Jokowi blusukan ke kampung-kampung kumuh, sementara Ahok beberes di dapur pemda DKI. Coba lihat tahun depan, gimana hasilnya. Mudah2an warga DKI kagak kecewa.
Jokowi blusukan ke kampung-kampung kumuh, sementara Ahok beberes di dapur pemda DKI. Coba lihat tahun depan, gimana hasilnya. Mudah2an warga DKI kagak kecewa.
^lho??udah berubah ya icon groginya?
kmaren2 sekarang ganti
love came down and rescue me, i am yours, i am forever yours
sama aja ah, cuman beda ukuran ngakaknya
jokowi gak punya hari libur ya, ampe akhir pekan masih blusukan
Kartu Jakarta Pintar udah mulai didistrubisikan ke pelajar2 SMA, itu kartu jadi ATM, tiap bulan bisa narik masing2 sekitar 240ribu. Periode Foke dana2 itu disalurkan ke sekolah langsung, sekarang langsung ke siswa untuk dikelola sendiri. Kira2 bahaya gak ya?
Biasanya kan abis itu ada program monitoring. Kalo monitoring dilaksanakan dengan benar maka ketauan nanti sapa yg layak dibantu sapa yg enggak.
Oh duitnya langsung diterima siswa? Malah gak beres. Ini sih sama aja dgn program SBY bagi2 duit tunai pada orang miskin. Kirain kartu tsb kayak kartu diskonan. Siswa yg memegang kartu tsb bisa beli buku diskon 60 persen, masuk museum dgn tiket diskon 70 persen, dst. Kalo dapet uang tunai langsung, itu seh trik pemilu saja. Manfaatnya semu.
Kemenpera "Kekeuh" Bangun Rusun di Ciliwung?
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat mengusulkan pembangunan 50 twin block (menara kembar) rumah susun sewa untuk multi years contract tahun 2013-2014. Usulan dana yang dianggarkan untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp 58,2 miliar.
"Selain untuk multi years contract, Kemenpera juga mengusulkan pembangunan rusunawa sebanyak 103 menara kembar untuk single years contract tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp 935,1 miliar," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, dalam siaran pers Humas Kemenpera di Jakarta, Jumat (30/11/2012).
Menpera menuturkan, terdapat pula dua menara kembar rumah susun yang diusulkan akan dibangun dalam rangka penataan Ciliwung dengan anggaran Rp 475,3 miliar untuk tahun 2013. Sementara untuk target pembangunan rusun pada 2012 ini, lanjut Menpera, Kemenpera menargetkan terbangun sebanyak 212 menara kembar rumah susun.
"Kami berusaha untuk dapat menargetkan terbangunnya rusun pada 2012 ini sebanyak 212 menara kembar," katanya.
Ia memaparkan, rincian pembangunan 212 menara kembar rumah susun yang dimaksudkan adalah 127 menara kembar untuk single years contract dengan waktu penyelesaian akhir tahun 2012 dan 85 menara kembar untuk multi years contract 2012-2013.
Dinilai merugikan negara
Namun, seperti diberitakan di Kompas.com, belum juga disetujui, rencana membangun rumah susun sewa di atas Kali Ciliwung sudah dinilai merugikan keuangan negara. Kerugian berasal dari biaya perencanaan atas usulan yang sudah pasti bertentangan dengan perundang-undangan itu.
Hal itu dikemukakan anggota Kelompok Penelitian Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar, dan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, di Jakarta, Rabu (28/11/2012).
IPW menilai, proyek rusun juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam menata kawasan dan buruknya penataan perumahan rakyat.
Kemenpera mengusulkan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di atas Kali Ciliwung dengan konstruksi 15 meter di atas permukaan sungai. Dalam rencana, rusunawa itu akan memiliki 22 tower dan diprediksi dapat menampung 34.000 orang yang sekarang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Dana pembangunan rusun itu direncanakan Rp 600 miliar.
Rencana pemerintah pusat dan Pemprov DKI untuk membangun rumah susun di atas kali Ciliwung tidak disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Penolakan terhadap rencana tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang dihadiri Kemenpera, Menko Kesra, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, pekan lalu.
Pembangunan rumah susun di atas kali Ciliwung dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 yang mengatakan tidak boleh ada bangunan selain jembatan yang berdiri diatas sungai.
"Ide dan rencana dari Kemenpera ini perlu diusut lebih jauh mengapa bisa dihasilkan rencana yang membahayakan seperti itu. Ini mengingat perencanaan proyek tersebut sudah menghabiskan anggaran negara untuk biaya perancangannya dan menyita perhatian banyak pihak secara sia-sia, perlu diperhitungkan dan diusut berapa kerugian negara yang diakibatkannya," ujar Jehansyah.
