KPK vs POLRI

[surjadi05]

Yup gw juga merasa alasannya dibuat2, tapi gw tetap senang dengan hasil akhirnya, biar pembelajaran buat "kpk" nya samad, supaya mengikuti hukum dalam menegakkan hukum ::

Dan semoga jokowi cepat membereskan situasi ini, jadi ga dianggap "lemah" sama investor luar ::

[Ronggolawe]

gimana mau dianggap lemah nKong, wong Belanda
yang sudah narik Dubes nya sekarang menjilat lu
dah ngirim Dubes lagi...

Australia tuh yang lagi mpot-mpotan


betewe, apa judulnya ngga diganti saja jadi BG n
BW VS AS n BW

[ndableg]

Polisi senang BG menang, artinya bukannya BG didukung para anak buah? Kenapa kita reseh maksain BG salah, wong anak buahnya mendukung.

Skrg g malah bingung kalo jadi jokowi, BG sebaiknya dilantik apa enggak neh?

[surjadi05]

gimana mau dianggap lemah nKong, wong Belanda
yang sudah narik Dubes nya sekarang menjilat lu
dah ngirim Dubes lagi...

Australia tuh yang lagi mpot-mpotan


betewe, apa judulnya ngga diganti saja jadi BG n
BW VS AS n BW

Maksdnya investor om, swasta, lemah disini maksdnya posisi politisnya bukan orangnya, semuanya pada wait and see, paling gampang diliat dari posisi us dollar walo usdollar lagi menguat, tapi dari sejak jokowi dilantik rupiah yg paling terpuruk

[ndableg]

Tebakan gw, BG dilantik.

[tuscany]

Biarin aja dilantik. Aku rapopo

KPK kalah di sini bukan berarti BG otomatis tidak bersalah. Argumen hakim yang dangkal akan jadi bahan evaluasi KPK untuk memperkuat bukti sebelum menyeret lagi BG sebagai tersangka - kalo KPK masih ada. Ini cuma satu episode dari telenovela bertema keadilan season 3.

[Ronggolawe]

setidaknya si Hakim adalah seorang Hakim.... soal
dangkal atau tidak, gw bukan ahli hukum

eh, nKong [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] , IHSG selama 100an hari ini
beberapa kali bikin rekor angka tertinggi lho

[surjadi05]

setidaknya si Hakim adalah seorang Hakim.... soal
dangkal atau tidak, gw bukan ahli hukum

eh, nKong [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] , IHSG selama 100an hari ini
beberapa kali bikin rekor angka tertinggi lho

masakkk? Belum sempat ngecheck hari ini berarti ini karna putusan pengadilan budi ( gw paksain hubung2in)

---------- Post Merged at 08:44 PM ----------

Biarin aja dilantik. Aku rapopo

KPK kalah di sini bukan berarti BG otomatis tidak bersalah. Argumen hakim yang dangkal akan jadi bahan evaluasi KPK untuk memperkuat bukti sebelum menyeret lagi BG sebagai tersangka - kalo KPK masih ada. Ini cuma satu episode dari telenovela bertema keadilan season 3.

gw juga ga masalah habis ini si budi diapain, tapi setidaknya hari ini jadi putusan hakim yg fenomenal, jadi nanti gw rasa bakal banyak "budi2" yg laen, setiap kpk menjadikan sesorang tersangka, bakal banyak pra peradilan, dan mulai sekarang dan seterusnya kpk yg berikutnya bakal tambah kerjaan dan minimal bakal "ingat" ini gara2 kpk nya samad

[tuscany]

setidaknya si Hakim adalah seorang Hakim.... soal
dangkal atau tidak, gw bukan ahli hukum

eh, nKong [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] , IHSG selama 100an hari ini
beberapa kali bikin rekor angka tertinggi lho

Nggak mesti jadi ahli hukum untuk melihat2 dangkal enggaknya suatu argumen. Berlogika bisa diterapkan di mana saja. Plus para ahli hukumnya juga bilang dangkal kok. Tapi meskio dangkal proses hukum tetap dihormati, sambil diperbaiki.

[purba]

Mereka suruh nangkep anggota kpk? Akhirnya butuh polisi juga yg nangkep. Kenapa ga mereka aja didalam kpk?

