Jokowi - JK... What's next?

[Ronggolawe]

Kategori kelas menengah dilingkungan gw itu
1) rumah pribadi permanen minimal 70/60
2) listrik 1300watt
3) kendaraan pribadi minimal 2motor/KK
4) memiliki TV+Kulkas+AC minimal 1
5) NJOP 2015 Tanah 1,6jt/m2 bangunan >1,2jt

---------- Post Merged at 01:25 PM ----------

Yang kaya gitu masih make elpiji 3kg ya kebangetan

[surjadi05]

BPJS bukannya program Jokowi, tapi sudah sejak jamannya SBY.

Betul tapi disempurnakan dijaman jokowi, dulu jaman direktur sama komisaris yg terima gaji tidak harus bayar bpjs/jamsostek/askes atau apapun namanya, sekarang pemerintah ga mau tahu direktur sekalipun harus dipotong 10-15% dari gajinya untuk bayar asuransi yg ga bakal dipakai, kalo ada 3 perush yah yg dipotong 3kali, bayangin aja yg diterima pt jamsostek, wajar donk gw mau tahu duitnya kemana, asumsi gaji gw 15 juta, dari 3 pt dapat 45 juta tiap bulan gw mesti bayar sekitar 4,5 juta untuk asuransi yg ga bakal gw pake, yah capek donk gw denger alasan "infrastruktur" lagi dibangun dll, gw cuma mau lihat bukti/hasil, kalo cuma "alasan" anak gw juga bisa lah

[et dah]

Hihihi @ndableg si etty lagi sarkasme

---------- Post Merged at 08:42 AM ----------

yak betul....

[ndableg]

Hihihi [MENTION=44]ndableg[/MENTION] si etty lagi sarkasme

yg penting nyambung.
Kalo gw sinisme.

[ndableg]

Ah dari dulu juga begitu. Tahun '45 juga bilangnya saat-saat sulit, sampe tahun '15 masih saja bilangnya saat-saat sulit. Kapan gak sulitnya?

Masalah lu lah!
nikmati aja tuh.. Daripada ngedumel. Mosok dari taun 45 sampe 15 ngedumel..

[ndableg]

Cuma pakai logika juga jangan langsung menganggap seseorang itu gak akan berubah dari tahun ke tahun.

Emang ud berapa taun berlalu yak?

[Ronggolawe]

barangkali dapat bocoran Minority Report

[ndableg]

Pelan2.. satu2.. ga bisa langsung brug, semua bahagia.

[ndableg]

Temen gw yang kuliah di luar negri sangat senang sih emang denger dolar menguat, rupiah melemah.
Ya gimana gak seneng, pas mau liburan ke Indonesia mendadak jadi orang kaya.

Kalo euro mah ga ngepek, malah nilai euro juga turun bareng indonesia thd dollar.

[surjadi05]

Yup emang usd yg menguat kok, semuanya melemah terhadap usd, cuma rupiah dan beberapa negara yg koreksinya sedikit lebih banyak, kalo dibilang pengusaha sangat terasa efeknya ga juga, pengusaha lebih "tertekan" gara2 ribut2 di dpr, jadi para investor takut ada masalah dengan orderannya, karna itu memesan dari negara laennya kayak china, vietnam, thailand bahkan malaysia

[purba]

Betul tapi disempurnakan dijaman jokowi, dulu jaman direktur sama komisaris yg terima gaji tidak harus bayar bpjs/jamsostek/askes atau apapun namanya, sekarang pemerintah ga mau tahu direktur sekalipun harus dipotong 10-15% dari gajinya untuk bayar asuransi yg ga bakal dipakai, kalo ada 3 perush yah yg dipotong 3kali, bayangin aja yg diterima pt jamsostek, wajar donk gw mau tahu duitnya kemana, asumsi gaji gw 15 juta, dari 3 pt dapat 45 juta tiap bulan gw mesti bayar sekitar 4,5 juta untuk asuransi yg ga bakal gw pake, yah capek donk gw denger alasan "infrastruktur" lagi dibangun dll, gw cuma mau lihat bukti/hasil, kalo cuma "alasan" anak gw juga bisa lah

Lu ngomong ape sih?

Maksud lu, jaman SBY, gaji direktur gak dipotong asuransi oleh pemerintah? Tapi sekarang, jaman Jokowi, gaji direktur dipotong, gitu?

---------- Post Merged at 05:43 PM ----------

Pelan2.. satu2.. ga bisa langsung brug, semua bahagia.

Yg namanya jalan tol, adalah jalan bebas hambatan, gak ketemu perempatan, gak ketemu perlintasan kereta api, dst.

Lha tol laut maksudnya apa?

---------- Post Merged at 05:46 PM ----------

Kategori kelas menengah dilingkungan gw itu
1) rumah pribadi permanen minimal 70/60
2) listrik 1300watt
3) kendaraan pribadi minimal 2motor/KK
4) memiliki TV+Kulkas+AC minimal 1
5) NJOP 2015 Tanah 1,6jt/m2 bangunan >1,2jt

---------- Post Merged at 01:25 PM ----------

Yang kaya gitu masih make elpiji 3kg ya kebangetan

Jadi maksud lu, di kompleks lu yg kelas menengah itu masih ada yg pake elpiji 3 kg, gitu?

[serendipity]

Jokowi salahkan Kemenkeu soal lolosnya mobil pejabat.

Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Sehingga, sebagai orang nomor satu negeri ini, Jokowi mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.

"Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu," kata dia.

Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet.

"Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," ucap dia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. (Baca: Menkeu: Inflasi, Uang Muka Beli Mobil untuk Pejabat Perlu Ditambah)

Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta namun akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta

sumber http://nasional.kompas.com/read/2015....Mobil.Pejabat

Paling culun memang salahkan bawahan sih.

[ndableg]

Yg namanya jalan tol, adalah jalan bebas hambatan, gak ketemu perempatan, gak ketemu perlintasan kereta api, dst.

Lha tol laut maksudnya apa?

Yg namanya kapal selam, adalah sebuah kapal dengan bobot sekian ton bisa menyelam kedalam laut, dst.

Lha mpek2 kapal selam maksudnya apa?

Istilah doang, pret. Artinya bebas hambatan nyeberang laut kagak perlu beli kapal sendiri.

[Ronggolawe]

Jokowi salahkan Kemenkeu soal lolosnya mobil pejabat.

Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Sehingga, sebagai orang nomor satu negeri ini, Jokowi mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.

"Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu," kata dia.

Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet.

"Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," ucap dia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. (Baca: Menkeu: Inflasi, Uang Muka Beli Mobil untuk Pejabat Perlu Ditambah)

Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta namun akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta

sumber http://nasional.kompas.com/read/2015....Mobil.Pejabat

Paling culun memang salahkan bawahan sih.

judul ama isi ngga sinkron

[ndugu]

tol laut kesanku sih lebih ke pembangunan pelabuhannya kali ya, perlu ditingkatkan daya kapasitas menampung dan menghandle jumlah kapal, make sure logistiknya dipermulus

kapan bakal ada kapal pesiar nih ?

[purba]

Yg namanya kapal selam, adalah sebuah kapal dengan bobot sekian ton bisa menyelam kedalam laut, dst.

Lha mpek2 kapal selam maksudnya apa?

Istilah doang, pret. Artinya bebas hambatan nyeberang laut kagak perlu beli kapal sendiri.

Gw tau maksud dari istilah 'kapal selam' maupun 'pempek kapal selam', karena itu gw gak tanya lu. Tapi istilah 'tol laut' apa? Ini istilah baru. Nah lu sebagai orang yg sering posting ttg 'tol laut' (alias Jokower) seharusnya bisa menjelaskan apa maksud dari 'tol laut' tsb.

Kagak perlu beli kapal sendiri? Maksud lu, beli kapal sendiri akan 'lebih lambat' dibandingkan sewa kapal asing, begitukah?

---------- Post Merged at 12:08 AM ----------

tol laut kesanku sih lebih ke pembangunan pelabuhannya kali ya, perlu ditingkatkan daya kapasitas menampung dan menghandle jumlah kapal, make sure logistiknya dipermulus

kapan bakal ada kapal pesiar nih ?

Kalo kesan, berarti ndugu menafsirkan sendiri apa maksud dari istilah 'tol laut' tsb. Lha ini gimana, kok konsepnya gak dipaparkan dgn jelas, sehingga orang perlu menafsirkan sendiri apa 'tol laut' tsb? Piye iki Jokower (pengikut Jokowi - red)?

---------- Post Merged at 12:11 AM ----------

Jokowi salahkan Kemenkeu soal lolosnya mobil pejabat.

Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Sehingga, sebagai orang nomor satu negeri ini, Jokowi mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.

"Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu," kata dia.

Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet.

"Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," ucap dia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. (Baca: Menkeu: Inflasi, Uang Muka Beli Mobil untuk Pejabat Perlu Ditambah)

Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta namun akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta

sumber http://nasional.kompas.com/read/2015....Mobil.Pejabat

Paling culun memang salahkan bawahan sih.

Kalo Peraturan Presiden ya yg ttd si Presiden sendiri, mosok menterinya. Presiden main ttd aja gitu, gak baca-baca dulu apa isi peraturannya? Wah gawat nih...

[serendipity]

judul ama isi ngga sinkron

Tadi nonton TV emang Jokowi nyalahin Kemenkeu, dan kebetulan menurut gw isi dan judul sinkron
Kalo mau nyalahin bawahan emang gampang sih.

---------- Post Merged at 08:45 AM ----------

Kalo Peraturan Presiden ya yg ttd si Presiden sendiri, mosok menterinya. Presiden main ttd aja gitu, gak baca-baca dulu apa isi peraturannya? Wah gawat nih...

Yang lucu masa dia gak dikasih tau secara garis besar nominalnya itu, jadi ya tanda tangan aja gituh

[surjadi05]

Yang lucu masa dia gak dikasih tau secara garis besar nominalnya itu, jadi ya tanda tangan aja gituh

Kalo kamu jadi owner perusahaan besar kamu banyak yg ga tahu biaya2 yg di pakai perush karna itulah kamu gaji manager finance/acc,kamu bahkan ga tahu kalo perush kamu "dirampok" kamu cuma bakal tahu kalo perush kamu diaudit, nah hal yg sama dengan juga berlaku untuk presiden, kalo yg cere2 juga diurus untuk apa ada mentri, dirjen, dll, jadi yah ga salah jokowi ngomel donk

[GiKu]

^
berarti itu kesalahan internal ya, Kong
orang luar taunya kan kepalanya

[Ronggolawe]

Orang luar tahunya "Jokowi yang Salah"




---------- Post Merged at 01:56 PM ----------

Orang luar tahunya "Jokowi yang Salah"