KPK vs POLRI

[ndableg]

Dibikin topik baru ya guys. ga kalah seru kan ini?

KPK, pimpinan kpk saat ini khususnya, digebuki di ILC, bahkan oleh mantan ketua/pengurus kpk sendiri.

[surjadi05]

Gw baru tahu, bahwa tidak etis pimpinan kpk menjadi cawapres, pantesan si samad ngotot ga mau ngaku terus waktu ketemu para wakil pdip pake acara nyamar ::

[surjadi05]

Dan jujur saya ga percaya ketua kpk powernya "setara" dengan wakilnya,jadi mungkin aja ketua kpk "kali ini" memaksakan budi jadi tersangka, soalnya keliatan banget bw mau mengikuti peraturan kpk, begitu jadi tersangka , dia langsung mengirimkan surat pengunduran diri, harusnya samad juga, begitu mau mencalonkan diri jadi cawapres dia harus mengirimkan surat pengunduran dirinya, well,setidaknya sekarang,kita tahu siapa aja dari pimpinan kpk yg mau menuruti peraturan ::

[234]

Kalau SEANDAINYA (saat itu) saya anggota Timses Capres Jokowi untuk mencari Cawapres, saya akan coret nama Abraham Samad sbg kandidat. IMO, memilih Samad adalah strategi yg sangat buruk. Suara Jokowi ndak akan keangkat, bahkan bisa jeblok. Samad bukan vote gatherer buat Jokowi, bahkan masih dibawah Mahfud (balon PKB), Paloh, Ryamizard, Dahlan, Anis dan balon2 wapres Jokowi yg muncul pada saat itu, apalagi dibandingkan dg JK.

Tetapi...

Saya akan dekati Samad dan meng-iming2inya untuk mau menjadi Cawapres Jokowi, meskipun di-saat2 terakhir Samad bakalan saya "tendang" dan saya tentang habis2an agar tidak dipilih untuk maju sbg cawapres Jokowi.

Apa alasan saya memilih strategi spt itu?

Sekedar sharing "melawan lupa"...:

"Saya cuma mau menjadi Ketua KPK sampai selesai..." (Abraham Samad, Senin 17 Maret 2014)
http://nasional.kompas.com/read/2014...wapres.Prabowo

"Kalau tawaran itu adalah sebuah takdir, sebagai manusia biasa saya tak akan bisa menolak..." (Abraham Samad, Senin MALAM 17 Maret 2014)
http://m.republika.co.id/berita/pemi...abowo-subianto

"Pertama-tama saya harus salat istikharah. Setelah istikharah dan mendapatkan petunjuk baru saya ambil keputusan..." (Abraham Samad, Rabu 19 Maret 2014)

"Kami tidak ditolak (oleh Samad atas wacana sbg cawapresnya Wowo)... " (Hashim Djojohadikusumo, Senin 7 April 2014)
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...wapres-Prabowo

Yup, jika sampe berhasil digaet sbg cawapres Prabowo, Samad bisa menjadi "bola liar" yg akan sangat mengganggu strategi2 saya selanjutnya sbg timses Capres Jokowi. Strategi jitu yg sudah saya persiapkan untuk mengkampanyekan "Jokowi (dikelilingi orang2) Bersih" bisa hancur berantakan ndak bisa bunyi.

Sekali lagi, itu SEANDAINYA saya adalah Budi Gunawan ...ehh maksud saya... Timses Capres Jokowi pada saat itu.

***
So, saya ndak percaya Samad "berambisi" menjadi cawapres Jokowi. Tapi, saya setuju Samad telah ("dipaksa") masuk dlm permainan politik saat itu, dan ini adalah "dosa" Samad yg saat ini sedang di-ungkit2.

IMHO, Samad adalah orang LUGU (dlm berpolitik)dan kebetulan saat itu memang sedang GAMANG. Bagaimanapun, menjadi Wapres adalah jabatan yg sangat menggiurkan, sapa sih yg nolak kalo melihat ada "iming2" dan kesempatan? RI-2, boo!

Just my 2 cents.