Fungsi badan pengawas nantinya agar tidak terjadi gontok-gontokan antara KPK dgn Polri. Sekarang KPK 'menangkap' Polri dan Polri 'menangkap balik' KPK. Ini harus dihindari. Akibatnya mereka saling kunci, deadlock. Juga Polri punya lebih banyak alasan utk menangkap KPK, sementara KPK tidak, hanya alasan korupsi. Kondisi seperti ini dapat membuat KPK lumpuh.

Yang jadi masalah adalah posisi dan wewenang kpk yang tumpang tindih dengan kepolisian. Mau ada badan pengawas kek, kalo polisi ngambek, tetep aja konflik terjadi. Polisi itu jangankan KPK, TNI aja dilawan. Mereka berhak merasa terhina oleh manuver KPK. Kalo kata abang lo, ruhut sitompul, semut aja diinjek menggigit, apalagi polisi...

Ngambek gimana? Melanggar UU? Bukan begitu. Kasus sekarang pun, KPK vs Polri, bukan ngambek seperti itu. Bukan ngambek yg melanggar UU, tapi ngambek yg justru 'memanfaatkan' UU. Mereka ngambek secara legal. Apa yg dilakukan Bareskrim, menangkap BW, adalah tidak salah. Ada laporan masyarakat ttg BW, ya ditindaklanjuti oleh Bareskrim, dst.

Bener kata lo, ada wewenang yg tumpang tindih. Nah itu yg harus dihindari. KPK bisa menangkap langsung Polri, tapi sebaliknya, Polri tidak bisa menangkap langsung KPK. Ini namanya KPK punya imunitas terbatas. Yg bisa memerintahkan penangkapan KPK, ya badan pengawas itu, bukan Polri.

KPK dirasa perlu ketika badan kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak mampu memberantas korupsi, baik di luar ataupun di dalam lembaga itu sendiri. Jadi kehadiran KPK di sini adalah untuk MEMBANTU kepolisian dan kejaksaan memperbaiki kinerja dalam memberantas korupsi. Karena kita tidak membutuhkan hero baru, cukup hero2 yang lama diperbaiki mentalnya. Tapi yang terjadi sekarang adalah KPK bagaikan hero baru dan mulai kejangkitan sindromnya para selebriti. Akhirnya bukan saling membantu malah saling menohok.

Jadi seharusnya KPK dipilih presiden berada diatas lembaga2 kepolisian dan kejaksaan, tanpa wewenang menangkap ataupun menjadikan tersangka. Wewenang tersebut hanya milik kepolisian dan kejaksaan. Wewenang KPK adalah menyidik dan menyelidiki kasus korupsi, laporan ke publik/dpr, dan mengawasi eksekusi yg dilakukan dua lembaga dibawahnya. Kapolri dan kejakgung otomatis menjadi anggota kpk. Polisi tetap bisa tangkap anggota KPK kalo salah, tapi paling tidak bukan balas dendam, karena yang bisa menangkap dan menetapkan tersangka adalah polisi dan kejaksaan.

Kalo dipilih Presiden, KPK menjadi tidak independen dan di bawah perintah Presiden. KPK memang harus di luar kepresidenan, agar independen. Selain itu, meski KPK di atas Polri, tidak ada jaminan kasus seperti sekarang tidak terjadi selama Polri masih bisa menangkap KPK secara langsung. Misal, Polri di bawah kementerian dalam negeri, apakah otomatis Polri tidak bisa menangkap Mendagri? Ya tetap bisa. Jadi posisi tidak menjamin penangkapan dapat dilakukan atau tidak, tapi pembatasan wewenanglah yg diperlukan.

Juga kalo KPK hanya menyidik dan menyelidiki, sementara status tersangka wewenang Polri, bagaimana kalo yg disidik dan diselidiki adalah Kapolri, apakah ada jaminan status tersangka otomatis dilakukan? Jangan-jangan ditunda-tunda oleh Kapolri-nya, kan wewenang dia, bukan wewenang KPK.

Wewenang KPK sekarang sudah baik. Toh para ahli dan praktisi hukum yg membuat UU KPK juga melihat gimana penanganan pemberantasan korupsi di negara lain. Mungkin yg dirasa kurang, ya badan pengawas tsb agar KPK tidak seperti 'tuhan'.

