Wikileak: FPI buatan Polisi dan BIN

[AsLan]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wikileaks kembali membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Kali ini dalam dokumen terbarunya, Wikileaks memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Selain mengungkapkan mengenai FPI yang dijadikan ‘attack dog’ Polri, telegram rahasia itu juga mengungkapkan bahwa mantan Kapolri yang kini menjadi Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto, adalah tokoh yang telah mendanai FPI.

Pendanaan dari Sutanto itu diberikan sebelum serangan yang dilakukan FPI ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Februari 2006 silam. Namun kemudian Sutanto menghentikan aliran dananya setelah serangan terjadi.

"Yahya Asagaf, seorang pejabat senior BIN mengatakan, Sutanto yang saat itu menjadi Kapolri menganggap FPI bermanfaat sebagai ‘attack dog’,” ungkap telegram rahasia yang dipublikasikan oleh Wikileaks itu.

Saat pejabat kedutaan AS menanyakan manfaat FPI memainkan peran ‘attack dog’ itu, karena sebenarnya polisi sudah cukup menakutkan bagi masyarakat, Yahya menjelaskan bahwa FPI digunakan sebagai ‘alat’ oleh polisi, agar petugas keamanan itu tidak menerima kritik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia. Disebutkan juga bahwa mendanai FPI adalah sudah tradisi di lingkungan Polri dan BIN.

Kawat diplomatik yang dipublikasikan Wikileaks juga mengatakan bahwa FPI mendapatkan sebagian besar dananya dari petugas keamanan, tetapi mereka harus menghadapi pemotongan dana setelah serangan dilakukan.

[AsLan]

VIVAnews - Laman pembocor Wikileaks kembali menguak kabel diplomatik rahasia Amerika Serikat, tentang Indonesia. Salah satunya, terkait keterlibatan polisi dalam berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).

Salah satu kawat menyatakan, mantan Kapolri, Jenderal Sutanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pernah membiayai aksi demonstrasi FPI saat isu kartun gambar Nabi Muhammad mencuat, 2006 silam. Namun, akhirnya ia memutus pendanaan itu setelah insiden penyerangan ke Kedubes AS.

"Saat kami menanyai (kontak sumber AS) tentang dugaan Sutanto mendanai FPI, Yahya (Yahya Asagaf) mengatakan, kepala polisi itu menganggap FPI berguna sebagai 'attack dog' ('anjing penyerang')," demikian ungkap kawat tersebut.

Masih menurut kontak tersebut, FPI berperan mengintimidasi. "Yahya mengkategorisasikan FPI sebagai alat untuk menghindarkan aparat dari kritik pelanggaran hak asasi manusia," demikian isi kabel tersebut. "Mendanai FPI adalah 'tradisi' Polisi dan BIN."

Dalam kawat yang lain juga disebut keterkaitan mantan Kapolda Metro Nugroho Djayusman dengan FPI. Namun, Nugroho membela diri dengan mengatakan, "wajar baginya, sebagai Kepala Polisi Jakarta, untuk memiliki kontak dengan segala macam organisasi," demikian informasi dalam kawat diplomatik itu.

Ia berdalil, kedekatan diperlukan karena pelepasan energi mendasar dari kelompok Islam, yang ditekan di bawah kepemimpinan Soeharto, bisa menimbulkan risiko keamanan.

Dikonfirmasi, informasi dalam Wikileaks tersebut dibantah Polri. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar menegaskan, informasi yang dihimpun oleh Wikileaks tidak bisa dipercaya. "Data Wikileaks tidak benar, tidak akurat, dan tidak didapat melalui fakta," ujar Boy Rafli di Jakarta, Minggu, 4 September 2011.

Boy mengatakan data yang dipublikasikan oleh Wikileaks sangat sumir dan hanya diperoleh berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber yang tak dapat diketahui kebenarannya. "Ada-ada saja Wikileaks itu, tidak masuk akal," imbuhnya.

Apa yang dilakukan oleh Polri untuk meminimalisir berkembangnya kasus-kasus kekerasan yang berhubungan dengan FPI, dikatakan Boy selama ini berjalan dengan baik dan sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Masyarakat sudah cerdas. FPI merupakan ormas yang berkembang di masyarakat. Polri institusi negara hubungannya sebagai mitra yang sifatnya positif untuk kepentingan bangsa," kata dia.

Terkait isu FPI ini ini, Komisi Hukum DPR akan memanggil Kepolisian Indonesia untuk dimintai keterangan. (adi)
• VIVAnews

[AsLan]

Semua ini mendukung teori konspirasi yg sering saya ungkapkan.

