Barisan Sakit Hati di Pusaran Pasangan Prahara (Prabowo Hatta)

[ndableg]

Memang bedanya Jokowi jaim dlm hal pembagian kekuasaan, sementara Prabowo terang-terangan.

Kok wapresnya dari golkar? piye iki?

[ndableg]

Politik emang gitu, pembagian kekuasaan. Inget, trias politika gak lu?

Oo.. jadi trias politika itu = bagi2 kekuasaan antar partai...
piye iki?

[surjadi05]

Ah yg mulai bawa2 tuhan siape lagii...

Coba ini tendensius gak:

Jokowi pilihan tuhan. Lawannya Jokowi pilihan siapa? Pilihan setan-kah? Tanpa perlu dipertegas lawannya Jokowi pilihan setan, dengan mengatakan Jokowi pilihan tuhan, itu sudah menunjukkan yg lainnya pilihan setan.

Sorry mod gw sekali aja nanggapin omongan ot purba

Gw bingung kalimat mana yg ngatain jokowi pilihan tuhan? Gw sampe 3 kali baca opini penulis, Yg ada juga tuhan melindungi jokowi jadi analogi nya ga masuk . Kalo gw mengatakan tuhan melindungi gw apa artinya gw ngatain orang lain termasuk mama gw,bini gw dan anak gw dilindungi setan?

[surjadi05]

[MENTION=101]purba[/MENTION]

emangnya si [MENTION=320]surjadi05[/MENTION] dlm mengusung opini diatas ada singgung2 ke-atheisan ente gitu?
lalu apa maksudnya ente bawa2 Tuhan Yesus?, gw yakin ente tau latar belakang keyakinan surjadi05 kan?
ada ada aja lu ah

Biasa om pasing ga bisa nyerang argumennya nyerang "orangnya" di dunia maya mah yg gituan banyak

[et dah]

Maksudnya? debat capres isinya saling ejek?

dan diakhiri dengan tendangan penalti

[surjadi05]

Wuaduh.. pendukung Jokowi langsung ngamuk...
Mencalonkan diri sbg presiden, tapi ambil cuti. Lha, piye iki?
Kalo Jokowi punya "kejantanan", mundur donk dari jabatannya, biar koh Ahok yg isi.

.

bukannya yg ini sudah dijelasin ya? Di indo sistemnya kalo gubernur mau mundur atas "izin" dprd lah kalo ntar ditolak sama dprd ga bisa nyapres donk tahu aja di dki dprd pdip cuma 11%, dan sistem di indo juga ga boleh ngajuin 2 opsi sekaligus, berarti opsinya ya cuma cuti ::

[purba]

Buset dah.. ternyata isinya pendukung fanatik Jokowi? Jagoannya dikritik, langsung pada ngamuk...

[surjadi05]

Wkkk geer amat perasaan ga ada yg ngamuk ketika jagoan gw dikritik, baru protes dikit ketika bawa2 agama, lagiian kan kasih alasan ga asal asbun

---------- Post Merged at 08:59 PM ----------

Lagian gw juga tahu semua politisi ga ada yg bisa 100% dipercaya masalshnya kan tinggal memilih yg terbaik dari terburuk, soal bagi2 kekuasaan, menurut gw ada perbedaan sangat besar antara "meminta" dan diberi ::

[purba]

bukannya yg ini sudah dijelasin ya? Di indo sistemnya kalo gubernur mau mundur atas "izin" dprd lah kalo ntar ditolak sama dprd ga bisa nyapres donk tahu aja di dki dprd pdip cuma 11%, dan sistem di indo juga ga boleh ngajuin 2 opsi sekaligus, berarti opsinya ya cuma cuti ::

Halagh, akal-akalan saja. Gubernur DKI pejabat negara atau bukan? Menurut UU, dia harus mundur dari jabatannya jika mengajukan diri sbg calon presiden. Kalo mau naik haji, itu cuti namanya. Jadi Jokowi mencalonkan diri jadi presiden atau mau naik haji?

