KPK vs POLRI

[surjadi05]

EFEK SAMAD, kalo kata gw

Jakarta - KPK pagi ini akan direpotkan efek dari putusan kontroversial hakim Sarpin Rizaldi. 3 gugatan praperadilan yang dilayangkan para tersangka korupsi yang terinspirasi putusan hakim Sarpin akan disidangkan dalam waktu yang bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Pada dasarnya kami siap menghadapi praperadilan. Mengenai kesiapan, saya belum mendapat informasi dari Biro Hukum," kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi, Senin (30/3/2015).

Menurut salah satu anggota tim Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang, untuk beberapa gugatan pihaknya sudah siap menghadapi. Namun, masih ada gugatan lain yang berkasnya belum selesai karena sudah memasuki pokok perkara penyidikan, padahal waktu yang ada untuk mempelajari berkas penyidikan sangat terbatas.

"Untuk yang bukti pendukung praperadilannya sudah siap dan jawabannya sudah siap maka tim akan hadir, sedangkan untuk perkara yang masih memerlukan persiapan tentu pengadilan bisa memberikan kesempatan untuk menunda persidangan," ujar Rasamala.

Sayangnya, Rasamala belum mau menjelaskan berkas mana saja yang sudah selesai dan berkas mana yang belum selesai karena masih harus menelaah berkas penyidikan dan penyelidikan.

Untuk diketahui, tiga tersangka korupsi yang mengajukan praperadilan adalah, Suryadharma Ali yang tersandung kasus korupsi dana haji, Hadi Poernomo yang terjerat kasus korupsi pajak Bank BCA dan Suroso Atmo Martoyo kasus Innospect. Ketiga tersangka itu sama-sama mempermasalahkan status tersangka mereka, padahal mereka sudah lama ditetapkan sebagai tersangka.

"Dengan praperadilan ini masyarakat jadi tahu kalau penetapan Pak Hadi Poernomo sebagai tersangka dilakukan dengan cara melawan hukum. Hampir setahun lebih dijadikan tersangka tanpa pernah dipanggil. Ketika masyarakat bertanya soal kasus ini, baru dilakukan pemanggilan. Ini namanya mempermainkan hidup orang dan keluarganya," tutur pengacara Hadi Poernomo, Yanuar Wasesa



saus http://news.detik.com/read/2015/03/3...n-di-pn-jaksel

[kandalf]

Saya percaya Taufik Ruki.
Dari awal ketika namanya disebut sebagai Plt KPK. Saya percaya.

Walaupun aneh ketika dia ikut menandatangani spanduk putih para pegawai KPK (yang sebenarnya mendemo dia), tapi saya percaya beliau.

Dan...
Praperadilan Soetan Bhatoegana gagal karena sudah masuk ke tahap pengadilan. HUAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Kemarin itu, KPK memang terlalu percaya diri.

[surjadi05]

Yup, tapi akhirnya sesuai prediksi, tambah kerjaan kan buat kpk sekarang, minimal harus ke pn/pt,pasti ada yg ngedumel gara2 samad eh sarpin

[ndableg]

Walaupun aneh ketika dia ikut menandatangani spanduk putih para pegawai KPK (yang sebenarnya mendemo dia), tapi saya percaya beliau.

Oh itu bener ndemo dia dan dia ada dibawah ikutan demo? mangkanya bingung gw.

[purba]

Yup, tapi akhirnya sesuai prediksi, tambah kerjaan kan buat kpk sekarang, minimal harus ke pn/pt,pasti ada yg ngedumel gara2 samad eh sarpin

Itu gara gara Jokowi.

[surjadi05]

Itu gara gara Jokowi.

Hihihi lu cocok jadi politisi pur, bisanya nyalah2in orangatau playing victim

[kandalf]

Ini agak aneh ya.. mau ditahan lalu dibatalkan.

http://www.hukumonline.com/berita/ba...nyaris-ditahan

Pengacara Bambang Widjojanto (BW), Abdul Fickar Hadjar mengatakan kliennya sempat ingin ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri, tetapi batal. Lantaran batal, usai menjalani pemeriksaan, BW pun urung dibawa penyidik ke rumah tahanan (rutan) Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok dan diizinkan kembali ke rumahnya.

