Freeport

[neofio]

trims infonya [MENTION=912]234[/MENTION]
sekarang saya tahu, mngenai FCX dan PT FI bserta anak perusahaan lainnya
-------------------------------------

byk opini mengenai smelter, tepatnya "dimana dibangun" di jawa/di papua?

suara masyarakat papua atau suara pemda/dprd?

rumit juga ya

[neofio]

trims infonya [MENTION=912]234[/MENTION]
sekarang saya tahu, mngenai FCX dan PT FI bserta anak perusahaan lainnya
-------------------------------------

byk opini mengenai smelter, tepatnya "dimana dibangun" di jawa/di papua?

suara masyarakat papua atau suara pemda/dprd?

rumit juga ya

[234]

^
Yup, sampai saat ini orang Papua sendiri masih terpecah pendapatnya mengenai pilihan tempat pembangunan smelter ini.

Pihak yang menginginkan smelter dibangun di Papua kebanyakan berasal dari kalangan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif, termasuk gubernurnya sendiri. Pertimbangannya adalah intinya untuk (percepatan) pembangunan di wilayahnya. Ini salah satu link beritanya: http://news.detik.com/berita/2818429...elter-di-papua

Pihak yang menolak smelter dibangun di Papua kebanyakan berasal dari pihak suku asli setempat (terutama suku Kamaro yang akan terkena dampak langsung) dan didukung beberapa LSM. Pertimbangannya adalah isu lingkungan dan sosial. Ini linknya: http://www.jpnn.com/read/2015/06/07/...nolakan-/page2

Sedangkan pihak Freeport sendiri memilih untuk membangun smelter di Gresik. Pertimbangannya karena biaya lebih murah, ndak perlu bangun infrastruktur macam2 untuk mendukung operasionalnya. http://economy.okezone.com/read/2015...ikut-alasannya

[mbok jamu]

Om @234

Koq FCX bisa memiliki saham sampai 90,64 persen di dalam PFI sementara pemerintah Indonesia ndak sampai 10 persen? Bukannya di mana-mana mestinya saham mereka ndak boleh lebih dari 49 persen?

Apakah pemerintah Indonesia bisa memaksa FCX menjual saham sampai 30 persen. Kalaupun ndak harus dipaksa, kira-kira apa keuntungan untuk FCX kalau melepas saham mereka?

[surjadi05]

Gak mbok, secara teori boleh kok sampe 99%, sekarang ini banyak perush pemerintah 51% lebih karna pintarnya nego atau minimal "daya jual" indo ::

[234]

Om @234

Koq FCX bisa memiliki saham sampai 90,64 persen di dalam PFI sementara pemerintah Indonesia ndak sampai 10 persen? Bukannya di mana-mana mestinya saham mereka ndak boleh lebih dari 49 persen?

Itulah ajaibnya kontrak Freeport (PTFI).

Kira2 kronologis garis besarnya begini...: (Detail data dan angkanya mungkin ndak terlalu akurat soale saya ndak sempat kalo mesti me-ngais2 data2 lawas yang saya pernah saya miliki)

Pada kontrak karya pertama (KK I) tahun 1967, kesepakatan pembagian saham di PTFI adalah FCX 91,1% dan pemerintah 8,9%. Sampai disini menurutku ndak ada yang aneh soal komposisi ini karena disamping memang saat itu ndak ada UU yang mengatur/membatasi kepemilikan oleh asing. Plus, KK "generasi pertama" memang dikenal "sangat sakti" karena klausul2nya tidak bisa digugurkan oleh UU apapun yang dibuat setelahnya.

KK II (ya, kontrak kedua, BUKAN kontrak perpanjangan) ditandatangani pada 30 Desember 1991 dengan mengikuti "rezim kontrak generasi kelima" yang sebenarnya sudah "berkurang kesaktiannya" dimana mulai munculnya klausul2 kontrak yang mulai mengatur terkait dengan perubahan UU (jika ada) di kemudian hari. Dalam sebuah klausul (Pasal 24 ayat 1? Saya lupa persisnya) disebutkan bahwa saham pemerintah naik menjadi 9,36% dan FCX 90,64 dengan catatan "Freeport berkewajiban melakukan divestasi saham melalui dua tahap dimana Freeport harus melepas sahamnya sebesar 9,36% pada sepuluh tahun pertama (1991-2001) dan terhitung sejak tahun 2001 (tahap kedua) Freeport berkewajiban melepas sahamya sebesar 2% setiap tahunnya sampai tercapai total saham 51% dimiliki oleh pemerintah dan/atau perusahaan nasional".

