syukumuran dan Andrew, itu lebih pada kepentingan politiknya dia, bukan kepentingan Australia.

[surjadi05]

Joko Widodo tidak perlu berprasangka bahwa Budi Gunawan bersalah atau tidak.
Tetapi begitu calon menteri atau calon kapolri atau calon pejabat yang akan dia angkat ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus apapun, oleh institusi manapun (Polisi, Kejaksaan, atau KPK) maka ia batalkan pelantikan posisi barunya dan gantikan dengan calon lain.

Sesederhana itu.
Dan itu tetap dalam koridor praduga tak bersalah.
Mengapa?
Karena beliau tak perlu memecat si calon dari kedudukan lama.

loh kok kesannya ironis, tak perlu berprasangka tapi kalo calon pilihannya baru tersangka udah "dirampas" haknya untuk jadi pimpinan, tahu sendiri kan menersangkakan seseorang di indo gampang, bw tuh contohnya iya kan?

Dalam kasus bg malah jokowi milih bg sebelum jadi tersangka tapi tetap disalahin juga, kalo gak kita angkat aja kpk, icw, komnas ham sebagai lembaga screening nasional, jadikan mereka lembaga super di indo yg menentukan calon2 pejabat indo di masa depan

[kandalf]

loh kok kesannya ironis, tak perlu berprasangka tapi kalo calon pilihannya baru tersangka udah "dirampas" haknya untuk jadi pimpinan, tahu sendiri kan menersangkakan seseorang di indo gampang, bw tuh contohnya iya kan?

Dalam kasus bg malah jokowi milih bg sebelum jadi tersangka tapi tetap disalahin juga, kalo gak kita angkat aja kpk, icw, komnas ham sebagai lembaga screening nasional, jadikan mereka lembaga super di indo yg menentukan calon2 pejabat indo di masa depan

Misalkan Om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] seorang direktur perusahaan mau mengangkat seseorang menjadi kepala divisi.
Tapi kemudian si calon kepala divisi menjadi tersangka kasus penipuan.
Kepala Divisi belum tentu salah.
Tapi penetapan tersangka tersebut sudah cukup alasan untuk membatalkan pengangkatan tersebut.
Proses hukum pasti panjang dan melelahkan jadi kalau dipaksakan diangkat, calon kepala divisi tersebut tidak akan bisa konsentrasi pada tugasnya.
Belum lagi kalau ternyata memang diputuskan bersalah, maka akan rusak reputasinya.

Jadi walaupun baru mendapat status tersangka dan tidak ditahan,
atas pertimbangan citra perusahaan dan potensi si calon kepala divisi untuk tidak bisa konsentrasi pada tugas, pengangkatan kepala divisi tersebut layak dibatalkan.

Tentu saja,
direktur punya hak untuk bersikukuh pengangkatan kepala divisi tetap dilanjutkan
tetapi itu akan merugikan perusahaan tersebut dari sisi reputasi.
Apalagi kalau kemudian terbukti bahwa si kepala divisi memang menipu dan dia harus ditahan maka jabatan tersebut akan lowong.


Apakah kemudian hak kepala divisi dirampas dengan penetapan tersangka tersebut?
Tidak.

Beberapa perusahaan malah lebih sadis,
begitu ditetapkan tersangka, perusahan tidak mau tahu dan langsung memecat si pekerja.
Ini kebijakan SBY dahulu.
Ditetapkan tersangka, maka menterinya wajib mengundurkan diri. Tak perduli apakah si menteri benar korupsi atau tidak.

Apakah kebijakan SBY melanggar praduga tak bersalah?
Tidak.
Ini bukan masalah dia percaya menterinya bersalah atau tidak.
Ini masalah reputasi kabinetnya.

---------- Post Merged at 12:36 PM ----------

Oh iya, Om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION]
ICW bukan institusi negara.
Beda dengan Komnas HAM dan Ombudsman.
Itu dari sisi HAM dan penegakan hukum.

Selain itu ada juga KPK serta PPATK yang bisa untuk dipakai untuk mencurigai calon pejabat terlibat korupsi atau tidak.

Lembaga super?
Selain KPK, tiga lainnya itu tidak punya hak untuk menetapkan status tersangka.