[kandalf]

[MENTION=320]surjadi05[/MENTION]
Samad memang ambisius.
Dan karena ambisius itu, dua kali ia disidang oleh KPK.
Yang pertama, karena fatal yakni lalai hingga menyebabkan bocornya Surat Perintah Penyidikan, sampai dibentuk Komisi Etik.
Yang kedua, saat ia ikut mencalonkan diri dari cawapres.

Tetapi terlalu naif kalau disebut Samad menguasai KPK walaupun Samad ketuanya. Kenyataannya, dalam kasus Sprindik, terungkap bahwa Samad sebagai ketua justru tidak boleh menandatangani Sprindik hingga semua wakil ketua menandatanganinya.

Dan keputusan tersangka, bukan di tangan Samad seorang dan bukan pula di tangan Wakil Ketua.
Prosesnya panjang, dari pelaporan, hingga Forum Gelar Perkara di tingkat menengah yang di antaranya direktur-direktur seperti Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, dan para penyelidik. Seusai itu, barulah dibuat Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh para pimpinan KPK.

Dari majalah Tempo minggu lalu.

Pernyataan Johan dikuatkan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi 2005-2013, Abdullah Hehamahua. Menurut dia, tak ada ruang bagi kepentingan pribadi komisioner dalam keputusan-keputusan genting dan penting di lembaga itu. "Saya penyusun standar operasional KPK," ujarnya. "Seorang Ketua KPK tak bisa seorang diri mengenakan status tersangka kepada seseorang, termasuk Pak Budi Gunawan."

Hehamahua mencontohkan keputusan menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana talangan Rp 6,4 triliun Bank Century pada 2012. Ia menghadiri dua kali gelar perkara kasus yang menjerat Budi Mulya karena menerima Rp 1 miliar dari pemilik saham bank itu. Dalam gelar perkara, lima pemimpin Komisi bulat sepakat menaikkan status Budi Mulya dari saksi menjadi tersangka.

Semua penyelidik dan penyidik dari semua unit, kata Hehamahua, hadir di ruang gelar perkara di lantai tujuh gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Penyelidik yang menangani kasus tersebut mempresentasikan bukti-bukti hasil penyelidikan yang mengarah pada dugaan kuat Budi Mulya melakukan korupsi. Samad dan empat komisioner lain setuju Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika keputusan akan diketuk, peserta rapat baru menyadari bahwa Direktur Penuntutan Ranu Mihardja tak ada di kursinya. Seorang anggota staf kemudian memanggil Ranu. "Pimpinan tak menanyakan apa sikap Ranu, tapi meminta dia menyimak penjelasan penyelidik yang diulang dari awal lagi," ujar Hehamahua.

Setelah presentasi selesai, kata Hehamahua, Ranu menyatakan bukti-bukti untuk Budi Mulya belum kuat. Ranu meminta penyelidik mencari satu bukti lagi sehingga ketika Budi Mulya menjadi tersangka tak bisa mengelak lagi. Penyidikan juga tak memakan waktu lama untuk sampai ke penuntutan. "Meski forum sebelumnya setuju Budi Mulya tersangka, karena ada pendapat Direktur Penuntutan, keputusan dibatalkan pada hari itu," ujar Hehamahua.

Menurut Hehamahua, prosedur di KPK mengharuskan setiap keputusan diketuk secara bulat oleh peserta forum yang wajib dihadiri semua penyelidik dan penyidik. Forum ini, kata dia, adalah forum tertinggi keputusan Komisi dalam setiap kasus. "Jabatan dan kepentingan pimpinan KPK tak ada harganya di forum itu," ujarnya.

Gak ada cerita Samad, Bambang, Adnan, dkk bisa menekan untuk menetapkan tersangka. Apalagi Samad seorang, tak bisa memaksa KPK menetapkan tersangka.

[surjadi05]

[MENTION=320]surjadi05[/MENTION]
Samad memang ambisius.
Dan karena ambisius itu, dua kali ia disidang oleh KPK.
Yang pertama, karena fatal yakni lalai hingga menyebabkan bocornya Surat Perintah Penyidikan, sampai dibentuk Komisi Etik.
Yang kedua, saat ia ikut mencalonkan diri dari cawapres.

