Pilih langsung atau lewat wakil?

[ishaputra]

Sebenernya bukan cuma masalah ketidakpercayaan kepada DPRD. Jadi gini.... peran Kepala Daerah dan DPRD harus sama kuat agar skema 'check and
balance' berjalan. Jika legitimasi DPRD
dipilih rakyat, maka Kepala Daerah
juga dipilih rakyat. Bagaimana mungkin
terjadi keseimbangan (check &
balance) itu apabila salah satu
unsurnya punya basis legitimasi
lebih lemah daripada yg lain?

Iya, itu dari aspek jobdesk dalam struktur organisasi. Lah ini persoalannya fundamental banget: Rakyat tuh nggak percaya sama DPRD.

Lagian, aspek jobdesk itu bisa "diputer-puter", nggak baku. Oke, DPRD memilih kepala daerah, dan kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD. So what? Sejauh konsep DPRD adalah representasi rakyat, maka kepala daerah sama saja bertanggungjawab kepada rakyat.

Ketika kerja kepala daerah tidak becus, maka rakyat bisa komplain/menegur ke DPRD. Kerja dalam struktur organisasi tuh begitu. Kalo ada kuli bangunan kerja nggak pake standart pakaian yang safety (helm, boot, dsb), terus pimpinan proyek tsb tau, maka yang ditegur adalah mandor lapangannya, bukan si kulinya langsung. Karena si mandor yang tanggungjawab sama para kuli bangunan tsb. Mandorlah yang harusnya menegur si kuli, bukan pimpinan proyeknya. Jadi ada "rantai komando" di sini.

---------- Post Merged at 06:49 AM ----------

Karna
A. Ga ada pilihan laen?
B. Sekedar menunaikan kewajiban?


Pertanyaan yg sama kenapa bayar pajak, padahal tahu yg paling menikmati juga gerombolan itu, tanpa hukuman tentu

Nah itu dia. Kalo anda sadar bahwa rakyat saja tidak becus memilih para wakilnya sendiri, kenapa anda bisa percaya bahwa rakyat yang sama bakal becus memilih kepala daerah mereka sendiri?


---------- Post Merged at 06:57 AM ----------

Ok, problemnya adalah DPR yg ga bener2 mewakili. Idealnya memang dalam sistem demokrasi semua diserahkan ke perwakilan di parlemen.

Dan sepertinya kepercayaan tidak akan pernah ada selama kelakuan partai2 politik sudah seperti gang mafia semua.

Maka dari itu pemilihan langsung masih jalan yg paling baik demi melumpati gang2 mafia tsb. Dengan memilih langsung maka gang2 mafia masih berusaha menarik hati rakyat dgn calon2 yg bermutu. Apabila memilih pemimpin diserahkan pada mafia, maka ga ada lagi tujuan menarik hati rakyat, melainkan menarik hati anggota2 mafia lain. (seperti kata lay nerve_gas).

Kalo partai-partai politik sudah kaya gang mafia semua, KENAPA TETAP DIPILIH? Logikanya kan gini: Daripada para wakil rakyat yang berasal dari para mafia parpol tsb mengajukan calon presiden/kepala daerah yang "kelihatan bermutu" supaya dipilih rakyat, kenapa mereka tidak mencoba membangun "kesan bermutu" untuk partai-partai mereka dan para calon legislatif yang mereka usung terlebih dahulu?

Kalo rakyat begitu peduli terhadap para calon kepala daerah yang "kelihatan bermutu", kenapa cara pikir ini tidak diterapkan pertama-tama untuk memilih partai dan caleg pada pemilu legislatif dulu?

Intinya: Semua itu PILIHAN RAKYAT. Kenapa mesti dibedakan antara "rakyat memilih partai dan caleg" dengan "rakyat memilih presiden dan kepala daerah?"

Semuanya PEMILIHAN LANGSUNG dan DIPILIH OLEH RAKYAT SENDIRI. Kenapa anda merasa bahwa rakyat tiba-tiba becus memilih kepala daerah, sementara sebelumnya mereka tidak becus dalam memilih partai dan para calegnya? Itu aja yang saya hermankan.