Quote Originally Posted by surjadi05 View Post
Gw juga merasa bw ini dipaksakan kok, tapi pikiran bodoh gw sih ini kan"balas dendam" kasarnya kpk bisa abusr power napa polri kaga ::
KPK tidak pakai senapan laras panjang saat menangkap, tidak pernah menyangkal saat ditanya apakah ada penangkapan (jika operasi tertangkap tangan).
Untuk kasus Budi Gunawan, KPK hanya menetapkan status tersangka, tidak ada penangkapan.
Tidak ada desakan agar Budi Gunawan mengundurkan diri dari kepolisian, hanya ada desakan untuk membatalkan pelantikannya sebagai kapolri.

Lagipula, kalau KPK memang kemarin abuse power, Hakim Sarpin gak perlu pakai alasan aneh ala "BG bukan penegak hukum".


Budi Gunawan sudah diincar dari Juni 2010, dilaporkan oleh masyarakat (bukan PPATK).
Penyelidikan pertama pasca Abraham Samad dilakukan Juni 2013.
Permintaan dokumen PPATK terbaru pertengahan 2014.
Dan (sesuai konfirmasi ketua PPATK dua hari sebelum penetapan tersangka), KPK hanya bisa memberi label merah saat Jokowi bertanya tentang Budi Gunawan saat mau menjadikannya menteri karena KPK tidak dikendalikan Abraham Samad dan tidak bisa menetapkan tersangka sebelum ada bukti permulaan yang cukup.

Dan setelah Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Budi Gunawan,
di bawah kepemimpinan yang baru, Ruki, KPK tetap mengajukan Kasasi (yang sudah ditolak karena ada SEMA) dan akan mengajukan PK terhadap praperadilan yang dipimpin Hakim Sarpin kemarin. Artinya, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak ada hubungannya dengan Abraham Samad dan tidak ada hubungannya dengan upaya menjegalnya sebagai calon Kapolri.

Budi Gunawan adalah tersangka gratifikasi yang lalai melaporkan pemberian berjumlah besar.
Sesederhana itu.

KPK bisa salah.
KPK pernah salah ketika mendata harta kekayaan salah satu tersangka korupsi.
Tetapi KPK tidak pernah melakukan abuse power.

Sebaliknya,
Hakim Sarpin kini diduga melakukan abuse power dan karena itu sudah diadukan ke Komisi Yudisial dan tim hukum KPK sedang berusaha menganulir putusan praperadilan kemarin, bahkan walaupun Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sudah tidak jadi pemimpinnya.