Nah bener, memang email mematikan surat.
Tapi jangan lupa kalau dengan banyaknya toko online, maka jasa paket Kantor Pos dan perusahaan jasa paket lainnya juga ikutan laris manis.
Masing masing ada plus minusnya, tinggal pinter-pinternya menyikapi dinamika perubahan ini.

Ada copas menarik dari FB

Adrian Panggabean:
  1. Taxi kita mahal krn pengusaha taxi membebankan overhead-nya kepada konsumen.
  2. Taxi tambah mahal krn regulasi ikut menciptakan ekstra biaya yg ujung2nya dibebankan ke konsumen.
  3. Taxi juga tambah mahal krn organda berperilaku kartel dlm masalah tarif. Organda bahkan cenderung lebih kuat ketimbang pemerintah krn pemerintah dan KPPU gagal mendobrak sifat kartel mereka.
  4. Pada akhirnya yg terjadi di Indonesia: pasar utk transportasi publik menjadi "supplier market". Sialnya (ya, sialnya) pasar yg distortif seperti ini menjadi seolah-olah diamini oleh pemerintah yg gagal meregulasi pasar ini. Entah mengapa...
  5. Lalu dimana hak konsumen utk mendapat layanan yg bermutu dengan harga terjangkau? Tujuan hakiki dari kehadiran pemerintah dan regulator adalah untuk menciptakan "consumers surplus" dimana harga jual semakin rendah dan produsen semakin efisien. Fenomena Uber, Grab dan Gojeg sebenarnya telah berhasil mengembalikan sebagian dari "consumers surplus" yang selama ini dirampok oleh produsen taxi. Tapi sang kartel pastinya tidak legowo. Mudah diduga mereka akan dan melancarkan demo dengan memanfaatkan supir (yg notabene pun sebenarnya korban gencet-an sang kartel dan sang supplier).
  6. Dari filsafat ilmu kebijakan yg saya dalami: tugas pemerintah bukanlah utk membubarkan mekanisme alternatif yg justru menguntungkan konsumen. Tugas pemerintah justru seharusnya mencari cara utk mengungkit (baca: to leverage) mekanisme alternatif itu sehingga surplus konsumen tercipta, efisiensi produsen tercipta, praktek kartel terbongkar, harga makin murah, dan ujungnya ekonomi menjadi efisien.
  7. Dari perspektif filsafat kebijakan, memutuskan utk menutup jasa online Uber/Grab dlm 15 hari bisa menjadi bukti tambahan dari kegagalan kabinet Jokowi dalam menjamin terciptanya efisiensi ekonomi tg dijanjikan ke kita.
  8. Bila anggota kabinet tidak mampu keluar dengan ide/terobosan kebijakan, mohon jangan terus duduk disitu. Masyarakat hanya minta satu hal: kembalikan surplus konsumen yang sudah lama dirampok oleh (a) produsen yang dibantu oleh (b) inkompetensi pemerintah dalam membuat kebijakan.