Ahok mengusulkan agar pelaku prostitusi dilokalisasi.
Usulan ini langsung ditanggapi dengan berbagai cercaan dan hinaan, terutama kepada etnis dan agama ahok.
Jokowi langsung diam tak berani memberi keputusan.
Bagaimana menurut pendapat kalian ?
![kopimaya [dot] kom - Secangkir Kehangatan di Dunia Maya - Powered by vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png){kind=logo}
Printable View
Ahok mengusulkan agar pelaku prostitusi dilokalisasi.
Usulan ini langsung ditanggapi dengan berbagai cercaan dan hinaan, terutama kepada etnis dan agama ahok.
Jokowi langsung diam tak berani memberi keputusan.
Bagaimana menurut pendapat kalian ?
Asal bener2 bisa terpisah, gw sejauh ini masih setuju. Dasarnya :
1. Majemuknya RAS indonesia.
2. Susahnya diberendel maksiat satu ini.
3. Gw liatnya sih bukan pemerintah "mempersilahkan" perbuatan amoral, tapi "perlindungan" kepada generasi penerus.
4. Biar lebih jelas lah sapa2 yang doyan dan pengen
5. Jadi, nantinya kan kita gak isa liat ce2 menjajakan dirinya di jalan2 umum...
Eh, bukannya di jakarta udah ada lokalisasi ya? Terus ini bedanya apa?
Gw sih ngarepnya, baik dunia nyata maupun dumay, semua di close, kudu bener2 close, kalau mau ya ke lokalisasi. Titik.
dengan menjadi bisnis yang legal maka pelacuran taxable,
pekerja seks komersil pun bisa mendapatkan hak perlindungan
tenaga kerja seperti pekerja pada sektor bisnis lain. setuju.
Gw pribadi, daripada kea sekarang, penjaja dan yang bukan gak ada bedanya. Yang ada ce2 bukan penjaja tapi kostum mirip penjaja pada ditawar ama om2 mesum di pinggir jalan/mall.
Anak2 smp sma plus kuliah udah pinter menjajakan diri.
Daripada gaji mereka dipotong ama makelarnya, mending buat bayar pajak.
---------- Post Merged at 08:24 PM ----------
Tapi, kira2 apa beneran bisa? Secara pejabat2 kita banyak yang make jasa para penjaja ini...
Gw sangsi bakal di acc ini kebijakan. Kalau jadi kan, para pejabat kudu ke lokalisasi kalau mau "jajan" kan...
Banyak yg emosi dan memberikan argumen: sekalian aja lokalisasi korupsi, lokalisasi perampokan, lokalisasi narkoba...
Salah.
Perampokan, pencurian, narkoba, perkosaan dll adalah kejahatan yg ada korbannya.
Orang tak mau dirampok tapi dipaksa oleh pelaku.
Maka si korban dibantu oleh pemerintah menangkap dan menghukum pelaku.
Tapi pelacuran dan perjudian tak ada korbannya, dua pihak pelaku sama2 sepakat melakukan transaksi.
Yg begini sulit sekali diberantas, kalau dilarang maka mereka berdua akan cari tempat lain, di kost, di apatement, di hotel bahkan di semak2...
Maka banyak negara membuat lokalisasi pela curan dan judi, orang2 yg tak takut dosa silahkan masuk, yg takut dosa terlindung aman dilingkungan masing2.
Tanpa lokalisasi, pria2 bejad mencari mangsa dimana2 karena tak ada penyaluran resmi.
Yang bakal protes : hotel, polisi, diskotek, pejabat,
Yg pasti politikus akan memelintir opini ahok menjadi: ahok pro pela curan, ahok akan membawa bangsa ini kepada kerusakan moral dst...
Maka jokowi lebih suka diam.
Kalau Jokowi ingin pencitraan, dia bisa bilang : pel acuran dilarang agama, lokalisasi harus ditutup dst...
Kalimat macam itu akan menaikkan popularitas, tapi menghancurkan masyarakat secara diam2 karena para pel acur dan hidung belang melebur diantara masyarakat umum.
