Tentang Legalisasi Industri Prostitusi

[ishaputra]

Beberapa hari yang lalu tersiar kabar, “Gang Dolly” di Surabaya, lokalisasi prostitusi yang konon terbesar se-Asia tenggara, ditutup.

Berdasarkan keterangan dari acara Dialog Interaktif di Radio Elshinta, penghasilan bersih PSK Dolly per-bulannya bisa mencapai 12-15 jutaan. Sedangkan mucikarinya bisa memperoleh puluhan juta per-bulan.

Lepas dari kasus spesifik Dolly, setujukah anda jika industri prostitusi dilegalkan?

“Dilegalkan” yang saya maksud, tentu dengan sejumlah syarat dan regulasi ketat yang mengikat. Bukan sekedar dilegalkan begitu saja.

Saya pribadi setuju jika prostitusi dijadikan industri legal. Ada sejumlah alasan kenapa saya berpikir seperti itu.

Pertama, pemerintah bisa menarik pajak dari industri prostitusi.

Kedua, adanya lokalisasi memberi ruang bagi PSK sehingga mengurangi penyebaran aktifitas mereka di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, dengan adanya lokalisasi, pemerintah melalui dinas kesehatan dengan mudah bisa melakukan “medical check-up” secara rutin (wajib, bagian dari peraturan) bagi para PSK yang bekerja di sana. Dengan demikian, mereka-mereka yang terkena PMS mudah terdeteksi dan mudah diberi pengobatan dini. Sekaligus, mudah juga bagi para petugas kesehatan untuk melakukan penyuluhan mengenai “safe sex” dan kesehatan organ seksual secara umum.

Keempat, bagi PSK dan mucikarinya, sebagai kompensasi membayar pajak, mereka mendapatkan perlindungan hukum. PSK pun bisa membuat perserikatan pekerja, sehingga mereka terhindar dari berbagai kejahatan semisal trafficking. Hal ini juga otomatis menjadi penarik bagi PSK-PSK jalanan untuk bergabung dalam lokalisasi, alih-alih bekerja secara liar di jalan. PSK jalanan tak membayar pajak, tapi mereka juga tak dapat jaminan hukum karena tak terdaftar.

Kelima, pelanggan akan merasa lebih aman (baik secara hukum maupun secara medis) dengan dengan mendatangi lokalisasi daripada menggunakan PSK jalanan. Walau sudah ada medical check-up rutin, memang tidak jaminan aman 100% dari HIV dan sebagainya. Tapi sekurangnya, MENGURANGI resiko itu.

Bagaimana dengan anda?

[ndableg]

Indonesia bukan belanda, ga perlu mengharapkan pemasukan negara dari prostitusi, walaupun tidak menutup kemungkinan. Daripada terbiarkan tumbuh liar. Bahkan di belanda sendiri sedang mengurangi lokalisasi di kota2 selain amsterdam. Jadi hanya diperbolehkan di amsterdam.

Lokalisasi (legalisasi prostitusi) itu justru dalam rangka meredam pertumbuhan prostitusi liar. Semua data pelaku bisnis prostitusi tercatat dalam database negara. Jadi kalo ada masalah, dan tidak terdaftar, bisa ditindak keras. Sudah mulai menyimpang dari ijin perjanjian, bisa langsung ditindak. Ada yg melayani tamu dibawah umur, bisa ditindak. Kalo liar, gimana nindaknya? Mosok tiap kali sweeping.

[ishaputra]

Indonesia bukan belanda, ga perlu mengharapkan pemasukan negara dari prostitusi, walaupun tidak menutup kemungkinan.

Indonesia memang bukan Belanda. Tapi, soal pemasukan negara dari prostitusi, kenapa tidak? Untuk hal ini, "indonesia bukan belanda" BUKAN ARGUMEN YANG BAIK.

Bahkan di belanda sendiri sedang mengurangi lokalisasi di kota2 selain amsterdam. Jadi hanya diperbolehkan di amsterdam.

So what?

