Jokowi - JK... What's next?

[surjadi05]

Metrotvnews.com, Jakarta: Selain menangkap buron Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, tim gabungan juga berhasil menangkap buron kasus Bank Century Hartawan Aluwi (HA). HA berhasil ditangkap di Singapura.
‎
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa tertangkapnya HA menjadi kesempatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kembali kasus Bank Century. Menurutnya, tertangkapnya HA menjadi ‎titik terang untuk menyelesaikan kasus mega korupsi ‎yang merugikan negara hingga Rp7,4 triliun.

"Harusnya kasus Bank Century diungkap lagi karena tertangkapnya Hartawan Aluwi," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (22/4/2016).‎ Politikus Golkar itu mengungkapkan, dirinya merasa tidak puas dengan kinerja lembaga antirasuah tersebut dalam menangani kasus Century. Sebab, KPK tidak menindaklanjuti pemeriksaan nama-nama yang direkomendasikan Pansus Bank Century.
Baca Juga :
Parpol Indonesia jadi Contoh dalam Membangun Negara Demokratis
Buka ICAPP Hari Kedua, Fahri Hamzah: Tidak Ada Demokrasi Tanpa Partai Politik
ICAPP lanjutkan Semangat Konfrensi Asia Afrika


"Kita sesalkan kasus Bank Century tidak ditindaklanjuti," ungkapnya.

Bambang berharap, tertangkapnya Komisaris PT Antaboga bisa menjadi kunci bagi KPK untuk mengungkap kasus yang melibatkan beberapa nama mantan pejabat tinggi negara, seperti mantan Wakil Presiden Boediono.

"Tertangkapnya Hartawan Aluwi membuat pintu kasus Bank Century terbuka lebar," ujar Bambang.


Kayaknya bakal ada sejarah lagi di indo mantan presiden atau wapres masuk bui ::hohoho::

[surjadi05]

× Baca Berita Lebih Nyaman Install Applikasi detikcom
VIEW

Daftar/Masuk
detiknews
Senin, 16 May 2016
MENU
FokusTerpopulerIndeks
KABAR DPD

Search
Submit
Home / detikNews / Berita

Senin 16 May 2016, 01:23 WIB
Laporan dari Seoul
Presiden Jokowi Heran Banyak Komentar Negatif Soal Pembebasan Sandera WNI
Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Presiden Jokowi Heran Banyak Komentar Negatif Soal Pembebasan Sandera WNI
Foto: Presiden Jokowi di Seoul (Angling/detikcom)
Seoul - Pemerintah Indonesia berhasil membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf beberapa waktu lalu. Namun Presiden Jokowi sempat heran banyak komentar negatif dalam upaya pembebasan itu.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam tanya jawab dengan sekitar 1.300 diaspora Indonesia di Korea Selatan dalam acara Special Forum With President Jokowi.

Awalnya Presiden menjawab pertanyaan salah satu WNI soal masalah yang dihadapi perantau dari Indonesia. Presiden mengatakan semua masalah WNI di luar negeri akan dibantu, bahkan termasuk pembebasan WNI yang disandera.

"Semua tentang masyarakat (WNI) kita selesaikan. Misal Penyanderaan yang di Filipina itu," kata Jokowi di Ballroom Lotte Hotel, Seoul, Korsel, Minggu (15/5/2016).

Ia menyayangkan, ketika pembebasan 10 WNI berhasil, ternyata banyak komentar yang bukannya bersyukur tapi justru gaduh. Dalam proses pembebasan memang banyak pihak yang mengaku memiliki akses ke Abu Sayyaf, namun Presiden menegaskan agar tidak meminta uang kepada pemerintah jika ingin membantu.

"Boleh bantu-bantu dengan catatan di bawah koordinasi Bu Menlu dan Panglima TNI. Kedua, jangan minta uang pemerintah. Setelah dilepaskan kok ramai," kata Jokowi.

"Kita tahu dari negara lain ada yang dieksekusi, dipotong kayak gitu. Kita yang 10 bisa dibebaskan kok ramai. Kadang tidak ngerti saya orang-orang kita gimana. Apa memangnya mudah membebaskan seperti itu, sangat sulit, medan juga sulit," imbuhnya.

Presiden mengaku heran saat membaca komentar warga di media online soal pembebasan 10 sandera WNI. Ia juga sudah menegaskan kalau pembebasan sandera tanpa uang tebusan.

"Saya senang baca komentar-komentar. Geleng-geleng saya. Harusnya kan alhamdulilah. Saya sudah sampaikan pemerintah tidak bayar sama sekali dan bisa lepaskan 10 orang, kok tidak bersyukur. Tiga hari saya lihat makin rame (komentarnya). Negara lain bebas 1 mereka benar-benar berterimakasih sama yang bebasin," katanya.

Terkait pembebasan 4 WNI lainnya baru-baru ini, ternyata tidak seramai sebelumnya. Presiden berharap masyarakat tidak selalu berpikiran negatif. Pembebasan WNI termasuk salah satu tugas negara. Ia menegaskan pernyataannya itu bukan berarti pemerintah meminta ucapan terimakasih, namun untuk mengajak berpikiran positif.

"Yang 4 bebas biasa-biasa saja, saya baca komentar. Ini memang tugas negara. Saya selalu positif thinking, tidak selalu negatif terus," terang Jokowi.

"Saya sebenarnya mau cerita jalurnya (penyelamatan WNI) di mana-di mana, tapi kapan-kapan, ah, nanti nambah rame lagi," imbuhnya disambut tawa hadirin.

Diketahui 4 WNI yang disandera kelompok bersenjata sejak 15 Maret 2016 lalu sudah dibebaskan berkat kerjasama Pemerintahan Indonesia dan Filipina. Sebelumnya 10 WNI juga dibebaskan namun sempat gaduh terkait ada tidaknya uang tebusan.


Bener pak presiden, Bingungnya orang indo kok kayaknya bukan bersyukur "saudaranya" dilepasin::doh::

[tuscany]

paling orang yang gaduh yang itu2 aja. biasa bahas yang gak substansi.

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin harga komoditas pangan turun jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden telah memanggil sejumlah menteri terkait hal itu. Antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Didampingi Wakil Presiden (Jusuf Kalla) juga ya. Intinya, Presiden minta untuk harga-harga komoditas, kalau dulu sebelum Lebaran mengalami kenaikan, maka kali ini hal yang sudah jadi kebiasaan itu diturunkan," ujar Pramono di Kompleks Halim Perdanakusuma, Kamis (26/5/2016).

Khusus untuk komoditas daging sapi, bahkan Presiden secara spesifik menyebut harga maksimal, yakni Rp 80.000 per kilogram. (baca: Jokowi Tak Mau Tahu, Menteri Harus Turunkan Harga Daging di Bawah Rp 80.000)

Pramono melanjutkan, salah satu cara agar penurunan harga pangan terealisasi adalah dengan cara impor.

Dengan impor, pemerintah yakin tidak ada spekulan bermain sehingga harga komoditas pangan menjadi turun.

Di Istana, Selasa (24/5/2016), Darmin mengatakan, pemerintah telah menyetujui untuk impor daging sapi dari Australia. Pengadaan impor daging sapi itu dilakukan oleh Bulog dan PT Berdikari.

"Mestinya (daging sapi impor) sudah masuk sebelum puasa," kata Darmin.

Darmin mengakui, harga daging saat ini rata-rata Rp 113.000 per kilogram. Dia yakin harga tersebut bisa turun menjadi Rp 80.000 hingga Rp 85.000 per kilogram jika daging impor sudah masuk.


Akhirnya jokowi-jk sekali2 bertindak sebagai boss ::hohoho::

[tuscany]

Yak coba nanti pas puasa dibuktikan apa efektif kebijakan main perintah ke bawahan macem begini.
Akar masalah daging sapi ini spekulan tapi kok ya ga selesai2. Mungkin karena belum swasembada jadi gampang digoyang.

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara khusus di Kantor Presiden, Senin (6/6/2016).

Jokowi bertanya perkembangan harga pangan di Indonesia.

Khusus daging sapi, Presiden meminta harga turun dari harga yang saat ini menjadi Rp 80.000 atau Rp 85.000 per kilogram.

