Pilih langsung atau lewat wakil?

[et dah]

Tidak pernah merasa kalau pemilihan tidak langsung itu menguntungkan publik. Liat aja deh pas era Orde Baru. Entah ada gubernur atau walikota baru yang gak pernah kedengeran namanya, tiba2 udah dilantik aja, dan kita harus nerima dia sebagai pemimpin.

Menurut saya, pemilihan melalui DPRD justru memiliki banyak kelemahan:

1. Tokoh-tokoh alternatif seperti Ahok, Kang Emil, Bu Risma, gak akan pernah bisa jadi kepala daerah. Karena toh pemilihan tidak membutuhkan orang yang cukup bagus untuk dijual supaya bisa meraup suara yang banyak dari publik.
2. Kita gak akan pernah tau deal politik yang terjadi di balik ruangan antara anggota2 DPRD dudul itu. Tinggal memainkan beberapa suara dengan money politic, selesai sudah perjalanan.
3. Kepala daerah akan bertanggung jawab kepada DPRD. Konsekuensinya, mereka akan berupaya sebisa mungkin membuat DPRD puas, bukan membuat masyarakat yang puas.

Kalau berpikir pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghemat biaya, memang benar. Tidak perlu ada anggaran bagi KPU dan Bawaslu melaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah.

Tapi yang bener aja deh. Dangkal sekali pemikirannya. Mengorbankan suara masyarakat hanya dengan pertimbangan menghemat anggaran? Sekalian aja semuanya dipilih tidak langsung. Termasuk presiden.

Nah, tapi kalau mau bicara urusan yuridis, memang tidak ada masalah konstitusional dalam pemilihan melalui DPRD.

Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 (Perubahan Kedua) memang menyatakan begini:


Pasal itu berbeda konstruksi ayatnya dengan pilpres yang ada di Pasal 6A (Perubahan Ketiga):


Frasa “dipilih secara demokratis” itu kan penafsirannya luas. Termasuk di dalamnya pemilihan melalui DPRD, karena dianggap prosesnya tetap demokratis. Ada pencalonan, ada penyampaian visi dan misi, ada pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara, dan lain sebagainya.

Jadi, seandainya ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam RUU Pilkada sekarang akan disahkan, kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya hanya bisa harap-harap cemas agar hakim konstitusi menafsirkan “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Meski demikian, tetap ada celah kalau melihat ke undang-undang yang lain. UU MD3, misalnya, yang lagi rame sekarang, menyatakan kalau fungsi DPRD itu ada tiga: legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 316 dan 365).

Ketentuan itu kan tentunya menjadi turunan dari UUD 1945. Dengan demikian, fungsi DPRD memang hanya tiga itu, sebagai penerapan dari ketentuan mengenai pemerintahan daerah di UUD 1945. Tidak ada fungsi untuk memilih kepala daerah.

Kalau, seandainya RUU Pilkada disahkan, dan kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mungkin hal ini bisa jadi celah yang dimanfaatkan.

Simpulannya, saya tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

idem

[Yuki]

koalisi merah putih alias koalisi murni penjahat ini, energi yg ada di dalam tubuh mereka hanyalah energi dendam, betapa tidak rela dan tidak ikhlasnya mereka dikalahkan oleh seseorang yg tidak memiliki 'darah elite' seperti mereka

saya bukan penggemar membabi buta kepada jokowi, jika dia mulai bertingkah aneh-aneh pun saya akan membencinya, tapi yg sekarang saya benci adalah koalisi murni penjahat ini, saya hakkul yakin kepura-pura begoan mereka tentang RUU Pilkada ini pastilah bukanlah yg terakhir, saya yakin masih banyak rencana-rencana busuk yg ada di kepala mereka

[ndableg]

mengurangi jumlah kursi atau partai, menurut saya, tidak berpengaruh langsung kalau pertimbangannya ingin memilih kepala daerah melalui DPRD.

Yah paling tidak bisa mengurangi kemungkinan adanya gerombolan siberat?
Katakanlah hanya ada 2 atau 3 partai, ga ada dong koalisi gemuk. Pihak2 yg saling tawar menawar tentu berkurang dong.

kalau seandainya berupaya menekan biaya melalui sistem IT, apa gak lebih rentan dikerjain tuh?

