PNS itu Santai?

[Agitho_Ryuki]

Waktu aku kerja di tempat lama (*swasta*) berangkat jam 7.30 lalu pergi ke kolega-kolega nawarin kerja sama, sampe kantor lagi jam 11 cari makan siang lalu tidur mpe jam 2, terus mandi dan menyambut para konsumen (siswa) setelah itu jam 4 pulang....

Santai sekali...

[ndugu]

wuih, di kantor ada tempat tidur dan mandi ya agitho? asik juga ya

[Agitho_Ryuki]

itu kantor yang dulu Mbah... Sekarang dah gak bisa... (*Padahal sekarang PNS*)

[ancuur]

semula gw pikir PNS = Pegawai Negeri Santai
soalnya presidennya kan SBY = Santai Bareng Yuuk..

jadi buat gembel sama eve.. bisa santai sampe taon 2014

[E = mc²]

para PNS-ers... siap-siap degdegan

Gaji PNS ke-13 Diminta Ditinjau Kembali
JUM'AT, 08 JULI 2011 | 08:57 WIB

TEMPO Interaktif, Gorontalo - Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/pb/2011, tentang petunjuk teknis pemberian gaji ke-13 dalam tahun anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditinjau kembali. Hal itu diungkapkan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Gorontalo, Elnino M. Husain Mohi, Jumat, 8 Juli 2011 di Gorontalo.

Menurutnya, peraturan tersebut dibuat hanya untuk menyelamatkan kepentingan si pembuat aturan dan bersifat diskriminatif terhadap jutaan guru dan dosen di Indonesia. ”Petunjuk teknis ini bertendensi agar si pembuat aturan mendapatkan pendapatan berlipat-lipat dengan memasukkan tunjangan kinerja ke dalam komponen gaji bulan ke-13,” ungkap Elnino.

Ia menjelaskan, pembuat aturan mendefinisikan gaji, pensiun, tunjangan ke-13 itu pada pasal 3 ayat (1), bahwa peraturan tersebut sebagai penghasilan sebulan yang diterima bulan Juni 2011. Menurut Elnino, istilah penghasilan sengaja digunakan untuk memperluas pendapatan oknum atau kelompok tertentu.

Pasalnya, dalam gaji pasti melekat tunjangan-tunjangan tertentu, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan umum lainnya, sedangkan khusus untuk tunjangan kinerja tidak melekat pada gaji karena dia tergantung pada penilaian kinerja. ”Si pembuat peraturan mengerti akan hal ini sehingga dibikinkan semacam 'jembatan' dengan istilah penghasilan sebulan,” ungkap Elnino.

Ia menambahkan, tunjangan kinerja puluhan kali lebih besar dibandingkan gaji. Elnino menduga pembuatan aturan ini hanya untuk mengakomodir kepentingan si pembuat aturan itu sendiri. Sewajar dan sewarasnya, kinerja tidak dapat dihargai dua kali. ”Kinerja Juni sudah dibayar pada bulan Juni, masa dibayar lagi dalan pengertian bulan ke-13. Lha, yang dibayar di bulan ke-13 itu kinerja yang mana lagi," sergah Elnino.

I Wayan Sudirte, anggota Komite I DPD lainnya, menambahkan aturan gaji ke-13 itu sepatutnya perlu ditinjau kembali dan diperbaiki sebelum diberlakukan. ”Tak hanya itu, sangat banyak peraturan undang-undang yang dibuat sangat merugikan daerah,” kata Sudirte yang duduk di DPD mewakili Bali.

CHRISTOPEL PAINO

[deddy]

wew...pantes aja gaji ke 13 sampai sekarang belum cair .....

[gembel]

klo PNS tidak mendapat THR menurut saya sah-sah saja mereka mendapatkannya...

[ancuur]

semakin membuktikan pns itu santai

klo PNS tidak mendapat THR menurut saya sah-sah saja mereka mendapatkannya...

yang bener yang mana nih

[gembel]

yang bener yang mana nih

THR merupakan hak setiap manusia yang bertuhan mbah.

[ancuur]

THR merupakan hak setiap manusia yang bertuhan mbah.

monggooo... (yg atheis gak dapet dong)

Spoiler for :

[gembel]

halaghhh.. klo di Indonesia meskipun mereka ngaku atheis tapi pasti nulis agamanya di KTP. Sok dicek

[ancuur]

psssssttt.. tar ada yg mencak2 loh

[gembel]

psssssttt.. tar ada yg mencak2 loh

siap mbahhhh, saya diemmm....

[ancuur]

siap mbahhhh, saya diemmm....

terima kasih... tolong jgn bilang siapa2 yah.. ini thr khusus dari saya..

Spoiler for you:

[gembel]

matur nuhun mbah, tapi masih 1,5 bulan lagi

[E = mc²]

Nah lho...

PNS Dilarang Memakai BBM Subsidi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Anggaran menyetujui usulan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diajukan pemerintah, dari semula 38,5 juta kiloliter menjadi 40,49 juta kiloliter. Namun, penambahan kuota tersebut diberikan dengan beberapa syarat, di antaranya pemerintah harus terus mengimbau para pengguna mobil pribadi untuk tidak mengkonsumsi BBM subsidi.