Tetapi terlalu naif kalau disebut Samad menguasai KPK walaupun Samad ketuanya. Kenyataannya, dalam kasus Sprindik, terungkap bahwa Samad sebagai ketua justru tidak boleh menandatangani Sprindik hingga semua wakil ketua menandatanganinya.

Dan keputusan tersangka, bukan di tangan Samad seorang dan bukan pula di tangan Wakil Ketua.
Prosesnya panjang, dari pelaporan, hingga Forum Gelar Perkara di tingkat menengah yang di antaranya direktur-direktur seperti Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, dan para penyelidik. Seusai itu, barulah dibuat Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh para pimpinan KPK.

Dari majalah Tempo minggu lalu.



Gak ada cerita Samad, Bambang, Adnan, dkk bisa menekan untuk menetapkan tersangka. Apalagi Samad seorang, tak bisa memaksa KPK menetapkan tersangka.

Pertama saya ga bilang bg ga bersalah, menurut saya budi jelas bisa dijadikan tersangka, menurut saya cuma TIMING nya aja yg di push samad, kalo orang bersalah mungkin ga bakal bisa dijadikan tersangka bahkan oleh samad sekalipun

Kedua samad atau jubir kpk pasti ada yg bohong,karna jubir kpk johan budi bilang samad tidak pernah mengatakan dia pernah mencalonkan diri kepada pimpinan kpk yg laen, bahkan dia membantah pernah ketemu "perwakilan" pdip soal pencalonan cawapres,well setidaknya itu versi johan budi kemaren yg ngomong di metro tv ya, jadi bisa aja dia memanipulasi temen2nya di kpk, kemaren metro juga mengatakan dari 5 pimpinan kpk cuma 2 orang yg menandatangani surat penunjukan budi gunawan sebagai tersangka yaitu samad dan bw, padahal seharusnya lima2nya, jadi keliatan banget niat samad mau menjadikan budo tersangka pada hari kejadian itu, tujuannya dia pingin dpr menolak calon tunggal dari jokowi, karna beranggapan gerombolan si berat di senayan selalu "bertentangan" dengan jokowi


Jadi dalam kasus ini samad "menyalahgunakan" kekuasaannya pada WAKTU menentukan tersangka, bukan dalam hal menentukan tersangkanya, bisa dimengerti donk maksd saya?
Tapi sekali lagi ini teori konspirasi tingkat tk dari saya ::

[surjadi05]

Kalau SEANDAINYA (saat itu) saya anggota Timses Capres Jokowi untuk mencari Cawapres, saya akan coret nama Abraham Samad sbg kandidat. IMO, memilih Samad adalah strategi yg sangat buruk. Suara Jokowi ndak akan keangkat, bahkan bisa jeblok. Samad bukan vote gatherer buat Jokowi, bahkan masih dibawah Mahfud (balon PKB), Paloh, Ryamizard, Dahlan, Anis dan balon2 wapres Jokowi yg muncul pada saat itu, apalagi dibandingkan dg JK.

Tetapi...

Saya akan dekati Samad dan meng-iming2inya untuk mau menjadi Cawapres Jokowi, meskipun di-saat2 terakhir Samad bakalan saya "tendang" dan saya tentang habis2an agar tidak dipilih untuk maju sbg cawapres Jokowi.

Apa alasan saya memilih strategi spt itu?

Sekedar sharing "melawan lupa"...:

"Saya cuma mau menjadi Ketua KPK sampai selesai..." (Abraham Samad, Senin 17 Maret 2014)
http://nasional.kompas.com/read/2014...wapres.Prabowo

"Kalau tawaran itu adalah sebuah takdir, sebagai manusia biasa saya tak akan bisa menolak..." (Abraham Samad, Senin MALAM 17 Maret 2014)
http://m.republika.co.id/berita/pemi...abowo-subianto

"Pertama-tama saya harus salat istikharah. Setelah istikharah dan mendapatkan petunjuk baru saya ambil keputusan..." (Abraham Samad, Rabu 19 Maret 2014)

"Kami tidak ditolak (oleh Samad atas wacana sbg cawapresnya Wowo)... " (Hashim Djojohadikusumo, Senin 7 April 2014)
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...wapres-Prabowo

Yup, jika sampe berhasil digaet sbg cawapres Prabowo, Samad bisa menjadi "bola liar" yg akan sangat mengganggu strategi2 saya selanjutnya sbg timses Capres Jokowi. Strategi jitu yg sudah saya persiapkan untuk mengkampanyekan "Jokowi (dikelilingi orang2) Bersih" bisa hancur berantakan ndak bisa bunyi.

