What do u think about Ahok?

[surjadi05]

Yoi gw juga berpikir demikian

[ndableg]

Gw kadang2 ga ngerti dengan alasan sopan santun ini. Ahok melakukan itu jelas ud kesel banget shg ga liat cara lain untuk mengatakan, Nenek lu! Gw yakin itu ud kata tersopan yang bisa dia temukan. Di sini gw punya kesimpulan bahwa ahok itu bukan politisi, apalagi politikus.

[kandalf]

Gw kadang2 ga ngerti dengan alasan sopan santun ini. Ahok melakukan itu jelas ud kesel banget shg ga liat cara lain untuk mengatakan, Nenek lu! Gw yakin itu ud kata tersopan yang bisa dia temukan. Di sini gw punya kesimpulan bahwa ahok itu bukan politisi, apalagi politikus.

Nggak...
masih ada kata yang lebih sopan.

"mBah Putri Panjenengan!"

[ndableg]

Spoiler for apbd pemprov vs dprd:

[ndableg]

Bah.. sayang ga ada dewan yg nyamperin ahok t'rus nantang fight. Pengen liat gaya kungfu nya ahok.
[SPOILER] [/SPOILER]

DPRD bolak balik bilang gara2 ahok berdiri teriak2 nunjuk2. Emang wajar dipilih rakyat.. pinter sih.. pinter ngebacot.
[SPOILER] [/SPOILER]

[freak_and_geek]

Reaksi Ahok biasa aja kok..
tapi reaksi anggota dewan yang luar biasa ampe keluar kata2 kebun binatang...

[surjadi05]

Wkkk, lumayan di maasa sibuk gini ada lawakan

[Kingform]

itu sih maling teriak maling
ngatain ahok ga sopan kelakuannya, lha itu para anggota hewan yang terhormat lebih ga sopan lagi
emang kocak banget ini kelakuan anggota hewan

---------- Post Merged at 05:08 PM ----------

itu sih maling teriak maling
ngatain ahok ga sopan kelakuannya, lha itu para anggota hewan yang terhormat lebih ga sopan lagi
emang kocak banget ini kelakuan anggota hewan

[surjadi05]

Dpr kan dewan yg terhormat, jadi kalo ngomong kita harus nunduk, tapi gw liat dprd justru sangat pintar, coba waktu ahok mau ngomong ke skpd nya soal ups, langsung di interupsi biar ga bisa klarifikasi, well sebagai orang bisnis gw ngerti kok dprd ingin balik modal secepatnya ::

[Ronggolawe]

Ahok: Mantan Ketua DPRD Buka Aib, Dulu Tak Pernah Masalah Ajukan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan kejadian unik saat melakukan mediasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (5/3/2015). Saat mediasi itu, kata Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan membeberkan praktik titipan pokok pikiran (pokir) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI.

Menurut Basuki, Ferrial menjelaskan penyusunan APBD tak pernah bermasalah sejak kepemimpinannya di Kebon Sirih atau dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini. Setiap program yang diajukan anggota Dewan selalu dapat diakomodasi Pemerintah Provinsi DKI.

"Kemarin pas mediasi, Pak Ferrial mengatakan, puluhan tahun tidak pernah masalah. (Usulan DPRD) disodorkan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dipaksa mengetik," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (6/3/2015).

Titipan usulan program DPRD ke APBD DKI ini, lanjut Basuki, sudah terlaksana sejak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dikepalai oleh Sukri Bey yang juga ayahanda anggota DPRD DKI, Nuraina (Nuri Shaden).

Basuki menjelaskan, anggota DPRD DKI hanya tinggal mengajukan daftar belanja pengeluaran ke BPKD DKI untuk dimasukkan ke dalam APBD DKI. Sebab, lanjut dia, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk membuat sebuah program ataupun menyusun anggaran. DPRD seharusnya hanya bertugas mengawasi pemasukan, pembiayaan, dan pengeluaran.

"Masalahnya, Bappeda itu muncul pas Pak Sukri Bey bermain di BPKD, dan kemudian kami copot dia. Bappeda terpaksa ngetikin di APBD 2012, 2013, dan 2014. Kalau (usulan DPRD) tidak diketik, mereka ancam enggak akan bahas anggaran," kata Basuki.

Masalah muncul saat sistem e-budgeting diterapkan pada tahun 2015 ini. Program yang diajukan oleh anggota DPRD ditolak oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tahun ini, Basuki memutuskan mencoret semua program pokir anggota DPRD DKI.

Selain itu, usulan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun juga ditolak oleh Basuki. Pemprov DKI bersikeras mengajukan APBD tanpa menyertakan pokok pikiran yang dibahas dalam rapat komisi. Alasannya, pokok pikiran yang diajukan DPRD DKI dianggap oleh Basuki tidak bermanfaat dan hanya menghabiskan anggaran semata. Sementara itu, DPRD menganggap Pemprov DKI melanggar hukum karena mengirim APBD yang bukan merupakan hasil pembahasan.

"Mereka nuduh saya menipu, dia kena batunya sebetulnya. Terbukti, mereka kemarin (saat mediasi) membawa berkas (RAPBD) yang menurut mereka asli dan ada tanda tangan semua pimpinan, dikasih ke Sekjen Kemendagri. Yang namanya RAPBD itu ada pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan, bukan cuma pengeluaran doang. Mereka marah pas saya singgung itu. Nah, pas marah-marah itu, Pak Ferrial mengaku kalau sudah puluhan tahun seperti itu (titipan pokir ke APBD)," kata Basuki tersenyum.