Tepat sehari setelah penandatanganan kontrak (31 Desember 1991) Freeport langsung memenuhi kewajiban tahap pertamanya dengan melepas 9,36% sahamnya ke Ical (Bakrie & Brother, dan selanjutnya dialihkan ke PT Indocopper Investama Corp.). Setahun kemudian, tepatnya 23 Desember 1992, Freeport membeli 49% saham Indocopper dari Ical. Pada 1997 Ical melepas sisa sahamya yang 51% di Indocopper ke Bob Hasan (Nusamba) dan pada 2002 Freeport mengambil alih semua saham Nusamba di Indocopper. Dus sejak saat itu, sampai sekarang, Freeport total memiliki 90,64% seperti angka yang mbak Mbok sebutkan diatas. (Bagian ini kalo diceritakan lebih detail cukup seru dengan berbagai "intrik2 kotor" didalamnya).

Lalu bagaimana dengan kewajiban Freeport untuk divestasi tahap kedua (setiap tahun harus melepas 2% saham sampai total terpenuhi 51%)? Itu gugur dengan sendirinya sejak 1994 dengan terbitnya PP (atau UU?) pada tahun tsb yang salah satu pasalnya intinya menjelaskan bahwa "perusahaan asing boleh memiliki saham maksimum 100% pada PMA (termasuk di sektor pertambangan)". Bukankah KK II sudah ndak "sakti" lagi dan bisa/boleh mengikuti peraturan yang baru?

Apakah pemerintah Indonesia bisa memaksa FCX menjual saham sampai 30 persen.

Tidak bisa selama KK masih berlaku, kecuali pihak Freeport bersedia (mungkin setelah "diancam") mengamandemen isi KK tersebut. Lho, lalu bagaimana dengan adanya peraturan yang lebih baru (PP? Saya lupa) yang intinya menyebutkan bahwa "asing harus melepas sahamya 30% pada PMA sektor pertambangan"? Bukankah peraturan ini otomatis membatalkan PP tahun 1994? Ya, betul. Tapi disitulah "keajaiban" KK Freeport. Rupanya dalam Pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa (kurang lebihnya) "Jika ada peraturan baru tentang kepemilikan saham asing yang berbeda dengan ayat 1 maka Freeport berhak memilih mana yang lebih meringankan". Ya jelas aja Freeport memilih PP Tahun 1994! Ajaib, kan?

Jadi mbak Mbok, kalo seandainya saat ini pun Freeport mau membeli 9,36% saham milik pemerintah dan pemerintah pun "rela" melepaskannya maka itu semua sah2 saja. Itu konstitusional. Tidak ada satu pun aturan yang dilanggar oleh Freeport.

Tapi ndak usah terlalu kuatir mbak Mbok, pemerintah masih bisa menekan Freeport pada saat perpanjangan kontrak nanti (2019). Bargaining power pemerintah kan mestinya sangat kuat karena Freeport memang sangat berkepentingan untuk persoalan perpanjangan kontrak ini. Dan menurut MoU yang telah disepakati kedua belah pihak, kalau ndak salah ditandatangani Juli 2015 lalu, Freeport kabarnya sudah setuju untuk melepas sahamnya bertahap sampai 30%, plus kesepakatan2 lain termasuk soal royalti, penciutan lahan, kandungan lokal, dll. Tinggal dikawal aja jangan sampai nanti kecolongan lagi dengan "klausul2 ajaib". Bahkan saya prefer nanti ada klausul juga untuk memberi kesempatan Pemda ikut memiliki sahamnya, bisa ambil dari sebagian yang 30% tsb atau prosentasi tambahan tersendiri. MoU kan sifatnya (secara hukum) tidak mutlak mengikat.

Kalaupun ndak harus dipaksa, kira-kira apa keuntungan untuk FCX kalau melepas saham mereka?

Secara bisnis ya ndak ada untungnya, semakin besar saham yang mereka miliki ya semakin menguntungkan mereka.