"Badan Anggaran bahkan minta tolong untuk mengingatkan betul bahwa semua pegawai negeri dan DPR tidak boleh beli BBM subsidi," ujar Dirjen Migas, Evita Herawati Legowo, Kamis 14 Juli 2011. Persetujuan tambahan tersebut dikabulkan oleh Badan Anggaran, semalam. Berdasarkan penghitungan, subsidi pun membengkak dari yang semula Rp 95,96 triliun menjadi Rp 117 triliun.

Badan Anggaran pun meminta 2 syarat yang harus dipenuhi pemerintah terkait tambahan kuota ini. Yang pertama adalah pemerintah diminta menjaga laju konsumsi BBM subsidi di masyarakat dan kedua segera memberlakukan pengaturan BBM subsidi yang lebih tajam. "Sehingga syukur-syukur kalau bisa di bawah angka 40,49 juta kiloliter," kata dia.

Mengenai pengaturan BBM subsidi, pemerintah masih menyiapkan opsi-opsi yang akan diterapkan nantinya. Sebelum diberlakukan, opsi ini akan terlebih dahulu dibahas di kabinet agar lebih matang. Evita berharap pengaturan mulai bisa diterapkan pada tahun ini kalau tidak ada kendala lagi. "Setidaknya setelah Lebaran," katanya.

Evita enggan menyebut secara terperinci bentuk pengaturannya. Tapi, berdasar hasil diskusi dengan Badan Anggaran, kedua pihak mempunyai pandangan yang serupa, yaitu pemilik kendaraan pribadi sudah masuk dalam kategori masyarakat mampu, sehingga tidak layak lagi disubsidi bahan bakarnya. "Jadi, kalau subsidi itu untuk yang tidak mampu, yang sudah mampu tidak usah saja. Tadi malam dorongannya seperti itu."

Namun, pemerintah menyadari pengaturan dengan melarang seluruh kendaraan pribadi menggunakan BBM subsidi akan tidak mudah diterapkan. Sebagai permulaan, pemerintah akan terus mensosialisasikan imbauan untuk penggunaan BBM nonsubsidi kepada pemilik kendaraan pribadi.

Adapun langkah pengaturan untuk memperkecil penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi akan dimulai dengan uji coba pemasangan alat kendali terlebih dahulu. Alat kendali yang disebut Radio Frequency Identification (RFID) akan dipasang mulai bulan Agustus nanti. "Kami tetap pasang itu, meski sudah masuk bulan puasa," tegasnya. Sebagai ujicoba, alat kendali akan dipasang di angkutan umum trayek Senen-Kampung Melayu terlebih dahulu.

RFID yang berfungsi membaca jumlah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dikonsumsi oleh kendaraan ini akan dipasang di pom bensin. Sedangkan di kendaraan akan dipasang semacam finger print atau tanda yang sudah disinkronkan dengan RFID. Angkutan umum dipilih sebagai obyek uji coba karena temuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan penyelewengan BBM bersubsidi sering terjadi di moda transportasi itu.

Uji coba akan dilakukan terhadap 500 unit mikrolet M-01 jurusan Senen-Kampung Melayu. Pelaksanaan uji coba berlangsung selama 3 bulan itu untuk melihat efektivitasnya. Evita juga mengaku pemerintah sudah mendapatkan pemenang tender untuk pemasangan alat kendali ini. "Ada, tapi saya tidak tahu karena tidak ikutan," ujarnya.

GUSTIDHA BUDIARTIE

[gembel]

PNS Dilarang Memakai BBM Subsidi

hahhhh... wah, makin banyak aja nih pungli

[Urzu 7]

tidak dapet susbsidi bbm karena sudah dikasih tunjangan buat bbm... sama aja

[E = mc²]

wew....

Untuk Sementara, Pemerintah Hentikan Penerimaan CPNS

JAKARTA, KOMPAS.com — Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil akan diberlakukan mulai tahun ini. Namun, kebijakan itu tidak berlaku bagi lembaga-lembaga tertentu.

Sekretaris Menteri Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto mengatakan, jeda penerimaan CPNS ini untuk menahan pembengkakan anggaran negara. Namun, menurutnya, kebijakan ini tidak berlaku bagi kementerian/lembaga yang melakukan ikatan dinas.

Selain pendidikan kedinasan, pengecualian juga diberikan kepada tenaga-tenaga honorer yang sebelumnya sudah dijanjikan akan diangkat menjadi PNS. Jadi, bagi mereka yang sebelumnya sudah dijanjikan, dengan adanya moratorium ini tetap akan diangkat menjadi PNS. Menurut Tasdik, jika ada kebutuhan pegawai yang mendesak di daerah, perekrutan juga masih bisa dilakukan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, moratorium penerimaan CPNS secara keseluruhan sulit dilakukan. Dia beralasan masih ada daerah yang membutuhkan pegawai. (Riendy Astria/Kontan)

[gembel]

kabar baik untuk para tenaga honorer dan kontrak, sebaiknya angkat mereka dahulu baru adakan lowongan CPNS lagi