saya setuju dengan iniOriginally Posted by noodles maniac
terlalu cepet masa yang jkt blom selesai udah lompat lagi ke posisi laen. beresin dulu termnya, kan banyak program2nya, dan perlu waktu untuk dilanjutin, jangan ditinggal setengah jalan. at least 1 term deh.
Tenang saudara-saudara..
Kan Jokowi udah bilang, dia nggak mau nyapres. 2014 ini dia ga akan nyapres. Catet.
Tp klopun Jokowi nyapres, 100% gw akan pilih dia.
love came down and rescue me, i am yours, i am forever yours
Iya ngerti, gw pun juga akan begitu, tapi gak tahun 2014 yah... tahun 2019 masih tentative lah...
So... ada update apa dari Jokowi-Ahok?
Jika menurutmu hidup ini tidak menarik, maka buatlah hidupmu semenarik mungkin - Shinsaku Takasugi
Impossible is nothing!
disimpen dulu aja buat 2019...kalo berhasil di jakarta..ntar tahun 2019 Jokowi pasti bakal memang satu putaran
Katrol lagi ah threadnya...
Enjoy Jakarta???
PR buat Jokowi nihSederet nama muncul kembali dalam Pemilukada DKI tahun ini, termasuk yang sedang mengabdi. Obral janji, unjuk gigi, pindah domisili, semua mereka lakoni yang katanya ingin berbakti. Inilah waktunya warga menanti dan meneliti yang pantas untuk dipilih karena kota ini telah lelah menanti pemimpin yang benar-benar mumpuni.
Pertumbuhan kota Jakarta yang kian tak jelas ini harusnya tetap bisa dinikmati oleh warganya. Tapi tingkat kemacetan yang terus menerus bisa membuat warga tak yakin dengan perubahan yang terus dilakukan.
Dan berikut data yang terkumpul dilansir dari acara Mata Najwa di Metro Tv akibat kemacetan Jakarta:
- Jumlah mobil bertambah 300 unit/hari dan motor 800 unit/hari.
- Pertumbuhan ruas jalan hanya 0,01% per tahun.
- Saat ini kecepatan laju kendaraan di ibukota hanya 10-15 km/jam dan ditahun 2015 memungkinkan kecepatan laju kendaraan akan menjadi 5-10 km/jam.
- Akibat kemacetan sektor usaha merugi Rp 12,8 triliun/tahun.
- Bahan bakar minyak yang terbuang mencapai Rp 10,7 triliun/tahun.
- Waktu produktif yang hilang Rp 9,7 triliun/tahun.
- Kemacetan menyumbang 90% polusi udara.
- Dan kerugian kesehatan akibat kemacetan mencapai Rp 5,8 triliun/tahun.
Bagaimana apa masih merasa ‘Enjoy’ dengan kemacetan Jakarta saat ini?
sumber: Mata Najwa at MetroTvNews.com
Jika menurutmu hidup ini tidak menarik, maka buatlah hidupmu semenarik mungkin - Shinsaku Takasugi
Impossible is nothing!
Gue gak ngerasa kebijakan soal nopol ganjil genap kalo diterapkan bakal efektif buat mengurai kemacetan...
---------- Post Merged at 08:38 AM ----------
Gue gak ngerasa kebijakan soal nopol ganjil genap kalo diterapkan bakal efektif buat mengurai kemacetan...
Bersama pengusaha, SBY serang Jokowi
Hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selama ini diketahui baik-baik saja. Tapi, siapa sangka kepala pemerintahan itu menyindir anak buahnya di ibu kota pada sebuah forum besar.
Di hadapan ratusan peserta Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemarin, SBY menyindir soal Upah Minimum Provinsi (UMP). Presiden meminta agar persoalan upah buruh tidak dikaitkan dengan kepentingan politik untuk menjadi populis di mata masyarakat.
"Jangan dikaitkan dengan politik. Saya ingatkan politisi, kolega-kolega saya, janganlah mendorong sesuatu yang bisa jadi bom waktu, harus rasional, jernih. Populisme membabi buta tidak baik. Keberpihakan pada kaum lemah, ya. Tapi harus dengan cara cerdas," tegas SBY.