---------- Post Merged at 10:42 PM ----------

Gak mbok, secara teori boleh kok sampe 99%, sekarang ini banyak perush pemerintah 51% lebih karna pintarnya nego atau minimal "daya jual" indo ::

Yap betul. Tapi setahu saya untuk PMA sektor pertambangan ada peraturan yang lebih baru yang membatasi hanya sampai 70% (setelah tahap produksi). Saya lupa peraturan persisnya tapi seingatku kalo ndak berbentuk PP ya PerMen (peraturan menteri) ESDM. Lain kali coba akan saya cek persisnya.

[neofio]

[MENTION=912]234[/MENTION]

cerita intrik kotornya dunk,seru tuh

[surjadi05]

boleh om [MENTION=912]234[/MENTION] , tapi untuk menghindari keribetan yg mungkin timbul pake inisial aja, atau mr x, mr y

untuk jaga2 aja sih

[mbok jamu]

Om [MENTION=912]234[/MENTION]

Aku ndak kuatir karena menurutku pemerintah Indonesia pun ndak berhak atas kandungan emas di negri itu. Sejak tahun 1965 - 1967 - 1972 - 1981 - dst, bukan intrik-intrik kotor lagi tapi sudah membawa darah dan kematian, bukan?

[234]

@Neo

Wani piro? Soale kalo saya mau buat dalam bentuk investigative report ttg masalah ini saya bisa jual lho ke BBC ato CNN untuk dijadikan artikel berseri. Haha...ndak kok, cuman bcannda. #suwersambergledeksayacumapengamatamatirtanpanama

Sudah banyak kok yang menulis persoalan ini, mulai dari George Aditjondro, Jeffry Winter, aktivis Jatam, pengamat seperti Qurtubi, Marwan Batubara dll sampai pengamat2 amatiran yang banyak bertebaran menulis di blog2. Jadi kalo saya ikut2an nulis nanti malah justru semakin membingungkan krn akan menjadikan semakin banyak opini2 yang berkembang, yang toh semuanya akan sulit sekali diverifikasi kebenarannya. Saya sih yang terpenting kedepannya jgn sampai terulang lagi, toh nasi udah terlanjur jadi lontong, yang lalu biarlah berlalu.

---------- Post Merged at 10:29 PM ----------

@Kong Sur

Ndak lah kong kalo saya sebut nama. Kalo pun di depan saya sempat singgung tiga nama (Ical, Bob Hasan dan Suharto) itu karena menurutku itu memang sudah jadi informasi publik yang bukan rahasia lagi, bahwa Copperindo memang didirikan Ical untuk menampung 9,36% saham PTFI, bahwa Nusamba dikelola oleh Bob Hasan, dan bahwa grup Nusamba ada dibawah yayasan Nusamba milik Suharto (Cendana). Nusamba sendiri akhirnya memang "bubar" pasca runtuhnya Orba, inilah kenapa Freeport dengan mudahnya langsung mengambil sisa saham 51% di Copperindo dari tangan Nusamba.

---------- Post Merged at 10:39 PM ----------

@Mbak Mbok

Iya juga sih, tapi bagaimanapun saya melihatnya dari kacamata saat ini bahwa Papua adalah (masih) bagian dari NKRI.

Dan saya juga paham kok, setidaknya ini menurut opini saya pribadi, bahwa masuknya Papua (saat itu Irian Barat) ke NKRI sarat dengan bau2 persoalan Freeport juga.

Memang Irian Barat direbut oleh Bung Karno tahun 1963, dus sebelum kontrak Freeport pertama kali ditandatangani (1967) meskipun sebenarnya Freeport sudah mengincar tambang tsb sejak 1960. Bahkan menurut sebuah "teori konspirasi" kejatuhan Soekarno pun juga ada "bau2 Freeport" yang memang rasa2nya ndak bakalan bisa masuk Papua selama Bung Karno berkuasa dengan kebijakan2 nasionalisnya. Bahkan penembakan JFK yang terjadi pada tahun yang sama dengan kejatuhan Bung Karno, dan naiknya Suharto, pun menurut teori tsb udah menjadi "satu paket" karena JFK memang dikenal dekat dengan Bung Karno. Dan saya pun tidak menampik teori2 tsb meskipun saya bukan penggemar "teori konspirasi".

