Quote Originally Posted by purba View Post
Ya polisi lah.

Makanya utk meminimalisir kasus, badan pengawas berisi tokoh-tokoh masyarakat atau pihak independen lainnya yg sudah teruji integritasnya dlm melawan korupsi. Misal anggota badan pengawas adalah Adnan Buyung, Syafii Maarif, Hasyim Muzadi, atau siapalah tokoh masyarakat lainnya yg non partisan.
Mereka suruh nangkep anggota kpk? Akhirnya butuh polisi juga yg nangkep. Kenapa ga mereka aja didalam kpk?

Yang jadi masalah adalah posisi dan wewenang kpk yang tumpang tindih dengan kepolisian. Mau ada badan pengawas kek, kalo polisi ngambek, tetep aja konflik terjadi. Polisi itu jangankan KPK, TNI aja dilawan. Mereka berhak merasa terhina oleh manuver KPK. Kalo kata abang lo, ruhut sitompul, semut aja diinjek menggigit, apalagi polisi...

KPK dirasa perlu ketika badan kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak mampu memberantas korupsi, baik di luar ataupun di dalam lembaga itu sendiri. Jadi kehadiran KPK di sini adalah untuk MEMBANTU kepolisian dan kejaksaan memperbaiki kinerja dalam memberantas korupsi. Karena kita tidak membutuhkan hero baru, cukup hero2 yang lama diperbaiki mentalnya. Tapi yang terjadi sekarang adalah KPK bagaikan hero baru dan mulai kejangkitan sindromnya para selebriti. Akhirnya bukan saling membantu malah saling menohok.

Jadi seharusnya KPK dipilih presiden berada diatas lembaga2 kepolisian dan kejaksaan, tanpa wewenang menangkap ataupun menjadikan tersangka. Wewenang tersebut hanya milik kepolisian dan kejaksaan. Wewenang KPK adalah menyidik dan menyelidiki kasus korupsi, laporan ke publik/dpr, dan mengawasi eksekusi yg dilakukan dua lembaga dibawahnya. Kapolri dan kejakgung otomatis menjadi anggota kpk. Polisi tetap bisa tangkap anggota KPK kalo salah, tapi paling tidak bukan balas dendam, karena yang bisa menangkap dan menetapkan tersangka adalah polisi dan kejaksaan.