[surjadi05]

Nah makanya korupsi atau apapun namanya sudah demikian sistematis di indo, terbukti kan malah galakan yg salah

[Kingform]

setuju ama kong sur...
gw rasa ini dprd udah kebakaran jenggot. soalnya kalo kayak gini terus, mereka ga mungkin bisa balik modal dalam 5 tahun. padahal udah keluar duit banyak buat kampanye jadi anggota dewan

[TheCursed]

Gw kadang2 ga ngerti dengan alasan sopan santun ini. Ahok melakukan itu jelas ud kesel banget shg ga liat cara lain untuk mengatakan, Nenek lu! Gw yakin itu ud kata tersopan yang bisa dia temukan. Di sini gw punya kesimpulan bahwa ahok itu bukan politisi, apalagi politikus.

Walaupun, sudah kesal sekali.
Secara strategi, Koh Ahok jadi, IMHO, bikin musuh yang nggak perlu, disebabkan penggunaan 'Trolling' sebagai respon.

Kalau dia betulan kesal dan marah, IMHO(lagi), akan jauh lebih baik kalo dia meresponnya dengan 'cold wrath'. Just say no to their request, coldly.









Tapi lagi, ide gue soal DPRD(dan sejenisnya), kalo gue punya resource-nya, antara Anthrax di amplop surat, Polonium di air condition, sampe 'mercon' U235.
So, me, totally not the person to criticize kesopanannya koh Ahok.

[serendipity]

Breakdown tambahan anggaran komisi A DPRD untuk Jakarta Barat, UPS doank

Spoiler for penampakan:

[mbok jamu]

Ahok for President!

[surjadi05]

Hihihi ga bakal bisa mbok, gw aja yakin ga bakal kepilih periode berikutnya, itu juga dengan asumsi hak angket dewan gagal, sekarang baru nasdem yg cabut keinginan memakai hak angket, dengar2 PPP, PKB, ada kemungkinan mencabut hak angket, yg laen masih ngotot mau menggunakan hak angket

[kandalf]

Ya udah.. bikin partai baru khusus memasukkan Ahok sebagai capres aja gimana, Kong [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] ?
Saya mau deh jadi ikut bantu-bantu. [MENTION=1220]mbok jamu[/MENTION] jadi wakil di Australia.

[surjadi05]

Hihihi buat partai apa ormas om? kalo partai dananya gede, kemaren baca dimana gitu? si harry panuan menyiapkan dana 100m, dan itu juga katanya dana awal ::

[serendipity]

OOT dikit Hary panuan kalo gw liat kok PD-nya tinggi banget ya. Kayanya berambisi juga doi jadi presiden. Atau sekedar mau dikenal aja kah sama seluruh rakyat Indonesia?....

duit kayanya gak berarti buat dia saat ini

[surjadi05]

OOT dikit Hary panuan kalo gw liat kok PD-nya tinggi banget ya. Kayanya berambisi juga doi jadi presiden. Atau sekedar mau dikenal aja kah sama seluruh rakyat Indonesia?....

duit kayanya gak berarti buat dia saat ini

Loh secara power bisnis en koneksi internasional ini sekarang orang indo yg paling powerful, tahun lalu atau 2 tahun lalu ya bakri brothers minta tolong dia untuk menggagalkan akuisisi pt bumi, menurut gw pengaruhnya diluar bahkan diatas hartono brothers, jadi wajar donk ( menurt dia ) kalo dia jadi capres

---------- Post Merged at 09:35 PM ----------
[MENTION=41]kandalf[/MENTION] kalo berita ini bisa jasi uu/pp bolehlah kita ndirikan partai

Nasional


Wapres Kaget Ada Wacana Parpol Dibiayai Rp 1 Triliun Per Tahun

Icha Rastika
Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Senin, 9 Maret 2015 | 21:08 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla terperanjat mendengar adanya wacana pembiayaan partai politik oleh negara yang besarnya Rp 1 triliun per tahun. Kalla mengaku belum membahas wacana tersebut dengan jajaran pemerintahan.

"Kita belum bahas itu, Rp 1 triliun satu partai? Wih," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (9/3/2015).

Kendati demikian, Kalla menilai tidak tepat jika setiap partai memperoleh dana yang sama. Menurut dia, besar kecilnya anggaran untuk suatu partai harus dihitung berdasarkan dengan berapa kursi yang diperoleh partai di parlemen.

Golkar pernah terima Rp 2 miliar

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa Golkar pernah dalam satu tahun menerima dana kurang lebih Rp 2 miliar. Namun dia tidak menjelaskan dari mana asal dana yang diterima Golkar tersebut.

"Waktu saya ketua Golkar hanya satu tahun kira-kira terima Rp 2 miliar, padahal anggota DPR Golkar paling banyak waktu itu 126, kecil, apalagi partai kecil, masa sama?" ucap dia. (Baca: BPK Diragukan Berani Ungkap Penyimpangan Dana Partai)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya kembali menyinggung wacana pembiayaan partai politik yang besarnya mencapai Rp 1 triliun per tahun. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.

"Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo. (Baca: Tjahjo: Wacana Anggaran Rp 1 Triliun dari APBN untuk Parpol Perlu Dipikirkan)