Sekali lagi, itu SEANDAINYA saya adalah Budi Gunawan ...ehh maksud saya... Timses Capres Jokowi pada saat itu.

***
So, saya ndak percaya Samad "berambisi" menjadi cawapres Jokowi. Tapi, saya setuju Samad telah ("dipaksa") masuk dlm permainan politik saat itu, dan ini adalah "dosa" Samad yg saat ini sedang di-ungkit2.

IMHO, Samad adalah orang LUGU (dlm berpolitik)dan kebetulan saat itu memang sedang GAMANG. Bagaimanapun, menjadi Wapres adalah jabatan yg sangat menggiurkan, sapa sih yg nolak kalo melihat ada "iming2" dan kesempatan? RI-2, boo!

Just my 2 cents.

Sorry baru liat om, tapi kalo mau jujur tahun 2013 dan 2014, bisa dibilang prestasi puncaknya kpk yg dipimpin samad, mentri aktif disikat kpk,ketua partai disikat kpk,gubernur disikat, ga perlu disebutkan wakil rakyat, jadi yah kalo mau jujur samad bintangnya lagi terang saat itu, tapi again seperti kata om just my 2 pennies eh cents

[tuscany]

Sepenglihatan saya dari berita yang beredar, Samad digadang-gadang cawapres Jokowi tapi tidak aktif mencalonkan diri. Soal penyadapan Hasto, hanya Hasto, KPK dan Tuhan yang tau.

Kalo ndak salah Samad dulu peringkat keempat menurut tim seleksi tapi sama DPR dipilih jadi ketua KPK. Sekarang keliatan buahnya. Memang main sikat, tapi juga gampang terkena godaan tahta. Lain kali jangan lagi DPR dikasi kewenangan milih si ini atau si itu, pasti ujung2nya untuk kepentingannya sendiri.

[mbok jamu]

Kalaupun berambisi jadi Capres, memangnya kenapa? Ambisi itu bukan suatu kejahatan. Tapi KORUPSI jelas-jelas merupakan kejahatan. Kelihatan banget ambisi si Samad dibesar-besarkan untuk menutupi kejahatan si Budi.


Sudah maling ayam, bulunya sudah jadi kemoceng, masih mangkir. Adili si Budi, tabok si Samad dan si Budi yang satu lagi. Bikin malu.

[surjadi05]

betul mbok, ambisi bukan suatu kejahatan, tapi kata johan budi pimpinan kpk melanggar kode etis kalo mencalonkan diri jadi capres/cawapres, jadi tetap aja kesimpulan melanggar peraturan, kalo diibaratkan karyawan yg ke kantor pake bikini kan melanggar "etika" kantornya, walo bukan kejahatan, tapi saya setuju kalo bisa 2 budi ga boleh jadi kapolri, dan samad minimal harus "ditabok" ::

[surjadi05]

Sepenglihatan saya dari berita yang beredar, Samad digadang-gadang cawapres Jokowi tapi tidak aktif mencalonkan diri. Soal penyadapan Hasto, hanya Hasto, KPK dan Tuhan yang tau.

Kalo ndak salah Samad dulu peringkat keempat menurut tim seleksi tapi sama DPR dipilih jadi ketua KPK. Sekarang keliatan buahnya. Memang main sikat, tapi juga gampang terkena godaan tahta. Lain kali jangan lagi DPR dikasi kewenangan milih si ini atau si itu, pasti ujung2nya untuk kepentingannya sendiri.