Dan kalau dibilang lembaga super, gak juga.
Hanya KPK, satu-satunya lembaga negara yang punya ketentuan, sekali ditetapkan tersangka maka pimpinannya harus berhenti. Titik.
Jadi justru KPK, di antara tiga lembaga penyidik (Kepolisian, Jaksa, KPK) adalah lembaga paling lemah.

Ombudsman, PPATK, dan Komnas HAM hanya bisa mengeluarkan rekomendasi.

Pertanyaanku justru,
ngapain ada lembaga-lembaga tersebut kalau tidak dimanfaatkan?
Ada PPATK yang sudah mengawasi aliran dana, kenapa informasinya tidak dimanfaatkan untuk melihat kejanggalan calon pejabat?
Ada Ombudsman dan Komnas HAM yang fasih soal hak-hak asasi dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh penegak hukum, mengapa tidak dimanfaatkan untuk menyaring calon kapolri?
Dan tentu saja ada KPK,
yang walau belum menetapkan tersangka, punya daftar pengaduan dan punya penyelidikan walau tidak semuanya berujung pada status tersangka,
mengapa tidak dimanfaatkan untuk menyaring calon pejabat?

Toh pas seleksi menteri kemarin, Joko Widodo sudah menggunakan PPATK dan KPK. Kenapa tidak meneruskan untuk pejabat lain?
Apa cuma hangat-hangat tahi ayam?

Dan kalau dibilang lembaga super, gak juga. Keputusan mengangkat pejabat tetap di tangan Joko Widodo. Bukan di tangan lembaga-lembaga ini.
DPR justru malah punya kewenangan lebih dibandingkan lembaga-lembaga ini. Wewenang mereka tertulis di UU, bahwa untuk beberapa pejabat, Joko Widodo harus pakai persetujuan DPR.

Gak ada tuh peraturan yang mengharuskan presiden berkonsultasi dengan Ombudsman, Komnas HAM, KPK, PPATK.
Jadi, dari mana om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] mengatakan lembaga-lembaga ini adalah lembaga super?

[mbok jamu]

Hanya sekitar 5% penduduk Australia yang ingin kedua bandar narkoba itu dibebaskan. 2% dealers, 2% users, 1% bogans.

Memangnya tawar-menawar tahanan itu karena kekuatan presiden? Sejak kapan??

[Ronggolawe]

Presiden sebelumnya barter tekanan asing dengan memberi remisi

[Fere]

Misalkan Om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] seorang direktur perusahaan mau mengangkat seseorang menjadi kepala divisi.
Tapi kemudian si calon kepala divisi menjadi tersangka kasus penipuan.
Kepala Divisi belum tentu salah.
Tapi penetapan tersangka tersebut sudah cukup alasan untuk membatalkan pengangkatan tersebut.
Proses hukum pasti panjang dan melelahkan jadi kalau dipaksakan diangkat, calon kepala divisi tersebut tidak akan bisa konsentrasi pada tugasnya.
Belum lagi kalau ternyata memang diputuskan bersalah, maka akan rusak reputasinya.

Jadi walaupun baru mendapat status tersangka dan tidak ditahan,
atas pertimbangan citra perusahaan dan potensi si calon kepala divisi untuk tidak bisa konsentrasi pada tugas, pengangkatan kepala divisi tersebut layak dibatalkan.

Tentu saja,
direktur punya hak untuk bersikukuh pengangkatan kepala divisi tetap dilanjutkan
tetapi itu akan merugikan perusahaan tersebut dari sisi reputasi.
Apalagi kalau kemudian terbukti bahwa si kepala divisi memang menipu dan dia harus ditahan maka jabatan tersebut akan lowong.


Apakah kemudian hak kepala divisi dirampas dengan penetapan tersangka tersebut?
Tidak.

Beberapa perusahaan malah lebih sadis,
begitu ditetapkan tersangka, perusahan tidak mau tahu dan langsung memecat si pekerja.
Ini kebijakan SBY dahulu.
Ditetapkan tersangka, maka menterinya wajib mengundurkan diri. Tak perduli apakah si menteri benar korupsi atau tidak.

Apakah kebijakan SBY melanggar praduga tak bersalah?
Tidak.
Ini bukan masalah dia percaya menterinya bersalah atau tidak.
Ini masalah reputasi kabinetnya.

