Pemilukada Dengan Sistem Pilih Langsung

[noodles maniac]

Lagi demen bikin poll nih

Kalian tetep setuju apa gak Pemilukada dengan sistem pemilihan langsung (pemilihan kandidat-kandidat pasangan)? karena hingga sekarang yang gw sering liat di tipi penyelenggaraan Pemilukada tuh banyak yang rusuh, ada aja kubu yang gak puas dan gak terima dengan hasil pemilukada yang sudah berlangsung. Ini terjadi hampir merata di seluruh Indonesia lho.

[Yuki]

singkatannya pilkada kali

berarti itu kemunduran bagi proses demokrasi kalo tidak langsung, biasanya itu yg dikatakan pihak-pihak pemuja demokrasi

[ndableg]

Ga papa kemunduran dalam hal demokrasi. Yg penting semua senang. Ga semua negara maju pake milih2 langsung. Dgn adanya pilih2 langsung, negara ini bukan lantas otomatis jd negara demokrasi, tapi negara anak kecil baru belajar.

[Yuki]

Ga papa kemunduran dalam hal demokrasi. Yg penting semua senang. Ga semua negara maju pake milih2 langsung. Dgn adanya pilih2 langsung, negara ini bukan lantas otomatis jd negara demokrasi, tapi negara anak kecil baru belajar.

agree, saya setuju

jangankan beginian, tidak menggunakan demokrasipun saya setuju-setuju aja

tapi nanti lihatlah para pahlawan demokrasi dan HAM, mereka akan berkoar-koar layaknya membela sesuatu yg sangat sakral

[itsreza]

ga suka demokrasi murni melalui pemilihan umum untuk kepala daerah,
lebih baik dipilih perwakilan rakyat, lebih cepat dan efisien


pokoke lebih baik demokrasi terpimpin!

[BundaNa]

kelamaan sebenernya, kalau ada yang gak terima pake acara pengesahan ke pengadilan...makan waktu, makan biaya...yang simpel? suruh tuh DPRD milih yang bener kepala daerah....serap aspirasi konstituennya dong, jangan cuma duit dipikirin

[GiKu]

pilkada langsung buang2 duit dan waktu

[kandalf]

Pemilukada Jakarta baik2 aja.
Pemilukada Jabar, walau ada dugaan suap, tetapi tidak sampai kerusuhan.
Begitu juga solo.
Begitu juga Jawa Timur.

Ini masalah kesiapan masyarakat, polisi, dan kandidatnya.

Nah, sekarang masalah dipilih melalui perwakilan, emangnya beres?
Ingat Gus Dur?
Ingat bagaimana melalui proses telikung-menelikung di sidang MPR?
Ingat ketika mau diturunkan, para banser di daerah siap membela Gus Dur?

Bukan jaminan bahwa melalui perwakilan akan lebih santai.
Atau ingat masa Demokrasi Liberal di mana ada pemisahan antara kekuasaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan? Ingat betapa program tidak jalan karena begitu mudahnya menjatuhkan mosi tidak percaya?

Untung saja dipisah. Seandainya saat itu tidak, jatuhnya Bung Karno akan jauh lebih cepat. Sebelum tahun 50 di masa perang, Bung Karno juga nyaris dijatuhkan namun Bung Hatta membela dan akhirnya dipisah kepala negara dan kepala pemerintahan.

Ketika dekrit 59 di mana kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan lagi kepada figur Presiden, kekuatan politik Bung Karno sudah kuat, beberapa musuh politik sudah dikebiri.

So, I beg to disagree,
going back to so-called UUD 1945 without Amandement,
going back to literal interpretation of 4th Sila of Pancasila
won't do any good.

[noodles maniac]

pilkada langsung buang2 duit dan waktu

Nah ini... gw juga sangat keberatan dengan faktor buang-buang duit dan waktu. Belum lagi kalo pemilihannya ternyata gak cukup dengan satu putaran aja. Sekalinya udah didapetin pemenangnya, si kubu yang kalah bikin rusuh dengan ngerusak/ngebakar sarana, prasaeana dan fasilitas pemerintah. Duit lagi kebuang kan?