Hal itu dikatakan SBY saat memberi sambutan dalam Munas Apindo di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Hadir dalam acara Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pertanian Suswono, Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
SBY melanjutkan, upah buruh yang terlampau rendah tidaklah adil dan tepat. Namun, kenaikan upah juga harus berlandaskan kepada kemampuan perusahaan kepada buruh. Jika tidak, kenaikan secara paksa dapat membebani pengusaha.
"Kalau bangkrut nanti ada PHK. Kalau PHK yang menderita juga pekerja," tambahnya.
SBY memang tidak mengatakan pernyataannya itu ditujukan langsung kepada Jokowi. Namun, untuk diketahui, yang paling meresahkan pengusaha belakangan ini adalah UMP DKI 2013 yang ditetapkan naik menjadi Rp 2,2 juta, dari tahun sebelumnya Rp 1,5 juta.
Kenaikan UMP DKI itu diakui sangat berat oleh pengusaha. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sebelumnya pada forum yang sama.
Mendengar 'kritikan' SBY dan pengusaha itu, Jokowi bersikap santai. Menurut dia, UMP DKI telah disepakati oleh semua pihak, yakni buruh, pemerintah dan pengusaha.
"Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri. Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi, tokoh mereka bicara dan mereka menentukan," ujar Jokowi usai menghadiri acara.
Jokowi menegaskan lagi, kalau dia hanya menandatangani keputusan yang sudah dibuat oleh buruh, pemerintah dan pengusaha.
"Mereka udah sepakat baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan. Yang menentukan dan menetapkan bukan kita. Jangan keliru, bukan Pemrov. Saya enggak pernah nengok kamarnya. Artinya itu sudah sepakat," kata Jokowi seraya tersenyum.
saus
---------------------------------------------------------------------------
salut ama jokowi yang nyante aja nanggepin omongan sby....
sementara sby? ngritik jokowi melakukan pencitraan sana sini biar populis di mata masyarakat....
emang dirinya sendiri gimana?
"Maybe not all of our efforts will be rewarded. But without effort, you will get nothing"
Takahashi Minami
------------------------------------------------------------------
Thread paling Hot dil AKB48 Glossary l 48Fams l My Blog
Jokowi emang slalu santai nanggapin smua omongan ga enak yg diarahkan ke beliau. Tapi santainya itu enak. Ga berisi sindiran, santai tapi cerdas.
Ada kan tuh tipe orang yang njawabnya santai,tapi santainya penuh sindiran dan serangan balik. Berbisa lah istilahnya. Nah yg kayak gini nih bikin kita ga respek dan malah makin bikin pengen nyerang
Yah era nya jokowi-ahok mnurut gw adalah era nya politik santun sbg ciri kaum intelektual.
Udah ga jaman politik ala ruhut atau farhat abbas.
Eniho..ikut nyumbang berita ahh..
----------
Batalkan pinjaman Bank Dunia, Ahok kirim surat ke Menteri PU
Reporter : Muhammad Sholeh
Pemprov DKI Jakarta memastikan pembatalan pinjaman dari Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Pembatalan ini dengan alasan, klausul perjanjian yang diberikan Bank Dunia terlalu menyulitkan Pemprov DKI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemprov DKI telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu). Isi surat tersebut menyatakan Pemprov DKI tidak akan meneruskan rencana pinjaman dana dari Bank Dunia.
"Jadi, kami sudah bikin surat ke Kemen PU. Dalam surat itu, kami bilang, pinjaman ke World Bank terlalu susah, jadi kita tidak mau terusin," kata Ahok di Bala Kota, Jakarta, Senin (22/4).
Namun jika persetujuan dari Kemen PU keluar, bukan berarti program JEDI dibatalkan. Melainkan akan tetap diteruskan dengan memakai APBD DKI.
"Kita akan pakai APBD DKI. Sama saja teknisnya," tegas Ahok.