Amran pun menjelaskan strategi yang telah dilakukan, khususnya untuk menekan harga daging sapi potong di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

"Kami sudah potong rantai pasokan daging lokal dari NTT ke Jakarta. Harganya, yaitu Rp 85.000 per kilogram. Artinya ya (seharusnya) sudah turun," ujar Amran setelah dia dipanggil Presiden.

Selain itu, Bulog telah melakukan operasi pasar di sejumlah titik di Indonesia.

Bulog telah menjual 1.800 ton daging sapi lokal di titik-titik itu dengan harga Rp 80.000.

"Uniknya kami tanya apakah ada untung (dengan harga itu). Ternyata (pengusaha) sudah untung Rp 5.000 per kilogram," ujar Amran.

Bulog juga bekerjasama koperasi untuk menyalurkan daging- daging sapi lokal dengan harga sesuai dengan perintah dari Presiden.

Saat disinggung fakta bahwa harga tersebut belum merata di seluruh daerah di Indonesia, Amran mengakuinya.

Menurut dia, penurunan harga membutuhkan waktu. Namun, Amran optimistis harga daging sapi di seluruh Indonesia bisa seperti apa yang diinginkan Presiden.

Apalagi, dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, Bulog akan mendatangkan 27.400 ton daging sapi impor dari Brazil dan Australia.

Ke depan, pemerintah akan mengadakan kapal langsung dari kawasan Nusa Tenggara ke DKI Jakarta.

Kapal tersebut khusus untuk mendatangkan sapi-sapi siap potong.

"Sekarang ini masih satu kapal. Nanti kami akan formulasikan dengan Kemenhub. Mungkin dalam satu atau dua tahun, bisa tujuh kapal," ujar Amran.

Benarkah daging sapi udah turun dibawah 100k di jakarta? Atau mentan cuma abs? ::ungg::

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kerap menyalahkan pihak lain saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Salah satu alasan yang kerap terlontar dari jajaran menteri adalah adanya mafia yang mempermainkan harga pangan. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, praktek kartel memang sudah terjadi dan membuat harga kebutuhan pokok menjadi melonjak.

"Kami sudah menghukum 32 feedloter (perusahaan penggemukan sapi). Kita buktikan bahwa mereka memang melakukan praktek kartel," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Dari kasus kartel daging sapi, KPPU menemukan fakta bahwa praktek kartel atau persaingan tidak sehat bisa terjadi di komoditas lainnya. Satu hal yang kerap dimanfaatkan pihak-pihak nakal untuk meraup keuntungan yakni rantai distribusi barang yang panjang.

"Di setiap titik itu ada perusahaan dominan. Nah perusahaan dominan di pasar ini lah yang berpotensi melakukan persengkokolan," kata Syarkawi.

Menurut dia, persekongkolan sesama perusahaan besar biasanya dalam bentuk penetapan harga barang secara sepihak. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Teguran Kalla

Kegemaran para menteri di kabinet kerja menyalahkan mafia diakui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan, secara terang-terangan Kalla sempat menegur para menteri tersebut.

Dua menteri yang dimarahi itu yakni Menteri Pertanian Arman Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

"Saya selalu minta para menteri, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, jangan terlalu mudah mencap pedagang itu mafia," ujar Kalla saat memberikan kuliah umum di HUT Bulog ke-49, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Wapres ia meminta kedua Menteri yang ia maksud untuk memahami persoalan yang sebenarnya terjadi di sektor pangan dan tidak asal menyalahkan orang lain.

"Masalah selalu timbul dari tingkat produksi dan kelancaran logistik. Itu harus kita pahami dulu sebelum menyalahkan orang lain," ucap Kalla yang mantan Kepala Bulog tersebut.


Wkkk ga mampu rupanya jokowi -jk,di jakarta harga daging sapi termurah masih diatas 100k
::hihi::

[GiKu]

gw berharap bisa beneran turun, Kong
semoga bukan kartu bergambar daging

[surjadi05]

Kartu daging sapi sakti om? ::ungg::::hihi::

[mbok jamu]

Tiap menjelang lebaran selalu heboh soal daging. Kalau ndak sanggup beli daging ya makan tahu. Koq maksa.

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta menggelar pasar murah di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, pada Senin-Selasa, 13-14 Juni 2016.

Berbagai bahan pokok dijual lebih murah di pasar murah tersebut. Salah satunya daging sapi yang dijual Rp 85.000 per kilogram.

Saat Kepala Dinas KUMKMP Irwandi meninjau langsung pasar murah di Rusunawa Tambora, warga sempat mempertanyakan harga daging yang disebut-sebut seharga Rp 39.000 per kilogram kepadanya.

Mereka mengira harga daging yang dijual sama dengan kabar yang mereka dengar dari media. Irwandi pun menjelaskan bahwa daging seharga Rp 39.000 itu akan dijual saat pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP).

"Nanti dari DKPKP. Itu nanti pake KJP (Kartu Jakarta Pintar)," ujar Irwandi di Rusunawa Tambora, Senin (13/6/2016).

Pantauan Kompas.com, berbagai macam bahan pokok seperti daging sapi, ayam, gula pasir, bawang merah, cabai merah, dan paket sembako dari beberapa minimarket. Selain bahan pokok, ada pula pakaian, tas, madu, dan lainnya.

Sejak pukul 08.00, warga Rusunawa Tambora dan sekitarnya sudah mendatangi bazar pasar murah ini. Mereka mulai berbelanja berbagai bahan pokok.

Menurut Irwandi, bazar pasar murah ini tidak dikhususkan bagi warga rusun. Tetapi, warga di sekitarnya pun dapat berbelanja di pasar murah.

Berarti bukan harga pasar baru harga bazr ya pak presiden, yah setidaknya dijakarta dulu deh ::hohoho::

[GiKu]

kalo beli daging yg 85rb/kg sekarang, kira2 bisa bertahan sampe hari lebaran gak ya ?

[surjadi05]

Bisa om masukin freezer sampe beku bener bisa tahan 3-4 bulan, kalo ada kjp nanti ada bazr dari pemkot dki katanya 39k

[surjadi05]

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta pembangunan proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dipercepat.

Pembangunan proyek tersebut, kata dia, sudah tertunda sangat lama.

"Tol ini pernah di-groundbreaking empat kali, tapi berhenti. Ini dimulai sejak tahun 1997, tapi sampai sekarang semeter pun belum," ujar Jokowi saat meninjau proyek, Selasa (21/6/2016).

Jalan tol sepanjang 54 kilometer dan terdiri dari empat seksi itu awalnya diperkirakan selesai pada tahun 2019.

Namun, mengingat kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak, Jokowi meminta kontraktor menyelesaikan proyek itu lebih cepat, yakni 2018.

"Tetapi, untuk Seksi I saja selesainya 2017," ujar Jokowi.

Investor nakal

Presiden mengatakan, persoalan yang dihadapi dalam proyek tol ini sehingga tertahan lama adalah karena ulah investor nakal.

Meski sudah tanda tangan kontrak, kata Jokowi, proyek itu tidak kunjung dikerjakan.

"Ya sudah, kami ambil alih. Yang seperti itu tak satu dua kali," ujar Jokowi.

Sementara itu, soal pembebasan lahan, Jokowi memastikan sudah selesai dan tak ada persoalan.

"Yang penting segera dimulai. Perkara nanti di lapangan ada persoalan, selesaikan langsung di lapangan," ujar Jokowi.

Mantap pak ::hohoho::

Duh moga2 nanti selesai masa jabatannya pak jokowi ga kena kasus hukum kayak dahlan iskan ::ungg::

[surjadi05]

Yes RR out, sri mulyadi In, baguslah udah ga ada komentator eh "pengamat" lagi di kabinet jokowi - jk

::hohoho::

[surjadi05]

http://m.detik.com/news/berita/3262259/sri-mulyani-diperkenalkan-pertama-kali-jokowi-disambut-tepuk-tangan

Resuflee mentri jokowi jk

[Yuki]

saya yakin sri mulyani ini benar-benar menjadi "bempernya" keputusan jokowi kali ini

jika tidak ada dia, pasti reshuffle II ini akan menuai hujatan

[surjadi05]

Profil Archandra Tahar Menteri ESDM Pengganti Sudirman Said

Profil Archandra Tahar Menteri ESDM – Presiden Joko Widodo kembali melakukan Reshuffle Kabinet untuk yang kedua kalinya selama 2 tahun masa jabatannya sebagai Presiden.