Fickar menjelaskan, setelah menjalani pemeriksaan, penyidik sempat menyodorkan surat perintah penahanan kepada Bambang. Namun, karena BW merasa keberatan, penyidik menyodorkan berita acara keberatan untuk ditandatangani. Begitu akan ditandatangani BW penyidik menarik berita acara tersebut.

"Tiba-tiba surat itu ditarik kembali. Katanya, Kapolri, Wakapolri, Bareskrim mengucapkan terima kasih karena Pak BW sudah kooperatif. Padahal, sebelumnya mereka sudah siap untuk melakukan penahanan, mobilnya juga sudah disiapkan, Pak BW mau dibawa ke rutan Mako Brimob," katanya kepada hukumonline, Kamis (23/4).

[surjadi05]

Kalo baca tempo kemaren kapolri yg nelpon minta jangan dipenjara, tapi kalo mau jujur kasus bw emang aneh kok ::

[ndableg]

Ada wacana TNI jadi anggota KPK. Gimana nih?

[surjadi05]

Kan katanya kalo tni mau jadi kpk harus "pensiun" dulu ga masalah donk, polisi malah cuma non aktif,::

[ndableg]

Argumennya karena KPK dibuat untuk membantu kinerja polisi dan kejaksaan.
Kalo pensiunan tni keknya emang ga masalah sih.

[surjadi05]

Lah wacananya kan demikian setidaknya yg gw baca di koran beberapa hari lalu, katanya tni harus "pensiun", kalo mau jadi penyidik kpk, sekarang yg lagi heboh kan kasus si novel vs polri, makanya ada keinginan buat "tarik" tni, jujur aja soal intel kan tni lebih baik daripada jaksa/polri atau masyarakat umum

[Ronggolawe]

Dan KPK kalah lagi di Pra-Peradilan Hadi Poernomo

[surjadi05]

Yup, alasannya pun mengada2, efek SAMAD ::

[Ronggolawe]

Kekeke.....

[surjadi05]

Nasional


Budi Waseso Tak Mau Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso (kiri) menyambangi Komnas HAM guna memenuhi panggilan terkait pelaporan Koalisi Masyarakat Sipil, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (30/1/2015). Budi Waseso memberikan keterangan mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu.
Jumat, 29 Mei 2015 | 14:05 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso tidak akan melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia malah meminta KPK untuk menelusuri harta kekayaannya.

"Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Mantan Kepala Polda Gorontalo itu membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.

Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibanding dirinya yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

"Justru itu malah obyektif, kan dia ada timnya sendiri yang menelusurinya. Kalau pejabatnya yang disuruh ngisi sendiri, ya kan bisa saja hasilnya lain," ujar Budi.

KPK sebelumnya meminta Budi segera melaporkan harta kekayaannya. idealnya, laporan harta kekayaan tersebut diserahkan dua bulan setelah penyelenggara negara tersebut menjabat. Budi resmi menjabat Kabareskrim pada 19 Januari 2015.

"Kabareskrim tergolong penyelenggara negara sehingga melekat kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Sabtu (2/5/2015).

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Baca: Kabareskrim: Rumah Novel Ada Empat dan Tergolong Mewah, Luar Biasa)

Tidak ada sanksi hukum yang mengikat jika penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya. Namun, ia bisa dikenakan sanksi administratif.

"Kalau berdasarkan undang-undang, ada sanksi administratif oleh atasan," kata Priharsa.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor: Sandro Gatra


Polri diatas angin, mulai "bully" KPK efek SAMAD

[Ronggolawe]

ngisi sendiri susah... bayar akuntan itu mahal...
jadi yang berkepentingan saja deh yang ngurusin

[serendipity]

Cie yang gak rela hartanya diperiksa... Langsung aja main playing victim

[hundreddaya]

:: hmmmmmmm

[tuscany]

Pengin loncat ke masa depan sesegera mungkin. Pengen tau endingnya si Buwas ini gemana.