Sebelumnya diberitakan, pinjaman utang dari Bank Dunia untuk pengerukan kali di Jakarta dinilai terlalu lama, yakni 5 tahun.
"Waktu lima tahun itu terlalu. Mereka (Bank Dunia) juga mendikte Pemprov DKI harus menjamin hak-hak warganya di bantaran kali, mulai dari ganti rugi. Kita tidak suka kan ngajarin orang yang tinggal di bantaran kali di ganti rugi dengan uang," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/4) lalu.
Menurutnya, Pemprov DKI sudah mempunyai konsep sendiri untuk memindah warga di bantaran kali yang terkena proyek JEDI. Warga bantaran kali akan dipindahkan ke rusun yang telah disiapkan Pemprov DKI.
"Tugas kami adalah menyediakan rumah kepada warga yang belum beruntung punya rumah. Ya kami tidak mau ganti uang. Kenapa Bank Dunia mendikte kami untuk ganti uang. Itu namanya kamu ngajarin jadi komunis namanya. Bukan tanah kamu, kamu dudukin. Enggak betul itu. Ganti rugi uang betul? Tidak betul saya bilang," tegas Ahok.
(mdk/hhw)
---------------------
Mantap...ternyata Ahok anti komunisv
Asikk..akhirnya ada jg pejabat di Indonesia ini yg mulai mencium ketidakberesan lembaga2 keuangan "luar negeri" itu...
Ruhut segitunya kalau ngomong
Ruhut: Tak Pantas, Tukang Mebel Jadi Presiden
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku heran masih saja banyak lembaga survei yang menempatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden potensial periode 2014-2019.
Ruhut melihat justru kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta berantakan. Satu tahun masa jabatan, persoalan ibukota seperti kemacetan, banjir dan lain sebagainya tidak ada satu pun yang dituntaskan.
"Masih ada yang jagoin? Hancur begitu. Itu, survei dulu, sekarang lihat jalan makin macet, banjir dimana-mana, sudah enggak pantas dia jadi Presiden. Gimana, jadi Wali Kota Solo saja gagal, tukang mebel mau jadi capres," kata Ruhut kepada Tribunnews, Minggu (19/5/2013).
Publik, kata Ruhut, jangan tertipu oleh upaya pencitraan yang terus dibangunnya lewat banyak media massa demi meraih kursi nomor satu di Indonesia. "Jangan jadi korban pencitraan, aduh, masih saja jagokan dia," kata Ruhut.
Ruhut juga mengklaim tidak ada satupun partai politik yang menjagokan Jokowi menjadi Presiden tahun 2014 mendatang, bahkan PDI Perjuangan sekalipun. Dengan tidak adanya dukungan tersebut, lanjut Ruhut, mustahil Jokowi akan maju jadi calon presiden tahun 2014, karena undang-undang tidak membolehkan kandidat presiden dari kalangan independen mencalonkan diri.
"PDIP saja enggak calonin dia, siapa yang mau dukung, mau maju jadi calon independen? Ya enggak bisa, itu ada undang-undang, ini kan negara hukum, kalau gubernur, wali kota, bupati bisa," katanya.
saus
Baru kali ini gw liat gurbernur DKI susah sekali, tiap hari diserang sana sini...
Sekarang yg lagi rame komnas HAM ikut menyerang JB, haizz...
Padahal menurut Ahok Komnas HAM salah bela.
Komnas HAM nyerang Jokowi untuk hal apa? Link dong sodara2.
There is no comfort under the grow zone, and there is no grow under the comfort zone.
Everyone wants happiness, no one wants pain.
But you can't make a rainbow without a little rain.
jokowi sudah lepas dari komnas ham, sekarang ahok yg diincar
jokowi dan ahok sepakat tidak mau membayar ganti rugi dlmbentuk uang bagi yg tergusur, karena itu akan mendidik org untuk merebut tanah pemerintah dan mengundang calo2.
