Pilih langsung atau lewat wakil?

[Yuki]

bukan calon independen, melainkan proses pemilihan yg dikembalikan kepada legislatif

memang, sebenarnya baik secara legislatif maupun secara langsung pun tetap para partai memegang peranan, karena walaupun langsung tetap sang calon akan diusung oleh partai

permasalahan ini bagi saya bukanlah saya setuju atau tidak mau dipilih langsung atau tidak, walaupun para rakyat beranggapan jika dipilih oleh legislatif maka daya suap dan korupnya menjadi lebih dahsyat, menurut saya tidak juga, dipilih secara langsung pun tidak bisa dijamin tidak akan demikian

yg jadi permasalahan di sini (sekali lagi bagi saya) adalah: motif

motif untuk bersemangat menggolkan RUU Pilkada menjadi UU semata-mata untuk membalas dendam kekalahan pada pilpres yg lalu, mereka itu skenarionya begini: tidak bisa berkuasa di eksekutif kenapa tidak bisa berkuasa di legislatif?

namun dari perjalanan pelik ini saya bisa memetik hikmah, cepat atau lambat ini dikarenakan kesalahan strategi dari partai pemenang pemilu yaitu PDIP sendiri, harusnya sang ketum menurunkan egonya lah barang sedikit, setelah menjadi pemenang, mbok ya para pemimpin partai yg lain disilaturahmikanlah satu-satu, hanya sekedar ngobrol-ngobrol basa basi sajalah, tidak perlu serba politik

jika saja sang ketum PDIP tidak 'angkuh' seperti ini, mau 'mengayomi' partai-partai urutan kedua dan seterusnya, pastilah tidak terjadi seperti sekarang ini

[Yuki]

tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan yg dilakukan oleh rakyat

perilaku legislatif yg seperti ini sudah jamak dijumpai di mana-mana, bahkan di US sendiri bisa dilihat kebijakan sang presiden selalu dijegal oleh partai republik, mental seperti ini ada di mana-mana di negara yg menganut sistem demokrasi, apalagi yg benar-benar menganut parlementer, itu bisa lebih kasar lagi mainnya

[ishaputra]

tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan yg dilakukan oleh rakyat

perilaku legislatif yg seperti ini sudah jamak dijumpai di mana-mana, bahkan di US sendiri bisa dilihat kebijakan sang presiden selalu dijegal oleh partai republik, mental seperti ini ada di mana-mana di negara yg menganut sistem demokrasi, apalagi yg benar-benar menganut parlementer, itu bisa lebih kasar lagi mainnya

Logika yang sama juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah/presiden secara langsung. Emang kalo memilih kepala daerah/presiden secara langsung, bisa bebas dari hal-hal semacam itu?

---------- Post Merged at 05:51 PM ----------

Segitu doang tidak ada tawaran solusi atau kritik yang membangun? Meh curcol ini
Posting panjang2 kesimpulannya cuma seuprit mah semua juga bisa.



Kumplennya begimana enaknya, tong?

Mikirlah sendiri, kan situ sudah dijatah otak seorang satu.

Kalo pake otak sendiri aja nggak bisa, kok sudah merasa mampu/kapable untuk milih calon kepala daerah/presiden sendiri?

---------- Post Merged at 05:52 PM ----------

Oh, kalo itu pointnya ya diajari donk rakyatnya biar pinter. Jangan cuma ngolok2 aja.

Wani piro?

[tuscany]

Mikirlah sendiri, kan situ sudah dijatah otak seorang satu.

Kalo pake otak sendiri aja nggak bisa, kok sudah merasa mampu/kapable untuk milih calon kepala daerah/presiden sendiri?

