Salah satu alasan pemerintah mau membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah karena subsidi untuk BBM ini terlalu besar, dan mencapai hingga Rp 160 triliun. Anggaran ini akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan.
Menurut anggota komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, alasan pemerintah ini terlalu mengada-ada dan tidak berdasar. Sebab poin dari alasan pemerintah tersebut sebenarnya adalah beban pemerintah yang membengkak.
Bila beban pemerintah membengkak, kata Dewi kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 18/1), maka solusinya bukan membatasi BBM bersubsidi, melainkan pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasi beban tersebut. Misalnya, dengan mengatur secepatnya pos-pos penting penerimaan negara dari sektor pajak dan memaksimalkan sumber penting dari Migas dan Pertambangan yang selama ini tidak maksimal.
"Ingat, kebocoran di sektor ini masih terus terjadi sehingga transparansi pemerintah dalam hal ini dipertaruhkan dengan memberantas mafia BBM," tegas Dewi.
Solusi lain, masih kata Dewi, pemerintah harus menghemat belanja negara, dengan misalnya memangkas pengeluaran untuk belanja pegawai. Selanjutnya, mengkaji alternatif solusi berupa kenaikan pajak kendaraan ber-cc besar.
"Daripada pembatasan lebih baik menaikkan pajak kendaraan dan hasil penerimaan di posting sebagai pengganti pengeluaran subsidi," demikian Dewi. [ysa]
sumber:
http://www.rakyatmerdekaonline.com/r...u-Mengada-ada-