Jadi Jokowi mungkin saya juga sama, gak bisa menyetujui atau melarang. Di daerah Kota, Gajah mada, harmoni.. semacem daerah gak resmi tp kebanyakan orang udah tau itu daerah apaan.
Mau melarang tapi bingung penghasilan daerah Jakarta lumayan besar, karna banyak lelaki hidung belang yang gak ngerti gimana menggunakan jari dan otaknya.. ke tempat itu.
Gak ngelarang kesannya kaya menyetujui. Ntar dibilang munafik. ::hihi::
Terbuka salah, tertutup juga salah.
Masyarakat.
eh tapi gak usah ada lokalisasi sebenernya udah banyak kok hidung belang dan pel-acur yang bertaburan di hotel2 Jakarta... makanya saya gak bisa mengambil kata setuju atau tidak setuju.
Setuju disini kesannya seperti membenarkan dalam arti penyesatan yang di lakukan itu di sahkan.
Ahok, sebenernya kasian jika gak pernah melakukan jasa pel-acuran, tapi di bilang seakan-akan sering menggunakan jasa tsb. Denger2 tempat2 clubbing dan prostitusi menyumbangkan jasa pajak yg cukup besar. Mungkin aja Ahok mau ambil pajak dari situ.
Ya mana tau abis dia mengesahkan tempat itu, banyak massa FBR datang memblokade tempat tsb.
Ada jalur arah rumah ke kantor yang bisa melewati lokalisasi "SK" di semarang, masih jauh dari pintu masuk sih, tapi pemandangannya aja udah beda... Banyak ce pakai baju kurang bahan, co2nya bertatoan dan serem2...
Itu jalur tembus sih.. Kalau jalan utama macet.
Bayangan saya, kalau kebijakan lokalisasi itu diterapkan (misalkan), berarti yang bisa akses jalur itu cuma orang2 yang mau jajan kan ya, tapi kan idealnya bukan di pusat kota, jauh kek di pinggiran kota, dipager tinggi, ada preman/penjaganya.
Kalau mau jajan ya kesana, kalau pengen bikin hotel esek2 ya bangun disana, kalau pengen minum ya kesana. Tapi jangan ganggu ce diluar sana, jangan esek2 diluar sana, jangan minum diluar sana.
Kok jadi inget tentang pekerja merokok di ruangan ya. Ada tempat khusus merokok di ruangan saya. Kalau ada bapak2 mau merokok ya silahkan masuk kesana. Saya bakal marah kalau ada bapak2 merokok di ruangan kerja. Tapi kalau saya butuh orang di ruangan merokok itu ya saya gak protes karena itu memang tempat merokok. Saya kudu siap nelen asap rokok.
Eh jadi "lokalisasi perokokan" "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐƗƗɐƗƗɐƗƗɐ"̮ ..
Iya eve, analogi yg bagus.
Kita sih maunya semua orang sehat gak merokok, tapi kalo ada yg mau merokok ya silahkan ditempat khusus.
Masalah duit pajak bukan yg utama, yg lebih penting adalah supaya penyakitnya tetkontrol, gak ada pel acur yg diam2 menyebarkan AIDS ke pelanggannya (dan istri pelanggannya). Juga sebagai tempat penyaluran hasrat bagi para hidung belang, kalau hasrat terbendung bisa banyak kejahatan lain yg mereka lakukan.
for all of the above, setuju ::itrocks::Quote:
Originally Posted by itsreza
Hahaha another challenge for Jokowi-Ahok :DQuote:
Originally Posted by AsLan
Menarik untuk diikuti perkembangan selanjutnya :ngopi:
Kalo bisnis pelacuran dilegalkan, prospeknya gede, profitnya gede, sumbangan buat pemprov juga gede, kerjaan susah, abege-abege dan cabe-cabean makin marak dong. Udah kayak Gotham dan nanti Dark Knight muncul. Jakarta ascended into another level :P
Hehehe ini pasti udah pasti buat senjata mereka yang kontra Jokowi-Ahok, bayangan gw sekutunisasi FPI, Ruhut, Farhat Abbas and the gank :DQuote:
Originally Posted by aslan
Cuma ya itu... Tempatnya kudu di pulau terpisah... Kea pulau seribu, nusakambangan, dll... Kan banyak tuh pulau2 terpisah yang kurang dijamah ama pemerintah.
