Freeport

[234]

Udah semakin panik. Dan kayaknya kali ini bakalan ndak bisa "diselamatkan" lagi dus bisa malah "dikorbankan". Atau "dilenyapkan"?

Kejakgung mesti gerak lebih cepat.

[tuscany]

Dilenyapkan? Wah jangan sampe SN tewas. Biarkan dia hidup dan bernyanyi dengan tenang. ARB siap2 kabur kaya Riza deh.

[ndableg]

ARB knpe lagi?

Seru juga nih sinetron. Perlawanan dari sana pun cukup gencar, SS dan MS jadi sasaran pembalasan.
Kalo dari perkembangannya memang terlihat sih Freeport bermain... ranah bisnis, ke politik, lalu ke hukum.. Wah.. berantakan.. Pemerintahan jokowi itu hanya lima tahun harus melawan kekuatan freeport yg sudah bertahun2 sejak 1967 berhadapan dgn pejabat2 sipil dan militer di indonesia. Herannya sbgn masyarakat indonesia ga membela pemerintah, malah pengen pemerintah yg ini jatuh diganti versi pemimpin yang bosnya orang macam SN jg. Jadi makin menumpuk lawan pemerintah.. aneh..

[surjadi05]

lah sn kan tangan kanannya arb, en loyalis juga, makanya gerombolan si berat juga ikut2an membela sn kan

[234]

ARB ndak akan napa2 dan ndak bakalan kabur, tetap masih untouchable, akarnya udah terlalu kuat, paling2 cuma meredup dan geraknya menjadi terbatas.

Yang sekarang perlu "dijaga" justru SN, jangan sampai kabur menghilang atau bahkan "dihilangkan".

Back to Freeport...

Menurutku sekarang yang terpenting adalah pemerintah bisa segera "mengunci" Freeport dengan secepatnya mengesahkan amandemen KK yang sekarang. Kalo tidak, Freeport akan punya celah untuk terus "berulah" sampai 2019 menjelang keputusan diperpanjang atau tidak diperpanjangnya operasi tambang Freeport. (Note: Tidak akan ada cerita "kontrak diperpanjang" karena sesuai amanat UU Minerba tidak ada lagi yang namanya kontrak pertambangan, melainkan hanya ada izin pertambangan).

BTW...

Isu perpanjangan operasi tambang Freeport baru bisa dilakukan pada 2019 adalah produk dari PP 77/2014 yang disahkan SBY hanya beberapa saat (seminggu?) sebelum pergantian pemerintahan SBY ke Jokowi. Plus MoU dengan Freeport yang ditandatangani oleh SBY pada 25 Juli 2014.

Kenapa SBY melakukan kedua hal tersebut dan terkesan "maksa" harus dilakukan sebelum lengser? Kenapa pengajuan perpanjangan baru bisa 2 tahun sebelum kontrak berakhir? Kenapa bukan 1, 3, 4, atau 5 tahun dst? Kok bisa banget jatuhnya 2021-2=2019 pas tahun pelaksanaan Pilpres mendatang?

Apakah SBY ingin "menyandera" sekaligus "mengunci" pemerintah Jokowi dengan isu Freeport ini sampai 2019 nanti? Apakah isu Freeport ini dirancang untuk menjadi "batu sandungan" bahkan "kartu mati" buat Jokowi agar tidak terpilih lagi pada pilpres 2019?

Apapun jawaban dari spekulasi2 tsb, saya berani bertaruh bahwa pada pilpres 2019 nanti SBY bakalan maju nyapres lagi.

[surjadi05]

gak mungkin ahh om, bukannya ada uu baru, bahwa presiden cuma boleh 2 periode

[ndableg]

2 periode berturut2 kayaknya sih.

[234]

Boleh kok, tapi kalau pun SBY ndak maju sendiri setidaknya akan siapkan kadernya dari partai Demokrat. Ibas kah? Ibas vs Tommy vs Puan? Wah Jokowi mesti siapkan si Gibran nih.

http://nasional.sindonews.com/read/1...lik-1442005536

[234]

Back to Freeport...

Nih "kekurang-ajaran" Freeport yang mestinya harus dikepret:

Tidak Taat UU, Kementerian ESDM Tegur Freeport
Kamis, 15 Oktober 2015 11:30 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melayangkan surat teguran kepada PT Freeport Indonesia terkait amandemen Kontrak Karya yang tidak ingin dijalankan sepenuhnya.

Padahal pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah melakukan kesepakatan mengenai renegosiasi naskah amandemen sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono memaparkan dari 20 pasal yang dibahas dalam amandemen kontrak, PT Freeport Indonesia baru setuju dua pasal saja.

"18 pasal sisanya belum disepakati Freeport seluruhnya dari tawaran pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan," ujar Bambang dalam surat teguran tersebut, Kamis (15/10/2015).

