Mudahnya Menyelewengkan Bea Jalan Dinas dan Nota Bodong Di KBRI Mexicocity,

[etca]

Nama saya FIK saya berdomisili di Mexico City, Mexico. Saya tergelitik dengan pernyataan Kementrian Pendayagunaan Aparatur negara yang berkaitan dengan kebijakan penghematan/pengetatan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri. Suatu hal yang lucu karena di KBRI Meksiko bea Perjalanan Dinas bisa digelembungkan dan di manipulasi dengan mudah dan “tidak” ketahuan auditor/pemeriksa yang berwenang.

Saya bekerja di KBRI Meksikositi (KBRI yg juga merangkap negara Guatemala,El Salvador, Honduras, Nikaragua dan Kostarika) maret 2003 - 28 Februari 2012 sebagai staf lokal. Dalam satu tahun terakhir (sepanjang 2011) saya dengan mata kepala sendiri melihat penggelembungan jumlah hari perjalanan dínas atasan-atasan saya (diplomat Deplu RI), dalam sistem kami dinamakan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dengan honor sebesar $315,-(perhari utk Dubes), $280,-USD (perhari untuk diplomat) dan $224,-USD (untuk staf lokal). MODUS Operasinya adalah apabila kegiatan yang hanya berlangsung 1(satu) hari, SPPD/honor yang diberikan adalah 3(tiga hari), Jalan dinas 3(tiga) hari tetapi honor SPPD yang diberikan 5(lima) hari. Dan sebagainya dan seterusnya.

Perilaku atasan-atasan kami ini pertama kali saya temui ketika saya membuat surat konsolidasi kegiatan KBRI yang membutuhkan tandatangan atasan saya sebagai Kabid, Atasan tersebut menolak untuk menandatangani surat tersebut dan menginstruksikan agar surat tersebut ditandatangani diplomat lain dan beliau menjelaskan bahwa atas perintah Duta Besar dari tanggal X sampai Y beliau tidak bisa absen dan menandatangai dokumen apapun, saya pun menanyakan kejanggalan tersebut ke rekan staf Lokas administrasi(Admin). Rekan tersebut menjelaskan bahwa atasan saya saat itu sedang dalam hitungan SPPD, sehingga dalam manifes KBRI, atasan saya harus seolah-olah sedang diluar kota melakukan Jal Dis. Menurut rekan admin tersebut, praktik penggelembungan ini menjadi hal yang lumrah sepanjang 2011.

MASALAHNYA ADALAH, pada akhir 2011 saya dipaksa untuk melakukan hal tersebut, pada sebuah kegiatan di negara bagian Guanajuato, kegiatan promo Indonesia tersebut bersifat pulang pergi menginap 1 malam sehingga secara total adalah 2(dua) hari Jalan Dinas, TETAPI ketika menerima honor jalan dinas saya diberi 3(tiga) hari. Pada saat itu saya menolak dan hanya mengambil honor 2(dua) hari sebagaimana mestinya. Saya menanyakan ke rekan bagian admin, rekan tersebut menceritakan bahwa atasan saya diberi honor 3(tiga) hari Jalan Dinas oleh Dubes, jadi saya mau nggak mau harus menerima seperti atasan saya karena kegiatannya sama dan jalan dinasnya bebarengan. SATUMINGGU kemudian saya dipanggil oleh Kabid Admin/BPKRT (Bendaharawan dan penata Kerumahtanggaan Perwakilan). Saya dipaksa menerima honor 3(tiga) hari, saya jelaskan bahwa Jaldis saya hanya 2(dua) hari dan semua pengeluaran sampingan(bea bensin, tol dan pendukung kegiatan) telah dibayar kantor secara terpisah, kenapa saya masih menerima 1 (satu) hari tambahan, tetapi Bpk. BPKRT malah marah sembari berkata bahwa Pak Duta Besar bilang kalo dapatnya 3(tiga) hari pokoknya harus diterima. Saya pun terpaksa menandatangani dan menerima uang yang bukan hak saya tersebut.

Memang selama 9(sembilan) tahun bekerja di KBRI, bukan pertamakali saya melihat penyelewengan penyelewengan di administrasi KBRI, dari nota-nota bodong, nota yang digelembungkan, tapi baru kali ini saya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang mungkin biasa bagi diplomat deplu RI, dan semenjak kedatangan Dubes baru tahun lalu yang juga dari Deplu, praktik-praktik semacam ini menjadi biasa. Belum lagi dengan pengadaan Brosur dan alat promosi yang biasa dicetak disini (diMeksiko- tentu dengan estándar kualitas Kemlu dan Kembudpar dengan bea cetak yang kurang lebih sama) satu tahun terakhir ini harus dicetak di Indonesia sehingga terjadi pemborosan sebesar USD4000,- -- USD9000,- untuk biaya pengiriman (10(sepuluh) ribu) Brosur dari Jakarta ke Mexico City

SAYA MOHON KEPADA MENPAN, DEPLU, DEPKEU untuk dapat lebih mengontrol yang demikian, karena ada 130 perwakilan (KBRI/KONJEN) diseluruh dunia dan letaknya jauhhhh…. dari Jakarta, jangan hanya mengirim auditor yang bisa disogok dengan tarian striptease atau bolpen montblanc saja, kirim auditor yang memiliki integritas tinggi!!!

PRAKTIK PRAKTIK penyelewengan tersebut membuat kami tidak nyaman sehingga saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak di KBRI Mexico City, demikian pula dengan rekan Admin saya yang juga memilih keluar pada awal tahun ini.

