Dielaborasi dong pernyataan yang ini. Kenapa kartu yang ditujukan untuk anak sekolah dan penduduk yang tidak tercover asuransi kesehatan punya dampak ke tidak mendukung penciptaan lapangan kerja?Quote:
Originally Posted by purba
![kopimaya [dot] kom - Secangkir Kehangatan di Dunia Maya - Powered by vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png){kind=logo}
Printable View
Dielaborasi dong pernyataan yang ini. Kenapa kartu yang ditujukan untuk anak sekolah dan penduduk yang tidak tercover asuransi kesehatan punya dampak ke tidak mendukung penciptaan lapangan kerja?Quote:
Originally Posted by purba
apa karena ini welfare program ::elaugh::
biasanya kan argumennya gini. rakyat disuapin pemerintah. dan itu bukan insentif untuk membuat rakyat untuk lebih rajin bekerja ::elaugh::
pendidikan dan kesehatan lebih cocok masuk ke development program, I think.
Puan Maharani kayaknya jadi salah satu sasaran tembak paling rentan dari kabinet Jokowi. Anak bawang sih diangkat jadi menko. Saya curiga posisi menko ini tukar guling karena kabarnya dia dulu berminat jadi wapresnya Jokowi.
Yusril lagi keluar taringnya, pa karena nggak dipake di kabinet ya? Mending maen film lagi gih, kan lumayan kemaren dapat gelar aktor terbaik ::elaugh::Quote:
Yusril Ihza Mahendra: Puan Maharani Jangan Asal Ngomong Kalau Tidak Paham
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengkritik tiga kartu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Tiga kartu yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Ini bukan mengelola warung. Tiga Kartu Jokowi harus jelas dasar hukumnya. Belum jelas, apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan tiga jenis kartu sakti KIS, KIP dan KKS oleh Presiden Jokowi.Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan BBM memang patut dihargai," ungkap Yusril, Kamis (6/11/2014).
Hal seperti itu, lanjut Yusril, sudah dilakukan sejak pemerintahan SBY. Namun, tegasnya lagi, mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara, katanya lagi, tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung.
"Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan," Yusril mengingatkan.
Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, saran Yusril, Presiden haruslah berbicara dulu dengan DPR yang memegang hak anggaran. Karena itu, perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN.
"Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," kata Yusril.
"Puan katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres yang akan diteken Presiden Jokowi.Puan harus tahu, inpres dan keppres bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI," sambung Yusril lagi.
Inpres dan Keppres, Yusril memaparkan, pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat.
Ia juga menyarankan agar Mensesneg Sutikno bericara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti. Dia (mensesneg) katakan,imbuh Yusril, dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi, bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR
"Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP.Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara," katanya.
"Sebab, dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka," sambung Yusril lagi.
Ia kemudian berharap Mensesneg Sutikno, untuk tidak asal bicara seperti Puan Maharani. "Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengurus negara," tegasnya.
upsss...tapi yang dia omongin seratus persen masuk akal.
Tuh ndugu sudah sebutin. ::ngakak2::Quote:
Originally Posted by tuscany
itu kan argumen klasik partai demokrat dan republik di amrik :cengir:
sedangkan saya rasa, dalam konteks kartu sakti jokowi ini, dibandingkan 'tidak mendukung penciptaan lapangan kerja', harusnya lebih ke 'membuat penduduk lebih malas'. sejauh ini kan pemerintah blom memberikan regulasi ato tanggung jawab apa2 ke pencipta lapangan kerja untuk menanggung welfare rakyat. pihak pemerintah lah yang 'memanjakan' rakyat dengan kenyamanan security blanket dari kartu2 ini. saya pribadi sih melihat ini strategi yang diambil jokowi untuk mengurangi efek negatif kenaikan bbm. makanya diburu2 gitu.
anyway, yang kita omongin kan warga miskin di indonesia kan?
kalo ngeliat kondisi negara indonesia, gap antara yang miskin dan yang kaya kan jauh banget. many people fall through the cracks, especially the poor. kurasa program sosial begini seenggaknya bisa membantu orang2 yang terpinggirkan itu. hanya eksekusinya aja yang super amburadul. dan puan ini seperti deer caught in the headlights ::elaugh::
Social security emang bikin males, tinggal (r)evolusi mental nanti yang akan membuat orang tidak merasa nyaman idup dengan jaminan pemerintah.