Bahkan saya pribadi juga yakin, ini ndak pake teori konspirasi2an, bahwa referendum Irian Barat pada 1969 pun ndak luput dari bau2 Freeport. Secara common sense aja, apa iya sedemikian mudahnya referendum itu kita menangkan dengan cukup telak (rakyat Irian Barat memilih untuk tetap bergabung dengan NKRI) kalo ndak ada "settingan"? Dan siapa lagi yang berkepentingan untuk membuat settingan seperti itu kalo bukan pihak yang (saat itu sedang) berkepentingan dengan wilayah tsb?

Tapi bagi saya itu semua adalah masa lalu, tinggal bagaimana kedepannya agar menjadi lebih baik. Apa iya perlu diulangi sekali lagi referendum seperti 1969 dimana rakyat Papua disuruh memilih lagi antara tetap bergabung dengan NKRI atau mau melepaskan diri? Tidak perlu sama sekali kalo menurutku.

Nasi sudah menjadi bubur, sekarang tinggal bagaimana membuat bubur tsb menjadi makanan yang lezat, entah itu bubur sumsum, bubur Bandung, bubur Manado, atau bubur2 lezat yang lain. (Tapi kalo kong Sur sih pasti pilihnya bibir Bandung ato bibir Manado).

[surjadi05]

Said wisely, terutama bagian terakhir

[mbok jamu]

Argh.. kong Sur. Ini ciyus!


Tapi Om [MENTION=912]234[/MENTION]

Kalau ndak belajar dari masa lalu, besar kemungkinan manusia akan mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana seseorang membuat bubur yang lezat kalau dia ndak tahu bubur yang lezat itu yang seperti apa. Yang sudah terjadi juga menunjukkan what they were capable of, apa yang ndak segan-segan mereka lakukan.

Jadi kalau sekarang pemerintah Indonesia berpikir berhitung-hitung saham akan membuat ke depan lebih baik, aku pikir, they are just kidding themselves and the indigenous in Papua. Pemerintah ndak akan pernah bisa sendirian membuat FCX keluar dari Indonesia kalau ndak belajar dari bagaimana akhirnya pertambangan itu jatuh ke tangan FCX. Indonesia memerlukan bantuan pihak lain. Itu kalau aku sedang ndak berpikir bahwa pemerintah Indonesia sama rakusnya dengan pihak-pihak yang sudah mencuri emas dari rakyat Papua selama puluhan tahun itu.

[surjadi05]

Mungkin maksd om [MENTION=912]234[/MENTION] kita belajar dari masa lalu tanpa perlu "meributkan" apalagi mempidanakan yg sudah lalu mbok

Silahkan om, gw tunggu info selanjutnya mumpung sekarang mulai tertarik dengan " ekonomi politik"

[mbok jamu]

Lho.. mbok juga ndak mau meributkan apalagi mempidanakan yang sudah lalu, kong.

Kong Sur mau bibir sumur apa bibir jurang?

[surjadi05]

Lebih seru bibir sumi kali mbok

Well kalo gitu mungkin saya salah paham, gara2 om [MENTION=912]234[/MENTION] menawarkan bibir manado

[234]

Jadi kalau sekarang pemerintah Indonesia berpikir berhitung-hitung saham akan membuat ke depan lebih baik, aku pikir, they are just kidding themselves and the indigenous in Papua.

Setidaknya itu adalah salah satu cara, dan tentu saja memang bukan satu2nya cara. Dan kalo bicara ttg "saham pemerintah", ini sekaligus meluruskan tulisan2 saya sebelumnya agar ndak disalahpahami, yang ingin lebih saya tekankan adalah "saham nasional", jadi bukan melulu pemerintah. Itu bisa saja pemerintah (pusat), bisa pemda, bisa BUMN, bisa BUMD, bahkan bisa swasta. Bahkan saya prefer pemda (ini udah saya sebut sebelumnya) dan pengusaha daerah (kalo ada yang mampu) untuk diberikan prioritas.

Pemerintah ndak akan pernah bisa sendirian membuat FCX keluar dari Indonesia kalau ndak belajar dari bagaimana akhirnya pertambangan itu jatuh ke tangan FCX. Indonesia memerlukan bantuan pihak lain.

Kalo saya kok malah ndak pernah berpikir, setidaknya sampai saat ini, untuk membuat FCX keluar dari Indonesia yak. Saya lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa beroperasi disini dgn cara yang lebih "bersih" ke depannya. No...no, saya tidak bilang FCX tidak bersalah lho.