[surjadi05]

Halagh, akal-akalan saja. Gubernur DKI pejabat negara atau bukan? Menurut UU, dia harus mundur dari jabatannya jika mengajukan diri sbg calon presiden. Kalo mau naik haji, itu cuti namanya. Jadi Jokowi mencalonkan diri jadi presiden atau mau naik haji?

Boleh kasih pasal UU nya?

[purba]

Lagian gw juga tahu semua politisi ga ada yg bisa 100% dipercaya masalshnya kan tinggal memilih yg terbaik dari terburuk, soal bagi2 kekuasaan, menurut gw ada perbedaan sangat besar antara "meminta" dan diberi ::

Jelas 'meminta' dan 'diberi' beda atuh... Jadi maksud sampeyan Surya Paloh dan Muhaimin tidak 'meminta' jatah kekuasaan? Memberikan dukungan dlm dunia politik artinya meminta jatah kekuasaan. Kok kontradiktif? Katanya gak percaya 100%, tapi percaya Jokowi sbg orang suci.

Entah, mungkin waktu masih jadi walikota Solo, Jokowi bilang pada wong Solo, aku gak nyalonin gub DKI, mau urus Solo aja. Eh, jadilah gub DKI. Waktu jadi gub DKI, Jokowi bilang aku mau fokus urus Jakarta aja. Eh, sekarang nyalonin jadi presiden. Lain perkataan, lain pula perbuatan. Lha piye iki?

---------- Post Merged at 09:55 PM ----------

Boleh kasih pasal UU nya?

..katanya sampeyan sudah lihat UU nya sehingga karena itulah Jokowi cuti, bukan mundur. Nih, aku kasih kiweud: UU pilpres dan UU kepegawaian.

[tuscany]

umpan lambung sudah diberikan.
*ngemsi di samping et dah.

[serendipity]

*duduk di pojokan sambil kipas-kipas*

[RAP]

Yg satu bilang ping in president yg jujur, yg satu yg bisa mimpin ......kalo ngak salah skrg lagi rame dibicarakan ya....
Mau tanya dong.... Jujur ya jawabnya....
Kalau kalian jadi karyawan pilih bos jujur...... Ato yg Pinter mimpin perusahaan.
Kalo aku sih milih yg ngak pilih kasih, yg bisa menghargai aku, ygpunya semangat dan bisa buat maju perusahaan, jadi ngak bakal di phk dan kenaikan gaji terjamin.
Aku ngak peduli masa lalu bosku siapa, yg penting skrg dia bisa menjamin kehidupanku. Kan ngak lucu aku peduli masa lalunya wong dulu aku suka nyolong bajunya
Atasan Jujur bagiku ngak penting tapi jujur penting kalo aku cari karyawan
Aku saat INI masih neutral loh, ngak mau terpengaruh dgn kampanye2 yg nuding2 mass lalu.
Masa ngak ada yg lain sih....
Semua ttg kejelekan org Lain.
Cuba bicara kelebihan2 diri sendiri.
STOP black campaign

[Kingform]

tretnya seruuu

bakaaarrrr

------------------------------------------------------------
KPU Didesak Klarifikasi Kewarganegaraan Ganda Prabowo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk melakukan proses verifikasi administrasi terhadap bakal calon presiden-wakil presiden untuk pilpres 2014 dengan transparan dan sesuai aturan.

KPU diingatkan agar melakukan tindakan-tindakan yang kongkrit dan tidak ragu mencoret pencalonan bakal calon presiden Prabowo Subianto karena memang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan UUD 1945 dan UU Pilpres.

Desakan itu disampaikan oleh Asosiasi Pengacara Pengawal Konstitusi (APPK) yang mengirimkan surat terbuka kepada KPU terkait dengan pencalonan Prabowo Subianto di Pilpres 2014.