Beberapa wajah baru pun muncul, salah satunya Dr. Archandra Tahar M.Sc., Ph.D yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Sudirman Said.

Archandra Tahar resmi dilantik pada hari Rabu, 27 Juli 2016 di Istana Negara.

Usai dilantik, Menteri Candra menghadiri Serah Terima Jabatan Menteri ESDM yang dilakukan pada pukul 16.00 WIB di Auditorium Kementerian ESDM dihari yang sama.

Acara ini disaksikan oleh Pejabat Eselon I dan II KESDM, Pimpinan Komisi VII DPR RI, direksi BUMN sektor energi dan stakeholder sektor ESDM.

Profil Archandra Tahar Menteri ESDM Yang Baru Pengganti Sudirman Said
Archandra Tahar
Archandra Tahar merupakan lulusan S1 Teknik Mesin tahun 1994 dari Insitut Teknologi Bandung (ITB) dengan gelar Bachelor of Science, kemudian ia melanjutkan studinya S2 dan S3 di Texas A & M University.

Menteri ESDM yang baru menjabat mulai 27 Juli 2016 ini memang sudah sangat pengalaman di bidangnya, Ia adalah ahli Offshore (Kilang Lepas Pantai).

Dikutip dari Wikipedia. Chandra memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas pantai.

Mengembangkan keahlian khusus melalui sekolah yang luas dan melalui pengalaman praktis di industri dan bekerja sebagai konsultan di perusahaan-perusahaan Internasional.

Chandra bekerja dengan penemu dari pengeboran dan produksi sistem mengambang dan compliant, Spar, TLP, Compliant Tower, Apung Menara dan Multi Colum Floater selama 13 tahun terakhir.

TLP dan produk Spar sendiri mewakili sebagian besar dari semua mengambang sistem pengeboran dan produksi gabungan operasional di dunia saat ini.

Archandra Tahar diberikan tiga hak paten pada bidang pengembangan migas lepas pantai.

Ia juga merupakan sosok di balik negosiasi dan keberhasilan Presiden Joko Widodo menarik kembali Blok Masela agar dikuasai Indonesia, dengan memutuskan eksplorasi harus dilakukan onshore bukan offshore.

Riwayat Pendidikan Tinggi

ITB Teknik Mesin : 1989 -1994
Texas A&M University Ocean Engineering : 1996 – 1998
Texas A& M Univeristy Ocean Engineering (Doctor of Philosophy) : 1998 – 2001
Riwayat Pekerjaan

Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center : 1997-2001
Technical Advisor Noble Denton : 2000
Peneliti Technip Offshore : 2001-2006
Hydronynamics Lead FloaTec LLC 2006-2007
Principal dan Presiden Asia Pasific AGR Deepwater Development System : 2007-2009
Principal Horton Wison Deepwater : 2009-2013
Presiden Petroneering : 2013-2016
Menteri ESDM Indonesia : Sejak 27 Juli 2016
Itulah Profil Archandra Tahar Menteri ESDM Yang Baru pengganti Sudieman Said yang dikutip dari berbagai sumber termasuk Wikipedia dan Linkedin.

[surjadi05]

memiliki nama lengkap Asman Abnur ini adalah seorang yang low profile, figur yang dihormati berbagai kalangan masyarakat, dan seorang yang berwibawa. Asman lahir di Pariaman 2 Februari 1961. Seperti pada kebanyakan orang Padang lainnya yang terkenal dengan keuletan berdagangnya, Asman juga merupakan seorang anak dari ayah seorang pedagang atau saudagar. Ayahnya bernama Aburuddin Hamzah dan ibu yang bernama Nurcaya. Nama Abnur yang kemudian disematkan dibelakangnya, konon berasal dari penggabungan nama ayah dan ibunya. Darah kental ayahnya yang memang seorang pedagang kemudian mendarah daging ke dalam dirinya.

Selama mengenyam pendidikan, Asman banyak membantu orang tuanya berdagang. Dia aktif terjun langsung membantu mengurus usaha orang tuanya sambil mengajar akuntansi di salah satu sekolah swasta yaitu Sekolah Menegah Kejuruan Terapan Atas (SMKTA) Kartini Batam.

Hingga saat ini, telah banyak usaha yang didirikan oleh Asman, mulai dari Toko Mas Banda Baru, Toko Mas Banda Mas, Apotik Yanda Farma, mendirikan Sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, mendirikan Bank Prekreditan Rakyat berbasis Syariah, hingga mendirikan Tempat Pusat Kebugaran (Fitnes, dan Lapangan Futsal). Menurut Asman, "untuk menjadi orang sukses dalam hal apapun itu harus melalui sebuah proses dan kerja keras”. Tidak ada orang yang bisa langsung menjadi orang yang besar dan sukses, mereka harus melalui yang namanya proses dalam hidup. "Jika kamu ingin kaya, maka berdaganglah kamu," demikian kata mantan wakil Walikota Batam ini.

Pada Tanggal 16 September 1988, Asman melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 2 orang anak, anak pertama beliau bernama Astika Mutiarazma, dan anak kedua beliau bernama Alvidyan Virgarazman.

Dalam bidang organisasi, bakat organisasinya muncul saat ia memutuskan untuk kembali meneruskan kuliah strata satu-nya di Universitas Andalas. Ia aktif dalam kepengurusan senat mahasiswa Universitas Andalas hingga ia menamatkan strata satunya pada tahun 1990. Asman-pun pernah menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) batam pada tahun 1998-1999 dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah tingkat II kota Batam pada tahun 1999 hingga 2001.

Karier politiknya dimulai pada tahun 2001, dengan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam. Pada saat itu beliau menduduki Komisi B yang mengurusi perdagangan, pariwisata dan industri. Karier beliau langsung melejit, Cuma beberapa bulan beliau menjadi Anggota DPRD, beliau dipercaya menjadi Wakil Walikota Batam (2001-2004). Saat duduk di eksekutif, telah banyak program yang dia torehkan yang semuanya untuk seluruh masyarakat batam semata. Asman menjadi seorang konseptor dan ketua Tim Pengkajian Free Trade Zone (FTZ) Kota Batam (Tahun 2000-2004), dedikasi dan keterampilan Asman untuk memajukan masyarakat Batam sangat tinggi, hal ini dibuktikan nya saat beliau mendapatkan penghargaan terbaik pada acara HUT Pemko Batam dari Pemerintah Batam Center, 24 Desember 2004.

Asman dipercaya rakyat Batam untuk mewakili suara masyarakat batam di tingkat pusat. Dari situ karier politiknya makin melejit, Ia dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan, perbankan dan lembaga non-perbankan selama 1 periode. Dalam struktur partainya sendiri-pun ia langsung dipercaya menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Amanat Nasional (2005-2010).

Ditengah kesibukannya menjadi wakil walikota, Ia tidak melupakan dunia pendidikannya. Selama ia masih menjabat sebagai wakil Walikota Batam, Asman melanjutkan ke program masternya di Universitas Airlangga hingga berhasil lulus pada tahun 2004.

Telah banyak yang Ia lakukan dalam satu periode menjadi Anggota Dewan dan menjadi Pimpinan Komisi XI, antara lain ia dipercaya menjadi Pimpinan Tim Teknis Pencalonan Anggota BPK (Tahun 2009), Pimpinan Panja RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Tahun 2009), Pimpinan Pansus Perpajakan Komisi XI DPR RI (Tahun 2008), Pimpinan Panja 3 PERPU Komisi XI DPR RI (Tahun 2008), Wakil Ketua Pansus Perbankan Syariah (Tahun 2008).

Pada tahun 2009, Asman kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode (2009-2014). Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Dalam hasil kerja sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, telah banyak yang dilakukan, antara lain Asman berhasil merenovasi ruang kelas tingkat SMP se-Kepulauan Riau sebanyak 93 Ruang Kelas dengan total nominal hampir 4,5 Miliar dan memberikan Bantuan Siswa Miskin sebanyak 500 Siswa. Ia juga merupakan Konseptor untuk merubah paradigma Perputakaan nasional dengan mendorong didirikan nya perpustakaan yang bagus, indah, dan menjadi sebuah ikon di negara kita.