Bambang memaparkan Kementerian ESDM beritikad baik melakukan pembahasan kembali naskah amandemen kontrak karya pada tanggal 21 Agustus 2015.

Namun PT Freeport Indonesia kata Bambang berpendapat bahwa izin kontraknya tetap berlaku sampai 2021 dan perpanjangannya juga dalam bentuk KK.

"Pada tahun 2021 izin kontrak karya Freeport harus diperpanjang walaupun dalam bentuk izin tetapi dokumen amandemen kontrak karya Freeport tetap menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan," tegas Bambang.

Bambang juga mengatakan PT Freeport Indonesia tidak akan menuruti UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tidak berlaku untuk Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Alasannya Kontrak Karya Freeport Indonesia disusun dan disetujui berdasarkan UU no.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum dan bersifat stabil.

Bambang mengatakan, PT Freeport Indonesia tidak beritikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan Amandemen KK. PT Freeport tidak taat terhadap UU no.4 tahun 2009 Pasal 169 huruf (b).

Sumber: http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/...tegur-freeport

Sebenarnya saat ini pemerintah cq KESDM pegang kartu truf yang bisa dipakai untuk menekan Freeport yaitu soal izin ekspor konsentrat yang akan berakhir 25 Januari 2016. Menurutku jika sampai tanggal tsb Freeport masih belum juga tanda tangan amandemen KK mestinya izin ekspor konsentratnya ndak usah diperpanjang sampai akhirnya mau menandatangani amandemen KK baru izinnya bisa dikeluarkan lagi.

Ancaman pengaduan ke arbitrase international? Cemen kalo pemerintah sampai takut.

[ndableg]

yah.. paling kayak suriah..

[surjadi05]

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali ‎mengkritik para menterinya. Kritikan itu disampaikan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pagi ini.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta agar para menterinya tidak sibuk menjadi komentator.‎ "Menteri fokus bekerja, jangan sibuk jadi komentator," ujar Jokowi, Selasa (8/12/2015).*

Kendati demikian, Jokowi tidak spesifik kritikannya itu ditujukan untuk siapa dalam rapat paripurna tersebut. (Baca juga: Bantah Luhut, Menteri ESDM Lapor Jokowi Soal Skandal Freeport)

‎Rapat paripurna kali ini membahas penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran,‎ program prioritas dan pemanfaatan anggaran tahun 2016,‎ permasalahan yang belum selesai di Tahun 2015 serta antisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.

‎"Saya dengar kemarin ada 42.000 regulasi yang kita punyai, berupa Perpres, PP, Permen, tahun depan harus hilang minimal separuh di seluruh kementerian, aturan-aturan ruwet buat kita terbelenggu, tidak fleksibel, tidak bisa melompat," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia meminta jajaran kabinet kerja untuk menghapus semua Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) yang tidak perlu.

"Itu yang membuat kita tidak bisa bergerak cepat. Jadi sekali lagi, orientasi kita adalah orientasi hasil, bukan prosedur. Orientasi kita adalah target, jangan di balik-balik," imbuhnya.


Tahu kan, sapa yg paling banyak jaadi komentator

[surjadi05]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini belum selesai membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk bahan tambang mineral.
Padahal syarat tersebut harus dipenuhi jika Freeport ingin melakukan ekspor hasil tambang.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menduga Freeport sudah menemukan uranium, bahan baku untuk pembuatan nuklir di tambangnya, Papua.
Hal itu menurut Rizal jadi alasan mengapa Freeport lama membangun smelter.
"Karena Freeport itu takut ketahuan bahwa selain emas dan copper (tembaga) ada juga rare material. Mungkin ada juga uranium," ujar Rizal di Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Rizal memaparkan waktu pembangunan smelter Freeport sudah terlalu lama. Padahal UU Minerba yang mengatur hal tersebut sudah dikeluarkan sejak 2009.
"Selama ini Freeport menolak melakukan itu (bangun smelter). Walaupun UU ada sejak 2009," ujar Rizal.
Sebelumnya diketahui PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah sepakat bangun smelter di lahan milik Petrokimia, Gresik. Progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian sudah sampai 15 persen.



jangan2 malah ada kriptonium

---------- Post Merged at 05:29 PM ----------

duh lama2 kayak si purba gw

[234]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini belum selesai membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk bahan tambang mineral.
Padahal syarat tersebut harus dipenuhi jika Freeport ingin melakukan ekspor hasil tambang.