Maksudnya hacker? Emang sih, jadinya akan menambah resiko di IT, tapi mengurangi kerentanan dikerjain di logistik nya kan? Tapi kalo menimbang biaya, keknya bisa jauh berkurang?

[surjadi05]

Yah paling tidak bisa mengurangi kemungkinan adanya gerombolan siberat?
Katakanlah hanya ada 2 atau 3 partai.

idealnya, tapi dengan semua orang pengen jadi ketua partai? Coba jujur aja berapa banyak politisi itu yg benar2 pengen mengabdi, berapa banyak yg cuma mau kekuasaan? ::

Maksudnya hacker? Emang sih, jadinya akan menambah resiko di IT, tapi mengurangi kerentanan dikerjain di logistik nya kan? Tapi kalo menimbang biaya, keknya bisa jauh berkurang?

Bukannya lebih berbahaya kalo sedikit orang "mengontrol" hasil pemilu? Lebih gampang dibeli? Misal staff IT nya 20 orang, 1 orang dikasih 50M, baru 1T jauh lebih murah dari yg dikeluarin hashim en prabowo? Well apa gw yg terlalu skeptis yah?
::

[Yuki]

kekayaan prabowo itu 1T lebih, apa mau uang sebanyak itu digunakan hanya untuk menyuap?

emang sih yg dollar-nya tidak termasuk, masih ada dollar dia

[ndugu]

Kalau memang ingin pemilihan langsung, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

1. Memaksa agar DPR tidak lagi mencantumkan klausul mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD

2. Seandainya tetap dicantumkan, dan kemudian disahkan, caranya bisa melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi

3. Atau bisa juga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Tapi ini juga harus disahkan oleh DPR supaya bisa berlaku.

so in other words, dpr yang bisa menentukan (sebelum MK) peraturannya kan, untuk dijadikan dalam udang2 ?
kalo begitu, maka kedengarannya pihak yang pro pemilihan lewat dprd akan mempunyai perjalanan yang masih panjang untuk menerapkan itu (dan ini pun dengan asumsi ada dukungan dalam dpr secara penuh). apakah ada quota misalnya brapa persen persetujuan dalam dpr sebelum suatu peraturan bisa disahkan?

[Yuki]

tentu ada dukungan dari dalam secara penuh, ingat yg mengusulkan adalah koalisi mp di mana ini merupakan gabungan partai-partai secara mayoritas di dalam dpr sana

tentu saja mekanisme penolakannya (bagi yg menolak)(lagi-lagi) harus melalui MK

atau seberapa kuat koalisi partai pendukung pemerintah selanjutnya dalam melobi kmp, tapi ini saya ragukan keberhasilannya

[ndugu]

and i have always wondered, para anggota2 dpr etc yang nge-vote ya/tidak untuk regulasi apapun, apakah info2 itu sesuatu yang bisa diketahui oleh umum? apakah data2 itu publicly available, somewhere?

[Ronggolawe]

data-data itu tersedia kok, makanya public pada kom
plen

masalahnya tuh koalisi sakit hati punya ketua yang me
nganggap Rakyat itu masih "fool n stupid"

[surjadi05]

kekayaan prabowo itu 1T lebih, apa mau uang sebanyak itu digunakan hanya untuk menyuap?

emang sih yg dollar-nya tidak termasuk, masih ada dollar dia

Menurut majalah forbes hasyim selama kampanye mengaku telah mengeluarkan uang lebih 80 juta pounds, belum prabowo, ical dll

[tsu]

ok kita liat plus minus nya

Dipilih rakyat

plus
- esensi dari demokrasi
- kedaulatan ditangan KPU eh... rakyat
- awareness rakyat yang tinggi akan calon pimpinan mereka
- benar2 pesta rakyat
kemarin saya ngobrol dengan teman2 dewan di kota saya, rata2 mereka mengaku menghabiskan MINIMAL 1 milyar untuk bisa duduk di kursi itu
sekarang bayangkan klo 50% aja dari jumlah itu yang mengalir ke rakyat, 500jt x 50 orang = 5.000.000.000, lima milyar mengalir ke rakyat, ini baru mereka yang jadi, bagaimana dengan mereka yang tidak jadi ?
belum lagi untung para UMKM pengusaha sablon poster selebaran kaos, para penjual pentol goreng, mainan anak2, para orkes melayu

minus
- biaya besar
- politik balas dendam (biaya besar, pas jadi keruk sebesar2nya)



sekarang pemilihan lewat dewan

plus
- localized, alias gampang dikontrol
- karena gampang, maka KPK, BPK dan PPATK gampang masuk untuk ngecek
- relatif damai (really ?)