Jangan2 kamu yang nggak mampu mikir ya nyuruh2 orang lain

[Yuki]

loh obama itu dipilih secara langsung

bukan ke situ arahnya, jika tidak ingin ada penjegalan, koalisi pro eksekutif harus menjadi mayoritas di legislatif, sesederhana itu

sama begitu juga dengan pemilihan kepala daerah

[mbok jamu]

Ibarat pacar, ada yang suka milih sendiri (langsung) tapi ada juga yang suka dipilihin orang tua (ndak langsung).

Ketika ndak ada krisis kepercayaan antara ortu dan anak, yang satu ndak lebih baik dari yang satu lagi. Ortu yang percaya pada penilaian si anak akan memberikan kepercayaan pada si anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Anak yang percaya pada penilaian ortu akan memberikan kepercayaan pada ortu untuk memilihkan pasangan hidup untuknya. Akhirnya si anak ketemu dengan pasangan hidup-nya, they get married and live happily ever after, the end.

Masalahnya ketika antara ortu dan anak sudah ndak ada kepercayaan lagi dan masing-masing merasa berhak untuk memilih. Akhirnya terjadi backstreet atau kawin paksa, si anak lari dari rumah atau terpaksa kawin lalu cerai, si anak menderita.

Ketika antara rakyat dan perwakilannya ndak ada kepercayaan lagi dan masing-masing merasa berhak untuk memilih, pertanyaannya, "Kepala daerah sebenarnya untuk siapa?" Kalau untuk rakyat maka rakyat berhak untuk memilih pemimpinnya. Para anggota dewan ndak punya hak di atas rakyat untuk memilih kepala daerah karena anggota dewan hanya berfungsi mewakili rakyat dalam legislasi, anggaran dan pengawasan. That's all.

RUU Pilkada mestinya ndak bisa dipersiapkan Kemendagri tanpa sepengetahuan/persetujuan rakyat karena RUU itu menghapus hak rakyat memilih pemimpinnya, menghapus hak suara rakyat Indonesia untuk memilih pemimpinnya sendiri. RUU itu sudah merupakan pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah demokrasi khususnya Indonesia, menghapus suara rakyat yang sudah diperjuangkan ratusan tahun.

Rakyat Indonesia sudah dibuat bisu selama 32 tahun, hak mereka untuk bersuara akan dihapus kembali.

This is the sequel, my friends. You all have to speak up. Para wakil-mu itu ndak punya hak untuk merancang apalagi mengesahkan undang-undang apapun yang menghapus hak asasi-mu sebagai manusia.

It ain't funny. Semua yang dipendam dan diperjuangkan orangtua dan kakek-nenekmu selama 32 tahun itu akan sia-sia.

Unless you are part of them, speak up!

[Yuki]

menurut saya tidak ada masalah mbok, ini hanya mengenai teknis belaka

jangan salah, di negara-negara maju macam US saja beberapa negara bagiannya gubernur itu dipilih oleh legislatif, tapi tidak ada gejolak yg berarti

berarti masalahnya bukan di teknis harus dipilih langsung ataupun tidak, tapi ini adalah masalah moral
rakyat melihat moral legislatif di negeri ini sudah negatif, jadinya teknis ini kebawa-bawa salah, padahal seperti yg sudah saya singgung sebelumnya, dipilih langsung oleh rakyat pun tidak menjamin kepala daerah tsb tidak memiliki masalah moral

[serendipity]

Selamat datang kembali ke dunia romansa orde baru. Dimana kita tidak bebas memilih.. hingga terpaksa dipilihkan untuk terpaksa tampak bahagia

[234]

Nggak juga, nggak begitu maksud saya. Karena, sebagaimana sudah saya bilang, persoalannya bukan apakah pilkada langsung atau tidak langsung, tapi kebodohan rakyat Indon.

Ini bukan masalah sistem, tapi SDM/KUALITAS MANUSIANYA.

Ibarat fotografi, nggak ada gunanya memperdebatkan lebih unggul mana antara Nikon dengan Canon, atau Rollei dengan Hasselblad, kalo si user-nya pada dasarnya nggak bisa motret babar-blas. Gitu..