Di eropa amerika pun banyak yg suka idup miskin dgn tunjangan dari pemerintah. Tinggal nanti buat kelinci percobaan area 51 dikawinkan dengan alien, harus mau. Wong idupnya milik negara kok. Negara butuh sampah harus mau.
tetangga gw belum dapat tuh kartu....
Gak tahu ada hubungannya dengan jokowi -jk, tapi tahun ini 3× demo buruh untuk umk, sangat rapi, disiplin, ga anarkis en ga ada sweeping ::jempol::
Sebentar lagi bukan cuma satu indonesia ketipu jokowi.. satu dunia bakal ketipu.
https://www.youtube.com/watch?v=JutoWlg92rI
eh, ketipu gimana maksudnya bleg? ::elaugh::
Ada yg nontoon ilc di tv oon, gilee soal nama aja diributin:kesal:
nama apaan sih
Ketipu oleh 9 nagaQuote:
Originally Posted by ndugu
Kalo sekarang namanya kartu indo pintar, kartu indo sakti, dulu namanya entah apa waktu di jaman sby (sorry lupa),duh entah apalah yg diributin gerombolan siberat yg penting kan programnya :facepalm:Quote:
Originally Posted by cha_n
sori blegQuote:
Originally Posted by ndableg
saraf otak kepanjangan, masi blom nangkep maksudnya
*telmi* ::elaugh::
Idih numpang.Quote:
Originally Posted by purba
---------- Post Merged at 06:36 PM ----------
Tapi kebanyakan kartu juga bikin bingung loh. Palagi pake istilah kartu sakti, itu istilah yang menyesatkan ::elaugh::Quote:
Originally Posted by surjadi05
Btw, saya penasaran siapa yang suruh jokowi pake tagline jualan this is your opportunity, apa hermawan kerta...yang ahli pemasaran itu ya
Loh ini kan "jualan" nya jokowi waktu kampanye pilpres kemaren ::ungg::Quote:
Originally Posted by tuscany
Kl kata trio macan jokowi itu adalah antek2 dari 9 taipan atau 9 naga menipu rakyat indonesia.Quote:
Originally Posted by ndugu
Trio macan bukannya udah ketangkep 2 ekor ::ungg::Quote:
Originally Posted by ndableg
I do not buy that ones. Mungkin karena pake istilah fisik "kartu" jadi rasanya malah ribet sama kartunya, bukan sama programnya dewe. Still wait n see how those things work around.Quote:
Originally Posted by surjadi05
If u sell sumthing, name is brand, and brand is very important, thats why" rolex" is more expensive than "seiko" ::ngopi::Quote:
Originally Posted by tuscany
Jelas aja.. lawannya naga.. :mrgreen:Quote:
Originally Posted by surjadi05
Kenafa musti nunggu? Kartu ajaibnya Jokowi sudah ada di Solo dan Jakarta. Apa hasilnya? ::ngakak2::Quote:
Originally Posted by tuscany
Argumen klasik? Bukan, kenyataan klasik. ::ngakak2::Quote:
Originally Posted by ndugu
Jaman SBY malah lebih efisien, gak perlu pake kartu (berapa miliar biaya bikin kartu?), langsung kasih nopek ceng ke orang-orang miskin.