Saya sudah melihat bahwa kelompok FPI ini berbeda dengan kelompok Islam garis keras yg melakukan berbagai serangan di Indonesia, misalnya kelompok Imam Samudra.

Meskipun FPI kelihatannya seperti membawa2 nama Islam dan seperti kelompok garis keras, tapi sepak terjang mereka di Indonesia relatif tidak mendapat hambatan dari Kepolisian dan Militer, berbeda sekali kalau kita melihat kelompok2 yg dituduh teroris oleh pemerintah, kelompok2 semacam itu dikejar, ditangkap bahkan sering kali dibunuh sebelum diadili.

[AsLan]

FPI dan Para Jendral


Ini ada sumber juga gan, http://www.facebook.com/notes/eddie-...50271149306825

Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta menjadi saksi bisu pendirian Front Pembela Islam (FPI). Di lokasi itu, tanggal pada kalender-kalender yang ada pada waktu itu menunjukan 17 Agustus 1998. Sejumlah Ulama, Habib, Mubaligh, para petinggi militer termasuk Kapolda Metro Jaya saat itu, Nugroho Djayoesman, mendeklarasikan FPI. Momen tersebut disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek.

Lengsernya Soeharto menjadi cela oleh para Deklarator FPI untuk beraktifitas. Pendirian organisasi yang dipimpin oleh Mohammad Rizieq Shihab tujuannya menegakan hukum Islam di Indonesia. Kegiatan tidak bakalan ditolelir oleh Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selam 32 tahun.
Prahara politik pada tahun 1998 dimanfaatkan oleh FPI untuk menuntut kembali pengembalian tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yakni “Ketuhanan dengan Menjalankan Syari’at Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Hal ini didasari oleh pihak FPI melihat bahwa konsep demokrasi refresentatif yang dijalankan di Indonesia telah gagal. Tidak pernah berjalannya fungsi strategis negara dalam menjamin kesejahteraan ekonomi membuat FPI bergerak.
Ormas pembela Islam ini kini telah berusia sekitar 12 tahun. Segala tindakan-tindakan yang dilakukan menuai kritik di kalangan masyarakat. Rentetan kasus kekerasan mewarnai perjalanan FPI. Upaya penegakan syariat Islam dengan menyerang tempat-tempat yang dituduh melakukan kegiatan maksiat. Menurut Andreas Harsono, penulis buku “Agama Saya Adalah Jurnalisme”, pada suatu kesempatan di Makasaar, FPI ini sering melakukan tindak-tindakan main hakim sendiri. Membubarkan kegiatan peringatan Hari AIDS sedunia di Makassar juga pernah dilakukan. Walaupun kegiatan itu telah mengantungi izin kegiatan dari pemerintah setempat dan kepolisian.
Diakui oleh lulusan Harvard University tersebut bahwa FPI tidak seharusnya melakukan hal yang melanggar hukum. “Saya tahu bahwa banyak hukum di Indonesia yang tidak ditegakkan dan tidak sempurna, tapi bukan berarti bahwa itu harus dilakukan dengan hal yang salah”, lanjutnya.
Siapakah FPI ini dan siapakah yang ada dibalik mereka sampai mereka terlihat seperti tak tersentuh hukum.