[kandalf]

Sebenarnya,
saya berharap dibebaskannya Budi Gunawan itu pakai cara yang lebih keren, misalnya penyidik KPK dianggap tidak sah sebagai penyidik. Ini bisa diperdebatkan tetapi minimal menarik untuk dibahas.


Tapi kok ya,
pakai pertimbangan aneh "Budi Gunawan bukan penegak hukum".

Menghormati putusan hakim sih menghormati. Tetapi bukan berarti membenarkan putusan tersebut.

[kandalf]

sumber gambar: http://poskotanews.com/2015/02/17/te...penegak-hukum/

[surjadi05]

Sebenarnya,
saya berharap dibebaskannya Budi Gunawan itu pakai cara yang lebih keren, misalnya penyidik KPK dianggap tidak sah sebagai penyidik. Ini bisa diperdebatkan tetapi minimal menarik untuk dibahas.


Tapi kok ya,
pakai pertimbangan aneh "Budi Gunawan bukan penegak hukum".

Menghormati putusan hakim sih menghormati. Tetapi bukan berarti membenarkan putusan tersebut.

Jujur gw juga berharap alasan hakim gitu, tapi hidup telah mengajarkan gw bahwa kita tdk bisa selalu mendapatkan apa yg kita inginkan, jadi gw cukup puas akan hasil akhirnya dan efeknya ::

[kandalf]

Jujur gw juga berharap alasan hakim gitu, tapi hidup telah mengajarkan gw bahwa kita tdk bisa selalu mendapatkan apa yg kita inginkan, jadi gw cukup puas akan hasil akhirnya dan efeknya ::

Itu ibaratnya Kong Sur menerima fatwa ulama tetapi Kong Sur gak menerima dalil-dalil fatwanya.
Tak bisa bersikap seperti itu. Tak ada cerita puas menerima sebuah keputusan ketika alasan-alasan pembangun fakta tersebut tidak bisa diterima.

Dan ini mesti juga dibedakan antara ikhtilaf (perbedaan pendapat) dengan dasar ngawur nan maudhu (tertolak). Sampai sekarang saya cenderung pendapat hakim tentang "penegak hukum" tersebut sebagai maudhu, beda dengan kalau misalnya ia memakai dalil tentang 'penyidik' untuk menolak penyidik KPK yang bisa dibilang ikhtilaf.

Ketika fatwa ulama tersebut dikodifikasi oleh penguasa menjadi qanun (hukum), suka atau tidak suka memang harus menerimanya karena punya kekuatan mengikat tetapi tidak bisa disebut sebagai puas atas fatwa tersebut.

[surjadi05]

Itu ibaratnya Kong Sur menerima fatwa ulama tetapi Kong Sur gak menerima dalil-dalil fatwanya.
Tak bisa bersikap seperti itu. Tak ada cerita puas menerima sebuah keputusan ketika alasan-alasan pembangun fakta tersebut tidak bisa diterima.

Dan ini mesti juga dibedakan antara ikhtilaf (perbedaan pendapat) dengan dasar ngawur nan maudhu (tertolak). Sampai sekarang saya cenderung pendapat hakim tentang "penegak hukum" tersebut sebagai maudhu, beda dengan kalau misalnya ia memakai dalil tentang 'penyidik' untuk menolak penyidik KPK yang bisa dibilang ikhtilaf.

Ketika fatwa ulama tersebut dikodifikasi oleh penguasa menjadi qanun (hukum), suka atau tidak suka memang harus menerimanya karena punya kekuatan mengikat tetapi tidak bisa disebut sebagai puas atas fatwa tersebut.

Err saya paling malas diskusi agama, saya ngeliatnya gini aja saya lebih suka 10 koruptor bebas daripada kpk melakukan abuse of power, kalo dianalogikan mungkin kayak "kegilaan sesaat" yg sering dipake pengadilan amrik, untuk menjustifikasi pembunuhan, walo ga masuk akal tapi bisa diterima

[surjadi05]

Polisi senang BG menang, artinya bukannya BG didukung para anak buah? Kenapa kita reseh maksain BG salah, wong anak buahnya mendukung.

Skrg g malah bingung kalo jadi jokowi, BG sebaiknya dilantik apa enggak neh?

