Pembebasan lahan

[ndableg]

Kerusuhan selalu terjadi pada saat pembebasan lahan yang akhirnya lebih dianggap sebagai penggusuran thd para penghuni.
Terakhir di jakarta adalah pembebasan tanah di kampung pulo. Rusuh.

Yg gw heran, kenapa sulit banget yak menata ruang kota. Padahal, katanya, gubernur ud mengganti 1.5 kali lipat dari harga tanah kpd pemilik resmi tanah. Yg illegal ud ditawarkan rusun yang lebih baik. Tapi toh.. susah..

Kenape ye?

[surjadi05]

Karna "rakyat"tahu, kalo mau dapat yg enak mesti pake kekerasan?

[ndableg]

Maksudnya dapet yg enak? "rakyat"?

[surjadi05]

Maksudnya dapet yg enak? "rakyat"?

Yah yg mengaku rakyat dan tinggal ditanah milik negara?

---------- Post Merged at 12:34 PM ----------

1.5 lipat dari harga tanah? Kata siapa?
Gak diganti pakai uang kok.
Diganti pakai rumah susun.

Lagipula, harga tanah versi siapa?

Itu kan yg diusulkan pemkot dki om, tapi "rakyat"nya maunya diganti uang, terutama yg ga punya sertifikat, itu di jakarta, kalo di batam diganti duit kok, kalo beli tanah ga dipagarin en gaji orang buat jaga, dalam 2 tahun, dibangun rumah gubuk giliran diusir dari tanah kita, minta ganti rugi 30 juta, sorry curcol ::

[kandalf]

1.5 lipat dari harga tanah? Kata siapa?
Gak diganti pakai uang kok.
Diganti pakai rumah susun.

Lagipula, harga tanah versi siapa?

[tuscany]

Ada mafianya. Mafia di mana-mana.

[surjadi05]

yup, gw mikirnya juga gitu

[MENTION=41]kandalf[/MENTION]

yg minta duit ini loh,

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Muhammad Halili menyatakan pihaknya belum menyerah terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menggusur rumah mereka. Halili mengatakan proses hukum masih akan berjalan.

Berita Terbaru:
Wah, Artis Amel Alvi Mencak-mencak Saat Digrebek BNN
Tuding Salahi Peruntukan, Rizal: Rumah Ahok Harus Digusur



"Silakan lanjutkan proses eksekusi, kami akan membiarkan. Tapi kami belum menyerah, akan kami tempuh jalur hukum sesuai anjuran Pak Kapolres," kata Halili dihadapan Kapolres Jakarta Timur Umar Faroq, Kamis, 20 Agustus 2015.

Halili mengaku pihaknya tidak bisa menghentikan eksekusi ini. Ia berpendapat eksekusi melanggar hukum karena proses hukum masih berjalan untuk menetapkan status Kampung Pulo. "Warga kaget akan eksekusi ini, karena surat SP3 sendiri belum keluar."

Baca juga:
Kisah Sultan: Bertemu Roro Kidul di Parangkusumo
Calon Presiden Berusia 15 Tahun Ini Tantang Hillary Clinton

Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur Komisaris Besar Umar Farouq menyarankan agar warga Kampung Pulo segera menempati rumah susun yang sudah disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Ia menilai permukiman Kampung Pulo sudah tidak layak huni. "Kawasan ini sudah tidak layak huni baik dari segi kesehatan atau keamanan. Pemprov sudah menyediakan rumah susun, silakan ditempati. Sebagian warga bahkan sudah tinggal di sana," ujar Umar.

Penggusuran di Kampung Pulo yang terjadi tadi pagi berlangsung ricuh karena sebagian warga yang bertahan di lokasi itu menolak pindah. Warga menolak digusur karena mereka mengaku tidak mendapat uang kerahiman dari Pemprov DKI Jakarta.

---------- Post Merged at 02:30 PM ----------

nah ini alassannya mereka merasa berhak minta ganti rugi, katanya pemukiman liar tapi kok dipalakin eh di PAJAKIN, dimana2 kalo sudah kena pajak berarti resmi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam penertiban permukiman warga di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, terungkap bahwa meski tinggal di atas tanah negara, sebagian warga Kampung Pulo rutin membayar pajak bumi dan bangunan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui hal tersebut. Namun, ia enggan berasumsi hal tersebut akibat bobroknya birokrasi pemerintahan pada masa lalu.