minus
- pemimpin daerah rawan jadi kacung dewan
- dewan bukan suara rakyat, tapi suara partai
- potensi politik transaksional
- duit yang berbicara, bukan kepentingan rakyat


IMHO, saya mending pemilihan langsung, dengan di pilih rakyat aja korupsi dah banyak, bijimane mo dipilih dewan, bisa2 korupsi berjamaah bupati beserta dewan nya -____-
lagian, kapan lagi uang dari para dewan YTH bisa mengalir ke rakyat klo ga masa pilkada, para UMK juga kecipratan, masa uang 25rb itu mau diembat dewan juga ?
masa kontrak 100 baliho juga mau diembat juga ?
kebangetan....

[Yuki]

semua memang ada plus minusnya

pada dasarnya saya tidak anti pemilihan lewat wakil, saya setuju setuju aja kok

yg saya tidak setujui itu adalah motifnya, kmp 'memperjuangkan' hal ini semata-mata hanya untuk memuaskan dendam mereka karena tidak rela kalah pada pilpres kemaren

itu saja sebenarnya

[tsu]

klo saya sih, nggak berani bilang itu dendam, dont judge book by its retail price
mereka memang cheap, tapi kita ga boleh prejudice hehehe
dont look me that way, saya juga ga suka mereka loh, cuman saya berusaha netral dan objektif

[Yuki]

begini tsu, mereka-mereka itu ibarat gorgom yg gak kapok-kapoknya mengeluarkan monster setiap minggu walaupun berapa kalipun sang kamen rider mengalahkannya




SI arb sendiri udah bilang, RUU Pilkada ini barulah awal, setelah ini, bakal ada lusinan UU selanjutnya yg akan mereka recoki seenak udel

see, betul kata mereka, ini perang badar namanya

[surjadi05]

[MENTION=395]tsu[/MENTION] kalo gini termasuk balas dendam kaga
Liputan6.com, Jakarta Sampai saat ini DPRD DKI Jakarta belum juga membahas pengunduran diri Joko Widodo dari posisi Gubernur DKI Jakarta. Padahal, DPRD tidak punya waktu banyak untuk segera menyerahkan surat rekomendasi kepada Mendagri dan Presiden.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmadji mengatakan, berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku, Jokowi mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD DKI Jakarta. Setelah itu, DPRD menyikapi pengunduran diri itu lalu diserahkan kepada presiden melalui Mendagri. Tapi sampai saat ini belum ada surat dari DPRD.

"Di mana suratnya? Belum," kata Dodi usai menjadi pembicara dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, kata Dodi, DPRD harus menyerahkan surat rekomendasi itu 30 hari sebelum pelantikan Jokowi sebagai presiden 20 Oktober mendatang. Tapi, Kemendagri memberi waktu lebih.

"Tapi di kami, kami buat SOP, paling lama 14 hari. Karena ini dari Kemendaagri ke presiden," lanjut Dodi.

Dodi menjelaskan, tidak ada lagi prosedur untuk mengajukan pengunduran diri selain melalui DPRD. Kalau pun DPRD tidak kunjung memberikan surat rekomendasi, berarti DPRD tidak memahami undang-undang.

"Ya kenapa alasannya? Ya perintahnya undang-undang ada izin ya kenapa DPRD nggak nurut undang-undang dong. (Kesalahan di DPRD) iya," tutup Dodi.

Credits: Muhammad Ali

[nerve_gas]

so in other words, dpr yang bisa menentukan (sebelum MK) peraturannya kan, untuk dijadikan dalam udang2 ?
kalo begitu, maka kedengarannya pihak yang pro pemilihan lewat dprd akan mempunyai perjalanan yang masih panjang untuk menerapkan itu (dan ini pun dengan asumsi ada dukungan dalam dpr secara penuh). apakah ada quota misalnya brapa persen persetujuan dalam dpr sebelum suatu peraturan bisa disahkan?

and i have always wondered, para anggota2 dpr etc yang nge-vote ya/tidak untuk regulasi apapun, apakah info2 itu sesuatu yang bisa diketahui oleh umum? apakah data2 itu publicly available, somewhere?

persetujuan untuk sebuah rancangan undang-undang (RUU) harus ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR. Kalau merujuk ke Pasal 150 angka 1 Tata Tertib DPR, persetujuan bisa diberikan melalui musyawarah mufakat. Seandainya tidak bisa, berdasarkan Pasal 150 angka 2, baru dilaksanakan pemungutan suara.