Ndak juga. Sebagus apapun fotografernya kalo kameranya abal2 ya hasilnya bakal abal2 juga.

Dlm konteks pemilihan anggota legislatif, mau sepintar apapun masyarakat dlm memilih tetap aja hasilnya bakal abal2 kalo pihak yg dipilih (DPR) realitanya memang tidak loyal pada pihak pemilih (konstituen) melainkan loyal pada juragannya (partai).

Jadi buat apa ada "Pemilu (Langsung) Legislatif" oleh rakyat kalo begitu? Mendingan anggota legislatif itu ditunjuk/dipilih langsung oleh partai berdasarkan jumlah jatah kursi partai yg didapatkan melalui "Pemilu (Langsung) Partai" oleh rakyat. Cukup sekali pemilu dlm lima tahun kayak jaman mbahku dulu. Simpel. Praktis. Murah.

Piye mas bro? Iseh penak jamanku mbiyen tho?

[ishaputra]

Ndak juga. Sebagus apapun fotografernya kalo kameranya abal2 ya hasilnya bakal abal2 juga.

Dlm konteks pemilihan anggota legislatif, mau sepintar apapun masyarakat dlm memilih tetap aja hasilnya bakal abal2 kalo pihak yg dipilih (DPR) realitanya memang tidak loyal pada pihak pemilih (konstituen) melainkan loyal pada juragannya (partai).

Logika yang sama juga berlaku untuk pilkada langsung.

(Lagian, kalo fotografernya bagus, dia gak bakalan beli/pake kamera abal-abal).

---------- Post Merged at 05:32 AM ----------

Coba yg pinter. Lebih mudah mana memilih 1 dari 2 dengan memilih 100 dari ribuan?

Wah, relatif ini jawabannya. Tergantung apakah dari pilihan yang tersedia, ada yang cocok di hati apa tidak. Yang jelas, kalo saya mau beli celana, saya akan tertarik dengan toko yang punya stock lengkap ketimbang yang cuma 2 pilihan (merk/jenis) saja.



---------- Post Merged at 05:35 AM ----------

menurut saya tidak ada masalah mbok, ini hanya mengenai teknis belaka

jangan salah, di negara-negara maju macam US saja beberapa negara bagiannya gubernur itu dipilih oleh legislatif, tapi tidak ada gejolak yg berarti

berarti masalahnya bukan di teknis harus dipilih langsung ataupun tidak, tapi ini adalah masalah moral
rakyat melihat moral legislatif di negeri ini sudah negatif, jadinya teknis ini kebawa-bawa salah, padahal seperti yg sudah saya singgung sebelumnya, dipilih langsung oleh rakyat pun tidak menjamin kepala daerah tsb tidak memiliki masalah moral

Bener, ini bukan masalah teknis tapi masalah kualitas DPR/DPRD yang buruk sehingga tidak dipercaya oleh rakyat. Tapi hermannya, DPR/DPRD kan ya dipilih rakyat juga.

Herman saya dengan logika masyarakat..

[ndableg]

Wah, relatif ini jawabannya. Tergantung apakah dari pilihan yang tersedia, ada yang cocok di hati apa tidak. Yang jelas, kalo saya mau beli celana, saya akan tertarik dengan toko yang punya stock lengkap ketimbang yang cuma 2 pilihan (merk/jenis) saja.

Ya gampangan mana kau mengambil keputusan? Ga milih juga keputusan.
Ya ud, milih 1 dari 250 jt dgn milih 500 dari 250 jt.

Kayak cewek aja lu belanja kolor aja milih2.
Memang pinter lu.. pinter ngeles. Kayak gerombolan merah putih.

[234]

Logika yang sama juga berlaku untuk pilkada langsung.

(Lagian, kalo fotografernya bagus, dia gak bakalan beli/pake kamera abal-abal).