---------- Post Merged at 02:02 PM ----------
Ngaco ah ::ngakak2:: Rolex lebih mahal dari Seiko karena quality. Quality yg mengangkat brand. Itu di negara maju. Tapi di Indonesia benar, dgn pencitraan, langsung bisa jadi presiden. ::ngakak2::Quote:
Originally Posted by surjadi05
Dan SEMUA PENERIMA nya orang miskin? ::hihi::Quote:
Originally Posted by purba
---------- Post Merged at 02:02 PM ----------
Wow gw baru tahu seiko kualitasnya jelek, ::hihi::Quote:
Originally Posted by purba
saya kalo jam sih gimana penampilan, kalo menurut saya sesuai selera, ya saya beli, gak peduli merek apa
Itu retorika kan? Saya sih emang nggak tau hasil persisnya apa. Mind to tell?Quote:
Originally Posted by purba
Kebijakan dagelan rezim Jokowi:
1. PNS gak boleh rapat di hotel.
2. Singkong merupakan konsumsi wajib rapat instansi pemerintah.
3. Harga BBM lokal dinaikkan, padahal harga minyak dunia turun.
4. ....
Piye iki presidenmu? ::ngakak2::
Yg piye apanya bos.. yg jelas dong..
biarin aja dia ngebacot, bleg
kalo presidennya atheis, mungkin dia baru diem
Kurang jelas? Misal aturan makan singkong utk menghemat uang negara. Kenapa gak tahu tempe? Mahal boss, barang import. ::ngakak2::Quote:
Originally Posted by ndableg
Anak Jokowi saja sekolah di Singgapur. Kenapa gak sekolah di dalam negeri? Kalo anaknya sekolah di dalam negeri, uang bapaknya tetap muter di dalam negeri. Dengan dana yg meningkat di dalam negeri, kualitas sekolah dalam negeri akan ikut meningkat. Lha sekolah di Singgapur, uang bapaknya keluar negeri. Singgapur makin kaya. Indonesia jadi babu. Mental macam apa ini? Haduhhh...biyuuung.... ::hihi::
Purba ini udah kaya fadli zon aja.
Semuaaaa di oposisikan.
Tp good tho,
Kl ga ada oposisi, bisa bablas mngira apapun yg dlakukannya sudah pasti bener.
Karena di Kopimaya banyak antek-antek Jokowi. ::ngakak2::Quote:
Originally Posted by Casanova Love
Ciri-ciri antek-antek: Kalo jagoannya dikritik, mereka langsung nguamuk kayak belatung disangrai. ::hihi::
Quote:
Originally Posted by purba
Kalau ndak ada masalah kedelai pun, proses pembuatan tahu tempe lebih lama daripada singkong. Jadi dari segi labour cost pun lebih mahal.
Uang bapaknya ke luar negeri? Memang, waktu dia sekolah di sana. Tapi pada saat anaknya bekerja kemudian berinvestasi di Indonesia, membeli rumah atau menbuka lapangan pekerjaan di Indonesia, berapa banyak modal itu kembali? Dan jangan lupa Jokowi dan anak sulungnya sudah duluan memuter duit dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Can't you see that? Or is it too hard for you to understand with your ndeso way of thinking? ::ngakak2::
Elfin Elyas
November 29 at 11:39am
PNS kah penyebab buruknya Pemerintahan di Negeri ini?
Berapa gaji PNS? Sehingga dikategorikan harus sederhana? Apakah PNS tdk bolehsejahtera?
Bung jika anda temukan ada PNS korup itu krn teman teman politik anda yg menganjurkan... mungkin juga krn teman2 politik anda yg menikmati..
dan itu krn gaji PNS di bawah 5 jt... dg beban pengelolaan keuangan yg miliaran di depan mata, dg tanggung jawab menjaga indonesia yg sangat luas...
Apa yg telah teman2 anda buat utk indonesia? Apakah hanya sekedar berkata kata mulia atau hanya menebar fitnah? Lalu teman2 anda membawa nafkah ke rumah dg jarahan dr kas negara..jarahan dr pengelolaan usaha ilegal.. gratifikasi...manipulasi...
dan ketika negara hampir runtuh, anda menuduh penyebabnya PNS... lalu solusinya makan singkong rebus..
Mengapa tidak mencoba melihat diri sendiri?