Hal senada dikemukakan Ali Tranghanda. "Seharusnya, tidak perlu rencana yang tidak masuk akal itu diterapkan. Ini merupakan gambaran perencanaan perumahan rakyat yang buruk," ujarnya.
saus
kok jadi muter2 gitu yah
Kementerian PU tidak mengijinkan karena dinilai melanggar UU. Ga boleh ada bangunan d atas sungai.
kenapa ga mencoba sama2 mencarikan solusi?
ya PP udah jelas, kalau sekarang dilanggar nanti semua buat bangunan di atas sungai.
Jangankan di atas sungai, bantaran pun ga boleh dipakai karena bisa menyebabkan
penyempitan. Kalau banjir, makin repot deh. Kemenpera ngaco aja dari awal bawa ide ini.
Solusi? cari lahan yang bener, minta biar BPN dan kementerian teknis kasih rekomendasi.
oh...uang yang di kartu pintar emang untuk keperluan penunjang sekolah, buat belis eragam, sepatu, bku2 dan alat yg tidak bisa dicover dari dana BOS. Sedang SPP dan sarana lain seperti buku paket udah langsung sekolah yang nangani
Ya tapi uang tsb bisa juga dibelikan yg lain gak? Misalnya utk beli rokok, beli tiket bioskop, dll? Kalo bisa, sama juga bo'ong. Maksud ane, kartu bukan uang tapi tanda utk dapat diskon. Utk itu, pemda DKI harus kerja sama dgn museum, toko buku, dll, agar siswa yg menyodorkan kartu tsb ketika mengunjungi museum atau belanja keperluan sekolah akan mendapatkan diskon. Jadi, kartu tsb sudah diarahkan khusus pada hal-hal yg memang diperlukan utk sekolah dan pendidikan siswa ybs. Tidak utk beli-beli yg lainnya. Nanti kalo buat beli kondom gimana? Semiskin-miskinnya siswa di Jakarta, mentalnya tetap mental Jakarta, bukan mental anak dusun yg polos dan lugu.
benar, kontrol untuk pemakaian kartu pintar itu sulit dilakukan. seharusnya ga bisa narik uang tunai, tapi jadi uang elektronik,
pemda kerjasama dengan beberapa toko yang menyediakan alat penunjang kebutuhan sekolah, dipakai untuk bayar transjakarta,
dan lainnya. tap, swipe, read atau apapun itu, setelahnya saldo berkurang. tunai rawan penyalahgunaan, mekanisme ini banyak
dikritisi, untuk itu modelnya pelaksanaannya butuh modifikasi. Terlebih yang dikasih kartu pintar itu anak-anak pintar, makin
pintar akalnya makin beragam aksinya
Ya ke depannya saran dari bapak-bapak sekalian akan diperhatikan *sok birokrat
Saran ini baru muncul setelah adanya program kartu pintar. Jadi dilihat dulu aja hasilnya sampe 6 bulan ke depan bagaimana. Kalo kurang sip dibenahi. Emang ga gampang punya program kerja yang langsung bagus. Tapi paling enggak idenya jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis.
Kalo soal mengakali sih trgantung niat. Mau dibuat sistem kayak apapun kalo niatnya jelek pasti deh ada aja cara ngakali buat untung sendiri. Kecuali kalo ada sanksi yg tegas ya tapi anak2 ini targetnya jadi susah juga.
Soal kartu pintar bak atm ini, concern aku satu yaitu siswa bisa jadi target kejahatan karena ketauan pasti terima duit tiap tanggal tertentu.
Sesuai dugaan gue bahwa dasar kebijakan Jokowi
adalah prasangka baik (terhadap rakyatnya), jadi
tidak heran jika sistem kartu pintar seperti ini.
Ada bagusnya juga sih, jadi si anak diberi kepercayaan
untuk mandiri.
Sisi jeleknya, si anak bisa menyalah gunakan kepercayaan
ini.
Tapi hemat saya sih nggak apa2 lah, anggap aja ongkos belajar
soal kepercayaan.
niatnya sich bagus buat mengurangi beban keluarga dan siswa itu sendiri...tapi yah kembali ke siswa itu sendiri bisa menjaga amanatnya gak atau hanya cuma buat hura2 aja...belum ampe seminggu dah abis tuch duit cuma buat beli rokok doank...
^baru ngeh, 40rebu gimana itu anak bisa ngambil ya di atm?
Eh, bukannya 240 ribu yak?
^emang kalo ke atm bisa diambil 40rebu nya?
Bisa diakali sih. Saling transfer aja sesama siswa biar genap.
Eh, tapi apa bisa transfer ya?