Relasi FPI dengan Militer
Proses pendekalarasian FPI yang diikuti beberapa petinggi militer serta Kapolda Metro Jaya memberikan gambaran kedekatan dengan militer. Dalam Buku “Konflik dan Integrasi AD” yang ditulis oleh mantan Kepala Staf Kostrad, Kivlan Zen bisa dilihat relasi tersebut. Kedekatan tersebut tak terlepas dari pembentukan Pam Swakarsa—Massa pendukung Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pangab Jenderal Wiranto yang tak berdaya menahan desakan untuk mengganti Pemerintahan Habibie. Pengawalan transformasi demokratis, termasuk perubahan jadwal Pemilu yang tadinya tahun 2002 menjadi 1999. Melalui Sidang Istimewa MPR.
Mayjen Kivlan Zen diperintahkan untuk menghadap ke Jendral Wiranto . Kivlan Zen diminta untuk mengerahkan massa pendukung SI MPR. Ini karena Wiranto mengganggap Jendral ini bisa merebut Kantor di Senayan yang telah dikuasai massa pada bulan Mei 1998.
“Ini perintah Presiden Habibie” kata Wiranto.
Pendanaan ia diminta berhubungan dengan Setiawan Djodi, pengusaha, dan Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang saat itu menjadi staff Habibie. Kucuran Dana mengalir dari mantan personil Kantata Taqwa, Setiawan Djodi.
Kelompok Islam Garis Keras ini juga pernah diisukan dekat dengan Letjen Prabowo Subianto. Kontrak politik Islam Prabowo berhasil merekrut Jendral Feisal Tanjung dan Jendral Hartono, dua jendral yang berkuasa ketika itu. Mereka berdua tiba-tiba jadi Jendral Muslim, yang kesana kemari memakai baju koko dan kopiah. Lalu, Prabowo dan Hartono mendirikan Center Policy for Development Studies (CPDS).
Lembaga ini merekrut jendral-jendral Islam seperti Mayjen TNI Mulkis Anwar, dan Brigjen TNI Robik Mukav, Mayjen TNI Fachrul Razi, dan Brigjen TNI Kivlan Zen. Jaringan para jendral ini dibina Prabowo dan dihubungkannya dengan kelompok-kelompok Islam garis keras binaan Prabowo. Tapi tak ada yang bisa membuktikan strategi politik Prabowo yang mengunakan kelompok ini. Tudingan bahwa FPI terlibat kerusuhan Mei hingga kini masih menjadi misteri. Pastinya Kivlan Zen menjadi Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad di masa mantan Menantu Soeharto itu menjadi Panglima Kostrad.
Kehadiran sekitar 30.000 massa yang dikerahkan oleh Kivlan Zen mengangkat kembali semangat tentara yang menjaga SI MPR. Konflik serta benturan langsung dengan mahasiswa dan masyarakat telah melemahkan moral para prajurit. Massa pendukung ini disiapkan untuk menghadang gerakan dari mahasiswa dan masyarakat. Aparat seolah-olah akan datang melerai jika terjadi benturan.

Diadakan rapat dengan pimpinan ormas Islam dan pondok pesantren pada 4 November 1998, termasuk FPI. Akan dikerahkan massa tambahan sebesar 30.000 orang lagi untuk datang ke Jakarta. Massa sebagian besar datang dari Banten. Disamping beberapa wilayah Jabotabek, Jawa dan Lampung. Seluruh gabungan massa pendukung ini melakukan apel di parkir timur Senayan dipimpin Panglima Divisi Kiblat (Komite Islam Bersatu Penyelamat Konstitusi), Daud Poliraja.

Saat pertemuan di rumah dinas Jendral Wiranto pada 9 November 1998. Hadir selain tuan rumah juga Kapolda Mayjen (Pol) Nugroho Djayoesman, Kivlan Zen, dan Pangdam Jaya, Jaja Suparman. Disepakati Pam Swakarsa akan berada di depan berhadapan dengan massa, jika terjepit maka pasukan Kodam Jaya akan mengamankan. Namun dalam praktek justru Pam Swakarsa dipukul mundur oleh pasukan Marinir, karena mereka tidak diberitahu sebelumnya.

Selama berlangsung SI MPR kerap terjadi bentrokan antara Kiblat—oleh Nugroho Djayoesman diubah namanya menjadi Pam Swakarsa—dengan massa mahasiswa atau masyarakat penentang Sidang Istimewa. Banyak berjatuhan korban dari pihak Pam Swakarsa yang terbunuh. Dikeroyok massa yang menolak Sidang Istimewa.
KH. Abdurahman Wahid yang terpilih menjadi Presiden meminta laskar ini membubarkan diri. Beberapa yang tinggal dan terutama dari daerah Banten dan sekitar Jabotabek terutama etnik Betawi banyak melebur ke dalam laskar-laskar seperti FPI, atau laskar komunitas seperti Front Betawi Rempug (FBR).
Bantahan kedekatan FPI dengan petinggi militer dan polisi tidak bisa lagi dilakukan. Lihat saja ketika anggota laskar bersenjata pentungan dan golok menyerbu kantor Komnas HAM saat itu. Mereka menolak pemeriksaan Komnas HAM terhadap Jendral Wiranto tentang keterlibatannya dalam Pelanggaran HAM Timor Timur.


Mantan Kapolda Metro Jaya Nugroho Djayoesman dalam memoarnya “Meniti Gelombang Reformasi” mengatakan kedekatannya dengan FPI dalam rangka tugas pembinaan. Ia bukan Jendral Taliban sebagaimana dituduhkan orang. Menurutnya “Betapapun sepak terjang meresahkan masyarakat, organisasi seperti FPI semestinya dirangkul dan diajak bicara mengenai persoalan sosial-kemasyarakatan yang terjadi”.
Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Timur Pradopo pada satu kesempatan mengatakan FPI bisa diberdayakan membantu keamanan.