Sorry baru liat juga tusc, gaklah kalo kamu jadi relawan jokowi, kamu tahu dari awal pesan si mbok, kalo presidennya orang jawa, wakilnya luar jawa, sepertinya si mbok ingin meneruskan kejayaan sukarno hatta, kalo soal rekaman udah ga penting lagi sekarang, sejak kapan politisi ga bohong, kalo menurut saya harusnya kpk juga kayak pejabat publik lainnya,memiliki "hak cuti/non aktif" atau apapunlah namanya, jadi kalo ada"urusan pribadi", bisa terang2an en ga sembunyi2 kayak samad kemaren, but again just my opinion ::

[surjadi05]

Selasa, 3 Februari 2015
Pemeriksaan Hasto, Soal Abraham Samad Kecewa Jadi Cawapres Masuk BAP
Selasa, 03 Februari 2015 | 16:42

Hasto Kristiyanto menjawab wartawan usai diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus Ketua KPK Abraham Samad
Jakarta - Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah menjawab sekitar 23 pertanyaan penyidik Bareskrim terkait kasus yang melibatkan Ketua KPK Abraham Samad (AS) Selasa (3/2).

Hasto juga kembali mengulangi jika dirinya membongkar pertemuan itu saat ini karena dia yakin penetapan calon kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK karena faktor politik.

"Saya juga sudah sampaikan hal itu dalam BAP. Ini memang ada kaitannya dengan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Kalau kita cermati nadanya (AS), saat penetapan (BG jadi tersangka), itu nadanya agak emosional," kata Hasto.

Suasana kebatinan AS saat itu, menurut Hasto, adalah adanya rasa kekecewaan. Keyakinan Hasto semakin bertambah karena pada saat dia menyampaikan perihal AS batal jadi cawapres Joko Widodo pada pukul 12.30 malam pada tanggal 19 Mei 2014, ungkapan kekecewaan dari AS kembali muncul.

"Beliau (AS) mengatakan saya gagal karena Bapak Budi Gunawan dan saya sudah tahu karena saya menyadap (BG)," urai Hasto.

Hasto juga mengatakan, tindakannya membongkar pertemuan itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Itu karena dia terlibat didalamnya maka dia ingin menegakan kebenaran dan keadilan.

Seperti diberitakan, Satgas Bareskrim tengah menangani kasus pertemuan antara AS dengan PDIP yang dilaporkan KPK Watch Indonesia.

Bahkan Polri sudah berancang-ancang, jika sudah diperoleh alat bukti yang sah secukupnya untuk membuktikan secara kuat terhadap peran AS kelak, maka mantan advokat itu akan dipanggil sebagai tersangka.

Adalah Hasto yang pertama kali mengungkap pertemuan itu. Menurut Hasto pertemuan itu terkait penjajagan Samad sebagai calon wapres untuk Jokowi.

Hasto juga menyebut dalam pertemuan itu ada tawaran bantuan penanganan kasus politisi PDIP, Emir Moeis. Supriansyah alias Anca, pemilik unit The Capital Residence, yang dijadikan tempat pertemuan itu, mengatakan pertemuan itu benar terjadi.

Anca yang telah diperiksa polisi dalam kasus ini membenarkan jika Samad bertemu dengan Hasto dan mantan Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo.

Penulis: Farouk Arnaz/EPR

---------- Post Merged at 11:25 PM ----------

Ehh kok ga bisa copas link ya::

[surjadi05]

Budi diatas angin ::
Rabu, 4 Februari 2015 | 11:47 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris Jenderal Budi Gunawan menolak untuk mundur sebagai calon kepala Polri seperti yang diminta pihak Istana. Budi Gunawan bersikeras menunggu proses praperadilan yang diajukannya terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengaku sudah berkomunikasi dengan Budi Gunawan soal imbauan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mensesneg berharap Budi Gunawan mundur sebagai calon kepala Polri agar polemik segera selesai.

"Kemarin kan Pak Mensesneg (Pratikno) sudah mengimbau untuk mengundurkan diri. Tapi, setelah kita komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses praperadilannya," kata Badrodin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Badrodin yang menjalankan tugas sebagai kepala Polri berharap agar Budi segera membuat keputusan setelah ada putusan pengadilan nantinya.

"Mudah-mudahan setelah proses praperadilan selesai, beliau sudah bisa menentukan sikapnya untuk mundur atau tidak," ucap Badrodin.

Badrodin tidak menampik dirinya bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Selasa kemarin. Namun, Badrodin hanya mengaku melaporkan situasi terakhir.

"Oh kemarin sore laporkan perkembangan situasi. Tidak ada yang lain," kata dia.