Apakah teman2 anda telah berpolitik dg baik? Apakah teman2 anda jujur menegakkan demokrasi?
Adakah PNS yg merancang korupsi hambalang? Century? Wisma atlit, e ktp? Keha ncuran Sumber daya mineral? batu bara?hutan primer, lahan gambut?, kehancuran mahkamah konstitusi? Kehancuran sistem hukum?
Bahkan teman teman anda sedang menghancurkan harga diri dg koalisi kekuasaan busuk.... yg lupa janji pd rakyat.
Bung, apakah benar anda berpolitik dg bersih dan suci????
Lalu coba bandingkan jumlah kepala daerah yg berlatar belakang PNS dg non PNS....siapa yg paling banyak masuk penjara?
Jika teman2 anda menjawab iya... maka mari kita makan singkong rebus bersama.
PNS bukan kumpulan org2 bodoh, PNS jauh lebih berpendidikan dr teman2 anda...PNS itu dosen, guru, tekhnokrat, birokrat, penyuluh pertanian, perawat, doktrer, bidan, psikolog, ekonom dll.... PNS lah yg selalu hadir menjadi perekat negeri kepulauan ini... PNS yg yg hadir ketika masyarakat bodoh, haus, lapar, sakit, terkena bencana, bahkan PNS lah yg hadir utk menyamankan jalan teman2 anda utk menuju tahta legeslatif dan eksekutif... agar negeri ini aman oleh rongrongan politik busuk yg menghancurkan ke bhinekaan negeri.
Pernahkah terpikir oleh teman2 anda agar PNS hidup layak? Atau pernahkah terpikir utk mengalihkan jarahan pajak, jarahan mineral, jarahan hutan, jarahan migas, jarahan hukum, keadilan utk jujur menjadi kas negara dan berbagi utk menaikan gaji PNS dg pantas?
Apakah dg gaji dibawah 5 jt, beban kerja memilukan, masa kerja puluhan tahun, hidup dirumah kontrakan dikategorikan mewah?
Pernahkah teman anda terpikir utk bekerja ditengah pasar busuk, jalan sempit, kota tanpa mall, kampung kampung, pinggiran sungai, pantai terpencil, hutan belantara, pulau2 terluar, lokasi bencana, TANPA terangnya lampu blitzz kamera dan TANPA publikasi sorotan media massa?????
Jika teman2 anda menjawab iya... maka mari kita makan singkong rebus bersama.
Yappp.Quote:
Originally Posted by purba
Kita still harus kritis entahkah kita cinta or tidak cinta sama pemimpin kita.
Gw ga setuju kalo dibilang pns yg bersalah karna kondisi kita sekarang,tapi juga gw ga setuju kalo dibilang pns ga ada yg salah, menurut gw semua kita yg bersalah, pertanyaannya harusnya " masih mau salah2in, atau mau mulai berubah, kata abang gw mike " mari kita mulai dengan manusia yg ada dicermin di depan anda" ::ngopi::Quote:
Originally Posted by Agitho_Ryuki
Bukan PNS penyebab buruknya pemerintahan di negeri ini. Tetapi oknumnya. Lalu sistemnya, mulai dari motivasi penambahan jumlah PNS, perekrutan, penggajian sampe promosinya belum (utuh) berdasarkan performance. Yang jadi obyek artikel di atas kayaknya PNS kementerian keuangan deh. PNS lain secara umum mana ada ngurusin duit sampe bermiliar-miliar.
Gaji memang di bawah lima juta, tapi penghasilan sampingan dari dinas luar, tunjangan ini itu kok nggak disebut? Mbok yang adil sedikit kalo nulis. Kalo memang tak menjamin kesejahteraan, tanyaken kenapa setiap kali ada pembukaan formasi CPNS yang daftar bejibun, lalu ada calonya, ada jokinya, ada demonya kalo ndak lulus dsb.
Weit...ini trit apa ya?
Tret curhatnya purba ::hihi::Quote:
Originally Posted by tuscany