#kabuur
Agree.Quote:
Originally Posted by itsreza
Di kampung sementara gue di sini, udah jalan kayak gitu sejak lama.
Dengan adanya lokalisasi kayak gini. Negara juga jadi lebih leluasa bergerak dalam menghadapi kejahatan yang mungkin terkait dengan industri seks komersial. i.e. Perdagangan manusia.
---------- Post Merged at 09:38 PM ----------
Ain't that the truth... ;DQuote:
Originally Posted by eve
Orang bakal bela-belain deh kalo udah niat mah -_-Quote:
Originally Posted by eve
Orang Singapur bela2in nyebrang ke batam nyari pelacur loh
Ahok semakin lama, semakin banyak beropini :)
kenapa ngga fokus saja mastiin Busway bisa hadir
mengangkut penumpang di Halte 3-5 menit dan de
ngan kepadatan maksimal 60 penumpang per bus :)
bukannya fokus kerja, malah buka front dimana-mana :)
^^
setuju. seks komersial dan perdagangan manusia juga berhubungan erat.
Buknanya emang sejak awal dia ember vokal ya (negatifnya ember sih..). Kalau ahok sekali omong, semua bakal kena ... Bukannya emang baru ahok yang berani nyentil kemana mana?
Sukur2 dia bilang gitu, bakal ada yang bantuin beresin jakarta. All for one, one for all...
Cmiiw
[MENTION=25]AsLan[/MENTION], kalau gitu mah klop, pindahin aja ke pulau2 kecil gak terawat biar bisa berkembang dan maju.
gak setuju.
alasan : ga jelas, ga setuju aja
solusi : kondom
kontrasolusi : menikah sirih
semua jawaban salah.
*makan bakso sambil nungguin orang2 berantem
Biasanya kan ada yg mancing2.. macam ditanya wartawan.Quote:
Originally Posted by Ronggolawe
[MENTION=657]Alethia[/MENTION], beli bakso dimana?
mas joniesmud ga diajak makan bareng?
salah satu ciri kepemimpinan yang bagus, tahu meQuote:
Originally Posted by ndableg
milih mana yang pantas dikomentari mana yang ti
dak...
Masa semuanya mau dikomentari... :)
Kalo ahok ga mau kementar langsung dia usir wartawannya.
Lokalisasi berarti juga legalisasi. Sedangkan legalisasi tidak harus lokalisasi. Artinya, kalo pemda mau dapat pemasukan dari pajak, cukup legalisasi, gak perlu lokalisasi. Seperti praktek dokter saja, bisa dimana-mana, gak perlu lokasi khusus. Gimana?
:)
setuju om. masalahnya banyak pemalu, ga semua suka legal, lebih baik ilegal karena takut ketauan ::hihi::
Buat pemerintah yang paling mudah itu dilokalisasi shg mudah mengontrol kegiatan seks di kota. Kalo tersebar di mana2 tentu akan menyulitkan.
Utk melegalisasi, ya menguntungkan toh? Bisa besar perputaran uang di mereka, mosok ga dimintain jatah preman.
Kalo legal ketauan ga papa dong? Kalo ilegal malah disweeping.Quote:
Originally Posted by itsreza
Praktek dokter tersebar dimana-mana dan tidak menyulitkan pemerintah kan? Justru legalisasi tanpa lokalisasi malah menurunkan prostitusi ilegal. Buat apa ilegal, capek dikejar-kejar satpol PP, mendingan legal saja dan bisa dimana saja, begitu kan?Quote:
Originally Posted by ndableg
Misalnya ndableg lagi jalan, trus ngelihat cewek bahenol, pengen "muntah". Celingak-celinguk dikit, oh itu ada prostitusi sekitar 100an meter dari sini. Enak kan?
Kalo yg legal dilokalisasi, misalnya di pulau seribu atau di nusa kambangan, lha repot, kejauhan. Akhirnya cari yg ilegal karena dekat.