Mensesneg sebelumnya menganggap persoalan antara KPK dan Polri tidak akan muncul jika Budi Gunawan mundur sebagai calon kepala Polri. (Baca: Mensesneg: Sangat Indah kalau Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

Namun, dalam pertemuan di Istana kemarin, para petinggi Koalisi Indonesia Hebat berharap Presiden menunggu hasil sidang praperadilan. (Baca: Bertemu Jokowi, Ini Saran yang Disampaikan Para Petinggi KIH soal Budi Gunawan)

Pembacaan gugatan Budi akan dibacakan dalam sidang praperadilan pada Senin pekan depan setelah KPK sebagai termohon tidak hadir dalam sidang yang digelar pada Senin (2/2/2015). Budi mempermasalahkan penetapan tersangkanya oleh KPK. Rencananya, putusan akan dibacakan pada Kamis (13/2/2015).

Jokowi mengaku akan mengambil keputusan soal pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, saat ini masih ada beberapa hal yang harus ia selesaikan sebelum mengambil keputusan final. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

[ndableg]

Ada yg bilang hikmahnya adalah polri bersih2 kpk, dan kpk bersih2 polri. Tapi knp baru sekarang? kayak bales2an.
Jadi inget gw pernah denger2 dr jakarta kalo sebenernya dua lembaga ini sudah memiliki bukti2 kasus yang bisa dipublikasikan setiap saat. Kasus2 sengaja ditahan2 menunggu moment atau penawaran. Kaco, kasus korupsi buat senjata politik.

[ndableg]

Seharusnya lembaga KPK itu jangan memiliki kekuasaan yang overlapping lembaga2 lainnya spt polisi dan kejaksaan. Ini membuktikan ketidakefficienan sistem pemerintahan di indonesia.
Kenapa ga dibikin KPK itu lebih tinggi dari polisi dan kejaksaan di mana wewenang mereka adalah HANYA menekan/mendesak kepolisian atau kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi. Kalo perlu masukin lah kapolri dan jaksa agung hanya sebagai anggota dari KPK. Jadi pas rapat bisa tuh bos2 KPK tekan2 kejaksaan dan polri shg mau ga mau dua lembaga tsb bisa kerja bener.

[surjadi05]

Seharusnya lembaga KPK itu jangan memiliki kekuasaan yang overlapping lembaga2 lainnya spt polisi dan kejaksaan. Ini membuktikan ketidakefficienan sistem pemerintahan di indonesia.
Kenapa ga dibikin KPK itu lebih tinggi dari polisi dan kejaksaan di mana wewenang mereka adalah HANYA menekan/mendesak kepolisian atau kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi. Kalo perlu masukin lah kapolri dan jaksa agung hanya sebagai anggota dari KPK. Jadi pas rapat bisa tuh bos2 KPK tekan2 kejaksaan dan polri shg mau ga mau dua lembaga tsb bisa kerja bener.

Gaklah kalo ini gw ga setuju, justru kpk harus mempunyai kekuasaan seperti sekarang, kalo perlu tambah hak imunitas bagi kpk selama masih jadi pimpinan kpk,soalnya biasanya yg korupsi justru level2 atas, kesalahan kpk sekarang ini cuma di samad ,kenapa dia tidak menolak ketika dijadikan wapres( meminjam kata samad sendiri), kalo dia menolak ketika dicalonkan jadi wapres, maka dia tidak punya motif buat "balas dendam", maka semua teori konspirasi sudah tidak berlaku lagi, dan orang2 minimal yg kayak gw, tidak punya alasan untuk mencurigai "kpknya" samad ::

[purba]

Masalah KPK vs Polri tidak akan berkepanjangan kalau sang presiden tegas dan konsisten dengan pemberantasan korupsi.

Ketika Jokowi mengajukan BG, bukan saja KPK ataupun PPATK yg me-warning sang presiden, tapi juga LSM-LSM dan tokoh-tokoh masyarakat antikorupsi ikut mewanti-wanti agar jgn ajukan BG, ajukan saja yg lain. Tapi sang presiden malah menjawab mosok pilih yg jauh. Terlihat tidak ada keseriusan dan keberpihakan dengan pemberantasan korupsi.