Ho oh betul-betul-betul, yang pencitraan itu mah Sebeye kaleeesalut ama jokowi yang nyante aja nanggepin omongan sby....
sementara sby? ngritik jokowi melakukan pencitraan sana sini biar populis di mata masyarakat....
emang dirinya sendiri gimana?
Orang baik emang ada aja cobaannye
Itu Ruhut habis makan gado-gado cabenya 10 kali yaRuhut segitunya kalau ngomong
"Masih ada yang jagoin? Hancur begitu. Itu, survei dulu, sekarang lihat jalan makin macet, banjir dimana-mana, sudah enggak pantas dia jadi Presiden. Gimana, jadi Wali Kota Solo saja gagal, tukang mebel mau jadi capres," kata Ruhut kepada Tribunnews, Minggu (19/5/2013).
Padahal menurut Ahok Komnas HAM salah bela.
Akhirnya berdamai tuh...
Isi Kesepakatan Jokowi Komnas HAM Soal Waduk Pluit
================================================== ==========================JAKARTA- Pertemuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terkait permasalahan relokasi warga Waduk Pluit, Jakarta Utara, mengahasilkan beberapa poin kesepakatan.
Jokowi berjanji tidak akan melakukan penggusuran secara paksa dan akan menyiapkan pemukiman bagi warga yang terkena relokasi.
Jokowi juga menyepakati adanya pemetaan ulang yang dilakukan antara Pemprov DKI dan Komnas HAM dengan melibatkan warga, khususnya terkait lokasi tempat tinggal saat ini.
"Pemetaan akan dilakukan berdasarkan klasifikasi lokasi yang saat ini ditempati warga yang berada di atas air, di bantaran serta yang di luar bantaran, berdasarkan status kependudukan serta berdasarkan bukti-bukti hak dan penguasaan tanah yang dimiliki. Pemetaan ini akan menjadi dasar dalam penentuan prioritas penanganan," kata Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila, Jumat (17/5/2013) malam.
Selain itu, Jokowi juga sepakat untuk menggunakan data-data yang ada pada Komnas HAM sebagai dasar untuk melakukan penanganan terkait proses relokasi selanjutnya, jika memang terjadi pemindahan warga.
Kata Siti, pemerintah mengakui adanya kelemahan dalam hal pendataan.
"Kami juga sepakat bahwa dalam menangani kasus penataan Muara Baru Waduk Pluit ini dilakukan dengan perspektif peningkatan kesejahteraan serta keadilan, dengan memberikan kepastian pada warga yang berhak memperoleh keadilan termasuk transparansi mengenai ganti rugi, akses untuk memperoleh perumahan yang telah dan akan disiapkan Pemprov," terangnya.
Jokowi dan Komnas HAM, sambungnya, bersepakat tidak mentolerir kepentingan calo, mafia tanah dan pengusaha dalam proses pengembangan kawasan Waduk Pluit dan hanya memfokuskan kepada kepentingan warga.
"Pemprov DKI tidak akan menyerahkan pengelolaan lahan Waduk Pluit pasca relokasi kepada pihak swasta/investor. Untuk itu, Pemprov bersedia dikontrol oleh publik melalui Komnas HAM," ujar Siti. (trk)
Usai Bertemu Jokowi, Komnas HAM Kompak Gusur Warga Waduk Pluit
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan rencana relokasi warga yang tinggal di Waduk Pluit kepada Komnas HAM. Usai pertemuan, baik Jokowi dan Komnas HAM sepakat akan kerjasama dalam proses penggusuran.
"Kami ingin memberikan solusi bagi warga sekitar Waduk Pluit. Kami akan bekerja sama dengan Komnas HAM," kata Jokowi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/5).
Dalam pertemuan tadi, Jokowi mengatakan pihaknya telah mencocokkan data yang dimiliki oleh Pemprov DKI dengan Komnas HAM. "Saling melengkapi data dan bekerjasama, bekerja di lapangan karena memang semangatnya sama," katanya.
Jokowi juga menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa dirinya sebenarnya sudah memberi pemberitahuan soal penggusuran. Namun, menurutnya, di Waduk Pluit banyak kelompok berbeda.
"Kami memang sudah bertemu berkali-kali, tetapi kelompoknya berbeda keinginan, tapi sudah ada penyelesaian," ujarnya.
Di samping itu, Jokowi juga menemukan ada beberapa warga yang enggan digusur karena punya kepentingan. "Ada masyarakat yang punya hak rumah di situ. Ada developer kecil yang menyewakan ruang di sana," ujarnya.
Sebelum ditempati oleh warga, Waduk Pluit luasnya 80 hektare. Tapi kini waduk menyusut menjadi 60 hektare. Penyebabnya, 20 hektare luas waduk telah ditanami bangunan ilegal oleh warga. Akibatnya, waduk menjadi kecil dan menyusut.
Bahkan, kedalaman waduk hanya dua meter, yang idealnya sekitar lima meter. Setelah banjir surut, Pemprov DKI Jakarta mencoba melakukan normalisasi waduk.
[has]
Jika menurutmu hidup ini tidak menarik, maka buatlah hidupmu semenarik mungkin - Shinsaku Takasugi
Impossible is nothing!
eh, kenapa ya kandidat presiden ga boleh independen?Ruhut juga mengklaim tidak ada satupun partai politik yang menjagokan Jokowi menjadi Presiden tahun 2014 mendatang, bahkan PDI Perjuangan sekalipun. Dengan tidak adanya dukungan tersebut, lanjut Ruhut, mustahil Jokowi akan maju jadi calon presiden tahun 2014, karena undang-undang tidak membolehkan kandidat presiden dari kalangan independen mencalonkan diri.
"PDIP saja enggak calonin dia, siapa yang mau dukung, mau maju jadi calon independen? Ya enggak bisa, itu ada undang-undang, ini kan negara hukum, kalau gubernur, wali kota, bupati bisa," katanya.
dan kalo gubernur/walikota/bupati bole independen, gitu?
karena undang2 dibuat oleh politikus aka anggota dewan, sekarang merka punya keistimewaan bisa memilih presiden duluan sebelum dipilih oleh rakyat.eh, kenapa ya kandidat presiden ga boleh independen?
dan kalo gubernur/walikota/bupati bole independen, gitu?
itu kan kekuasaan, masa mau melucuti kekuasaan sendiri?
Murdaya Poo: Soal Jokowi mau apa, saya nggak ngerti
Ahok: PT JIExpo bukan pemegang hak paten PRJKomisaris Utama PT JIExpo Murdaya Poo tidak menggubris wacana Gubernur DKI Joko Widodo ( Jokowi ) untuk memindahkan pelaksanaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke lapangan Monas. Menurutnya, pelaksanaan PRJ tetap dibuka 6 Juni besok.
"Saya rasa Jakarta Fair tetap Jakarta Fair di situ (Kemayoran). Soal Pak gubernur ( Jokowi ) mau apa, saya nggak ngerti. Toh besok tanggal 6 dibuka," kata Murdaya Poo usai bertemu dengan Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/6).
Suami terpidana korupsi Hartati Mudaya itu membantah usaha-usaha kecil termasuk pedagang kaki lima (PKL) dilarang masuk dalam arena PRJ. Menurutnya, untuk masuk dan mendapatkan stan di arena PRJ tidak perlu merogoh kocek mahal-mahal.
Bahkan, Murdaya mengklaim jika PT JIExpo menyediakan tempat untuk UKM sebesar 40-50 persen dari arena pameran.
"Jakarta Fair itu paling murah. Sangat-sangat murah, siapa pun yang masuk di situ untungnya berlipat ganda," jelas Murdaya Poo .
"Sangat murah. Orangnya yang berebut masuk Jakarta Fair berkali kali lipat tiap tahunnya bertambah," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi bakal menyulap Pekan Raya Jakarta (PRJ) dengan nuansa yang berbeda. Menurutnya, PRJ perlu dievaluasi agar nuansa kerakyatan lebih ditonjolkan.