"Pertama, KPU harus melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap persyaratan calon presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo mengenai kewarganegaraannya. Dengan itu juga tidak meloloskan Prabowo Subianto Djojohadikusumo sebagai calon Presiden," kata salah satu Anggota APPK, Ridwan Darmawan, di Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

Selain terkait dengan kewarganegaraan, APPK juga menuntut KPU meminta surat klarifikasi kepada Komnas HAM RI terkait status hukum yang bersangkutan. Yang dimaksud adalah terkait keterlibatan Prabowo di dalam kasus Pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini masih dalam proses.

KPU juga harus meminta klarifikasi dari Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pernah membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan merekomendasikan pemberhentian Prabowo Subianto dari Dinas Kemiliteran. Keputusan itu hingga saat ini tidak pernah dianulir, dievaluasi, ataupun dibatalkan.

Menurut APPK, kewajiban KPU melakukan klarifikasi dimandatkan dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2014. Disitu diatur bahwa dalam proses verifikasi bakal capres-cawapres, KPU melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan masyarakat.

Dia melanjutkan, apabila tidak ada tindakan-tindakan konkrit oleh KPU terkait hal itu, APPK akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Selain itu, APPK juga akan melaporkan ketidakprofesionalan KPU RI ke Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu atau DKPP," tegasnya.

Sebab bagi APPK, Prabowo tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden RI. Alasannya, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dasar kami adalah bahwa Prabowo Subianto Djojohadikusumo merupakan seorang mantan perwira tinggi TNI AD. Dan dalam perjalanannya, pada tahun 1998, dikabarkan secara luas bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan kewarganegaraan Yordania," jelasnya.

Hal itu diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 huruf b UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Isinya menyatakan syarat menjadi capres atau cawapres adalah "Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.”

Selain itu, sudah dimahfumi bahwa Prabowo Subianto telah begitu populer di seantero negeri, khususnya pasca peristiwa Mei 1998. Dimana Prabowo diberhentikan dari Dinas kemiliterannya oleh institusi legal yakni DKP yang dibentuk oleh Panglima ABRI/TNI.

Alasan pemberhentian adalah karena terbukti melakukan perbuatan yang tercela di seputaran periode 1997-1998. Perbuatan tercela dimaksud, menurut para pelaku atau anggota DKP, adalah bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam kasus penculikan atau penghilangan orang secara paksa. Korbannya adalah warga negara yang kritis terhadap rezim Orde Baru kala itu.

Ridwan menekankan hal itu jelas membuktikan bahwa yang bersangkutan, selain telah melakukan perbuatan tercela, juga tidak patuh terhadap hukum.

Hal itu bertentangan dengan Pasal 5 huruf i Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yakni yang menyatakan setiap bakal capres dan cawapres, “tidak pernah melakukan perbuatan tercela.”

Sejumlah tokoh yang tergabung di dalam APPK selain Ridwan Darmawan antara lain Ecoline Situmorang, Lamria Siagian, Beni Dikty Sinaga, Henry David Oliver Sitorus, Riando Tambunan, Anton Febrianto, Priadi, Arif Suherman, dan Dhona El Furqon. Kesemuanya adalah Pengacara Pengawal Hak-Hak Konstitusional dan pribadi-pribadi yang peduli terhadap penegakan konstitusi.

saus

--------------------------------------------
yang ini berita lama

Suharto Relative Turns Up in Jordan
AP , Associated Press
Dec. 22, 1998 4:22 PM ET

JAKARTA, Indonesia (AP) _ Jordan said Tuesday it had granted honorary citizenship to a missing former security chief under investigation for the kidnapping and torture of pro-democracy protesters.

And the brother of former Lt. Gen. Prabowo Subianto said Prabowo was in the Jordanian capital, Amman.

Indonesian Justice Minister Muladi said his country's embassy in Amman was investigating, but he could not confirm whether Prabowo was in Jordan, Indonesia or elsewhere.

If he is in Indonesia, the government ``will have to prevent him from going abroad because he still has a case to be resolved,'' said Muladi, who like many Indonesians goes by only one name.

