Results 1 to 9 of 9

Thread: Pajak Untuk Bayar Pegawai

  1. #1
    pelanggan setia gembel's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    perbatasan
    Posts
    2,068

    Pajak Untuk Bayar Pegawai

    Keluhan belanja gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang besar kembali datang dari daerah. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim, mengeluhkan belanja gaji pegawai selama ini yang menghabiskan 70 persen dari pendapatan daerah.

    Total pendapatan Sumbar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sejumlah bantuan lainnya untuk perbaikan pasca gempa berkisar antara Rp15 triliun. Namun, besarnya pembayaran gaji pegawai dinilai menghambat laju perkembangan daerah ke depan.

    “Sekitar 70 persen dari total pendapatan daerah digunakan untuk membiayai operasional pegawai,” kata Muslim Kasim dalam seminar kependudukan di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin 18 Juli 2011.

    Tahun ini, Sumbar menargetkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2,1 triliun. Target ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,7 triliun.
    Sumber PAD Sumbar, menurut Wagub, berasal dari pajak daerah dan pajak kendaraan. Kondisi ini yang membuat Wagub mengisyaratkan perlunya moratorium PNS agar anggaran digunakan lebih efektif.

    Kementerian Dalam Negeri pernah mengungkapkan, belanja pegawai daerah yang diambil dari dana alokasi umum (DAU) pusat rata-rata nasional sebesar 57 persen. Beberapa daerah bahkan bisa mencapai 60-80 persen.

    "Dari data DAU yang ditransfer ke daerah, tak dibantah 57 persen habis untuk gaji pegawai," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Raydonnyzar Moenek saat dihubungi VIVAnews.com.

    Raydonnyzar menjelaskan, meski gaji pegawai menghabiskan 57 persen dari DAU, namun secara agregat jika belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja, rata-rata nasional mencapai 39 persen.

    Seperti pernah ditulis VIVAnews.com, data APBD 2010 (per 25 Juni 2010) dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan dua kabupaten di Sumatera Barat memiliki belanja pegawai sangat tinggi.
    Kabupaten Tanah Datar, porsi belanja pegawai mencapai 74 persen. Total belanja pegawai mencapai Rp378,914 miliar. Sementara itu, kabupaten ini memiliki total pendapatan Rp511,476 miliar dan PAD hanya Rp35,402 miliar.

    Kabupaten lainnya yaitu Solok dengan total pendapatan sebesar Rp491,083 miliar dan PAD hanya Rp20,637 miliar, serta memiliki belanja pegawai Rp359,743 miliar atau 73 persen dari total pendapatannya.
    Pantes kgk maju-maju...
    belajar nge-blog di ferylife.blogspot.com

  2. #2
    pelanggan setia heihachiro's Avatar
    Join Date
    Mar 2011
    Location
    little nong
    Posts
    2,613
    dah sering dibahas, karena rekrutmen C/PNS di daerah sering ga jujur, yang ga bener2 dibutuhkan tapi karena koneksi tertentu jadi bisa dibutuh-butuhkan, walhasil ya overload gitu pegawainya (yang menghabiskan gaji)
    kalo itu gubernur ngeluh, pertama dia benahin dulu sistem rekrutmen-nya, setelah itu penertiban tupoksi para pegawai di daerahnya, mulai dari lingkungan dia dulu deh

    IMHO sih, rekrutmen berdasarkan "koneksi" gitu ga masalah, asal si pegawainya emang bener-bener kompeten dan skillnya di atas rata-rata pegawai yang melamar

    kalo di instansi pusat kayaknya sih dah mulai berkurang yang macem gini

  3. #3
    Barista AsLan's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Posts
    9,288
    Kalo Gurbernurnya pinter, pegawai negri yg tidak produktif dikumpulkan lalu dibuat jadi produktif, misalnya membuat perusahaan milik daerah.

  4. #4
    Chief Cook GiKu's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Posts
    10,315
    pegawai tidak produktif karena gak punya kemampuan
    paling2 disuruh nyapu, bukan mengelola perusahaan

  5. #5
    pelanggan setia gembel's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    perbatasan
    Posts
    2,068
    bisa jadi hal ini penyebab daerah di luar pulau jawa tertinggal pembangunannya
    belajar nge-blog di ferylife.blogspot.com

  6. #6
    ukuran perusahaan/badan usaha
    biaya tenaga kerja yng wajar adalah 20-40%
    dari total biaya operasional
    mbregegeg ugeg-ugeg hemel-hemel sak dulito

  7. #7
    pelanggan setia gembel's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    perbatasan
    Posts
    2,068
    Quote Originally Posted by pasingsingan View Post
    ukuran perusahaan/badan usaha
    biaya tenaga kerja yng wajar adalah 20-40%
    dari total biaya operasional
    pemerintah harus bekerja keras memecahkan masalah ini, jangan cuma pencitraan aja
    belajar nge-blog di ferylife.blogspot.com

  8. #8
    ini sih masalah klasik. kenapa bisa gitu? ya karena rekrutmen yang kebablasan.

    IMHO, sistem rekrutmen sebagai PNS ya harus "zero-growth". Artinya, penerimaan baru dilaksanakan ketika sudah aada PNS yang pensiun. sehingga tidak menambah beban instansi pemerintahan.

    meski tak sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena pensiunan2 itu kan tetap digaji ketika memasuki masa retirement. tapi paling tidak, mengurangi beban instansi di kantor masing2.

    tapi sekarang faktanya, penerimaan CPNS, sampai tahun 2010, masih dilaksanakan setiap tahun. formasinya bisa puluhan hingga ratusan per kementerian/lembaga/instansi. padahal, setiap tahunnya, belum tentu yang pensiun sejumlah itu juga.

  9. #9
    tapi denger2, tahun ini bakal ada moratorium penerimaan CPNS. semoga bener deh. paling ngga, menunda sedikit kebablasan rekrutmen di instansi pemerintahan.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •