Tes keperawanan calon polwan, perlu atau tidak?
Muncul pro dan kontra setelah organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) merilis laporan bahwa calon polwan menjalani tes keperawanan.
Direktur LSM Nurani Perempuan di Padang, Yefri Heriani, mengatakan tes kesehatan alat reproduksi calon anggota polisi, yang ia sebut mencakup tes keperawanan, tergolong kekerasan seksual.
"Diperiksa oleh orang yang tidak dikenal, dibuka semua penutup tubuh ... (calon) merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu, merasa tak dipercaya sebagai calon yang bekerja di institusi (polisi)," kata Heriani.
Ia mengatakan sepertinya tidak ada kesadaran di pihak Polri bahwa tes semacam ini melanggar hak-hak calon polwan.
Direktur hak-hak perempuan HRW, Nisha Varia, mengatakan bahwa tes keperawanan adalah salah satu bentuk diskriminasi.
"Polri menggunakan 'tes keperawanan' sebagai praktik diskriminatif yang menyakiti dan menghina perempuan," kata Nisha dalam pernyataan tertulis.
HRW mendasarkan laporan pada hasil penelitian di enam kota termasuk Padang. Di kota ini HRW menggandeng Nurani Perempuan.
Juru bicara mabes Polri Ronny Sompie
membantah adanya tes keperawananuntuk para calon polwan, yang ada adalah pemeriksaan alat reproduksi.
"(Tujuan) utama adalah untuk memastikan bahwa siswa pendidikan Polri, laki laki atau perempuan, siap untuk melaksanakan latihan fisik," kata Ronny kepada BBC Indonesia.
"Sehingga tidak mengganggu kesehatannya, (tes itu) untuk memastikan dia tidak mengidap penyakit termasuk (penyakit) kelamin dan untuk perempuan dilihat apakah ada tumor misalnya."
Tapi pejabat Polri lain, Irjen Moechgiyarto, dalam acara diskusi di Jakarta yang
videonya diunggah ke YouTube, membenarkan tes keperawanan untuk calon polwan.
"Betul. itu terjadi," kata Moechgiyarto.
Sejumlah kalangan tidak setuju dengan tes ini dan mempertanyakan hubungan tes dengan profesionalisme atau kemampuan anggota polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
sumber :
http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum...erawanan_polri