
Originally Posted by
cha_n
sebenarnya gampang aja, kasih tanggung jawab, sesuaikan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tiap orang sesuai dengan latar belakangnya.
Tapi sebelumnya, yang lebih penting lagi adalah pemerintah merumuskan dulu tugas, fungsi dari masing2 instansi. seringnya, pemerintah sendiri bingung, tugas fungsinya apa.
banyak redudansi, semisal dengan hadirnya lembaga non struktural (LNS) sehingga tidak jelas lagi A itu tugasnya siapa?
contoh gampang, ada kemenakertrans, tapi juga ada BNP2TKI. kenapa? banyak lagi lah, akhirnya cuman buat bagi2 jabatan *sigh*
68. IDEAL-nya memang begitu. tapi dengan sistem multi partai di Indonesia sulit menerapkannya, akhirnya menteri jadi jabatan politis