Itu kalau aku sedang ndak berpikir bahwa pemerintah Indonesia sama rakusnya dengan pihak-pihak yang sudah mencuri emas dari rakyat Papua selama puluhan tahun itu.

Saya pun kalo harus tunjuk hidung, daripada tunjuk hidung asing saya lebih suka tunjuk hidung bangsa sendiri, dalam hal ini hidung para penjahat eh maksud saya pejabat pribumi tamak di masa itu. Dan sekali lagi ini juga bukan berarti saya menganggap Freeport ndak rakus.

---------- Post Merged at 07:34 PM ----------

Mungkin maksd om @234 kita belajar dari masa lalu tanpa perlu "meributkan" apalagi mempidanakan yg sudah lalu mbok

Ya, tapi itu lebih ke persolan prioritas aja mana yang perlu lebih dikedepankan, bukan berarti saya ndak setuju soal mempidanakan (pihak yang bersalah).

Silahkan om, gw tunggu info selanjutnya mumpung sekarang mulai tertarik dengan " ekonomi politik"

Duh dimananya yak yang mesti saya tulis. Ntar ya... ::

(Ntar agak maleman, masih nemenin anak banyak PR soale besok hari Senin) :mrgreen;

[234]

Berhubung udah banyak sekali cerita2 dan ulasan2 seputar persoalan Freeport (ini gampang banget dicari via Google), saya akan coba tulis dari perspektif yg "ndak populer" aja ya Kong Sur, anggap aja sekedar untuk melengkapi cerita yang udah banyak beredar.

Di posting pertama saya sudah nyatakan bahwa persoalan pada tambang Freeport itu menurutku bersumber pada dua hal, yaitu masalah royalti dan divestasi.

Masalah royalti meenurutku terjadi pada 10 tahun pertama sejak tambang Ertsberg mulai produksi tahun 1972. Saat itu pemerintah kabarnya cuma dapat royalti dari produksi tembaga soale kontraknya memang untuk tambang tembaga, bukan emas. Tapi kalo itung2an angka sebenarnya emas yang "dijarah" pun relatif ndak banyak kok, soale Ertsberg itu "kecil banget" (kalo dibandingkan dengan Grasberg). Dan saya melihat hal ini sebagai akibat "kebodohan" pemerintah aja.

Sedangkan masalah divestasi, ini saya lebih suka menyebut akibat "kerakusan", berawal pada tahun 1983 saat cadangan di Ertsberg mulai menipis.

Ada kejadian yang menurutku sangat penting pada tahun 1983 tsb, yaitu kunjungan JJ Dozy ke lokasi tambang Freeport. Kejadian ini kayaknya luput dari sorotan media sehingga ndak banyak yang mengulas peristiwa ini.

Kedatangan Dozy, menurutku, telah menguak keberadaan "bonansa" di Grasberg. Dozy adalah seorang geolog Belanda yang pertama kali menemukan Ertsberg pada 1936 dan menuliskan hasil temuannya tsb pada 1939.

Dan info yang agak terabaikan, Grasberg pun sebenarnya sudah "ditemukan" oleh Dozy pada 1936. Hai ini (info yang terabaikan) yang kemudian menjadikan se-olah2 penemu Grasberg adalah Freeport. Padahal baik Ertsberg maupun Grasberg adalah nama yang diberikan oleh Dozy pada laporannya tahun 1939. Ertsberg dalam bahasa Belanda artinya "gunung bijih" dan Grasberg artinya "gunung rumput".

Lalu pada 1988 Freeport secara resmi mengumumkan penemuan tambang Grasberg dengan cadangan emas terbesar di dunia. Dan FCX pun masuk ke bursa New York, tentu saja tujuannya untuk menghimpun dana buat mengembangkan Grasberg. Aneh? Ya, menurutku ada yang aneh atau lebih tepatnya banyak hal yang patut dipertanyakan.

Logika saya, ndak mungkin Freeport melakukan hal tsb kalo belum ada jaminan perpanjangan operasi tambangnya di Grasberg. Dus, kurun waktu 1983-1988 itulah era "kasak-kusuk" antara Freeport dengan "gerombolan manusia2 rakus" dari pihak penguasa saat itu.

Pada 1989 tambang Grasberg akhirnya mulai produksi. Ini sebenarnya juga aneh, tambang dengan cadangan emas sebesar itu bisa mulai berproduksi hanya selang setahun setelah "ditemukan". Ini menguatkan dugaan saya bahwa cadangan di Grasberg sebenarnya ditemukan ndak lama setelah kunjungan Dozy di tahun 1983, dan sejak itu langsung dilakukan persiapan2 produksi sambil berbarengan "deal2 bancakan" (bagi2 jarahan) sebagai syarat diperpanjangnya operasi tambang Freeport.

Tentu sudah banyak pihak yang mulai dapat "jatah bancakan" pada waktu itu, mulai dari proyek pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, dll) sampai ke proyek "remeh-temeh" seperti catering dll. Ada juga yang dapat jatah proyek "limbah" (tailing). Belum lagi jatah "preman" untuk para "satpam bersenjata" yang sangat represif thd masyarakat asli setempat yang sampai mencuat menjadi isu HAM. Nama2 yang disinyalir terlibat "proyek bancakan" ini bisa kong Sur cari dari ulasan2 yang banyak bertebaran di Internet.

Lalu pada 30 Desember 1991 PTFI menandatangani kontrak baru (sebut saja KK II) untuk melanjutkan pengembangan Grasberg dengan jangka waktu 30 tahun s/d 2021.

Ada pemahaman keliru (menurutku) yang berkembang seputar KK II ini yang (se-olah2) "KK II adalah kontrak perpanjangan Freeport dengan wilayah yang diperluas".

Tapi yang sebenarnya, menurutku, KK II bukanlah kontrak perpanjangan melainkan kontrak (KK) baru yang mengantikan (replace) KK sebelumnya, dengan luas diperkecil yang difokuskan ke wilayah Grasberg (Blok A) plus wilayah eksplorasi (Blok B) dengan total luas konsesi 212,950 hektar.

Hanya saja, pada tanggal yang sama (30 Desember 1991) FCX juga memperoleh KK baru melalui PT IEM dengan luas konsesi 1.007.490 hektar. Plus pada tahun 1994 (saya lupa tanggal persisnya) FCX dapat KK baru lagi melalui PT NBM seluas 824.581 hektar.

Cerita selanjutnya setelah 30 Desember 1991 sudah saya singgung di posting sebelumnya yaitu seputar saham Copperindo di PTFI. Hal "aneh" yang perlu saya garis bawahi adalah FCX melepas sahamnya ke Copperindo hanya selang sehari setelah KK II ditandatangani. Jadi jual saham udah kayak jual nasi uduk, malam ini dimasak besok pagi sudah terjual. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa jauh sebelum KK II ditandatangani memang sudah ada "deal2 bancakan bagi hasil".

Segitu dulu aja infonya ya kong Sur. Nanti bisa dilanjut dgn lebih interaktif, soale kalo nulisnya monolog saya malah jadi bingung mesti tulis info apa.

[mbok jamu]

Gara-gara kong Sur, si om jadi begadang.


Ayo kita teruskaaaann

Kenapa om [MENTION=912]234[/MENTION] ndak mau FCX hengkang dari Indonesia?

[surjadi05]

Ok lanjuttt mang

Kalo baca di radio dan denger di majalah, katanya tenaga lokal yg dipake udah 98%, dan kandungan lokal hampir 60%, berarti kecuali pembagian keuntungan, Fcx udah bagus donk? Nah masalahnya kan dati 98% itu ada berapa % "anak lokal", dan kalo gw baca2 lagi di tv, pembangunan smelter di gresik murni masalah ekonomis, karna infrastruktur di papua ga ada apa2nya dibanding di jawa, nah kalo gitu harusnya pembagian keuntungan daerah yg harus ditambah seperti saran om [MENTION=912]234[/MENTION], sekarang juga lagi heboh kan dpr ada yg nyatut2 nama jokowi si RR yg kayak kebakaran jenggot, bilang kalo ss kalo ada bukti laporin aja ke jokowi, kayak orang "aneh"padahal kemaren rr bilang ada beking di pelindo, loh kok kaga fokus gw, udah ahh cari bibir eh bubur ayam dulu ahh

[neofio]

sejarah nya panjang juga freeport di indonesia, sejak indonesia belum merdeka, lalu dari presiden pertama s/d presiden jokowi,...

dulu sempat heboh juga Exxon Mobile di blok gas cepu..