[ndableg]

Itu contoh. Artinya keuntungan negara dari prostitusi ga perlu dibesar2kan, karena intinya bukan pemasukan tapi effisiensi.

[et dah]

konon katanya prostitusi bisa menekan angka pemerkosaan

[ishaputra]

konon katanya prostitusi bisa menekan angka pemerkosaan

Saya nggak terlalu percaya itu. Prostitusi adalah satu issue, perkosaan adalah issue lain.

[jojox]

sik...kl dari bahasa hukum,
sebenarnya yah sudah memenuhi perundangan-undanganya.
Alias, sudah jelas mana kegiatan yang memenuhi unsur Prostitusi; pelacuran, mana yang bukan.
Ini artinya, prostitusi itu sudah lewatin proses legalisasi bahwa kegiatannya melawan hukum, masuk ke KUHP.

wis, yah itulah yang dimaksud dengan legalisasi prostitusi. Hasil rapatnya: Pidana. Ini dah fixed.

Gak puas? Yho ganti/reformasi KUHP nya. Atau, bikin Peraturan Daerah (Perda) yg lebih 'membatasi' kegiatan
pelacuran yg dimaksud di tata ruang yang mana. Nah, dengan perda ini malah bisa diarahkan ke
tata ruang bagian mana yg paling beresiko rendah utk konflik sosial/bisnis. Misalnya; Tangerang dan Jakarta ketat
peraturannya di darat, yho pindah wae aktifitasnya ke Laut, Pulau Pramuka contohnya. Banyak Yacht parkir di laut, ajep2, goyang2, sapa yang protes??

So, kl di pindah ke tata ruang alternatif; Jangan kasih insentif langsung, tapi longgarkan perijinan terkait hiburan karoke, spa (industri booming di Indo), atau restoran dan hotel.

Ini korelasinya dengan Kasus Dolly = gak cuman kasus konflik sosial ekonomi, tapi aslinya tata ruang, karena Bu Risman akhirnya pake jurus beli tanahnya Dolly sekalian. Fantastis miliaran nilainya. Bayangin, pengeluaran pemerintah jdi tinggi kan, padahal kl dulu memang bener2 di -enforce tata ruang nya, bisa lebih cost-efficient.
Operasi pemborosan 3 kali: 1. Bea"clearing" lahan. 2. Bea Securing lahan kosong. 3. Bea bangun/development.

[ishaputra]

sebenarnya yah sudah memenuhi perundangan-undanganya.
Alias, sudah jelas mana kegiatan yang memenuhi unsur Prostitusi; pelacuran, mana yang bukan.
Ini artinya, prostitusi itu sudah lewatin proses legalisasi bahwa kegiatannya melawan hukum, masuk ke KUHP.

Wacana di atas tidak dalam ranah hukum positip, tapi ranah pandangan dasar, apakah seharusnya prostitusi dilegalkan atau dilarang?

Pendapat anda?

[kandalf]

Saya tidak setuju dilegalkan.
Justru kenikmatannya itu karena sembunyi-sembunyi.
Pas eksekusi, ada ketegangan takut diketuk-ketuk pintunya.
Pas razia, mesti loncat tembok, sembunyi, di atap

Bahkan pas pilih2 cewek,
karena tidak di tempat terang, kan seperti narik undian tuh.
Pas di remang2 kelihatannya cantik, pas dibawa ke kamar, lho... kok jelek.

[porcupine]

Saya tidak setuju dilegalkan.
Justru kenikmatannya itu karena sembunyi-sembunyi.
Pas eksekusi, ada ketegangan takut diketuk-ketuk pintunya.
Pas razia, mesti loncat tembok, sembunyi, di atap

Bahkan pas pilih2 cewek,
karena tidak di tempat terang, kan seperti narik undian tuh.
Pas di remang2 kelihatannya cantik, pas dibawa ke kamar, lho... kok jelek.

LOL
gw juga ngga setuju prostitusi di legalkan, cuma demi efisiensi dan pajak. Nanti selanjutnya apa? Judi?

