
Originally Posted by
ndableg
System itu adalah hal keseluruhan. Jadi ga cuman ketauan korupsi dituntut hukuman gantung. System itu mencakup dari hal peraturan2 (hukum), prosedur (proses birokrasi), sampai ke element2 yg mengawasi jalannya hukum dan prosedur.
Saya beri contoh tentang system kepemilikan ijin mengemudi di belanda. Utk memiliki SIM, seseorang calon pengemudi tidak bisa langsung minta ke kantor polisi. Tidak ada kantor yg melayani calon pengemudi di kantor polisi. Jadi kalo orang ingin memiliki SIM maka yg perlu mereka hubungi pertama kali adalah perusahaan kursus mengemudi dgn biaya bisa mencapai ribuan euro.
Setelah melalui bbrp jam kursus, maka sekolah kursus tsb lah yg punya wewenang utk mendaftarkan sang calon pemilik SIM ke sebuah departement di kepolisian yg mengurusi SIM utk menjalani test. Jadi sekolah pengemudi harus resmi dan memiliki persyaratan khusus shg memiliki kontak dgn departement tsb (resmi).
Kemudian sang calon pengemudi harus menjalan test, di mana hasil kursus mengemudi diuji. Apabila lulus, dapet sim dari kepolisian, apabila tidak, anda harus mengulangi dari awal, dimana perusahaan2 kursus mobil lah yg diuntungkan.
Sekarang kita coba masukkan mentalitas yg elu sebutkan tadi pur. Misalnya ada anak polisi mau bikin sim, langsung ke polisi. Dalam hal ini, jelas perusahaan2 kursus mobil dirugikan. Jadi apabila mereka tau, maka bisa terjadi penuntutan hukum. Katakanlah orang kaya ingin loncat langsung tanpa kursus, siapa yg musti disogok? Apakah kursus mobil mau disogok? Belom tentu, coba bayangkan kalo orang ini gagal sampe 10 kali, yg untung kan sekolah mobil tsb. Utk apa terima sogok? Katakanlah sekolah mengemudi mau disogok, apa polisi mau kasih langsung lulus? Jadi harus menyogok ke dua2nya, tapi sebanyak apa orang bisa menyogok? Wong tanpa nyogok orang bisa dapet utk sebanyak2nya.
Maksud gw system spt inilah yg diperlukan orang indonesia shg mematikan langkah2 orang2 yg ingin melakukan korupsi. System yg memiliki kontrol dari segala penjuru, tidak hanya polisi, tapi juga dari lapisan masyarakat, di mana mereka juga turut mengontrol, karena apabila ada yg melanggar sistem, ada yg dirugikan sehingga memancing protes. Jadi birokrasi ga cuman milik birokrat, tapi juga lapisan masyarakat lain.
Orang jahat memang selalu ada, tapi dgn kuatnya sistem orang ga bisa sembarangan melanggar tanpa ada konsekuensi. Tapi kalo system acak2an jelas orang ga ragu2 melanggar.