Prabowo, former President Suharto's son-in-law and the former commander of Indonesia's special forces, could face prosecution for his alleged role in the abduction and torture of nine activists during anti-government demonstrations earlier this year.

Prabowo, who for many Indonesians represents the worst excesses of Suharto's 32-year rule, was removed from his post soon after Suharto's fall from power in May.

He was allowed to leave Indonesia soon after his removal in August for a pilgrimage to the Islamic holy city of Mecca in Saudi Arabia.

His younger brother, Hashim Djojohadikusumo, told journalists Tuesday that Prabowo had been in Amman since the pilgrimage and was undergoing ``routine treatment'' for various illnesses.

In Amman, the office of Prime Minister Fayez Tarawneh confirmed Tuesday that Prabowo's bid for citizenship had been accepted by a royal decree Dec. 10.

Last week, however, Prabowo's father told a Jakarta paper that his son was in London.

Suharto's successor and former protege, President B.J. Habibie, is implementing political reforms, and the military has pledged to clean up its human rights record. Student protesters, however, say the government is not moving fast enough on democratic change.

saus

[cherryerichan]

yang aus yang aus..mijon mijon..ups..kabur
#oot

[ndableg]

Mau tanya dong.... Jujur ya jawabnya....
Kalau kalian jadi karyawan pilih bos jujur...... Ato yg Pinter mimpin perusahaan.

Loh.. karyawan mana itu bisa pilih bos? Hebat juga karyawannya.
Tapi kalo boleh milih, ya bos yg asik lah. Ngerti anak buah.
kePinteran ntar karyawan dikerjain, jujur/polos ntar kalah penjualan sama perusahaan laen. Ga bisa gajih lagi.

Presiden itu bosnya rakyat atau bosnya menteri ya?

[ndableg]

Presiden itu bukan bos rakyat. Justru rakyat bosnya presiden. Beda dengan raja.

Kalau mau diibaratkan sebuah perusahaan, presiden itu adalah direktur utama (CEO), sedangkan posisi rakyat adalah sebagai stakeholders dan shareholders.
Direktur bertanggung jawab kepada shareholders demi meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholders dan memuaskan clients shg mensejaterakan semua pihak yg berhubungan dgn perusahaan tsb.

Jadi dalam memilih presiden direktur harus dipilih orang yg mau bekerja untuk kita. Jujur boleh jadi sarat, karena jangan sampe shareholders ditipu sama CEO.

[tuscany]

Loh, ternyata ndableg jawab pertanyaannya sendiri. Mesti disuntik lagi sama sus [MENTION=657]Alethia[/MENTION] nih

[surjadi05]

Jelas 'meminta' dan 'diberi' beda atuh... Jadi maksud sampeyan Surya Paloh dan Muhaimin tidak 'meminta' jatah kekuasaan? Memberikan dukungan dlm dunia politik artinya meminta jatah kekuasaan. Kok kontradiktif? Katanya gak percaya 100%, tapi percaya Jokowi sbg orang suci.

Entah, mungkin waktu masih jadi walikota Solo, Jokowi bilang pada wong Solo, aku gak nyalonin gub DKI, mau urus Solo aja. Eh, jadilah gub DKI. Waktu jadi gub DKI, Jokowi bilang aku mau fokus urus Jakarta aja. Eh, sekarang nyalonin jadi presiden. Lain perkataan, lain pula perbuatan. Lha piye iki?

---------- Post Merged at 09:55 PM ----------



..katanya sampeyan sudah lihat UU nya sehingga karena itulah Jokowi cuti, bukan mundur. Nih, aku kasih kiweud: UU pilpres dan UU kepegawaian.

Lah yg bilang jokowi orang suci sapa? Kan gw bilang kita memilih yg terbaik dari yg terburuk kalo bahasa padanknya the lesser of two evil? Lah cape deh yg bawa2 uu ente giliran ditanya malah nuduh gw udah baca uu nya? Cape d? Untuk apa gw mencari uu yg menurut gw ga ada, bukannya lebih baik gw mencari naga atau leprechaun bisa gw duitin