[neofio]

setelah g. dolly dilegalkan, mungkin semua area lokalisasi di indonesia, minta di legalkan? contohnya di bandung ada Saritem

[mbok jamu]

Makanya dilegalkan, mereka jadi wajib pajak, punya NPWP, SIUP, AsKes, dapat upah minimum dan jatah cuti 12 hari kerja per tahun. Bikin employee of the month dan ajang Miss P tiap tahun degan tema world peace. Buka Sekolah Tinggi Pelacuran dan Pendidikan PSK, sampai anak cucumu ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, pelacur jawabnya.

[neofio]

oke deh di liegalkan protitusi di g.dolly, tapi rasanya kalo melihat g.dolli sekarang sudah berbaur (terlalu dekat) dengan area perumahan, sarana pendidikan atau tempat ibadah, sehingga akan berdampak buruk, lebih baik di relokasi dulu ke daerah yg benar2 khusus yg tidak terlalu dekat dengan area2 publik, sehingga mudah dalam pengawasan, misalnya kesebuah pulau di indonesia, indonesia kan banyak pulaunya



di surabaya ada pulau-pulau kecil? p madura?

---------- Post Merged at 07:38 PM ----------

@mbok jamu

"miss p" apaan ?



usul dari saya yg jadi jurinya om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] @et dah dan @lattungtatturrus

---------- Post Merged at 07:43 PM ----------

Sekolah Tinggi Pelacuran ??



siapa dosennya ?
lulusan disana dapat gelar apa?
nanti kalo sekolah disana ada ujian praktek atau ada PKL/KKN ? ada magang juga?
di sekolahnya ada Lab video/audio?

[surjadi05]

oke deh di liegalkan protitusi di g.dolly, tapi rasanya kalo melihat g.dolli sekarang sudah berbaur (terlalu dekat) dengan area perumahan, sarana pendidikan atau tempat ibadah, sehingga akan berdampak buruk, lebih baik di relokasi dulu ke daerah yg benar2 khusus yg tidak terlalu dekat dengan area2 publik, sehingga mudah dalam pengawasan, misalnya kesebuah pulau di indonesia, indonesia kan banyak pulaunya



di surabaya ada pulau-pulau kecil? p madura?

---------- Post Merged at 07:38 PM ----------

@mbok jamu

"miss p" apaan ?



usul dari saya yg jadi jurinya om [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] @et dah dan @lattungtatturrus

---------- Post Merged at 07:43 PM ----------

Sekolah Tinggi Pelacuran ??



siapa dosennya ?
lulusan disana dapat gelar apa?
nanti kalo sekolah disana ada ujian praktek atau ada PKL/KKN ? ada magang juga?
di sekolahnya ada Lab video/audio?

Miss p artinya miss P*******************

Buset deh gw jadi jurinya, mau dibunuh [MENTION=854]lily[/MENTION] apa ::

[neofio]

yg penting tuh tuh derelokasi dulu placuran g dolly, kalo ingin jadi industri, pemerintah harus siap memberi lahan, saya jadi ingat di daerah saya banyak banget bus angkut karyawan buruh pabrik tekstil, mungkin industri pelacuran bakal seperti itu juga

[lattungtatturrus]

Bah!!!...nama saya dibawa-bawa...!!!
::dohh::
Sekalian digratisin tapi diupload online kalo dilegalkan...kaya dimana gitu...!!! Harus teken kontrak segala macem...!!!

Shock saya dinominasiin jadi juri...!!!

[ishaputra]

gw juga ngga setuju prostitusi di legalkan, cuma demi efisiensi dan pajak. Nanti selanjutnya apa? Judi?

Betul sekali. JUDI. So what? Emang kalo orang main judi, kenapa? Bakal gempa bumi gitu?

setelah g. dolly dilegalkan, mungkin semua area lokalisasi di indonesia, minta di legalkan? contohnya di bandung ada Saritem

Walaupun prostitusi dilegalkan, bukan berarti di tiap kota atau sudut kota bisa ada lokalisasi. Justru karena legal itulah, maka TIDAK BISA BEGITU.