Pada tahun 2013 ini, Asman sudah memberikan 10.000 lebih bantuan Siswa Miskin, baik tingkat SD, SMP, SMU maupun SMK. Komitmennya dibidang pendidikan, membuat nama Asman diperhitungkan di dunia pendidikan. "Tidak boleh lagi ada siswa yang putus sekolah, karena kewajiban negaralah untuk melindungi hak pendidikan setiap pelajar dinegeri ini," demikian ungkap caleg DPR RI untuk dapil Kepri ini.

Saat ini Asman sedang menyelesaikan Program Doktornya di Universitas Airlangga dengan jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Ia berpendapat bahwa pendidikan itu penting, bahkan sangat penting. "Jika kamu ingin sukses di dunia, maka kuasailah dengan ilmu-mu, semakin kamu tinggi mengenyam pendidikan, dan semakin kamu kuasai ilmu-mu maka kesuksesan akan selalu akan mengiringimu," demikian kata Ketua DPW PAN Riau ini.

Asman pada pemilu 2014 lalu terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dari Dapil Kepri dengan meraup suara tertinggi, yaitu 90.000 suara. Asman melenggang ke gedung DPR RI dengan perolehan suara terbanyak, mengungguli caleg dari Partai Golkar dan Demokrat. Saat ini, Asman Abnur duduk di Komisi IX DPR RI sebagai wakil ketua Komisi yang membidangi Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan.

DPP PAN menempatkan Asman sebagai wakil ketua umum hasil Munas PAN 2015 dan pada tahun yang sama, Asman didaulat menjadi Ketua Tim Pemenangan Pilkada yang serentak akan dilaksanakan pada Desember 2015.

Pada keputusan reshuffle Jilid 2 Kabinet Kerja dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Asman Abnur didaulat menggantikan Yuddy Chrisnandie menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) yang pelantikannya digelar pada 27 Juli 2016. Terpilihnya politikus PAN ini memberikan kesan baik bahwa dia merupakan sosok yang gigih dalam merformasi sistem birokrasi selama berada di Komisi IX DPR, khususnya reformasi birokrasi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Disamping itu, track record Asman sebagai wakil rakyat dinilai baik dan bersih sehingga partai pengusungnya, PAN, memberikan kesempatan untuk ditempatkan sebagai calon menteri di Kabinet Jokowi-JK.

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyosialisasikan program amnesti pajak di hadapan 10.000 pengusaha di Hall D JIExpo Kemayoran.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan kepada para pengusaha untuk mengikuti program amnesti pajak sesegera mungkin.

Bila tidak, para pengusaha yang gemar menghindari pajak justru akan repot lantaran sistem keuangan dunia akan semakin terbuka.

"Pengusaha yang ahli menghindarkan pajak itu memang ahli betul. Namun, Menkeu-nya juga sudah cukup ahli," kata Sri Mulyani di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Saat ini, kata dia, sejumlah negara di dunia sudah sepakat akan menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data otomatis rekening perbankan pada 2018 nanti.

Bahkan, kata Menkeu, negara-negara G-20 tidak akan membiarkan para pengusaha berbuat curang dalam hal perpajakan.

"Kalau selama ini Bapak Ibu tenang-tenang saja dengan uangnya yang ada di mana-mana, sekarang agak hati-hati karena kita sudah berlakukan AEoI. Jadi kami tidak perlu meminta, sekarang info itu datang (sendiri)," kata perempuan yang kerap di sapa Ani itu.

Wkkk, celetukannya pas bu mentri ::hihi::

[234]

Darmawan Prasodjo Diisukan Jadi Kepala SKK Migas Pengganti Amien Sunaryadi
Michael Agustinus - detikfinance
Selasa, 09/08/2016 13:26 WIB


Jakarta -Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, santer dikabarkan bakal diganti. Perombakan ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri ESDM baru, yakni Arcandra Tahar.

Menurut kabar yang beredar, Darmawan Prasodjo, ekonom energi yang juga politisi PDI-P, bakal menjadi calon pengganti Amien Sunaryadi.

Dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Menteri ESDM, Arcandra Tahar, enggan berkomentar. Arcandra hanya menyatakan, pemerintah akan memberitahukan kepada publik pada saat yang tepat.

"Nanti pada waktunya kita update," ucap Arcandra, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Darmo, panggilan akrab Darmawan, adalah pemegang gelar PhD dari Texas A&M University, sama dengan Arcandra. Pada November 2014, dia sempat bergabung dalam Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri.

Selain itu, saat Luhut Binsar Panjaitan menjadi Kepala Staf Presiden, pria kelahiran Magelang 45 tahun silam ini ditunjuk menjadi Deputi I Kantor Staf Presiden.

Pemilihan Kepala SKK Migas merupakan kewenangan Presiden langsung. Menteri ESDM bisa mengajukan calon kepada Presiden untuk diseleksi.
(wdl/wdl)

http://finance.detik.com/read/2016/08/09/132651/3271522/1034/darmawan-prasodjo-diisukan-jadi-kepala-skk-migas-pengganti-amien-sunaryadi
Apa ndak kebalik? :mikir:

Menurutku Darmo (Darmawan Prasodjo) mestinya lebih pas yang jadi menteri ESDM sedangkan Arcandra yang jadi kepala SKK Migas. Sama2 penyandang PhD dari Texas A&M University, spesialisasi Darmo lebih ke arah strategi dan kebijakan dibandingkan dengan Arcandra yang ahli di bidang teknis (offshore engineering). Selain itu, jabatan menteri adalah "jabatan politis" dimana Darmo sendiri adalah kader PDIP. BTW, menurut info, Darmo inilah yang pertama kali memperkenalkan Arcandra ke lingkaran istana.

Oops...bukankah Darmo ini yang disebut sbg "orangnya LP" dan dulu namanya pernah di-kait2kan dengan SN dan MR dalam kasus "papa minta saham"? LP baru saja menggantikan RR sebagai Menko yang membawahi KESDM. SN belum lama lalu terpilih sebagai ketum dan partainya saat ini resmi bergabung mendukung pemerintah. Adakah benang merahnya?

Terlalu mencolok kali yak kalo Darmo yang ditunjuk sbg menteri ESDM. ::ungg::

:ngopi:

[surjadi05]

Satu gebrakan lagi jokowi - jk, satgas pungli keren ::hohoho::


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan mekanisme kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli akan melibatkan masyarakat.

Menurut Wiranto, setelah satgas terbentuk dan mulai bekerja, masyarakat bisa ikut melaporkan jika menemukan praktik pungli di lapangan.

"Upaya pemberantasan pungli melalui Saber Pungli ini nantinya juga akan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Artinya bisa ikut melaporkan," ujar Wiranto usai memimpin Rapat Bersama Tim Satgas Pungli di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Wiranto menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan satu mekanisme pelaporan secara online.

Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik pungli secara langsung, bisa melaporkan melalui ponsel dengan mengirimkan foto.

Selain itu, dengan sistem online, maka identitas pelapor juga akan terjaga kerahasiaannya.

"Jadi satgas bisa langsung memberikan respon secara cepat," ucapnya.

Wiranto juga menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden yang mengatur tentang pembentukan dan kewenangan Saber Pungli.

Hal tersebut dilakukan agar Saber Pungli memiliki landasan hukum yang kuat dalam menindak siapa pun yang terbukti melakukan pungli.

Selain itu, penerbitan perpres juga dilakukan agar dari sisi operasionalnya, tim satgas tidak akan menemui banyak kendala di lapangan.

"Nanti akan keluar perpres, sedang digarap. Supaya secara legal formal juga terpayungi, lalu dalam operasionalnya juga tidak banyak kendala yang dihadapi di lapangan," kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan Satgas Saber Pungli akan membersihkan praktik pungli yang terjadi di tengah masyarakat. Saat ini, menurut dia, praktik pungli secara nyata dihadapi oleh masyarakat kecil yang penghasilannya rendah.

Dia mencontohkan banyak supir-supir truk di daerah terbebani dengan praktik pungli oleh oknum Dinas Perhubungan maupun preman.

Selain itu, pedagang-pedagang kecil pun seringkali harus membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak jelas.

"Banyak masyarakat kecil yang mencari makan dengan satu usaha kecil harus berhadapan dengan pungli yang sangat meresahkan," kata Wiranto.