Jadi bener "iseh penak jamanku mbiyen", tho? Rakyat coblos Partai -> Partai pilih DPR/DPRD -> DPR/DPRD pilih Presiden dan Kepala Daerah.

Oke sekarang kita coba bandingkan antara "Pileg vs Pilkada" pake "logika yg sama". Saya comot salah satu "inti" dari pernyataan sampeyan di topik ini...:

Point saya simpel aja: Kalo rakyat belum becus milih wakilnya, kenapa bisa merasa becus milih kepala daerah?

Mari kita bandingkan kameranya eh maksudku sistem dan mekanismenya antara "milih wakil" (Pileg) dgn "milih kepala daerah" (Pilkada).

Dlm setiap Pilkada Langsung, setiap kali masuk bilik suara orang akan langsung buka surat suara seukuran A4 berisi 234 eh maksudku 2, 3 sampe 4 pasangan calon. Orang relatif mudah untuk tahu profil dari calon2 tsb krn memang ndak sulit untuk didapatkan (lewat media misalnya) shg dia bisa millih salah satu pasangan calon dgn sadar-sesadarnya memang pasangan itulah yg dipilihnya.

Lalu bandingkan dgn Pileg Langsung...

Setiap masuk bilik suara seseorang akan membuka surat suara seukuran koran jadul berisi gambar2 selfie eh foto wajah dari (mungkin) lebih dari 100 jumlahnya dan salah satunya harus dicoblos.

Lha trus gimana masyarakat mesti pelajari profil dari 100 wajah tsb sebelum memutuskan bahwa dia memilih salah satu caleg terbaik diantara seratusan caleg tsb? Itu sama aja memaksa seseorang merem sambil ngitung bunyi tokek untuk menentukan caleg mana yg dipilih. Kalopun orang itu nyoblosnya sambil melek paling2 dia akan coblos "public figure" yg paling dia tahu. Maka ndak heran kalo akhirnya misallnya Anang Hermansyah ato seleb2 yg lain, bahkan seorang Titik anaknya mbah Harto, yg akhirnya terpilih sbg anggota legislatif.

Lalu dimana logikanya "hasil jepretannya bisa bagus kalo kameranya abal2 begitu"? Mosok yg disalahin potograpernya eh masyarakat pemilihnya.

So, poin saya, "ketidak-becusan" masyarakat dlm memilih anggota legislatif itu ndak bisa "disamakan logikanya" dgn dlm hal memilih kepala daerah.

Herman saya dgn logika sampeyan.

[ishaputra]

Jadi bener "iseh penak jamanku mbiyen", tho? Rakyat coblos Partai -> Partai pilih DPR/DPRD -> DPR/DPRD pilih Presiden dan Kepala Daerah.

Oke sekarang kita coba bandingkan antara "Pileg vs Pilkada" pake "logika yg sama". Saya comot salah satu "inti" dari pernyataan sampeyan di topik ini...:


Mari kita bandingkan kameranya eh maksudku sistem dan mekanismenya antara "milih wakil" (Pileg) dgn "milih kepala daerah" (Pilkada).

Dlm setiap Pilkada Langsung, setiap kali masuk bilik suara orang akan langsung buka surat suara seukuran A4 berisi 234 eh maksudku 2, 3 sampe 4 pasangan calon. Orang relatif mudah untuk tahu profil dari calon2 tsb krn memang ndak sulit untuk didapatkan (lewat media misalnya) shg dia bisa millih salah satu pasangan calon dgn sadar-sesadarnya memang pasangan itulah yg dipilihnya.

Lalu bandingkan dgn Pileg Langsung...

Setiap masuk bilik suara seseorang akan membuka surat suara seukuran koran jadul berisi gambar2 selfie eh foto wajah dari (mungkin) lebih dari 100 jumlahnya dan salah satunya harus dicoblos.