Makanya dilegalkan, mereka jadi wajib pajak, punya NPWP, SIUP, AsKes, dapat upah minimum dan jatah cuti 12 hari kerja per tahun. Bikin employee of the month dan ajang Miss P tiap tahun degan tema world peace. Buka Sekolah Tinggi Pelacuran dan Pendidikan PSK, sampai anak cucumu ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, pelacur jawabnya.

Betul. Plus THR 1x gaji.

oke deh di liegalkan protitusi di g.dolly, tapi rasanya kalo melihat g.dolli sekarang sudah berbaur (terlalu dekat) dengan area perumahan, sarana pendidikan atau tempat ibadah, sehingga akan berdampak buruk, lebih baik di relokasi dulu ke daerah yg benar2 khusus yg tidak terlalu dekat dengan area2 publik, sehingga mudah dalam pengawasan, misalnya kesebuah pulau di indonesia, indonesia kan banyak pulaunya

Perhatikan yang dibold:

SARANA PENDIDIKAN DAN TEMPAT IBADAH? Kenapa akan berdampak buruk? Berarti anda punya asumsi yang minderan dong? Kalo saya sebagai pengelola tempat ibadah atau institusi pendidikan (mis. kampus), justru saya akan PD punya gedung di samping tempat prostitusi. Bukannya itu justru bisa menjadi ajang dakwah dan edukasi para PSK?

Apakah anda mikirnya tempat prostitusi akan membawa "dampak buruk" bagi institusi pendidikan dan tempat ibadah? Bukankah seharusnya SEBALIKNYA, bahwa adanya institusi pendidikan dan tempat ibadah di samping tempat prostitusi akan membawa dampak positif bagi tempat prostitusi tersebut?



Sudah kelihatan alur pikir anda yang minderan.

(Ini sedikit banyak ada kaitannya dengan sikap penolakan terhadap liberalisme sebagaimana saya singgung di thread sebelah, mengenai mentalitas orang yang menolak liberalisme karena pada dasarnya mereka takut berkompetisi ide. Anda boleh jadi bukan penolak liberalisme sebagaimana yang saya maksud, tapi mental minderan anda sedikit banyak menggambarkan bagaimana "orang indonesia" berpikir dalam hal ini.)

[jojox]

Wacana di atas tidak dalam ranah hukum positip, tapi ranah pandangan dasar, apakah seharusnya prostitusi dilegalkan atau dilarang?

Pendapat anda?

Dilegalkan.

Dengan maksud memanusiakan manusia, pelaku-nya diakuin system, bayar tax dan dapat social benefit.
Tujuannya juga jelas; lebih terkontrol pendapatan, menekan resiko2 kesehatan yg lain.
Gw nganter temen bachelor party ...survey...Di Pasar Kembang, Jogja, tuh pengunjung berjemaah masuk bayar 10 rebu, maen 25 ribu penalty kalo gak pake kondom.

Ora ono sing jotos2an, aman, damai. Bersahwat sehat. Tatanan hidup sosialnya dah optimal, ada titik keseimbangan
semua paham dengan budaya gitu. civil order sustained. Alhasil, penguasa daerah pun juga permisif.

[tuscany]

Bah!!!...nama saya dibawa-bawa...!!!
::dohh::
Sekalian digratisin tapi diupload online kalo dilegalkan...kaya dimana gitu...!!! Harus teken kontrak segala macem...!!!

Shock saya dinominasiin jadi juri...!!!

Ya ampun baru dinominasikan jadi juri aja udah segitu shocknya.

Saya sih nggak setuju dilegalkan. Para PSK biasanya korban traficking. Ngasi lokasi ke mucikari sama aja dengan memberi ruang tambahan untuk traficking.
Kalo memang niat jadi PSK sebagai sumber pendapatan dimulainya mesti dari jalan yang benar, bukan dari jadi korban traficking....#loh

[lattungtatturrus]

Ini ceritanya kaya gada sumber potensi laen aja yang bisa digali lagi buat perpajakan, buat nambah anggaran negara...!!!

Btw perempuan mana sih yg mau terjun ke bisnis ntu sukarela kalo gak kepaksa...!!!