Pilih langsung atau lewat wakil?

[mbok jamu]

Berarti banyak orang jahat memilih yang jahat ya, Gik.

[tuscany]

Kayanya enak pilih langsung untuk pemimpin. Kalo untuk wakil rakyat malah nggak enak, coba aja liat yang pada tidur mendengkur dan berliur di foto2 itu. Mending bikin fit and proper test untuk setiap bakal calon anggota dewan untuk mendapatkan kualitas wakil yang bagus. Masa cuma KPK, BPK, MA, MK, menteri yang ada fit and proper testnya.

[ndableg]

Makanya.. ngapain pake ada pilih dpr segala?

[surjadi05]

Yakss ada berita bagus setidaknya dari koran tribun batam, demokrat setuju pilkada dipilih langsung, kalo konsisten maka gerombolan si berat ga cukup mengajukan ruu pilkadanya

[nerve_gas]

Makanya.. ngapain pake ada pilih dpr segala?

menurut saya, konsekuensi dari trias politica dan separation of power.

[surjadi05]

Nasional


LSI Mengaku Tak Akan Bangkrut jika Pilkada Lewat DPRD

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
Kamis, 18 September 2014 | 16:29 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Indonesia (LSI) angkat bicara mengenai tudingan pihak Koalisi Merah Putih terkait polemik mekanisme pemilihan kepala daerah dalam pembahasan RUU Pilkada. Koalisi Merah Putih menganggap lembaga survei berada di balik gerakan penolakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Pertama, kita tidak mau masuk ke ranah yang remeh-temeh seperti itu. Ini bukan urusan kepentingan pribadi atau perusahaan. Tapi, ini bicara hak masyarakat. Orang yang harusnya boleh memilih secara langsung dipasung haknya," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, di Jakarta, Kamis (18/9/2014) siang.

Menurut dia, lembaga survei politik juga tidak akan bangkrut apabila pilkada tak lagi dilakukan secara langsung. Pasalnya, masih banyak bidang riset dan survei lainnya yang bisa digeluti.

"Kita masih bisa bermetamorfosis ke riset marketing. Kita masih bisa hidup dari sana," ujarnya.

Ardian mengatakan, alasan yang dikemukakan Koalisi Merah Putih hanya dibuat-buat. Mereka enggan menerima kenyataan bahwa rakyat memang mendukung pilkada langsung.

Sebelumnya, LSI melakukan survei untuk mengukur dukungan masyarakat itu. Hasilnya, sebanyak 81,25 persen responden memilih agar pilkada dilakukan tetap secara langsung. (Baca: LSI: Mayoritas Masyarakat Setuju Pilkada Langsung)

Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih, Idrus Marham, menuding media massa dan lembaga survei berada di balik pembentukan opini yang seolah-olah membuat rakyat menolak pilkada melalui DPRD. Menurut dia, media massa dan lembaga survei mempunyai kepentingan agar pilkada tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. (Baca: Idrus Tuding Media dan Lembaga Survei di Balik Penolakan Pilkada oleh DPRD)

Jubir Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya merasa rakyat sebenarnya tidak berkeberatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketidaksetujuan rakyat yang terdengar selama ini, menurut dia, hanya pembentukan opini semata. (Baca: Koalisi Merah Putih Anggap Penolak Pilkada oleh DPRD Tak Wakili Rakyat)

"Rakyat yang mana (tidak setuju pilkada lewat DPRD)? Kasihan nama mereka dipakai oleh lembaga survei, konsultan politik, makelar politik, dan media yang terancam bangkrut, serta kepala daerah yang mau maju lagi, tapi tanpa partai atau lagi cari perhatian agar duduk di kabinet," kata Tantowi melalui pesan elektronik kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2014) siang.

Menurut Tantowi, berbagai kalangan yang selama ini menolak pilkada lewat DPRD tidaklah mewakili aspirasi rakyat. Pasalnya, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan mereka secara pribadi.

"Bukan rahasia lagi lembaga-lembaga survei itu bukan hanya dapat fee yang besar, melainkan juga konsesi-konsesi ketika calon mereka menang. Wajar kalau mereka sekarang biayain LSM-LSM yang sekarang teriak-teriak atas nama 'rakyat' dan rencananya akan menyerbu DPR, bahkan akan membakarnya," ujar Tantowi.


Gerombolan si berat mulai panik

[Alethia]

pilih langsung. biar repot dikit yang penting ada hari libur nasional. eh, ini bukan milih presiden ya...hahaha...kalau milih kepala daerah, lewat dpr aja.soalnya tiap pilkada juga ga jadi hari libur nasional.
loh..tetep. pokusnya libur.

[porcupine]

^ kemarin pemilihan Gubernur Bali office gw libur kok

[surjadi05]

pilih langsung. biar repot dikit yang penting ada hari libur nasional. eh, ini bukan milih presiden ya...hahaha...kalau milih kepala daerah, lewat dpr aja.soalnya tiap pilkada juga ga jadi hari libur nasional.
loh..tetep. pokusnya libur.

Masak si,emang sus ale tinggal dimana? Di batam pemilihan gubernur libur, pemilihan walikota libur juga

[Alethia]

oiya?wah, gw bener2 workaholic kalo gt, sampe2 ga tau klo pilkada jakarta juga harusnya libur. ck, gw sibuk banget sih..gimana donk

[surjadi05]

oiya?wah, gw bener2 workaholic kalo gt, sampe2 ga tau klo pilkada jakarta juga harusnya libur. ck, gw sibuk banget sih..gimana donk

Makanya pacaran sama manusia sus, jangan sama kerjaan :: ahhh

[GiKu]

Kong Sur juga manusia, sus

iya kan , Kong ?