Legalisasi tanpa lokalisasi, apakah akan membuat prostitusi menjamur? Tidak. Tidak semua perempuan, meski susah, akan menyewakan organ tubuhnya. Sama saja dengan pengemis. Tidak semua orang susah mau begitu saja menjadi pengemis. Gimana?
:)
Legalisasi susah, soalnya banyak wilayah yg harus steril dari pelacuran, misalnya perumahan keluarga baik2 yg banyak anak2.
Maka dibuka lokasi khusus yg terjaga, disitu gak ada anak2, gak ada cewek yg diculik dan dipaksa melacur, semua pelacur rutin di test penyakit, diberi keahlian2 kerja lain dsb.
Kalau melihat cewek bahenol bawaannya pengen muntah ya.
Setuju dengan Purba. Nanti di depan lokasinya sekalian dipasang plang dengan nomor ijinnya. Ruang tunggu dibuat seterang mungkin lengkap dengan majalah-majalah kesehatan dan ayahbunda.
Sekali-sekali ada sales datang bawa sample kondom.
Legalisasikan saja sampai orang-orangnya trauma seperti pergi ke dokter.
Ciri pendiskusi yg bagus, tanggapi esensinya, jangan menyerang pribadi pembicaranya.Quote:
Originally Posted by Ronggolawe
saya setuju dengan ini sebenarnya :cengir:Quote:
Originally Posted by purba
cuman, kalo mengambil faktor pandangan masyarakat sejauh ini, menurutku lokalisasi itu cuman untuk memberi efek 'peace of mind' ke masyarakat, bahwa sumber2 dosa ini tidak ada di deket2 mereka, melainkan terlokalisasi di suatu tempat :cengir:
Legalisasi gak setuju
Lokalisasi aja dengan kondisi2 yang mengikat.
Urusan pajak, mending masuk ke kantong pemerintah daripada dibuat mabok ama makelarnya atau buat nyabu.
Tempat? Pulau terpisah. Kalau mau buang tai macan, kesono noh.. Pulau khusus toilet macan..
Tau tempat lah.. Jangan nyampah sembarangan...
Kebayang gak sih nginep di hotel dalam rangka kerja, kedengeran jeduk2 di kamar sebelah, kalau pagi kalau kemalaman masuk kamar papasan ama ce2 kurang bahan...
Kalau kebijakan ini dijalankan, misalkan... Apa negatif dampaknya?
kalo kejauhan dan ga kejangkau
ntar orang yang seharusnya pergi ke tempat lokalisasi ini malah ngga pergi
trus melingkar kembali lagi ke persoalan yang sama :cengir:
Lah kan tujuane buat lokalisasi gu, bukan legalisasi... Ya kudu konsekuen..
Bener kata eja ama nudel, jauh aja bakal dijabanin kok...
iya, maksudku lokalisasi ::elaugh::
legalisasi memang lebih ke tahap selanjutnya
tapi skarang kita ngomongin lokalisasi dulu :cengir:
emangnya kalau legal, dan seorang suami kedapatan
di absensi lokalisasi legal, istrinya ngga boleh menun
tut di pengadilan atas pelanggaran KUHP?
---------- Post Merged at 12:02 AM ----------
Kalau yang usul Mensos atau Menaker, gw sih ma
sih masuk akal... lah Ahok yang gw harapkan untuk
membenahi dan membangun Jakarta (fyi, gw waktu
pilgub mencoblos gambar Ahok, bukan Jokowi), kok
kerjaan malah lempar wacana sana sini?
Gw sih berharapnya polisi bener2 jadi rekannya masyarakat buat memberantas semua ini, daripada sekarang, malah jadi rekan para penjaja...
Masyarakat kudu punya corong,,, tahu kemana kudu lapor kalau ada hal2 kea gini. Sekarang kan tahunya laporan juga malah kita yang dimintai duit dan dicurigai kea tersangka. Kea gitu, siapa sudi melapor??
saat legalisasi, yang saya pikirkan sih regulasi akan praktek prostitusinya, bukan hukum keluarga. sama seperti rumah sakit katakan, inspeksi lokasi yang memenuhi standar kebersihan tertentu, prostitusinya harus menjalani check up berkala, perlindungan akan tenaga kerja prostitusi ini, dll.