Dari analogi kamu di atas, Kun. Kau kurang memasukkan satu unsur
penting lainnya, DPR. Bahkan kau sendiri menyatakan pentingnya
peran DPR

...DPR justru malah punya kewenangan lebih dibandingkan lembaga-lembaga ini. Wewenang mereka tertulis di UU, bahwa untuk beberapa pejabat, Joko Widodo harus pakai persetujuan DPR...

[surjadi05]

Misalkan Om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] seorang direktur perusahaan mau mengangkat seseorang menjadi kepala divisi.
Tapi kemudian si calon kepala divisi menjadi tersangka kasus penipuan.
Kepala Divisi belum tentu salah.
Tapi penetapan tersangka tersebut sudah cukup alasan untuk membatalkan pengangkatan tersebut.
Proses hukum pasti panjang dan melelahkan jadi kalau dipaksakan diangkat, calon kepala divisi tersebut tidak akan bisa konsentrasi pada tugasnya.
Belum lagi kalau ternyata memang diputuskan bersalah, maka akan rusak reputasinya.

Jadi walaupun baru mendapat status tersangka dan tidak ditahan,
atas pertimbangan citra perusahaan dan potensi si calon kepala divisi untuk tidak bisa konsentrasi pada tugas, pengangkatan kepala divisi tersebut layak dibatalkan.

Tentu saja,
direktur punya hak untuk bersikukuh pengangkatan kepala divisi tetap dilanjutkan
tetapi itu akan merugikan perusahaan tersebut dari sisi reputasi.
Apalagi kalau kemudian terbukti bahwa si kepala divisi memang menipu dan dia harus ditahan maka jabatan tersebut akan lowong.


Apakah kemudian hak kepala divisi dirampas dengan penetapan tersangka tersebut?
Tidak.

Beberapa perusahaan malah lebih sadis,
begitu ditetapkan tersangka, perusahan tidak mau tahu dan langsung memecat si pekerja.
Ini kebijakan SBY dahulu.
Ditetapkan tersangka, maka menterinya wajib mengundurkan diri. Tak perduli apakah si menteri benar korupsi atau tidak.

Apakah kebijakan SBY melanggar praduga tak bersalah?
Tidak.
Ini bukan masalah dia percaya menterinya bersalah atau tidak.
Ini masalah reputasi kabinetnya.

---------- Post Merged at 12:36 PM ----------

Oh iya, Om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION]
ICW bukan institusi negara.
Beda dengan Komnas HAM dan Ombudsman.
Itu dari sisi HAM dan penegakan hukum.

Selain itu ada juga KPK serta PPATK yang bisa untuk dipakai untuk mencurigai calon pejabat terlibat korupsi atau tidak.

Lembaga super?
Selain KPK, tiga lainnya itu tidak punya hak untuk menetapkan status tersangka.

Dan kalau dibilang lembaga super, gak juga.
Hanya KPK, satu-satunya lembaga negara yang punya ketentuan, sekali ditetapkan tersangka maka pimpinannya harus berhenti. Titik.
Jadi justru KPK, di antara tiga lembaga penyidik (Kepolisian, Jaksa, KPK) adalah lembaga paling lemah.

Ombudsman, PPATK, dan Komnas HAM hanya bisa mengeluarkan rekomendasi.

Pertanyaanku justru,
ngapain ada lembaga-lembaga tersebut kalau tidak dimanfaatkan?
Ada PPATK yang sudah mengawasi aliran dana, kenapa informasinya tidak dimanfaatkan untuk melihat kejanggalan calon pejabat?
Ada Ombudsman dan Komnas HAM yang fasih soal hak-hak asasi dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh penegak hukum, mengapa tidak dimanfaatkan untuk menyaring calon kapolri?
Dan tentu saja ada KPK,
yang walau belum menetapkan tersangka, punya daftar pengaduan dan punya penyelidikan walau tidak semuanya berujung pada status tersangka,
mengapa tidak dimanfaatkan untuk menyaring calon pejabat?

Toh pas seleksi menteri kemarin, Joko Widodo sudah menggunakan PPATK dan KPK. Kenapa tidak meneruskan untuk pejabat lain?
Apa cuma hangat-hangat tahi ayam?

