Menurut gue, gak akan ada orang yang bisa menyelesaikan masalah2 itu.

Presiden yang menurut gue realistis, akan menyelenggarakan kewenangan negara yang secara tegas diatur dalam UUD 1945. Di luar itu, seharusnya bisa diserahkan kepada mekanisme pasar.

Urusan makanan, ketika tidak ada regulasi harga dari pemerintah, pelaku usaha akan mampu untuk menyediakan makanan yang terjangkau bagi masyarakat. Ini adalah konsekuensi dari kompetisi pasar, yang akan membuat harga ditekan serendah2nya. Hal ini pula berlaku untuk kebutuhan pokok. Negara tak usah ikut campur dengan urusan harga (batas atas batas bawah). ketika ada kompetisi pasar, konsumen akan diuntungkan dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus.

Tapi untuk urusan ini akan beradu tafsir konstitusi terkait Pasal 33 (2) UUD 1945: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Definisi "penting bagi negara" dan "menguasai hajat hidup orang banyak", sangat tergantung dengan diskresi dari penguasa untuk menerapkan sejauh mana.

Sementara untuk urusan energi, menurut gue mau gak mau harus dikendalikan oleh negara. Karena sudah kadung dicantumkan dalam Pasal 33 (3) UUD 1945. Meski menurut gue, tafsir konstitusinya pun masih bisa diperdebatkan, khususnya mengenai frasa "dikuasai oleh negara", yang bisa jadi dalam arti mengelola langsung, memberikan izin untuk dikelola swasta, atau hanya sebatas mengawasi.

Tapi gue mau mengambil contoh sektor2 yang akhirnya tidak lagi dimonopoli pemerintah. Sektor telekomunikasi, misalnya, yang dulu dikuasai oleh Telkom/Perumtel/dll. Layanan mereka sama sekali tidak berkualitas, sampai akhirnya harus digulung oleh penyedia jasa telekomunikasi swasta. Dulu punya pesawat telepon di rumah itu sudah barang mewah. sekarang? tukang becak pun bisa dipanggil lewat ponsel.

Pos Indonesia dulu berjaya. sekarang tergilas JNE, Tiki, RPX, dan entah berapa banyak lagi jasa kurir di Indonesia. Harga? terjangkau. Kualitas? ya bisa diterima, meski tetap ada komplain (namanya juga bisnis, pasti ada yang gak puas).

Sementara, sudah terlalu banyak sektor yang turut dilakukan pemerintah tapi nyatanya tidak bisa berkontribusi apa2. Bulog, Perumnas, KAI (udah mendingan sih).

Jadi, kalau ada calon yang mulai ngomong manis akan mempedulikan nasib masyarakat dan menjamin kehidupan mereka, lebih baik ditanggapi dengan waspada. Tibatan ngalegeg dukung ieu eta, pek teh sarua weh nasib mah hese meuli sangu.