Memang dari dulu ndak niat kok.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menduga Freeport sudah menemukan uranium, bahan baku untuk pembuatan nuklir di tambangnya, Papua.
Hal itu menurut Rizal jadi alasan mengapa Freeport lama membangun smelter.
"Karena Freeport itu takut ketahuan bahwa selain emas dan copper (tembaga) ada juga rare material. Mungkin ada juga uranium," ujar Rizal di Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Tapi ndak lah kalo sampai sejauh itu, saat ini sebagian konsentratnya (kalo ndak salah sekitar 200 ribu ton per tahun) udah diolah di smelter milik PT Smelting yang di Gresik kok.

Rizal memaparkan waktu pembangunan smelter Freeport sudah terlalu lama. Padahal UU Minerba yang mengatur hal tersebut sudah dikeluarkan sejak 2009.

Sebenarnya UU Minerba tidak mewajibkan pembangunan smelter bagi pemilik tambang kok. UU tsb hanya mengatur soal larangan ekspor hasil tambang mentah, tujuannya untuk memberi nilai tambah hasil tambang sebelum diekspor dus meningkatkan pendapatan negara di bidang ekspor mineral.

Di sisi lain hal tsb juga diharapkan dapat mendorong perkembangan pada industri hilir termasuk industri smelting. Jadi smelter tidak harus dibangun oleh pemilik tambang tetapi bisa juga oleh pihak lain.

PT Smelting (pemilik smelter di Gresik) sendiri mayoritas sahamnya dimiliki oleh grup Mitsubishi (75%) sedangkan Freeport (PTFI) hanya punya 25%. Ini mengindikasikan bahwa Freeport dari dulu memang ndak tertarik pada industri ini karena dianggap bukan industri yang menggiurkan. Smelter yang katanya mau dibangun pun merupakan patungan dengan Newmont.

"Selama ini Freeport menolak melakukan itu (bangun smelter). Walaupun UU ada sejak 2009," ujar Rizal.

Dalam hal ini menurutku Freeport memang "kemaruk". Mestinya dengan hasil yang didapat dari tambangnya yang sangat besar apa salahnya sebagian disisihkan untuk membangun smelter sendiri.

Sebelumnya diketahui PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah sepakat bangun smelter di lahan milik Petrokimia, Gresik. Progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian sudah sampai 15 persen.

15% dari hongkong! Menurutku itu cuma tipu2 kok, kong Sur.

Pada pertengahan Januari 2015 Freeport ngobral janji dalam 6 bulan kedepan pembangunan smelter akan dimulai. Atas "komitmen" yang dijanjikan oleh Freeport ini maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang izin ekspor konsentratnya selama 6 bulan dari 25 Januari 2015 s/d 25 Juli 2015.

Pada bulan Juni 2015 menjelang berakhirnya masa berlaku izin ekspor, KESDM "menegur" Freeport dan menanyakan komitmennya untuk bangun smelter yang ndak jelas progresnya. Pada bulan yang sama (Juni) Freeport pun buru2 meneken kontrak sewa lahan milik Petrokimia Gresik untuk membangun smelter yang dimaksud. Atas "progres" yang telah dicapai ini Freeport akhirnya memperoleh lagi perpanjangan izin ekspor konsentratnya selama 6 bulan s/d 25 Januari 2016.

Lalu dari mana muncul angka progres 15% ? Ya dari hongkong lah! :hihi: Menurut pernyataan pihak Petrokimia, lahan yang akan disewa oleh Freeport untuk pembangunan smelter tsb saat itu (per Juni 2015) sedang dipersiapkan karena masih ada beberapa bagian yang perlu direklamasi, dan diharapkan bisa selesai dan diserahterimakan ke pihak Freeport pada bulan Maret 2016! Nah lho.

BTW, dalam sidang MKD lalu MS menyatakan bahwa Freeport akan menyetor dana deposit sebesar sekian juta dolar atau sekian persen (saya lupa angkanya) dari total investasi pembangunan smelter ke pemerintah sebelum akhir tahun ini. Menurutku ini lagi2 cara "lihai" (atau licik?) Freeport supaya izin ekspor konsentratnya nanti diperpanjang lagi.

***
Anyway, persoalan Freeport yang berkembang sekarang mestinya dilihat dari berbagai sisi atau minimal dua sisi yaitu (1) isu kinerja KESDM itu sendiri dan (2) isu "bancakan" (KKN).

Untuk isu kinerja menurutku KESDM nilainya masih "merah", harus digeber lagi dan minimal menurutku semua amandemen kontrak KK maupun PKP2B harus segera diselesaikan. Dus saya akan ada di pihak yang "berseberangan" (mengkritik) pihak KESDM khususnya menterinya (SS). Dan khusus tentang Freeport menurutku harus lebih "dikerasi" dan jangan dibiarkan ngelunjak.

