Pertama,
yakin di APBD 2014 ada UPS?
Teman gue ada yang ngubek2 dan gak ketemu tuh. Jadi UPS itu bisa jadi pengadaannya tanpa APBD. Soalnya gak cuma pendidikan, tetapi di bidang lain juga ada beberapa pengadaan yang tanpa anggaran.
Temanku bilang mungkin dia kurang teliti, jadi silakan: http://data.go.id/dataset/apbd-dki-j...8-36af7abdfbce

Kedua,
Ahok diduga menembuskan anggaran tanpa persetujuan DPRD.
Mau pakai e-budgeting kek, mau pakai metode apapun kek,
jika dugaan tersebut benar, maka Ahok telah melanggar Undang-Undang dan berpotensi menjadi diktator.

---------- Post Merged at 11:13 AM ----------

Quote Originally Posted by kandalf View Post
Pertama,
yakin di APBD 2014 ada UPS?
Teman gue ada yang ngubek2 dan gak ketemu tuh. Jadi UPS itu bisa jadi pengadaannya tanpa APBD. Soalnya gak cuma pendidikan, tetapi di bidang lain juga ada beberapa pengadaan yang tanpa anggaran.
Temanku bilang mungkin dia kurang teliti, jadi silakan: http://data.go.id/dataset/apbd-dki-j...8-36af7abdfbce
Cuma intip sekilas.
Kominfo ada anggaran pemeliharaan UPS.
Tapi pengadaan UPS justru untuk administrasi kependudukan dan kesehatan.
Belum nemu yang untuk sekolah-sekolah.