[BundaNa]

Pemilukada Jakarta baik2 aja.
Pemilukada Jabar, walau ada dugaan suap, tetapi tidak sampai kerusuhan.
Begitu juga solo.
Begitu juga Jawa Timur.

Ini masalah kesiapan masyarakat, polisi, dan kandidatnya.

Nah, sekarang masalah dipilih melalui perwakilan, emangnya beres?
Ingat Gus Dur?
Ingat bagaimana melalui proses telikung-menelikung di sidang MPR?
Ingat ketika mau diturunkan, para banser di daerah siap membela Gus Dur?

Bukan jaminan bahwa melalui perwakilan akan lebih santai.
Atau ingat masa Demokrasi Liberal di mana ada pemisahan antara kekuasaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan? Ingat betapa program tidak jalan karena begitu mudahnya menjatuhkan mosi tidak percaya?

Untung saja dipisah. Seandainya saat itu tidak, jatuhnya Bung Karno akan jauh lebih cepat. Sebelum tahun 50 di masa perang, Bung Karno juga nyaris dijatuhkan namun Bung Hatta membela dan akhirnya dipisah kepala negara dan kepala pemerintahan.

Ketika dekrit 59 di mana kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan lagi kepada figur Presiden, kekuatan politik Bung Karno sudah kuat, beberapa musuh politik sudah dikebiri.

So, I beg to disagree,
going back to so-called UUD 1945 without Amandement,
going back to literal interpretation of 4th Sila of Pancasila
won't do any good.

di tuban, aset pemda habis dibakar sama pendukung yang kalah sekitar 5 tahunan yang lalu kejadiannya. di lamongan, sampe ngareeeeeeeeeet jadwal pelantikan gegara yang kalah bersatu padu maju memperkarakan yang menang. di depok, bukannya sampe masuk ke mahkamah baru bisa dilantik walikotanya?

yang di daerah itu perlu diajarin dulu tentang demokrasi, baru bisa pemilihan langsung. Di jakarta, jelas si foke malu kalau sampe geret2 ke mahkamah, lha dia justru yang maen curang

[spears]

coba ya pemerintah bikin peraturan...
pilkada tetap dipilih langsung, tapi kalau daerahnya rusuh, maka dikenakan sanksi berupa pemilukada berikutnya kepala daerahnya akan langsung ditunjuk pusat.

atau...opsi kedua, lelang jabatan ala jokowi-ahok

[opi77]

Pilkada langsung sebenernya bagus...tapi orang indonesia belum siap secara mental...belum siap kalah...dibenerin dulu itu...

Pemilihan melalui dprd..itu bukannya lebih terbuka buat praktek korupsi yah...dua2nya ada positif dan negatifnya..

[kandalf]

coba ya pemerintah bikin peraturan...
pilkada tetap dipilih langsung, tapi kalau daerahnya rusuh, maka dikenakan sanksi berupa pemilukada berikutnya kepala daerahnya akan langsung ditunjuk pusat.

atau...opsi kedua, lelang jabatan ala jokowi-ahok

Totally agreed.
semua yang rusuh, dihukum dengan meniadakan pilkada.

Kalau mau pilkada lagi, mesti ada proses birokrasi berbelit untuk menunjukkan rakyat siap.

[noodles maniac]

coba ya pemerintah bikin peraturan...
pilkada tetap dipilih langsung, tapi kalau daerahnya rusuh, maka dikenakan sanksi berupa pemilukada berikutnya kepala daerahnya akan langsung ditunjuk pusat.

atau...opsi kedua, lelang jabatan ala jokowi-ahok

Setuju banget spears

Udah gerah banget tiap kali ada pemilukada yang berakhir rusuh/permusuhan antar kubu pendukung kandidat tertentu. Sampe kapan proses belajar demokrasinya akan sempurna?