"Saya enggak tahu juga soalnya itu kan masalah lama sekali. Sudah yang lalu-lalu. Yang penting kita mengimbau secara persuasif supaya mereka suka rela agar rumahnya dibongkar," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Sementara itu, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi menilai adanya temuan mengenai warga Kampung Pulo yang membayar PBB itu bisa jadi pelajaran untuk di masa depan. Menurut Pras, pemerintah nantinya tidak boleh lagi memberikan fasilitas kepada para warga yang tinggal di atas tanah negara.

Selain mencegah kengototan warga apabila ke depannya saat ditertibkan, Pras menilai tidak diberikannya fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi bahwa tanah yang mereka duduki itu adalah tanah yang bukan miliknya.

"Lakukan langkah persuasif di awal. Kalau memang tanah negara jangan dikasih fasilitas, mulai dari KTP, listrik, air. Supaya warga tahu 'oh, kita salah nih'," ujar Pras.

Meski menyadari tidak memiliki sertifikat, warga Kampung Pulo menolak dianggap sebagai pemukim liar. Sebab, mereka mengaku selama ini rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). (Baca: Warga Kampung Pulo Menolak Disebut Pemukim Liar)

Hal itulah yang kemudian mendasari warga Kampung Pulo hendak menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

[tuscany]

Ya uda gugat aja. Dari sini juga keliatan bakal kalah. Soal tanah patokannya satu pasti menang: sertifikat kepemilikan. Punya enggak?
Mau bayar pajak sampe tua tapi ga ada sertifikat kok bisa, itu uda menyalahi aturan. Paling ada main dgn oknum.

[surjadi05]

Ya uda gugat aja. Dari sini juga keliatan bakal kalah. Soal tanah patokannya satu pasti menang: sertifikat kepemilikan. Punya enggak?
Mau bayar pajak sampe tua tapi ga ada sertifikat kok bisa, itu uda menyalahi aturan. Paling ada main dgn oknum.

Yah makanya ini korupsi di indo sudah sedemikian sistematisnya di indo, bahkan sesuatu yg ga legal juga bisa dipajakin, bagusnya masih ada orang2 kayak ahok, susi , jonan, en juga presiden en wapres yg support ::

[surjadi05]

Ya uda gugat aja. Dari sini juga keliatan bakal kalah. Soal tanah patokannya satu pasti menang: sertifikat kepemilikan. Punya enggak?
Mau bayar pajak sampe tua tapi ga ada sertifikat kok bisa, itu uda menyalahi aturan. Paling ada main dgn oknum.

Takutnya ntar kalah di pengadilan, pasti pada teriak "Hukum tidak berpihak pada rakyat kecil" padahal jelas2 salah

[kandalf]

Takutnya ntar kalah di pengadilan, pasti pada teriak "Hukum tidak berpihak pada rakyat kecil" padahal jelas2 salah

Jelas2 salah?
Mereka bayar PBB pakai girik.
Mereka ada di sana dari zaman 1930.

Pemerintah Indonesia, dari zaman orde lama, orde baru, hingga reformasi gak pernah menyelesaikan persoalan tanah. Berkali-kali berjanji membuat sertifikat hak milik pada pemilik girik tapi gak pernah tuntas membuatkannya.

Jadi akhirnya ada sengketa tanah di mana pemilik lahan hanya punya girik, tak diakui sebagai "pemilik" padahal membayar pajak atas tanah menggunakan girik tersebut. Sementara ada "orang baru" tiba-tiba punya Sertifikat atas Hak Milik yang entah bagaimana cara BPN mengeluarkannya.




Pernah baca KUHPerdata pasal 1963?

