Sebenernya bukan cuma masalah ketidakpercayaan kepada DPRD. Jadi gini.... peran Kepala Daerah dan DPRD harus sama kuat agar skema 'check and
balance' berjalan. Jika legitimasi DPRD
dipilih rakyat, maka Kepala Daerah
juga dipilih rakyat. Bagaimana mungkin
terjadi keseimbangan (check &
balance) itu apabila salah satu
unsurnya punya basis legitimasi
lebih lemah daripada yg lain?