Oleh Rhenald Kasali

Karena sharing, maka menjadi murah. Selamat datang anak-anak muda pembaharu!

Mereka memang berbeda dengan orang-orang tua yang dibesarkan dalam peradapan “memiliki.” Orang-orang tua tahunya berbisnis itu harus membeli dan menguasai. Jadinya semua mahal. Mobil harus beli sendiri, tanah, gedung, pabrik, bahan baku, semua disatukan dengan nama pemilik yang jelas.

Akibatnya modal jadi besar. Mau buka mal urusannya banyak. Sedangkan generasi milenials cukup pergi ke dunia maya. Serahkan pada pada robot (digital technology), lalu berkumpullah para pemilik barang untuk membuka lapak di sana dan berbagi hasil.

Sama juga dengan membuka usaha transportasi. Yang mahal hanya ide, lalu buat aplikasinya. Siapapun yang punya kendaraan bisa bergabung, dan malam harinya kendaraan tersebut diparkir di rumah masing-masing. Tak perlu jasa keamanan atau pol taksi.

Akibatnya wajar, kalau sebagian generasi tua gagal paham menyaksikan ulah mereka yang memurahkan segala macam harga.

Kalau ini mewabah, gila! Indonesia bakal dilanda deflasi, bukan inflasi. Tapi kini mereka dituduh menerapkan strategi harga predator yang bisa diperkarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ongkos taksi yang harusnya Rp 150.000, cuma dihargai Rp 70.000.

Kamar penginapan yang permalamnya Rp 1 Juta ditawarkan Rp 200.000. Apa betul ini persaingan tak wajar?

Belum lagi gadget, tiket, atau perabotan sehari-hari. Milenials bukan saja pribumi di dunia digital, melainkan juga mempraktikkan sharing economy.

Kriminalisasi atau Legalisasi

Tapi gini ya, ini bukan prostitusi online yang bekerja sembunyi-sembunyi. Mereka hadir terang-terangan di depan mata kita. Bahkan kita sesekali mencicipinya. Tetapi sebagian orang sering menyamakan mereka dengan bisnis ilegal.

Persepsi ini diperburuk oleh ketidakmengertian kita tentang sharing economy yang gejalanya sudah marak di mana-mana. Kita bilang mereka menerapkan strategi “predatory pricing“. Kita juga bilang, aspek keamanan mereka tak terjamin.

Kedua isu itu sudah mereka diskusikan sejak 3 tahun yang lalu. Makanya mereka mengembangkan sistem komunal dan rating. Siapapun yang reputasinya buruk dari consumer experience, mereka drop dari komunitas berbagi itu. Sejarah hidup mereka di-review dari perilaku sehari-hari di dunia maya.

Maka, bagi para orang tua, cara kerja anak-anak muda ini sulit dipahami. Sebagian pengambil kebijakan dan para pelaku usaha lama yang sudah terikat dengan fixed cost yang besar, menuntut agar usaha mereka dihambat. Atau kata publik, dikriminalisasi. Ditangkap, dijebak, dibubarkan, diblokir, dan diusir dari republik ini.

saus kecap



Demo Protes Taksi Online Berulang karena Pemerintah Tak Tegas



JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani menilai, terulangnya polemik angkutan berbasis aplikasi tidak terlepas dari kurang tegasnya pemerintah dalam membuat regulasi.

Hal ini, menurut dia, membuat angkutan umum berbasis aplikasi mencoba mencari celah agar usaha mereka dapat "dilegalkan".

"Persoalan angkutan umum berbasis aplikasi ini adalah persoalan sederhana dan sama sekali tidak rumit. Kunci dari masalah ini adalah keberanian dan ketegasan dari pemerintah," kata Miryam, saat dihubungi, Selasa (22/3/2016).

Anggota Fraksi Hanura itu, mengatakan, ketika polemik ojek berbasis aplikasi terjadi, demo serupa juga dilakukan oleh tukang ojek.

Mereka menuntut agar pemerintah menutup layanan ojek aplikasi seperti Go-Jek dan Grab Bike.

Kementerian Perhubungan sempat akan menutup izin usaha itu. Namun, Presiden Joko Widodo justru mendukung keberadaan ojek aplikasi tersebut karena dianggap menumbuhkan industri kecil.

"Pemerintah dalam hitungan jam mampu menarik kembali kebijakannya akibat adanya penolakan keras dari masyarakat melalui sosial media terkait penolakan pemblokiran ojek berbasis aplikasi. Celah itu yang saya kira hari ini sedang coba dijalankan oleh angkutan umum berbasis aplikasi sehingga wajar jika kemudian angkutan umum konvensional melakukan demontrasi," kata dia.

saus



Kenyataannya yang terjadi anarkis *sigh*