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak
bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar
atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh
hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa. Seseorang yang dengan
itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak
milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas-haknya. (KUHPerd.
506 dst., 511-2?, 531, 548-2?, 550, 584, 610, 613, 695, 699, 1955, 1964
dst., 1977.)

keterangan bahwa pemukim ada dari tahun 1930 dari:
1. http://nasional.republika.co.id/beri...kampung-pulo-1
2. http://www.republika.co.id/berita/na...kampung-pulo-2

Nambah artikel lagi dari situs LBH (yang sebenarnya salin rekat dari Jakarta Post)
http://en.bantuanhukum.or.id/we-are-...ulo-residents/

[surjadi05]

Jelas2 salah?
Mereka bayar PBB pakai girik.
Mereka ada di sana dari zaman 1930.

Pemerintah Indonesia, dari zaman orde lama, orde baru, hingga reformasi gak pernah menyelesaikan persoalan tanah. Berkali-kali berjanji membuat sertifikat hak milik pada pemilik girik tapi gak pernah tuntas membuatkannya.

Jadi akhirnya ada sengketa tanah di mana pemilik lahan hanya punya girik, tak diakui sebagai "pemilik" padahal membayar pajak atas tanah menggunakan girik tersebut. Sementara ada "orang baru" tiba-tiba punya Sertifikat atas Hak Milik yang entah bagaimana cara BPN mengeluarkannya.




Pernah baca KUHPerdata pasal 1963?



keterangan bahwa pemukim ada dari tahun 1930 dari:
1. http://nasional.republika.co.id/beri...kampung-pulo-1
2. http://www.republika.co.id/berita/na...kampung-pulo-2

Nambah artikel lagi dari situs LBH (yang sebenarnya salin rekat dari Jakarta Post)
http://en.bantuanhukum.or.id/we-are-...ulo-residents/

Setahu gw girik merupakan dokumen resmi negara deh, walo ga sekuat sertifikat, ini kan kita ngomong orang yg ga punya sertifikat, kemaren kalo ga salah walikotanya pernah ngomong di tv metro kurang lebih kalimatnya begini " 2 dari 10 orang memang mempunyai sertifikat atau girik", berarti pemkot dki mengakui kan?,nah yg jadi masalah kan yg 8 orang itu::

[ndableg]

Preman itu mah

[ndugu]

kenapa pada ga mau pindah ke rusun ya?
abis saya liat di foto2nya, katanya tuh rusunnya kan bagus kan. mana gratis/murah banget, anggap aja bayaran itu seperti pajak yang selama ini dibayar. kok masi pada ga mo pindah? bingung.

[surjadi05]

kenapa pada ga mau pindah ke rusun ya?
abis saya liat di foto2nya, katanya tuh rusunnya kan bagus kan. mana gratis/murah banget, anggap aja bayaran itu seperti pajak yang selama ini dibayar. kok masi pada ga mo pindah? bingung.

Karna mereka anggap mereka benar dan "berharap" kalo ribut dapat duit dan rusun, kemaren ahok liat di metro setuju bayar 5 juta dari duit dia pribadi,cuma lupa syaratnya apa,soalnya cuma di headlinenya

[Kingform]

kalo kata ahok sih yang menolak pindah itu yang punya bisnis kontrakan di sana
kalo pindah ke rusun kan otomatis mereka jadi ga punya bisnis kontrakan lagi
toh sebagian besar warga udah pada pindah sebelum penggusuran

---------- Post Merged at 10:46 PM ----------

[tuscany]

M. Rifki spesialisasi rame2.

[etca]

bikin macet aja nih, Jumat malam sepulang kerja konon katanya macet banget,
diinfo ama teman jangan lewat arah jatinegara - kampung melayu.

[ndableg]

Katanya yg punya sertifikat langsung dapet ganti. Yg ga dikasih itu yg cuman punya kuitansi pembelian rumah.

[surjadi05]

Dan soal kebobrokan birokrasi negara apa herannya? Percaya ga kalo gw bilang 100% tanah di batam udah pemiliknya rata2 pt, dan percaya ga kalo gw bilang pt tsb bahkan ga punya akta pendirian en npwp, coba deh iseng2 ke batam, kamu lihat banyak tanah kosong bahkan mirip hutan, trus coba ke bp batam, nanya ada lahan kosong ga mau dirikan perush, jawabannya pasti ga ada, tapi malamnya/besoknya pasti ada yg datang ke hotel kamu nawarin tanah perusahaannya, makanya gw bilang korupsi di indo sudah sedemikian sistematisnya