"Saya ingin menjelaskan istilah saber itu kan sapu bersih, diharapkan dari operasi ini maka aktivitas pungutan liar yang merugikan masyarakat dan menggangu ekonomi nasional ini dapat disapu bersih sampai ke akarnya," ujarnya.

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Metro Jaya mengamankan tiga orang polisi yang diduga menjadi pelaku pungutan liar (pungli) di sejumlah tempat perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) di Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono, Kamis (13/10/2016), mengatakan, modus pungutan tersebut adalah meniadakan prosedur pemeriksaan kesehatan yang merupakan salah satu prosedur standar dalam perpanjangan SIM.

Ketiga terduga pelaku berinisial Aiptu Y (diamankan di mobil pelayanan SIM keliling Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur), Bripda RS (diamankan di gerai pembuatan SIM di Mal Taman Palem, Jakarta Barat), dan Brigadir TM (diamankan di mobil pelayanan SIM keliling LTC Glodok Jakarta Barat).

Awi menjelaskan, pungutan liar yang dilakukan Aiptu Y yaitu meminta uang sebesar Rp 25.000 kepada orang yang hendak memperpanjang SIM untuk biaya pemeriksaan kesehatan. Namun pada kenyataannya ia mengabaikan prosedur pemeriksaan kesehatan itu dan langsung ke tahap pengambilan gambar.

Tidak ada pemeriksaan kesehatan dan tidak ada surat keterangan kesehatan yang dibuat oleh Aiptu Y untuk para pemohon perpanjangan SIM.

Di mobil pelayanan SIM keliling di Jalan Dewi Sartika tersebut, petugas mengamankan uang tunai sebesar Rp 2,75 juta yang diduga berasal dari hasil pungutan liar untuk biaya kesehatan.

"Petugas SIM keliling tidak melakukan SOP tentang pemeriksaan kesehatan bagi pemohon SIM. Mereka juga tidak menerbitkan surat keterangan kesehatan," kata Awi.

Di pelayanan SIM keliling di LTC Glodok dan Mal Taman Palem, polisi menemukan modus yang sama. Bripda RS dan Brigadir TM meminta uang sebesar Rp 25.000 untuk prosedur kesehatan tetapi tidak pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.

Di masing-masing tempat, petugas mengamankan uang sebesar Rp 1,9 juta dan Rp 1,6 juta.

"Petugas tidak mengisi blanko cek kesehatan serta tidak ada pengecekan kesehatan. Padahal di tempat pembuatan SIM ada pelayanan cek kesehatan dan tidak dipungut biaya," kata Awi.

Selain di tiga tempat tersebut, polisi hari ini juga menyisir tiga tempat lainnya, yaitu di mobil pelayanan SIM keliling Bekasi Kota, gerai pelayanan perpanjangan SIM A dan C di Artha Graha Mall, dan gerai SIM di Mal Alam Sutera, Tangerang.

Penulis: David Oliver Purba

Nilainya kecil2 sih tapi sangat terasa di rakyat kecil ::hohoho::

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejutan terjadi saat Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (14/10/2016). Di saat yang sama, Jokowi juga melantik Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat siang. Pelantikan ini terkesan berlangsung senyap dan mendadak.

Tidak ada pengumuman pengangkatan Jonan dan Arcandra sebelumnya, layaknya yang terjadi pada reshuffle jilid I dan II.

Keduanya langsung memasuki ruang pelantikan pukul 13.15 WIB. Jokowi lalu masuk ke ruangan pukul 13.30 WIB, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

NEWS

MENU


News Nasional
Pelantikan Jonan-Arcandra nan Senyap dan Mendadak...
Jumat, 14 Oktober 2016 | 17:52 WIB







JAKARTA, KOMPAS.com - Kejutan terjadi saat Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (14/10/2016). Di saat yang sama, Jokowi juga melantik Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat siang. Pelantikan ini terkesan berlangsung senyap dan mendadak.

Tidak ada pengumuman pengangkatan Jonan dan Arcandra sebelumnya, layaknya yang terjadi pada reshuffle jilid I dan II.

Keduanya langsung memasuki ruang pelantikan pukul 13.15 WIB. Jokowi lalu masuk ke ruangan pukul 13.30 WIB, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.


Presiden langsung memimpin sumpah dan janji keduanya sebagai menteri dan wakil menteri. Pelantikan hari ini juga tidak ada di jadwal resmi Presiden Jokowi.

Presiden hanya dijadwalkan untuk terbang ke Kalimantan Barat untuk membuka Sail Selat Karimata 2016, pukul 13.30 WIB.

Akibat adanya pelantikan yang mendadak, Jokowi pun menunda keberangkatannya selama satu jam. Usai pelantikan dan meladeni wawancara dengan wartawan, Jokowi pun langsung buru-buru berangkat ke Bandara Halim Perdanakusuma.

Jadwal acara yang mendadak tidak hanya berdampak pada Presiden, namun juga wartawan yang biasa meliput di Istana Kepresidenan.

Untuk diketahui, saat akan meliput acara kenegaraan seperti pelantikan pejabat, wartawan diharuskan mengenakan batik lengan panjang atau jas. Namun, karena pelantikan yang mendadak, banyak wartawan yang hanya mengenakan kemeja biasa.

Pasukan Pengamanan Presiden dan Biro Pers Istana yang biasanya ketat terhadap aturan pun terpaksa mengizinkan wartawan untuk tetap meliput meski tanpa batik atau jas.

Bahkan, ada sebagian wartawan yang telat meliput acara pelantikan karena kegiatan ini baru diketahui sekitar 11.30 WIB.

Pada dua jam sebelum pelantikan dimulai itulah surat undangan dari Kementerian Sekretariat Negara bocor dan beredar di kalangan pewarta.

(Baca juga: Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM)

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun baru mendapat undangan dari Sekretariat Negara sekitar pukul 12.40 WIB. Usai menunaikan shalat Jumat di Kompleks Parlemen, ia langsung buru-buru menuju Istana.

"Habis Jumatan baru dapat (undangan), masih pakai baju koko langsung saya ganti jas. Untungnya tadi tidak telat," ucap Agus.

Sementara, Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sendiri baru dihubungi hanya beberapa jam sebelum pelantikan dimulai.

"Kayaknya beberapa jam sebelum ini (dihubungi)," kata Arcandra usai pelantikan.

"Kalau saya sekitar jam 11.00 WIB," kata Jonan yang ada di samping Arcandra.

(Baca: Jonan dan Arcandra Mengaku Baru Dihubungi 2,5 Jam Sebelum Pelantikan)

Kendati demikian, Jonan mengakui jauh sebelum hari ini, sudah ada pertemuan dengan Presiden Jokowi. Namun, Jokowi saat itu tidak secara spesifik memintanya menjadi Menteri ESDM.

"Pernah bertemu sekitar 1,5 bulan yang lalu tapi bicara secara umum," kata dia.

Bukan Pertama Kali

Sebenarnya, bukan pertama kali Jokowi melakukan pelantikan yang serba mendadak seperti ini.

Pada Jumat, 9 September lalu, Jokowi tiba-tiba melantik Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR sebagai Kepala BIN.

Pelantikan dilakukan pukul 17.30 WIB. Padahal pukul 16.00 WIB Jokowi sudah dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dilanjutkan dengan jamuan makan malam pada 18.30 WIB.

Saat diwawancara wartawan pada Jumat siang, sekitar pukul 13.00 WIB, Jusuf Kalla pun belum mengetahui bahwa pelantikan Budi akan digelar sore itu.

Kalla belum dapat memastikan kapan Budi akan dilantik. Sebab, hingga siang itu surat keputusan presiden terkait penetapan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN belum keluar.

Wapres Kalla pun sudah terlebih dulu terbang ke Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri peringatan Hari Olahraga Nasional.

My kind of man eh president ::hohoho::

---------- Post Merged at 06:25 PM ----------

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengakui tak punya pengalaman di sektor ESDM.

Selama ini, Jonan lebih dikenal sebagai profesional di bidang perhubungan.

Ia merupakan mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan mantan Menteri Perhubungan.

Saat ditanya wartawan mengenai keahliannya yang tidak sejalan dengan jabatan Menteri ESDM itu, Jonan tidak membantahnya.

NEWS

MENU


News Nasional
Jonan Akui Tak Berpengalaman di Sektor ESDM, tetapi Yakin karena Ada Arcandra
Jumat, 14 Oktober 2016 | 15:34 WIB







JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengakui tak punya pengalaman di sektor ESDM.