Sedangkan isu "bancakan", khususnya terkait kasus "papa minta nenen eh saham" saya ada di pihak KESDM dan SS, setidaknya sampai perkembangan hari ini. Biarkan KESDM bekerja, kerja, kerja ndak usah digrecokin dengan rumors macem2, namanya juga "kabinet kerja". Dan menurutku salah satu kunci pokok untuk menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK ya di sektor ESDM ini yang akan bisa menjadi tolok ukur elektabilitas Jokowi pada pilpres 2019 mendatang.

Ataukah kejadian tahun 2004 akan terulang lagi saat militer kembali tampil karena sipil (Gus Dur-Mega) dianggap gagal memimpin? Ya siap2 aja di 2019 nanti SBY akan tampil sebagai "pahlawan penyelamat" seperti tahun 2004.

---------- Post Merged at 08:06 PM ----------

BTW ternyata dugaanku bener, RR "mati kutu" ndak berani ngepret "geng" nya sendiri.

Rizal Ramli: Pak Luhut Tidak Pernah Minta Apa-apa!
Minggu, 13 Desember 2015 | 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menteri (Menkopulham) Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah meminta apa-apa terkait perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kordinator Kemaritiman, Rizal Ramli saat mengisi Kompasianival 2015 di Gandaria City, Jakarta, Minggu (13/12/2015).

"Sepanjang pengetahuan saya, pak Luhut tidak pernah minta apa-apa, apalagi minta saham," ujar Rizal di Gandaria City, Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Selain itu, Rizal juga mengatakan, Luhut baik secara lisan atau tulisan termasuk pada jajaran menteri yang menolak perpanjangan kontrak Freeport.

"Secara resmi posisinya (Luhut) sama dengan Presiden Jokowi dan sama dengan saya, yaitu menolak perpanjangan Freeport," kata dia.

Kecuali, sambung Luhut, Freeport bersedia untuk memenuhi beberapa persyaratan. Ada lima persyaratan kata Rizal, yang harus dipenuhi Freeport sebelum memperpanjang kobtraknya di Indonesia.

Pertama, kata Rizal, Freeport harus harus mau membayar royalty lebih tinggi. Kedua, Freeport harus mau memproses pembuangan limbahnya sehingga tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan.

Ketiga, Freeport harus melakukan divestasi saham. Keempat, Freeport harus mau membangun smelter.

Kata dia, selama ini Freeport menolak membangun smelter hingga Undang-undangnya dibuat pada tahun 2009.

Terakhir, kata Rizal Freeport harus memperhatikan kewajiban mereka tehadap masyarakat Papua di sekitarnya.

"Posisi Pak luhut, posisi Presiden Jokowi sama dengan kita. Penuhi dulu syarat-syarat ini baru ngomongin perpanjangan. Mereka yang berbeda dengan posisi ini belum dibahas, tapi sudah ngomongin perpanjangan," kata Rizal.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ampaign=Kaitrd

[ndableg]

Ya iya lah.. mosok satu geng kepret2an.. ya ga satu geng lagi namanya..
Sama2 hitmen yg disewa resuffle kemaren.. sesama hitmen dilarang saling ngepret..
Tapi hitmen yg atu itu lagi sedikit kena ciprat becekan..

[neofio]

hubungannya apa?kasus freeport?
d berita setya novanto mlaporkan pempred metro tv

[ecallica]

ane ga suka politik jd no komen.

[ndableg]

Kl gw pikir2 spt nya kehebohan ini sengaja dibiarkan pemerintah.. paling tidak DPR (alay) yg tugasnya mengawasi kinerja pemerintah menjadi repot sendiri dgn urusan rumah tangganya.. hhhh.. DPR guobb....

[234]

Ada benernya, dan idealnya DPR sebagai fungsi kontrol mesti dioptimalkan supaya pemerintah (baca: eksekutif) bisa fokus pada kerja, kerja dan kerja dan DPR lah yang mestinya mengontrol kinerja pemerintah, ndak kayak sekarang DPR gontok2an sendiri sementara eksekutif pun saling curiga-mencurigai. Menurutku itu model pemerintahan yang udah "ndak sehat". Tapi kalo melihat kondisi sekarang ya bagaimana DPR mau diandalkan sebagai "polisi" (baca: fungsi kontrol) kalo banyak "maling" didalamnya.

[tuscany]

Katanya seh penyadapan rekaman operasi intelejen tingkat tinggi. Ada yang punya transkrip rekaman yang asli? Yang belum editan? Kenapa yang beredar cuma yang dikit itu. Pasti deh ada sesuatu.

[234]

Duh rumors apa lagi tuh. Udahlah masalah begituan serahkan ke pihak terkait yang memang punya wewenang,...kejakgung, polisi, BIN, BPK, KPK dan Komnas2 lainnya. Tapi kalo badan2 tsb pun udah dianggap ndak bisa dipercaya yo wis bubar aja nih negara.