Tapi, Tata Tertib DPR tidak mencantumkan berapa minimal suara untuk menyetujui sebuah RUU. Jadi dengan kata lain, pemungutan suara dalam Pasal 150 angka 2 itu hanya memerlukan simple majority saja, entah itu 1/2n+1 atau 50 persen+1.

Sejauh pengetahuan saya, pemungutan suara itu sebenarnya dicatat oleh sekretariat DPR, dan seharusnya menjadi informasi publik. Tapi kalaupun ada pemungutan suara, data ini tidak bisa diperoleh dengan mudah dan tidak tersedia di situs DPR.

---------- Post Merged at 10:53 PM ----------

sepakat sama [MENTION=395]tsu[/MENTION]

paling ngga, publik dapet kecipratan dikit lewat pemilihan langsung, setelah gak kebagian gara2 anggaran yang seharusnya buat pembangunan dikeruk habis2an oleh koruptor.

[ndugu]

nerve:
kadang saya suka bingung loh dengan cara musyawarah mufakat gitu. jadi maksudnya 'cincai2 lah, lo setuju gue ikut setuju deh', gitu? ato apakah misalnya kalo ada bbrp point yang tidak disetujui oleh satu pihak trus rancangannya direvisi lagi berdasarkan compromise baru, itu termasuk mufakat juga?

and in reality though, seberapa sering ato brapa rasio musyawarah mufakat / pemungutan suara yang terjadi di dpr? is that something we know?

Sejauh pengetahuan saya, pemungutan suara itu sebenarnya dicatat oleh sekretariat DPR, dan seharusnya menjadi informasi publik. Tapi kalaupun ada pemungutan suara, data ini tidak bisa diperoleh dengan mudah dan tidak tersedia di situs DPR.

jadi bagaimana cara seseorang (orang biasa) bisa mendapatkan info itu? secara fisik harus ke gedung dpr dan meminta fotokopinya? apa yang bisa dilakukan oleh publik untuk meminta info2 itu dipublikasikan online?

---------- Post Merged at 01:56 PM ----------

ini saya liat di indo udah ada gerakan open data.
mungkin info2 seperti dari dpr itu bisa ikut masuk ke sini


http://www.futuregov.asia/articles/2...n-data-portal/
http://opengovindonesia.org/en/
http://data.id

[ndableg]

kadang saya suka bingung loh dengan cara musyawarah mufakat gitu. jadi maksudnya 'cincai2 lah, lo setuju gue ikut setuju deh', gitu? ato apakah misalnya kalo ada bbrp point yang tidak disetujui oleh satu pihak trus rancangannya direvisi lagi berdasarkan compromise baru, itu termasuk mufakat juga?

Maksudnya melakukan musyawarah (diskusi, analisis, evaluasi) utk mencapai mufakat (kesepakatan bersama).
Voting baru dilakukan kalo ud mentok. Jadi tinggal modal ngotot, akhirnya voting.

[nerve_gas]

[MENTION=39]ndugu[/MENTION]

kalau musyawarah mufakat itu ya kurang lebih ada kompromi. kalau ada ketentuan yang dirasa tidak pas, masih bisa dinegosiasikan. intinya, tahapan ini dulu yang harus dilakukan, baru pemungutan suara.

rasionya sendiri saya tidak tahu. soalnya belum pernah meneliti sampai sejauh itu. Nah, kalau ingin tahu datanya, memang harus datang langsung ke sekretariat DPR untuk meminta hasil pemungutan suara. Upaya yang bisa dilakukan, seandainya gak dapet, ya mengajukan sengketa informasi publik.

Open Data memang bisa diupayakan sih. tapi tentunya tetap harus ada political will dari yang bersangkutan (DPR).

[Casanova Love]

Saya prefer pemilihan tidak langsung.
Pemilihan langsung itu boros, makan waktu dan rentan konflik.

Namun ya sayangnya saya juga skrg tidak percaya dg DPRD dan partai-partai.

Dilema ya.
Hahahahaha