Lha trus gimana masyarakat mesti pelajari profil dari 100 wajah tsb sebelum memutuskan bahwa dia memilih salah satu caleg terbaik diantara seratusan caleg tsb? Itu sama aja memaksa seseorang merem sambil ngitung bunyi tokek untuk menentukan caleg mana yg dipilih. Kalopun orang itu nyoblosnya sambil melek paling2 dia akan coblos "public figure" yg paling dia tahu. Maka ndak heran kalo akhirnya misallnya Anang Hermansyah ato seleb2 yg lain, bahkan seorang Titik anaknya mbah Harto, yg akhirnya terpilih sbg anggota legislatif.

Lalu dimana logikanya "hasil jepretannya bisa bagus kalo kameranya abal2 begitu"? Mosok yg disalahin potograpernya eh masyarakat pemilihnya.

So, poin saya, "ketidak-becusan" masyarakat dlm memilih anggota legislatif itu ndak bisa "disamakan logikanya" dgn dlm hal memilih kepala daerah.

Herman saya dgn logika sampeyan.

Inget, Beye si kebo klemar-klemer itu hasil pilihan rakyat lho, tahan 2 periode.

Orang relatif mudah untuk tahu profil dari calon2 tsb krn memang ndak sulit untuk didapatkan (lewat media misalnya) shg dia bisa millih salah satu pasangan calon dgn sadar-sesadarnya memang pasangan itulah yg dipilihnya.

Problem masyarakat itu bukan soal kesulitan teknis, tapi "sulit" secara intelektual untuk membedakan/mengenali mana calon yang oke dan tidak oke.

Gampang aja kok milih yang terbaik dari 100-an caleg, KALAU MEMANG ADA YANG BAIK. Kan sebelumnya para caleg itu berkampanye (memasang poster, dsb). Kita pergi ke toko baju aja disediakan banyak sekali pilihan, toh ya akhirnya bisa milih yang pas sesuai dengan kebutuhan kita.

Masalah sulitnya mencari caleg yang berkualitas, bukan soal ada 100-an calon, tapi karena memang jarang. Masyarakat memilih sekedar memilih, asal coblos daripada golput. Itulah yang namanya kebodohan. Belum lagi memilih caleg karena caleg tersebut ngasih sembako & uang, dsb.

[mbok jamu]

Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY

Jumat, 3 Oktober 2014 | 09:19 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada), Kamis (2/10/2014). Perppu ini terkait mekanisme pelaksanaan pilkada yang sebelumnya telah disahkan DPR melalui RUU Pilkada pada 26 September 2014.

Namun, pengesahan RUU ini menimbulkan polemik karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihan secara langsung. Sementara itu, ketentuan RUU Pilkada mengubah mekanisme pemilihan menjadi tidak langsung, yaitu melalui DPRD. (Baca: Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!)

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, Presiden menghendaki pelaksanaan pilkada yang lebih baik dari sebelumnya. Isi Perppu yang ditandatangani Presiden, kata dia, menjawab kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan pilkada langsung. (Baca: #TerimaKasihSBY "Buah" dari Dua Perppu Pilkada yang Diterbitkan SBY)

"Presiden SBY menghendaki agar pelaksanaan pilkada ke depan lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, substansi Perppu 1/2014 adalah jawaban atas kritik, masukan, dan hasil evaluasi yang selama ini banyak disuarakan berbagai pihak," ujar Denny, melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat pagi.

Sejak awal pembahasan, menurut Denny, Presiden menginginkan pelaksanaan pilkada secara langsung dengan sejumlah perbaikan. (Baca: Inilah 10 Perbaikan Pilkada Langsung yang Dimuat SBY dalam Perppu)

Berikut garis besar isi Perppu yang diterbitkan Presiden.

1. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2);
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan pilkada secara tidak langsung oleh DPRD (Pasal 205);
3. Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d);
4. Penghematan atau pemotongan anggaran pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e, dan f, serta ayat (2), dan Pasal 200);
5. Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69);
6. Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76);
7. Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47);
8. Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c);
9. Larangan pelibatan aparat birokrasi yang menyebabkan pilkada tidak netral (Pasal 70);
10. Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca-pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71);
11. Pengaturan yang jelas, akuntabel, dan tranparan terkait penyelesaian sengketa hasil pilkada (Bab XX Pasal 136 sd 159);
12. Pengaturan tanggung jawab calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung (Pasal 69 huruf g, Pasal 195);
13. Pilkada serentak (Pasal 3 ayat (1);
14. Pengaturan ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41);
15. Penyelesaian sengketa hanya dua tingkat, yaitu pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157);
16. Larangan pemanfaatan program atau kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana (Pasal 71 ayat (3));
17. Gugatan perselisihan hasil pilkada ke pengadilan tinggi/Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila memengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan (Pasal 156 ayat (2).

Denny mengatakan, agar regulasinya tidak saling bertentangan, Presiden juga menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda).

Isi Perppu tersebut intinya berisi dua hal, yaitu pertama, menghapus tugas dan wewenang DPRD Provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (Pasal I angka 1).
Kedua, menghapus tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (Pasal I angka 2).

[Neptunus]

.... Skak Mat by 234. Superb argument.

[surjadi05]

.... Skak Mat by 234. Superb argument.

Makanya kuda harus disamping raja, jadi walopun skak mat, masih bisa melarikan diri pake kuda

.....joke penggemar catur awal 80an

[234]

Pantesan Bowo gak pernah ada matinya...*kudanyabanyak

[234]

Inget, Beye si kebo klemar-klemer itu hasil pilihan rakyat lho, tahan 2 periode.

Jelas inget. Dan inget juga lho, yang ndak dipilih (langsung) oleh rakyat itu cuma Sang Jenderal Besar Bapak Pembangunan HM Soeharto, lalu Si Mata Belo Bibie, Si Mata Buta Durrahman dan Si Emak Bodoh Mega-l-Megol.

Piye mas bro, iseh penak jamanku mbiyen tho?

*kalocumamauberolokoloksayajugabisa

Problem masyarakat itu bukan soal kesulitan teknis, tapi "sulit" secara intelektual untuk membedakan/mengenali mana calon yang oke dan tidak oke.

Gampang aja kok milih yang terbaik dari 100-an caleg, KALAU MEMANG ADA YANG BAIK. Kan sebelumnya para caleg itu berkampanye (memasang poster, dsb). Kita pergi ke toko baju aja disediakan banyak sekali pilihan, toh ya akhirnya bisa milih yang pas sesuai dengan kebutuhan kita.

Masalah sulitnya mencari caleg yang berkualitas, bukan soal ada 100-an calon, tapi karena memang jarang. Masyarakat memilih sekedar memilih, asal coblos daripada golput. Itulah yang namanya kebodohan. Belum lagi memilih caleg karena caleg tersebut ngasih sembako & uang, dsb.

Bagaimanapun, kalo bicara probabilitas (bicara probabilities itu pake itungan "ilmah" dan logis lho, bukan sekedar possibilities bunyi tokek), untuk bisa "benar" (tepat) memilih anggota legislatif (berkualitas) itu nilai peluangnya lebih kecil dibandingkan memlilih kepala daerah (berkualitas). Soal "angka2" ini sebenarnya, scr tersirat, udah disinggung Kang nDableg sebelumnya, tulisan saya terakhir cuma mengelaborasinya scr lebih rinci soal teknis di lapangan scr riil aja.

Masalah lainnya, celakanya lagi, daftar caleg2 yg diajukan OLEH PARPOL umumnya memang "barang busuk", dus peluang "KALAU MEMANG ADA YANG BAIK" (istilah sampeyan) itupun probabilitasnya juga kecil. Poin ini, scr ndak langsung, erat dgn yg sebelumnya dilontarkan oleh Kop Kandalf soal "calon independent".