[234]

Dati II (bupati/walikota) pilih langsung, tapi Dati I (gubernur) pilih lewat perwakilan. Kecuali daerah khusus (DKI) atau daerah istimewa (Jogja) atau mungkin Papua bisa diatur melalui aturan khusus tersendiri.

Note: "Perwakilan" bukan hanya berarti anggota DPRD melainkan bisa ditambah dgn melibatkan stakeholders lain di wilayah ybs semacam "Dewan (Perwakilan Daerah) Provinsi/Kota/Kabupaten", bisa berasal dari lembaga ormas, lembaga kampus/akademis, bahkan lembaga "kesultanan" kalo ada, dll. Porsi rasio jumlah hak suara (dibandingkan hak suara DPRD) bisa diatur dan disesuaikan melalui Perda. Bisa juga, misalnya untuk Pilgub, semua walikota/bupati di wilayah provinsi tsb diberikan masing2 hak pilih satu suara misalnya. Bisa juga DPRD Dati II diberikan masing2 hak pilih satu suara (bukan sejumlah anggota lho) untuk Pilgub. Dll kemungkinannya yg penting diatur dlm UU.

[surjadi05]

Dati II (bupati/walikota) pilih langsung, tapi Dati I (gubernur) pilih lewat perwakilan. Kecuali daerah khusus (DKI) atau daerah istimewa (Jogja) atau mungkin Papua bisa diatur melalui aturan khusus tersendiri.

Note: "Perwakilan" bukan hanya berarti anggota DPRD melainkan bisa ditambah dgn melibatkan stakeholders lain di wilayah ybs semacam "Dewan (Perwakilan Daerah) Provinsi/Kota/Kabupaten", bisa berasal dari lembaga ormas, lembaga kampus/akademis, bahkan lembaga "kesultanan" kalo ada, dll. Porsi rasio jumlah hak suara (dibandingkan hak suara DPRD) bisa diatur dan disesuaikan melalui Perda. Bisa juga, misalnya untuk Pilgub, semua walikota/bupati di wilayah provinsi tsb diberikan masing2 hak pilih satu suara misalnya. Bisa juga DPRD Dati II diberikan masing2 hak pilih satu suara (bukan sejumlah anggota lho) untuk Pilgub. Dll kemungkinannya yg penting diatur dlm UU.

Kok saya ga setuju yah, jujur aja kalo saya pilih dpr dan dprd itu "lebih karna" kewajiban aja, kasarnya kalo saya ga milih rasanya ga sreg kalo mau ngomelin legislative, tapi kalo milih eksekutif baru liat track recordnya, kasarnya saya baru "memakai" hak saya, kalo gubernurnya ntar dipilih dprd,dpd dkk, saya merasa kok hak saya "dikebiri"

::

[234]

Tentu segala sesuatu ada plus-minusnya. Dan realitanya sekarang, walkot Jakarta itu saat ini ndak dipilih langsung lho meskipun gubernur DKI dipilih langsung. Demikian juga gubernur DIY dipilih melalui "penetapan" meskipun walkot/bupati di Jogja dipilih scr langsung. Dan toh itu relatif ndak bermasalah, setidaknya ndak ada warga Jakpus/Jaktim/Jakbar/Jakut/Jaksel yg protes scr terang2an sampe saat ini. Hal ini menurutku bisa diterapkan di beberapa "wilayah khusus" misalnya Papua yg dikenal dgn budaya "perwakilan" (noken) nya.

Sedangkan alasan saya kenapa gubernur, bukan walkot/bupati, yg lebih memungkinkan untuk dipilih via "perwakilan" karena menurutku gubernur itu posisinya "sekedar menjembatani" pemerintah pusat dgn pemerintah daerah (kota/kabupaten). Sedangkan pelaksana (pembangunan) nya lebih dominan di tingkat kodya/kabupaten.

Kalo Pilpres (pusat) dan Pilbup/Pilwalkot (daerah) saya memang setuju cara langsung, kecuali untuk wilayah/kasus khusus.

Dan, anyway, menurutku ribut2 soal sistem Pilkada saat ini memang ndak bisa dilepaskan dari unsur "sakit hati" dari koalisi hitam eh merah putih maksudku. Ini yg saya kuatirkan nanti, apapun yg akhirnya dipakai, outputnya tidak muncul dari hasil pemikiran yg jernih, baik pihak yg pro maupun kontra.

[surjadi05]

Kalo Pilpres (pusat) dan Pilbup/Pilwalkot (daerah) saya memang setuju cara langsung, kecuali untuk wilayah/kasus khusus.

Dan, anyway, menurutku ribut2 soal sistem Pilkada saat ini memang ndak bisa dilepaskan dari unsur "sakit hati" dari koalisi hitam eh merah putih maksudku. Ini yg saya kuatirkan nanti, apapun yg akhirnya dipakai, outputnya tidak muncul dari hasil pemikiran yg jernih, baik pihak yg pro maupun kontra.

yup jujur aja om, "aroma" balas dendamnya terasa banget,ini yg buat saya "malas" berpolitik ::

[surjadi05]

Yaks, akhirnya resmi dprd yg milih kepala daerah, welcome orba the sequel ::

[ndugu]

nah, skarang perlu dicari nih info sapa2 aja di dpr yang memilih ya/tidak, ini kan sebentuk track record juga
biar di masa depan, anggota2 ini dipilih / ngga dipilih lagi ke dpr

[heihachiro]

sepertinya panel ini sedang poluler saat ini

[Kingform]

mari kita ucapkan selamat datang kembali kepada orba