Dan kalau dibilang lembaga super, gak juga. Keputusan mengangkat pejabat tetap di tangan Joko Widodo. Bukan di tangan lembaga-lembaga ini.
DPR justru malah punya kewenangan lebih dibandingkan lembaga-lembaga ini. Wewenang mereka tertulis di UU, bahwa untuk beberapa pejabat, Joko Widodo harus pakai persetujuan DPR.

Gak ada tuh peraturan yang mengharuskan presiden berkonsultasi dengan Ombudsman, Komnas HAM, KPK, PPATK.
Jadi, dari mana om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] mengatakan lembaga-lembaga ini adalah lembaga super?

Bukan ,maksd saya sekalian aja jadikan lembaga icw, komnas ham, ppatk dan kpk lembaga screening, kemaren waktu kompolnas mengajukan pengganti bg, semua udah di cap merah kan, yg saya ingat budi w di cap sudah melanggar ham, yg laen lupa masalah apa? Nah kamu kan maunya presiden juga dengar komnas minta budi en viktor di proses, makanya saya bilang kalo mau jangan tanggung2 buat uu kalo perlu uud, yg mengatur ke 4 lembaga itu sebagai lembaga screening::

Kedua jangan samakan pns/polri/tni sama pegawai swasta, kalo mereka tujuannya cuma 1 jadi pucuk pimpinan, kalo swasta mereka bisa pindah kerja atau malah buat perush, kalo polri emang bisa kalo dia ga bisa jadi kapolri dia pindah ke tni atau pindah jadi pns?

[kandalf]

Dari analogi kamu di atas, Kun. Kau kurang memasukkan satu unsur
penting lainnya, DPR. Bahkan kau sendiri menyatakan pentingnya
peran DPR

Ah iya.
DPR perlu.
Benar.

Bukan ,maksd saya sekalian aja jadikan lembaga icw, komnas ham, ppatk dan kpk lembaga screening, kemaren waktu kompolnas mengajukan pengganti bg, semua udah di cap merah kan, yg saya ingat budi w di cap sudah melanggar ham, yg laen lupa masalah apa? Nah kamu kan maunya presiden juga dengar komnas minta budi en viktor di proses, makanya saya bilang kalo mau jangan tanggung2 buat uu kalo perlu uud, yg mengatur ke 4 lembaga itu sebagai lembaga screening::

Kedua jangan samakan pns/polri/tni sama pegawai swasta, kalo mereka tujuannya cuma 1 jadi pucuk pimpinan, kalo swasta mereka bisa pindah kerja atau malah buat perush, kalo polri emang bisa kalo dia ga bisa jadi kapolri dia pindah ke tni atau pindah jadi pns?

Untuk menjadikan UU, kemungkinannya cuma dua,
antara pemerintah sekarang punya visi tersebut lalu mengajukannya kepada DPR atau
sebagian besar wakil rakyat punya visi tersebut.

Dalam kondisi sekarang? Siapa yang punya visi tersebut di level atas baik di DPR maupun di pemerintah?

Emang bekerja itu harus jadi pucuk pimpinan?
Ibu saya cuma sampai jadi Kepala Divisi sebelum pensiun. Gak pakai jadi direktur.
Pensiun cukup dengan menganggur, lalu menulis2, kemudian baru ditawari jadi konsultan dan pengajar.

Samalah dengan polisi.
Siapa bilang polisi gak bisa jadi wiraswasta kalau keluar dari kepolisian?
Saya sudah sering banget dengar cerita polisi yang keluar lalu berwiraswasta.
Kapolsek Cilandak di tahun 90-an (saya lupa namanya), pasca menyelesaikan kasus pembunuhan Basuki Abdullah, dia pensiun dan menjadi pedagang wiraswasta.

Tidak menjadi kapolri bukan berarti kiamat untuk seorang polisi.
Justru kalau dia ngotot menjadi kapolri, maka perlu dipertanyakan, "ada apa?",
apalagi dengan status tersangka saat itu (statusnya masih ada tetapi sekarang kasus dipegang oleh Bareskrim).

[Ronggolawe]

Lah... Sudah selangkah lagi jadi kapolri lalu "dikriminalisasi"
siapa yang ngga gedhek?

Dan mayoritas taruna Akpol bercita-cita jadi kapolri?
Salah kah?