![kopimaya [dot] kom - Secangkir Kehangatan di Dunia Maya - Powered by vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png){kind=logo}
Jika kita melihat daerah daerah yang memiliki pengasil tambang, entah mengapa untuk (kebanyakan) infrastruktur tidak begitu memadai, bukankah seharusnya, daerah daerah tersebut yang pertama kali mendapatkan keuntungan...(?)
Jika kita melihat daerah daerah yang memiliki pengasil tambang, entah mengapa untuk (kebanyakan) infrastruktur tidak begitu memadai, bukankah seharusnya, daerah daerah tersebut yang pertama kali mendapatkan keuntungan...(?)
Infrastrukturnya sangat memadai kok...
Untuk di dalam pabrik tambang dan perumahan karyawannya
kalau untuk pabrik, ia...
bagaimana dengan infrakstuktur untuk daerah tersebut...
seperti aku bilagn diatas, seharusnya daerah daerah tersebut yang mendapatkan keuntungan terlebih dahulu....
itu bergantung perusahaannya
tanya saja sama masyarakat Duri-Minas dan seki
tarnya, bagaimana infrastruktur jalan raya di sana?
dan ini dari perusahaan mana?Originally Posted by Ronggolawe
itu bergantung perusahaannya
tanya saja sama masyarakat Duri-Minas dan seki
tarnya, bagaimana infrastruktur jalan raya di sana?
ya tdk heran kadang insfratuktur sering kagak beres, soalnya dana untuk itu banyak di alokasikan untuk nyuapin pejabat2 setempat..
Kita tidak pernah bisa melihat masa depan, tetapi kita bisa menatanya dengan baik sesuai keinginan kita hari ini ( Fitri Purnama Sari )
indeed.Infrastrukturnya sangat memadai kok...
Untuk di dalam pabrik tambang dan perumahan karyawannya
daerah perum karyawan ama sekitaran tambang infrastruktur lengkap, apalagi kalo yg punya luar.
di luar itu, kontras.
Chevron (d/h Caltex)
memangnya, dana itu untuk pertama kali saja.. (saat ijin diberikan)
khan ada pendapatan tiap bulan....
serusnya khan daerah tersebut yang pertama kali menikmati hasil...
kata seharusnya bukan seperti faktanya lho yhaa...
cara kerja sistem birokrat kite terkait pembangunan tuh kek gini.
Fakta #1. infrastruktur itu pada hakikatnya tugas dan tanggungjawab Pem-Pusat dan Pemda menurut UU sampai Perda.
bukan swasta perusahaan tambang ataupun tukang cendol di daerah itu. Pemda wajib membuat keseimbangan pembangunan di segala bidang. Sedang, Swasta wajib membukukan profit $$$, titik. Masalahnya adalah Pemda tidak selalu punya duit untuk pembiayaannya yang secara alamiah memang MAHAL. Sehingga ada kucuran dari Pusat dalam bentuk dana2 paket (dekon, hibah, dll) yang nempel pada program dan kegiatan kementerian. Selain itu, muncul skema PPP (public private partnership) alias kerjasama pemda dg swasta yang. Pelaksanaannya, tidak selalu dan tidak harus melibatkan kontraktor pemerintah ; kelembagaan PU, BUMN/BUMD (Wika, Cipta karya, PLN, dll). Jadi diharapkan, begitu ada laporan jalan lubang langsung dirapat-kan, dikucurkan dana dan dikonstruksi tambalan dalam tempo singkat. Efektif? Iya. Efisien? Tergantung bentuk dan jenis proyek. Dampak? relatif positif ke pelayanan publik. Benefit? Penerima manfaat langsung publik.
Fakta #2. Apapun itu proyeknya kalau digarap pemerintah = L A M A. Sementara Swasta tidak bisa nunggu lama, karena beaya operasinya makin tinggi.
So, inisiatif swasta inilah yang menjadi harapan di pemda2 yang lemah fundingnya. Pembayaran bagi hasil, dividen, pajak, retribusi, royalti, sampai CSRpun dan ***** bengek2 itu gak langsung diberikan ke daerah lho. Masih ada porsi2 tertentu, tergantung bentuk kerjasamanya, yang disetor ke Pemerintah Pusat. Ketika sampai di daerah lagi, dana itu gak cuman dialokasikan buat infrastruktur tapi urusan pemerintahan di sektor lain; perekonomian, kesra, kesehatan, lingkungan, pendidikan, etc.
Fakta #3. Yang bisa mempengaruhi arah dan belanja program dan kegiatan biasanya dinas pendapatan / keuangan daerah, bappeda, sekda, dan komisi terkait di dewan. Ini orang2 kunci, yang nyoretin dana mana yang masuk prioritas infrastruktur dan yang bukan. Kalau mau demo, coba temui , lobby dan diskusi dengan orang2 ini. Yes, ini orang2 yang tepat untuk disuap pake cangkul atau 5 juta-an atau lebih... untuk mencapai goal/agenda pendemo.
Last edited by jojox; 26-11-2012 at 02:43 PM.
Any views or opinions presented above are solely those of the author. Thus the author may disclaim accuracy on warranties and liabilities they may cause including loss of intellectual properties, economical benefit, and coordinated mental responses.
memang benar, infrakstruktur adalah wewangang pemda
jika ditarik benang merah, berapakah proyek atau tambang yang dihasilkan...(?)?)
apalagi sekarang dikenal dengan daerah otonom...
Last edited by PMSVH; 28-11-2012 at 06:58 PM.
baroe sahadja akoe menonton atjara indoneiskoe di trans7
betapa mirisnja melihat salah satoe desa di sitobondo, tidak ada listrik disana......
memang ada beberapa masjarkat jang memboeat listik sendiri dengan menggoenakan air soengai sebagai penggerak dinamonja.....
padahal sitobondo dengan termasoek soember listrik terbesar, bahkan dikirim ke loear daerah (batja bali) namoen sajang dalam daerahnja sendiri masjarakat tiada menikmatinja....
Iya jalan2 di perumahan perusahaannya bagus2, sekalinya keluar kompleks udah kek bumi dan langit. Apa enaknya? Toh idup para karyawan kan ga 100% dalam komplek, kudu harus keluar juga. Pernah liat antrean spbu di kompleks pertamina bikin ngekek, depannya kilang minyaknya spbu depannya kosong
Itu baru infrastruktur, belum lagi harga sembako, listrik, pendidikan, kesehatan dan lain2.
Posting Permissions
Reply With Quote