Selama ini, Jonan lebih dikenal sebagai profesional di bidang perhubungan.

Ia merupakan mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan mantan Menteri Perhubungan.

Saat ditanya wartawan mengenai keahliannya yang tidak sejalan dengan jabatan Menteri ESDM itu, Jonan tidak membantahnya.


Ia mengakui belum pernah sekalipun bekerja di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Belum (pernah)," kata Jonan, seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Jonan juga belum mau berbicara banyak mengenai strategi yang akan dilakukannya untuk membenahi sektor ESDM.

(Baca: Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM)

"Saya kira kalau kami berdua sudah masuk kantor atau sudah mulai bertugas lah, nanti kita diskusi ya. Jangan sekarang ya," kata dia.

Meski belum berpengalaman, Jonan yakin bisa memimpin Kementerian ESDM dengan baik.

Apalagi, dia didampingi seorang profesional di bidang ESDM seperti Arcandra.

"Ya ini kan ada Pak Arcandra," kata Jonan.

Arcandra yang berada di samping Jonan memastikan siap bekerja sama untuk membenahi sektor ESDM di Indonesia.

"Tentunya kami akan bekerja sama dalam hal merevitalisasi sektor energi di Indonesia. Nah, dalam hal ini kita butuh figur Pak Jonan dan saya sepenuhnya akan mendukung Pak Jonan," kata dia.

Ignasius Jonan adalah mantan Menteri Perhubungan yang dicopot Jokowi saat melakukan reshuffle kabinet jilid II pada akhir Juli lalu.

Sementara, Arcandra adalah mantan Menteri ESDM yang dilantik Jokowi pada reshuffle kabinet jilid II.

Ia adalah seorang profesional di bidang ESDM yang selama ini bermukim di Amerika Serikat.

Namun, baru 20 hari menjabat, ia dicopot Jokowi karena masalah kewarganegaraan.

Arcandra diketahui memegang paspor Amerika Serikat. Belakangan, setelah melakukan analisis, pemerintah memutuskan bahwa Arcandra berstatus warga negara Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 1 September 2016.

Dalam nomenklatur sebelumnya, sebenarnya tidak ada posisi wakil Menteri ESDM.

Maju pak jonan, walo tidak pengalaman setidaknya anda bisa kerja dan tegas toh ada archandra ::hohoho::

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mempercayakan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar yang mempunyai pengalaman dan latar belakang berbeda untuk menjadi menteri dan wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa Jokowi menunjuk dua orang yang mempunyai latar belakang berbeda.

Jokowi, kata dia, ingin menggabungkan kemampuan manajerial Jonan dan kompetensi teknis Arcandra untuk membenahi sektor ESDM.

"Kementerian ESDM seperti yang disampaikan Pak Presiden, isunya soal bagaimana me-manage, jadi soal manajemen," kata Johan usai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/10/2016).

Karena itu digabungkan-lah Pak Jonan sebagai menteri dan Pak Arcandra Tahar sebagai wamen ESDM," ujarnya.

Jonan sendiri selama ini lebih dikenal sebagai profesional di bidang perhubungan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia hingga Menteri Perhubungan sebelum akhirnya dicopot Jokowi pada reshuffle kabinet jilid II pada akhir Juli 2016.

Sementara Arcandra adalah profesional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sebelum dilantik sebagai Menteri ESDM di reshuffle kabinet jilid II, Arcandra adalah presiden perusahaan konsultan offshore yang bermarkas di Houston, Amerika Serikat.

Namun, lulusan master dan doktor dari Texas A&M University ini diterpa isu kewarganegaraan Amerika Serikat sehingga dicopot oleh Jokowi saat baru 20 hari menjabat.

Belakangan, Arcandra mengajukan pengunduran diri dari warga negara AS dan dinyatakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai WNI.

"Harapan Pak Presiden pada Pak Jonan maupun pak Arcandra tentu membenhani ESDM," kata Jonan.

[surjadi05]

SOLO, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan akan ikut mengawasi semua pungutan liar yang terjadi di berbagai istansi pemerintah, tak peduli berapa besar jumlahnya.

Jokowi mengaku saat memantau operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu, ia dikritik karena jumlah uang pungli yang diamankan polisi tidak terlalu besar.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa ini bukanlah persoalan uang, melainkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp 500.000 atau Rp 1.000.000, urusan Rp 10.000 pun akan saya urus," kata Jokowi saat menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada warga, di Solo, Minggu (16/10/2016).

Sebanyak 3.515 warga penerima sertifikat dari Jawa Tengah yang hadir dalam acara pun bertepuk tangan riuh mendengar pernyataan Jokowi itu.

Jokowi mengatakan, pungli pada umumnya memang berjumlah kecil, tetapi jika terjadi setiap hari di seluruh Indonesia, maka jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah dan merugikan negara.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa ia akan terus mengurusi langsung masalah pungli ini.

Sebagai langkah awal, kata dia, pemerintah sudah membentuk tim Sapu Bersih Pungli yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Kalau urusan yang gede-gede, yang miliar, yang triliun, itu urusan KPK, iya enggak? Tapi yang urusan kecil-kecil biar urusan saya. Urusan Rp 10.000 juga enggak apa-apa," kata Jokowi.

Namun, Jokowi meminta agar masyarakat juga bersabar. Sebab, pungli saat ini sudah terjadi di berbagai sektor dan lini.

Setiap hari, Jokowi mengaku mendapat banyak pengaduan dari masyarakat mengenai pungli di akun media sosialnya, mulai dari yang berjumlah puluhan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya cek semuanya. Saya mendengarkan dan saya cek di lapangan," ucap Jokowi.

Kritik Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mempertanyakan langkah Jokowi yang meninjau langsung operasi tangkap tangan di Kemenhub.

Fahri menilai tak ada urgensi kehadiran Presiden di Kemenhub.

Terlebih lagi, uang pungli dari oknum PNS yang disita hanya puluhan juta rupiah.

"Kalau ini mah hanya gejala. Harusnya jangan terlalu sibuk dengan gejalanya, apalagi gejalanya hanya puluhan juta itu memang di mana-mana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

(Baca: Fahri Hamzah: Apa Presiden Mau Keliling Desa Urus Uang Puluhan Juta?)

Sementara itu, Fadli mengatakan, pada prinsipnya ia setuju bahwa pungli harus dihapuskan.

Namun, pemberantasan pungli seharusnya dilakukan secara sistemis. Presiden merumuskan roadmap serta aturan yang jelas.

"Kecuali ini adalah pencitraan. Kita setuju semangat penghapusan pungli, tapi jangan pencitraanlah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

(Baca: Fadli Zon: Kehadiran Presiden Bikin Gagal Fokus, Ini Mau Menutupi Isu Apa?)

Oleh karena itu, ia menilai kehadiran Presiden di lokasi tangkap tangan tak ada urgensinya.

"Kehadiran Presiden itu jika ada kejadian yang luar biasa sehingga kehadirannya itu membuat orang gagal fokus. Gagal fokusnya itu, orang akan bertanya, ini mau menutupi isu apa?" kata Fadli.
Speechless gw denger "oposisi" ::hihi::

[tuscany]

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mempercayakan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar yang mempunyai pengalaman dan latar belakang berbeda untuk menjadi menteri dan wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa Jokowi menunjuk dua orang yang mempunyai latar belakang berbeda.

Jokowi, kata dia, ingin menggabungkan kemampuan manajerial Jonan dan kompetensi teknis Arcandra untuk membenahi sektor ESDM.

"Kementerian ESDM seperti yang disampaikan Pak Presiden, isunya soal bagaimana me-manage, jadi soal manajemen," kata Johan usai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/10/2016).

Karena itu digabungkan-lah Pak Jonan sebagai menteri dan Pak Arcandra Tahar sebagai wamen ESDM," ujarnya.

Jonan sendiri selama ini lebih dikenal sebagai profesional di bidang perhubungan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia hingga Menteri Perhubungan sebelum akhirnya dicopot Jokowi pada reshuffle kabinet jilid II pada akhir Juli 2016.

Sementara Arcandra adalah profesional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sebelum dilantik sebagai Menteri ESDM di reshuffle kabinet jilid II, Arcandra adalah presiden perusahaan konsultan offshore yang bermarkas di Houston, Amerika Serikat.