Jadi kalo mau "nyari2 kesalahan" pada "obyek" (bukan proses), maka titik sentral kesalahannya ada di (elit) Parpol, kemudian di DPR/DPRD, setelah itu baru bisa tunjuk hidung ke masyarakat (sbg pemilih).

Sedangkan kalo bicara ttg "proses", IMO, alih2 meributkan soal (langsung-tidaknya) Pilkada (dan/atau Pilpres), menurutku justru PILEG itu yg lebih urgent untuk diberesin. Udah jadi rahasia umum bisik2 soal besarnya "mahar" setoran baleg/caleg ke Parpol pengusung, sebar sembako ke masyarakat, dst...sampe cerita2 konyol soal jimat dan mantera2, dateng ke mbah dukun, mandi kembang tujuh rupa di tujuh sumur, sendang dan tiga tempuran sungai, sampe larisnya RSJ pasca pelaksanaan Pileg, dst...dsb.

Celakanya, masyarakat "umum" (bukan timses si caleg) pun cenderung ndak peduli dgn hal tsb (Pileg) dibandingkan dgn Pilkada (dan Pilpres). Memang, IMO, pada realitanya Pileg itu adalah "Pesta Rakyat yg sesungguhnya", maksudku rakyat benar2 disuguhi tontonan hiburan berupa dagelan yg lumayan bisa mengocok perut.

So, berdasarkan hal tsb, kalo ndak segera dibenahi, saya malah prefer mekanismenya dikembalikan ke jaman Si Jenderal Koplak Soeharto dimana rakyat cukup melaksanakan Pemilu Partai lima tahun sekali dan selanjutnya Parpol yg akan menunjuk kadernya duduk di legislatif. Simpel. Praktis. Murah. Toh realitanya legislatif itu lebih loyalnya ke Parpol, bukan ke rakyat. Memecat kader adalah hak penuh Parpol dan itu ndak melanggar konstitusi. Jadi wajar, meskipun bisa dianggap "kurang ajar" dimata masyarakat, akibatnya DPR/DPRD hanya loyal ke juragannya (Parpol).

Itu (bergaris bawah) usulan serius ndak pake "hihihi" lho. No...no..., bukan berarti saya lebih setuju sistem di jaman Orba. Tidak sama sekali. Saya sedang bicara antara PILEG dgn Pemilu Partai, krn sampeyan pun bilang "ndak mbahas Pilkada" yg menurut sampeyan langsung atau ndak langsung bagi anda sami mawon.

Sedangkan untuk Pilkada (dan Pilpres) itu sendiri, ini yg jadi topik di tret ini, saya udah sampaikan preferensi saya di postingan2 sebelumnya.

[tuscany]

Insentif orang pintar dan baik-baik untuk jadi anggota DPR kecil atau malah minus. Sebaliknya insentif orang (mau) kaya untuk jadi anggota DPR besar sekali, supaya bisa mempertahankan kekayaannya melalui pengaturan undang-undang. Sumber kekacacauan ini tampaknya memang dari parpol yang suka-suka menggandeng kader. Apalagi kalo udah gandeng yang instant seperti artis-artis. Pendidikan politiknya tidak bagus sama sekali.

[surjadi05]

Insentif orang pintar dan baik-baik untuk jadi anggota DPR kecil atau malah minus. Sebaliknya insentif orang (mau) kaya untuk jadi anggota DPR besar sekali, supaya bisa mempertahankan kekayaannya melalui pengaturan undang-undang. Sumber kekacacauan ini tampaknya memang dari parpol yang suka-suka menggandeng kader. Apalagi kalo udah gandeng yang instant seperti artis-artis. Pendidikan politiknya tidak bagus sama sekali.

Ntar paling balik lagi komennya tucs, "emang dpr/dprd sapa yg pilih" sambil mendodol dodolkan orang indo