“Saya kira, sebagai anggota Polri, apalagi pimpinan, perlu menjalin hubungan dengan semua tokoh masyarakat yang bisa membantu memelihara keamanan,” kata mantan Kapolda Metro Jaya ini. Namun Timur membantah anggapan ia bersikap lembek saat menghadapi FPI. Saat rangkaian kasus kekerasan yang dilakukan oleh FPI Jenderal Bintang Empat ini. Menurutnya, kejadian yang terjadi selama ini merupakan ulah oknum perorangan yang mengatasnamakan ormas tertentu. “Ada ketentuan yang mengatur. Kalau perorangan saya kira tidak menyangkut organisasi. Jadi selama ini kan perorangan,” tambahnya.

[choodee]

kesimpulannya nih, jadi FPI gak mungkin dibubarkan unless polkis dan BIN bubar tapi memang udah kliatan banged sih kalo FPI itu ditunggangi banyak kepentingan, ibaratnya seperti preman elit

[pasingsingan]

melihat faktanya
tindakan FPI emang sering kontra produktif (baca melanggar hukum)
tapi malah dibiarkan, seolah ada pihak yng melindungi/memanfaatkan
bukan tidak mungkin artikel diatas adalah bagian misteri yng mulai terkuak

[AsLan]

Bisa jadi FPI adalah penyempurnaan dari Pam Swakarsa.

Kesalahan Pam Swakarsa adalah :
1. Ketahuan sebagai alat polisi
2. Tidak punya basis massa yg natural (kelompok agama atau etnis)

Kesalahan2 tersebut diperbaiki dan dibentuklah sebuah kelompok milisi yg lebih sempurna.

[itsreza]

Saya setuju dengan rilis wikileaks, memang selama ini FPI dipelihara, seperti juga NII.

[spears]

tuh kan..i knew it!!!

para pembenci I di FPI, i wanna say : in your face

[Agitho_Ryuki]

penjelasan yang sungguh-sungguh masuk akal...

[king lampas]

Saya setuju dengan rilis wikileaks, memang selama ini FPI dipelihara, seperti juga NII.

klo NII dipelihara sama partai yg skrg berkuasa yah?

[AsLan]

Kalau NII kelihatannya bukan milik SBY atau Demokrat...
NII sudah ada sejak jaman orba, jadi yg berperan mungkin jendral2 Orba.

Kemungkinan besar jendral2 Orba jauh lebih kuat daripada tokoh2 jaman reformasi macam Megawati, Amien Rais, SBY dll...

[Ray Surya]

gw seneng FPI bisa kerjasama dgn Polisi
tegakkan Amar ma'ruf nahi munkar

[AsLan]

Polisi mana peduli dengan "Amar ma'ruf nahi munkar" ...
yang lebih disukai oleh para petinggi polisi adalah setoran dari para cukong pemilik bisnis hiburan.

Itu sebabnya ada diskotik yg diserang ada yg aman.

[nerissa]

kalau di bali, sejenis dan setipe dengan pecalang kali ya?
arogan, minta duit sana sini, bawa2 agama dan....
ehmmm
bedanya pecalang di bentuk oleh masy. sendiri

apa sejenis dengan laskar bali? mafia preman gitu?

[BundaNa]

udah lama jadi isu umum kali itu FPI sama NII peliharaan penguasa

[itsreza]

Pesantren Al Zaytun (yang dikaitkan dengan NII) pada pemilu 2004 dijadikan pendongkrak suara Golkar, sedang di pemilu 2009 digunakan sebagai pendongkrak suara Demokrat.

[choodee]

Kalau NII kelihatannya bukan milik SBY atau Demokrat...
NII sudah ada sejak jaman orba, jadi yg berperan mungkin jendral2 Orba.

Kemungkinan besar jendral2 Orba jauh lebih kuat daripada tokoh2 jaman reformasi macam Megawati, Amien Rais, SBY dll...

tapi kok gak ada yang menang pemilu itu para jendral orba?? (prabowo, wiranto)

[beastmen85]

trus wikileaks buatan siapa?

jangan2...

[itsreza]

tapi kok gak ada yang menang pemilu itu para jendral orba?? (prabowo, wiranto)

kalah karena ada yang didukung negara superpower