Kemudian untuk tahun depan, PRJ kemungkinan besar tidak lagi digelar di Kemayoran. Namun akan digeser di Lapangan Monas dengan harapan seluruh warga Jakarta dengan mudah menikmati pesta rakyat tersebut.
Adapun alasannya menurut Jokowi adalah supaya ada kombinasi antara usaha kecil, menengah dan memamerkan produk-produk berbasis budaya.
Jokowi menilai PRJ yang sekarang ini jauh dari roh kerakyatan. PRJ menonjolkan kepentingan bisnis besar dan hanya mengejar kepentingan komersialisme. Padahal, PRJ disuguhkan bertujuan untuk menghibur rakyat dan warga Jakarta.
"Ya nanti itu supaya kembali ke rohnya, bahwa itu untuk produk-produk kreatif berbasis budaya," jelas Jokowi .
Untuk diketahui, di PT JIExpo, Pemprov DKI hanya memiliki saham sebesar 13,1 persen. PT JIExpo merupakan perusahaan pengelola arena PRJ Kemayoran sejak 2003, sekaligus sebagai pelaksana penyelenggaraan event tahunan Jakarta Fair.
[ren]
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, PT Jakarta International Expo (JIExpo) tidak memiliki hak paten sebagai penyelenggara Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ). Karenanya, Pemprov DKI berhak mengambil alih penyelenggaraan pesta rakyat tahunan yang selalu digelar untuk menyambut HUT Kota Jakarta itu.
"Yang pasti, PT JIExpo itu bukan memegang hak paten untuk menyelenggarakan Jakarta Fair. Berarti Pemprov DKI berhak saja membuat acara di luar sana. Itu kan daerah yang dikuasai mereka. Kalau kita pakai tempat lain kan boleh sekedar pameran, atau mereka tetap pameran, mereka mau gunakan Jakarta Fair silakan saja," jelas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (5/6).
Pihaknya terlebih dahulu bakal mempelajari peraturan daerah (Perda) tentang pelaksanaan PRJ. Setelah itu, baru kemudian diputuskan pengambilalihan dan pemindahan lokasi Jakarta Fair.
Selain itu, Ahok menambahkan, sisi legal penyelenggaraan agenda tahunan itu juga akan dilihat apakah harus memakai PT JIExpo sebagai penyelenggara tunggal atau memang boleh dialihkan ke penyelenggara lainnya.
"PRJ itu kan Pekan Raya Jakarta. Tinggal tafsiran hukumnya seperti apa. Apakah PRJ harus diterjemahkan jadi Jakarta Fair? Itu juga masih bisa diperdebatkan kan. Kalau DKI sendiri untuk HUT DKI mau bikin PRJ boleh dong. Tidak perlu pakai siapa pun boleh dong," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu memiliki konsep gambaran bahwa PRJ bisa dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Kemudian untuk menentukan pihak penyelenggara dilakukan melalui lelang investasi atau beauty contest.
"Kita bisa bikin beauty contest seperti penyelenggaranan Festival Flora Fauna. Jadi siapa yang berani buat acara, kita akan pelajari acaranya seperti apa. Terus dia harus sumbang sekian miliar misalnya kepada kita atau ada yang ngajak kita bagi hasil dari total income Jakarta Fair. Misalnya total omset, dia mau bagi kita berapa," tandasnya.
[dan]
nahhh makin terbukti klo Jokowi Ahok pro rakyat
artinya gubernur yg lalu2 ngapain aja yaaa..hehe
love came down and rescue me, i am yours, i am forever yours
Masih macet dan banjir.
Menunggu efek dari tol dan jalan yg akan siap beroperasi.
Seharusnya di sepanjang jalan protokol tersedia petugas yg cukup banyak, agar walaupun macet tetapi arus kendaraan tidak terlalu semrawut.
Perlu peningkatan koordinasi dg kepolisian, kalau perlu minta penambahan personil.
Posting Permissions
![kopimaya [dot] kom - Secangkir Kehangatan di Dunia Maya - Powered by vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png){kind=logo}
Reply With Quote