Namun, lulusan master dan doktor dari Texas A&M University ini diterpa isu kewarganegaraan Amerika Serikat sehingga dicopot oleh Jokowi saat baru 20 hari menjabat.

Belakangan, Arcandra mengajukan pengunduran diri dari warga negara AS dan dinyatakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai WNI.

"Harapan Pak Presiden pada Pak Jonan maupun pak Arcandra tentu membenhani ESDM," kata Jonan.

Yang lebih tepatnya sih, Jonan punya pengalaman luas di bidang korporasi. Makanya dia bisa ditaro di mana saja selama itu persoalan korporasi. Menhub sudah kurang menantang, lha setiap saat saya liat dia kian kemari cuma ngurusi peresmian bandara atau pelabuhan baru. Kalo Arcandra ga tau deh kapasitas manajerialnya gimana. Kalo teknis sih OK, tapi kayanya di ESDM sudah penuh orang-orang teknis sih. Lebih ke urusan political will sektor ini. Semoga duetnya menyatu bukannya malah jalan sendiri-sendiri.

[surjadi05]

Iya tusc, gw rasa itu tujuan jokowi menduetkan mereka

[234]

Konon sehari sebelum pelantikan, dalam rapat koordinasi di istana terjadi dialog berikut ini...

Jokowi: Pak Luhut, untuk proyek LNG blok Masela nanti rencananya mau dibangun berapa train? Apa mau disamakan dengan proyek LGN Tangguh yang memiliki tiga train?

Luhut: Hm....berapa train yak?! Baik pak, nanti kami akan segera kordinasikan scr internal untuk menentukan jumlah train yang dibutuhkan.

Jokowi: Kalo gitu panggil pak Jonan sekarang juga! Saya tahu beliau paling ahli kalo soal train atau kereta api.

Dan kita sama2 tahu apa yang terjadi sehari kemudian. :mrgreen:

BTW...

Saya sebenarnya kurang sreg dgn penunjukan AT, menurutku terasa banget dipaksakan. Mudah2an bukan karena "koppig" nya presiden aja. Kalo diambil positifnya, saya melihat penunjukan AT malah menurutku lebih berbau "politis", sebagai orang luar (baru) yang diharapkan lebih leluasa untuk "mengobrak-abrik" jeroan sektor industri ESDM dengan tanpa beban.

Sedangkan kalo dari sisi kapasitas keilmuan...hmmm...kita tunggu aja untuk melihat sejauh mana doi bisa tunjukkan. *sayakoktetepskeptis*

:ngopi:

[surjadi05]

Yah jujur aja saya liatnya juga gitu at direkrut lebih ke faktor orang baru nya jadi ga ada hutang di masa lalu, soal skill kita liat aja, saya kok lebih merasa optimis ya ::hohoho::

[pasingsingan]

Jokowi: Pak Luhut, untuk proyek LNG blok Masela nanti rencananya mau dibangun berapa train? Apa mau disamakan dengan proyek LGN Tangguh yang memiliki tiga train?

Luhut: Hm....berapa train yak?! Baik pak, nanti kami akan segera kordinasikan scr internal untuk menentukan jumlah train yang dibutuhkan.

Jokowi: Kalo gitu panggil pak Jonan sekarang juga! Saya tahu beliau paling ahli kalo soal train atau kereta api.

ahahaha ................

tulisan sama beda makna yak




234 :gebuk:

[tuscany]

Saya ikut yg train optimis aja dah, timbang pusing.

[surjadi05]

Gw juga ikut tucs aja daripada ikut om pasing ::hihi::

[234]

Persoalan di ESDM saat ini menurut saya yg paling krusial ada pada sektor ke(tenaga)listrikan, atau sektor energi pada umumnya termasuk EBT, atau kalo di migas lebih pada sektor hilirnya. Sementara itu "keahlian" AT lebih di sektor hulu (migas), sedangkan di sektor hulu (migas maupun minerba), menurutku, yg lebih dibutuhkan adalah orang yg "bersih dan bertangan besi", ndak perlu ahli2 amat di urusan teknis.

Itu yg membuat saya skeptis dgn penunjukan AT, plus krn kasus dwikewarganegaraan silam. Prediksiku, keberadaan AT malah akan bikin "ribet" di masalah teknis, misalnya proses penyusunan PoD (rencana pengembangan lapangan) maupun WP&B (program kerja & budget tahunan) para kontraktor PSC,...bakalan kebanyakan "adu argumen teknis" yg "ndak penting".

Sedangkan ttg penunjukan Jonan, meskipun hanya dikarenakan "kesalahpahaman ttg train" haha..., saya masih menyimpan optimisme cukup besar.

:ngopi:

[surjadi05]

^^^ err bukannya kalo ga tahu masalah tekhis gampang dikadalin om? Gw sih ngeliatnya at sebagai "orang luar" jadi ga ada "hutang/kepentingan" dari pejabat2 sebelumnya, tahu aja migas/mineral ini sarat dengan kepwntingan karna proyek basah ::ungg::

[234]

^^^ err bukannya kalo ga tahu masalah tekhis gampang dikadalin om?
Ya, tapi itu udah ada pembagian tugas dan kewenangannya. Di sektor migas sudah ada Ditjen Migas, SKK Migas dan BPH Migas. Jabatan AT adalah Wamen ESDM, bukan Dirjen Migas bukan Kepala SKK Migas bukan Kepala BPH Migas, dus urusan AT bukan hanya persoalan migas melainkan ESDM secara menyeluruh (Migas, Minerba, Kelistrikan dan EBT). Saya kuatir kalo AT akan banyak "mem-fait accompli" ketiga lembaga dibawahnya tsb dengan persoalan2 teknis terlalu detail yg sebenarnya tidak perlu dan cukup diselesaikan oleh ketiga lembaga tsb ndak perlu sampai ke level menteri atau wamen. Itu bisa "merusak birokrasi dalam sistem good governance".

BTW, jabatan Dirjen Migas menurutku lebih pas untuk AT.


Gw sih ngeliatnya at sebagai "orang luar" jadi ga ada "hutang/kepentingan" dari pejabat2 sebelumnya, tahu aja migas/mineral ini sarat dengan kepwntingan karna proyek basah
Sepaham, setidaknya saya juga menilai alasan itu yang menjadi dasar pertimbangan penunjukan AT seperti yg udah saya sampaikan sebelumnya. Kata kuncinya adalah kredibilitas, tapi sayangnya saya tidak (belum?) melihat itu pada diri AT setidaknya berdasarkan track record nya sejauh ini, apalagi dengan adanya kasus dwikewarganegaraan silam. Itu alasan saya skeptis. Itupun mungkin karena saya orang Jawa yg kental dgn gaya bahasa euphemisme, kalo pake bahasa lebih lugas saya akan bilang...mbelgedes! :cengir:

BTW hari ini doi diangkat jadi wakil komisaris utama Pertamina. Endusan saya hal ini ada kaitan dgn isu akan dileburnya SKK Migas ke Pertamina yang akan dituangkan dalam revisi UU Migas. Kalo soal ini saya masih so-so, no comments, tunggu aja nanti bentuknya seperti apa. :mrgreen:

Note: Saya sebenarnya ndak ingin menilai sesuatu dari siapa (orang) nya melainkan dari apa (kinerja) nya. Tapi berhubung AT memang masih relatif orang baru dus catatan kinerjanya juga belum banyak, mungkin penilaian saya menjadi sangat bias dan subyektif. ::maap::

:ngopi:

[pasingsingan]

BTW hari ini doi diangkat jadi wakil komisaris utama Pertamina. Endusan saya hal ini ada kaitan dgn isu akan dileburnya SKK Migas ke Pertamina yang akan dituangkan dalam revisi UU Migas. Kalo soal ini saya masih so-so, no comments, tunggu aja nanti bentuknya seperti apa.

spirit UU no:8/71 mau dikembalikan? (jujur saya pribadi se7 itu)
faktanya, dng UU no:22/2002, tata kelola migas malah jd belibet (justru memperlemah NOC)
klo dulu alasan merubah UU 8/71 dng tdk lagi memberikan kuasa pertambangan kpd Pertamina,
lantaran banyak tikus di pertamina, mestinya ya tikusnya yng dibasmi, bukan lumbungnya yng dibakar :-?