Untuk Tanah Air yang lebih Baik
Salam

FIK
Mexico City, Mei 2012
Keterangan file Attach:
Nota Pengadaan Tas ekologis(BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS POR AMBOS LADOS) tersebut fiktif, mohon di chek/periksa alamatnya yang juga fiktif, pada total kedua nota tersebut KBRI melakukan pengadaan tas sebanyak 6000(enam ribu) unit tas,
pada kenyataannya KBRI hanya membeli 5000(lima ribu) tas, sehingga terjadi penggelembungan (1000 tas x $15,-MXN = $15.000,-MXN) atau sekitar 10-an (SEPULUHAN)JUTA RUPIAH
Pihak HOC (Head Of Chancery)KBRI yang meminta membikinkan Nota fiktif(yang digelembungkan) seperti itu DENGAN NAMA DAN ALAMAT FIKTIF,
Saya yang bertanggung jawab atas pembelian tas tersebut (sebagai ast. fungsi SOSBUD) pada saat itu, memang hanya membeli 5000(lima ribu) unit tas
Tentu saja ini hanya satu contoh….. banyak lagi nota nota fiktif seperti ini di KBRI Mexico

$ 00,-MXN (MONEDA NACIONAL / PESOS/ MATA UANG MEKSIKO)



Untuk SPPD/jalan dinas,merupakan salah satu contoh dari penggelembungan jumlah hari perjalanan dinas, pada lampiran tersebut kami hanya melaksanakan 2 hari jalan dinas tetapi atas perintah Bpk Duta Besar kami diberi 3 hari (bonus satu hari) jalan dinas, bukti terlampir melibatkan saya secara langsung dan karena kejadian kejadian ini membuat saya enggan untuk melanjutkan bekerja di KBRI

SEDEMIKIAN MUDAHNYA BIKIN LAPORAN KEUANGAN “BO’ONG BOONGAN” KE JAKARTA, DAN SEKALI LAGI KARENA KBRInya JAUHHHH… DARI JAKARTA, SEDEMIKIAN AMAN MENGGELEMBUNGKAN NOTA PERJALANAN DINAS DAN BIKIN NOTA NOTA FIKTIF MACAM INI.

sauskecap : dari tulisan beliau langsung

Spoiler for bukti2... :

[choodee]

Kalo yg kek gini bukan cuman kbri atau deplu aja kok, keknya semua departmen negara kalo jalan2 dimarkup juga

[etca]

buat FIK, seriusly takecare.
jadi was2 gw melawan pemerintah dan birokrasi gini.

apalagi di kabar terakhir kamu dengar

BUAT SEMUA

saya baru dapat kabar.. ternyata gara gara post saya di FK ini salah satu KBRI di kawasan ini, diplomat diplomatnya langsung rapat membicarakan tulisan saya di FK ini.... tentu saya tidak tahu apa apa yg mereka bicarakan... tapi menurut rekan rekan lokal staf meeting khusus tersebut hanya ditujuikan untuk menanggapi post saya di FK ini...


demikian pula saya dapat kabar (tentu ini hanya kabar-saya tidak punya bukti) bahwa Pak BPKRT yang saya sebutkan di post saya (beliau kembali ke tanah air pada april 2012), Pak BPKRT tersebut kerepotan wira wiri di kantor Inspektorat Jendral Deplu karena harus memverivikasi semua mua yang saya sebutkan.

sebenarnya gampang ajahhh.. Pak BPKRT tinggal bilang kalou itu semua atas perintah pak Duta Besar LB/BP..... tapi ternyata hal tersebut tidak mungkinn.. karena Itjend Deplu tidak boleh langsung meriksa Pak Dubes LB/Bp (Luar biasa dan Berkuasa Penuh).... harus mendapat otorisasi Presiden terlbih dahulu



jadi Yahhhhhhhhh .....
temen temen FK ada bisa memberi saran????,,,,,,,,,,,, terima kasih

[etca]

Kalo yg kek gini bukan cuman kbri atau deplu aja kok, keknya semua departmen negara kalo jalan2 dimarkup juga

iya memang betul.
makanya gimana menjadi Indonesia yang Lebih Sehat aja lah
kapan lagi akan dimulai kalau tidak dari sekarang,
dan jarang2 kan kita ikutan melihat buktinya langsung

[itsreza]

budaya korup bisa tumbuh pada individu karena lingkungan korup
saya sering melihat seperti ini langsung sewaktu kerja

menunggu yang bekerja sebagai PNS komentar aja

btw nama di faktur ga ada yang disensor, hebat

[Ronggolawe]

kelemahan mayoritas PNS kita, kurang kreatif dalam
mengolah anggaran, sehingga daripada bersisa, ja
dinya dimarkup..

[Yuki]

kelemahan mayoritas PNS kita, kurang kreatif dalam
mengolah anggaran, sehingga daripada bersisa, ja
dinya dimarkup..

wrong, emang sengaja disisa-sisain, biar bisa diambil

[Ronggolawe]

anggaran bersisa itu harus kembali ke kas negara,
ngga boleh dipakai ... makanya karena ngga krea
tif, dibuatlah yang 100rb jadi 500rb...

padahal kalau kreatif dari awal bikin saja sekaligus
5 kegiatan, jadinya yang 500rb bisa keserap semua
bukan masuk kantong oknum-oknum koruptor.

[nurdin]

LK Kemlu 2011 dapet opini WTP dg paragraf penjelasan.