Iya dulu waktu susno aji di kpk in, ga banyak yg dukung dia, gw rasa sih bw bakal jadi kapolri, jadi jokowi ada "keuntungan" dalam bargain politik ke dpr

---------- Post Merged at 08:12 PM ----------

Lagian dia dianggap "terima gratifikasi" tahun 2004 kan ya? Seingat gw waktu gw masih jadi md/mp tahun 2008,gw masih parcel ke pejabat di batam? Gw ga bilang ini benar tapi mau cari polisi yg bener2 bersih gw bilang sangat susah, just my stupid opinion? ::

[tuscany]

Gratifikasinya Budi bukan parcel deh kong, tapi transfer sekian M. Mana bisa dibandingkan

Polisi bersih, pasti adalah. Tapi jika sistem dibuat untuk memajukan yang tidak bersih, ya mau gimana. Tradisinya bilang kapolri itu dari lulusan terbaik di angkatannya. BG itu terbaik kelima. Ke mana terbaik pertama? Diparkir jadi kapolda di mana gitu kalo ndak salah.

Sebenarnya masalah bermula dari polisi yang diajukan kompolnas. Konon katanya, semua yang diajukan bermasalah. Ya sami mawon sebenarnya Jokowi mau pilih siapa pun, cuma mungkin conflict of interest nggak sebenar ini kalo yang dipilih bukan BG, karena yang lain tidak dikenal dekat dengan partai (penguasa).

Di sisi KPK, mesti review kembali cara kerja mereka. Terasa sekali memang aroma politiknya waktu penetapan BG tersangka hanya sehari setelah dicalonkan sebagai kapolri tunggal. Saya rasa KPK pun sudah dapat banyak masukan, salah satunya ulama2 di Jatim yang menyarankan pemimpin KPK jangan banyak omong di media. Bijak sekali sarannya, tinggal cari jubir aja lagi. Selama ini info dari KPK simpang siur karena komisionernya gemar ngomong di media dan kadang nggak sinkron. Apalagi pake ngancam2, kayak kurang kerjaan saja.

Intinya sih KPK dan Polri harus dibenahi. Saya pilih Polri masuk di bawah Kementerian Pertahanan, biar ndak belagu. Kalo dipanggil jadi saksi di KPK kudu nurut. Soalnya menterinya sangar.

[surjadi05]

Gratifikasinya Budi bukan parcel deh kong, tapi transfer sekian M. Mana bisa dibandingkan

Polisi bersih, pasti adalah. Tapi jika sistem dibuat untuk memajukan yang tidak bersih, ya mau gimana. Tradisinya bilang kapolri itu dari lulusan terbaik di angkatannya. BG itu terbaik kelima. Ke mana terbaik pertama? Diparkir jadi kapolda di mana gitu kalo ndak salah.

Sebenarnya masalah bermula dari polisi yang diajukan kompolnas. Konon katanya, semua yang diajukan bermasalah. Ya sami mawon sebenarnya Jokowi mau pilih siapa pun, cuma mungkin conflict of interest nggak sebenar ini kalo yang dipilih bukan BG, karena yang lain tidak dikenal dekat dengan partai (penguasa).

Di sisi KPK, mesti review kembali cara kerja mereka. Terasa sekali memang aroma politiknya waktu penetapan BG tersangka hanya sehari setelah dicalonkan sebagai kapolri tunggal. Saya rasa KPK pun sudah dapat banyak masukan, salah satunya ulama2 di Jatim yang menyarankan pemimpin KPK jangan banyak omong di media. Bijak sekali sarannya, tinggal cari jubir aja lagi. Selama ini info dari KPK simpang siur karena komisionernya gemar ngomong di media dan kadang nggak sinkron. Apalagi pake ngancam2, kayak kurang kerjaan saja.

Intinya sih KPK dan Polri harus dibenahi. Saya pilih Polri masuk di bawah Kementerian Pertahanan, biar ndak belagu. Kalo dipanggil jadi saksi di KPK kudu nurut. Soalnya menterinya sangar.

Yup polisi bersih pasti ada, tapi masalahnya apa ada yg udah punya minimal bintang 2 di bahunya? Apa mungkin dari kompol ( melati 1) dijadikan kapolri?

[ndableg]

Gw curiga sebenernya ini bukan Polisi vs KPK tapi DPR vs KPK deh..

[heihachiro]

headline kompas hari ini




nemu di twitter, entah dari koran mana