[234]

Kayaknya itu pernah kita obrolin di tret lawas deh kang, kalo ndak salah topik ttg pembubaran BP Migas oleh MK thn 2012. Kali ini saya masih so-so, mesti lihat hasil revisi UU itu sendiri scr lebih menyeluruh.

BTW sinyalemenku soal AT diatas didasarkan pada hal berikut:

"Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas"
(http://ekbis.sindonews.com/read/1151907/34/arcandra-tahar-pertimbangkan-lebur-pertamina-dan-skk-migas-1478002339)

Mudah2an aja pernyataannya tsb bukan bentuk "kampanye" sedang menyodorkan diri spy bisa masuk ke jajaran komisaris Pertamina. Soale tgl 1/11 ngomong begitu lalu dua minggu kemudian (14/11) diangkat jadi wakomut Pertamina. Pas banget. :cengir:

(Duh, kok saya bawaannya jadi suudzon mulu yak sama tuh orang. Feelingku berasa ndak enak aja soale. Mudah2an itu salah.) :maap:

:ngopi:

[pasingsingan]

betul

soal itu memang pernah kita bahas cukup panjang


klo soal pak jokowi tepat atau tidak memilih siapa untuk posisi apa

mari sama-sama kita nantikan bgmn kinerja serta produknya :-?

[tuscany]

Iya ga usah suudzon dulu pakde. Nantikan kinerjanya baru ditelenji abis2an.

[surjadi05]

Jakarta - Siang ini berbeda bagi Nurhadi, yang sehari-hari berdagang nasi goreng kaki lima. Kali ini dagangannya diborong di Istana Kepresidenan Bogor sebagai menu makan siang dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Biasa mangkalnya di DKT (dulu RS DKT/RS Gunung Salak), malam hari," kata Nurhadi sambil menggoreng nasi di Istana Kepresidenan, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).

Selain Nurhadi, ada dua temannya sesama pedagang nasi goreng. Salah satu temannya mendapat kesempatan memasak untuk Presiden Jokowi dan para menterinya.

Tak hanya hangatnya nasi goreng yang menemani Sidang Kabinet Paripurna kali ini, ada juga sate ayam, tahu Sumedang, dan sekoteng.

Nurhadi dan kawan-kawannya baru dipesan oleh pihak Istana tadi malam (3/1). Mereka memang biasanya berdagang di malam hari.

Nurhadi berdagang sejak 2001. Sudah tak terhitung berapa porsi nasi dan mi goreng yang telah ia masak.

"Tidak tahu ini bisa bikin berapa porsi. Sejadinya saja berapa piring, dihitung (harganya) belakangan," ungkap Nurhadi.

Tak ada persiapan khusus bagi Nurhadi pada hari spesial ini. Dia dan teman-temannya hanya diminta memakai batik.

Selain itu, ada pedagang sate yang menulis namanya di gerobak, 'Mas Agus'. Dia biasa menjajakan sate ayam dan kambing.

Karena baru dipesan tadi malam, Agus sampai-sampai tidak sempat menyiapkan daging kambing. Dia hanya menyediakan sate ayam dengan lontong hari ini.

Siang pun berlalu dan udara semakin hangat setelah hujan turun. Mentari mulai menampakkan diri dan perut sudah terisi.

Hingga siang ini, Presiden Jokowi masih memimpin sidang kabinet. Tema besar yang diangkat adalah mengenai program pemerataan untuk tahun 2017.


My president ::hohoho::

[Yuki]

saya bedoa semoga keesokan harinya perut bapak presiden beserta jajaran menteri baik-baik saja ;D

serius loh, bagi yg punya perut tipe perut menak makanan seperti itu sudah bisa bikin pencernaan terganggu

[surjadi05]

Hihihi gw yakin perut presiden ga papa, yg gw harap perut mentrinya ::hihi::

[surjadi05]

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabibet atau reshuffle kabinet kerja dalam beberapa waktu terakhir kembali menguat. Seiring dengan berembusnya isu tersebut, Partai Gerindra mengklaim mendapat tawaran pos menteri jika reshuffle jadi dilakukan.

Tak tanggung-tanggung, empat pos menteri ditawarkan, yaitu kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno mengatakan, informasi tersebut didapatkannya dari orang dekat Presiden Joko Widodo. Namun, ia enggan menyebutkan nama.

"(Informasinya dari) Tim sukses Jokowi bawah tanah, yang paling dipercaya Jokowi dan jarang muncul di permukaan," kata Arief melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).



(Baca: Pada Rapat Paripurna Kabinet, Jokowi Tegaskan Tak Ada "Reshuffle")

Empat kursi menteri bagi partai oposisi bukan jumlah yang sedikit. Terlebih, pos menteri koordinator menjadi salah satunya.

Arief mengatakan, salah satu alasannya mengapa pemerintah begitu mengupayakan agar Gerindra merapat ke pemerintagan adalah karena Jokowi sudah merasa memiliki chemistry dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya rasa Joko Widodo menilai kalau Gerinda dan Prabowo itu tulus dalam membangun negara dan bangsa," ucap Arief.

"Kedua, akan memperkuat Joko Widodo secara politik nasional," sambungnya.

(Baca:Prabowo: Membantu Pemerintah Tidak Harus di Dalam Kabinet)

Meski demikian, Arief mengatakan kecenderungan kader bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan sebab akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019 mendatang.

Pada awal 2018, Gerindra berencana mulai memanaskan mesin politik untuk nengusung kembali Prabowo jelang pilpres 2019. Meski begitu, keputusan bergabung atau tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan bergantung pada Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," kata dia.

Ia memprediksi keputusan Prabowo akan disampaikan pada rapat pimpinan terbatas. Namun, Arief mengaku belum tahu kapan rapim terbatas tersebut akan dilakukan.

"Biasanya kalau ada keputusan partai yang strategis yang harus diputuskan, Pak Prabowo menggelar rapim terbatas untuk membuat keputusan tersebut," tutur Arief.


Kalo beneran begini, kayaknya bakal ada album baru lagi buat mantan presiden kita ::ngopi::

[Yuki]

Kalo beneran begini, kayaknya bakal ada album baru lagi buat mantan presiden kita
LOL

sekalian aja bikin musik aliran cadas biar bisa banting-bantingin gitar ;D

[surjadi05]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo difoto sambil mengenakan sarung bukan hal yang luar biasa lagi. Beberapa kali ia tertangkap kamera tengah bersantai di Istana Bogor mengenakan sarung. Namun, belum pernah terlihat ia pergi melakukan kunjungan kerja sambil mengenakan sarung.

Ahad, 8 Januari 2017, ini pemandangan langka itu kembali terulang. Presiden Joko Widodo pergi melakukan kunjungan kerja ke Pekalongan, Jawa Tengah, sambil menggunakan sarung warna muda (pink). Uniknya, dia tidak menggunakan atasan baju koko, tapi malah memakai kemeja, jas, dan dasi seperti pakaian kunker selama ini.

Menurut Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan Bey Machmudin, Presiden Joko Widodo mengenakan sarung karena diagendakan akan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H di Pekalongan. Ia akan ditemani Habib M. Lutfi Bin Yahya begitu tiba di gedung Kanzus Sholawat.

"Sesudahnya, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan sejumlah bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan dan Pemberian Makanan Tambahan kepada sejumlah masyarakat yang ada di Kota Pekalongan," ujar Bey dalam keterangan pers, Ahad, 8 Januari 2017.



Menutup agenda kunjungan kerja di Pekalongan, Presiden Joko Widodo beserta rombongan akan menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Pekalongan Utara. Di sana, Presiden Joko Widodo meresmikan penyerahan sejumlah kapal ikan kepada para nelayan.

Hihi pake sarung naek pesawat
My president ::hohoho::

https://m.tempo.co/read/news/2017/01/08/078833765/unik-jokowi-kunjungan-kerja-pakai-jas-dasi-dan-sarung

[tuscany]

Freeport mau nggak mau harus mengubah ke KK. Masih cari2 alesan punya minta kepastian hukum dll sbg syarat. Bawel juga ni perusahaan.

[surjadi05]

Duit yg dipertaruhkan sangat bahkan terlalu besar tucs, jadi wajar mereka menawar eh bawel ::ngopi::