Ketika akhirnya masalah tsb 'meledak', Jokowi malah curhat bahwa pengajuan BG bukan inisiatifnya. Cuci tangan? Sekalian cuci kaki, trus tidur.

Ketika KPK menyatakan BG tersangka, sebagian orang menuduh AS balas dendam karena Jokowi tidak memilihnya sbg wapres. Make sense? Kagak. Kalo benar AS mau balas dendam pada BG, tidak perlulah dia (kalo benar dia - AS) menyatakan BG tersangka ketika sudah di tangan DPR. Ketika Jokowi mengajukan BG utk Kapolri pun, AS sudah bisa menyatakan BG sbg tersangka. Atau, kalo memang motifnya balas dendam, sudah jauh-jauh hari BG dijadikan tersangka oleh KPK. Itu pun kalo keputusan KPK boleh diambil oleh satu orang komisioner. Tapi nyatanya tidak. KPK membuat keputusan secara kolektif. Jadi alasan balas dendam hanya penghiburan saja.

Utk melemahkan KPK mungkin sangat mudah. Jadikan komisioner KPK sbg tersangka, meski dgn kasus ecek-ecek sekalipun, terhentilah KPK. Cari-cari saja kesalahan para komisioner KPK, pasti ditemukan, toh mereka bukan malaikat, pasti punya kesalahan.

BG perlu dinyatakan sbg tersangka utk menghentikan langkahnya menjadi Kapolri. Siapa yg bisa melakukan itu? KPK.

Mengapa langkah BG perlu dihentikan? Karena BG akan menjadi sumber masalah pemberantasan korupsi. DPR mengharapkan BG dapat menyerang KPK. Sudah pasti BG akan menyerang KPK. Dgn kasus rekening gendut yg melilitnya, BG minimal dapat digunakan utk menahan laju KPK dlm pemberantasan korupsi. DPR, yg sudah dikenal sbg lembaga korup, sangat berkepentingan dgn hal tsb.

Jadi jelas bahwa kasus KPK vs Polri adalah kasus rakyat vs koruptor.

Dimana sang presiden?

[freak_and_geek]

Presiden lagi jalan2..sambil mikir cari jalan keluar gimana beresin masalah KPK vs Polri..

[ndableg]

BG perlu dinyatakan sbg tersangka utk menghentikan langkahnya menjadi Kapolri. Siapa yg bisa melakukan itu? KPK.

Kalo BG jadi kapolri apakah jadi kebal hukum?
Biasa kan presiden lalu jg banyak pejabat udah jadi pejabat kena kasus korupsi. Ente aja yg stress kalih..

[ndableg]

Gaklah kalo ini gw ga setuju, justru kpk harus mempunyai kekuasaan seperti sekarang, kalo perlu tambah hak imunitas bagi kpk selama masih jadi pimpinan kpk,soalnya biasanya yg korupsi justru level2 atas, kesalahan kpk sekarang ini cuma di samad ,kenapa dia tidak menolak ketika dijadikan wapres( meminjam kata samad sendiri), kalo dia menolak ketika dicalonkan jadi wapres, maka dia tidak punya motif buat "balas dendam", maka semua teori konspirasi sudah tidak berlaku lagi, dan orang2 minimal yg kayak gw, tidak punya alasan untuk mencurigai "kpknya" samad ::

System apa itu bisa dikacaukan satu orang pengurus? Sistem yg lemah membuat KPK bisa dilemahkan. Mosok gara2 urusan pribadi sebuah badan bisa dilemahkan. Sedangkan POLRI yg ga punya kepala masih berdiri tegak.

KPK harus berada diatas badan penegak2 hukum dan kepala2 dari badan2 tsb menjadi anggota dari KPK, shg ketua2 KPK bisa menekan kapolri ataupun jaksa agung.
Jangan beri kesempatan ketua2 KPK itu jadi selebriti, biarkan polisi yg jadi pemberantas kejahatan. KPK bisa mengadakan penyelidikan dan penyidikan, tapi urusan nangkep ya polisi lah. Tujuan adanya KPK kan memperbaiki institusi2 penegak hukum, bukan mau jadi saingan. Setelah korupsi dibawah 1%, KPK harus bubar.