"Siap kalah" itu cuma retorika politik, jangan begitu dipercaya

[ndugu]

[MENTION=912]234[/MENTION]: brarti saya harusnya nyari berita 'antara' aja ya. ada website indo yang source beritanya dari antara ngga? rekomen donk, biar lain kali saya baca dari situ aja kalo praktek nulisnya bener. saya ga keberatan biar situsnya ga muncul di google kedengarannya ini seperti 'bernama' di malaysia ya dan bener, setelah kamu jelaskan, keliatannya model bisnisnya sedikit berbeda, ap reuters bloomberg menjual materi berita mereka. but i still think that's how news article should be though (menurut saya sebagai konsumen berita ). saya ga yakin news house kaya gini disubsidi pemerintah deh. bloomberg is privately held and totally for profit, likewise reuters (walo publicly traded). not sure how it works, but doesn't sound that would go hand in hand dengan gov.

Andaikan prabowo bisa sadar, skrg ini lg ada upaya terstruktur, sistematis dan masif utk character assassination atas prabowo, probably dirancang oleh orang-orang lihat skitarnya di luar partainya.

Makin dia ngotot maka makin tlihat banyak salah dan lemahnya dia.
Makin dia ga legowo makin besar juga biaya yg ia keluarkan.
Makin lama makin exposed bualannya dan kdangkalan informasinya.

ini kayanya sejak pemilu ini, saya lebih sering mendengar kata masif dipake. ini sepertinya catchword yang baru ya

[tuscany]

Sebenarnya sudah lama kata masif dipake ... oleh band.

Analisa mengenai hits online news menarik nih menurut saya, terutama Tempo karena itu termasuk menu wajib. Yang saya lakukan sih kalo memang butuh banget untuk mbaca ulasan tertentu maka saya rela keluar duit (satu artikel sekitar tiga ribu rupiah) karena rasanya memang wort it. Apa yang kayak saya nggak banyak ya? Karena memang saya juga jarang2 sih bayar, tergantung minat.

[234]

[MENTION=39]ndugu[/MENTION]

Coba langsung meluncur aja ke websitenya: http://www.antaranews.com

Tapi saya ndak bisa rekomen apa2 lho soale memang sebelumnya ndak pernah mampir kesitu. Barusan nengok sekilas sih kayaknya jgn terlalu banyak berharap kualitas content nya menyamai kantor berita asing (AP, Reuters, AFP dll).

[purba]

Ya dan tidak.

Untuk Dhani, saya percaya ndak percaya. Saya memilih skeptis thd orang model begini. Saya anggap aja alasan Dani sama dengan alasan si Komeng: "Saya tak ada alasan. Tapi kami dukung Prabowo-Hatta."

http://m.news.viva.co.id/news/read/5...dukung-prabowo

YA, saya percaya Septi, Ayu, AL dan tentu masih banyak lagi orang2 seperti mereka, yg milih Prabowo karena "ganteng", tepatnya karena "penampilan fisik" sbg alasan/faktor paling dominan. Saya percaya apa yang mereka sampaikan tsb adalah perkataan dan sikap jujur dari mereka, bukan sekedar olok2, terlepas mereka mungkin juga punya dasar pertimbagan lain tapi itu bukan faktor penting (relatif diabaikan).

Sampeyan terperangkap stereotip.

Jokowi 50% lebih dikit, Prabowo 50% kurang dikit, ini bukan lagi faktor fisik yg bermain. Sudah ada ideologi di belakangnya. Sudah ada fanatisme.

[pasingsingan]

lumayan ada tontonan kocak, segar n menghibur

dari arena sidang PHPU di MK

setidaknya hingga minggu depan (22-8-14)

[Kingform]

[234]

^ Saksi palsu.

Spoiler for Nowela "Orang Gunung" Nawepa:

http://www.kaskus.co.id/thread/53ea8...ang-gunungquot

[ndableg]

Yg diributkan di papua adalah sistem noken. Padahal sistem noken sudah dilakukan sejak taun 70an.
Sistem noken itu gimana seh?

[ndableg]

Orang papua itu lucu2 ya. Dulu pernah punya kawan papua jg lucu. Badan lebar, sangar, tapi kocak.

[jojox]

ah..sistem noken tuh gak islami blas. irrelevant. Musyawarah lewat mufakat yang kita kenal lewat Pancasila (IV) tuh malah bukan Democrazy lho. Kan gak menyebutkan sistem voting. Kita nemu kata2 voting di UU / konstitusi.

So, Noken ini masih demokratislah, menimbang dengan adanya vote yang representatif. Meskipun faktanya, sistem noken memang bukan 1 eligible voter = 1 individual suara. Bisa 1 suku, 1 keluarga, 1 desa adat, 1 kumpulan populasi = 1 suara. Kearifan lokalnya memang begitu. Itulah yg unik disini. "governance" nya beda dengan nasional. "government" nya sama. Maka, awampun bilang legitimasi kegiatan pilpres Noken disitu, layaklah dipertanyakan.

Pertanyaan akademisnya; gimana loe melegitimasi proses yang tidak standar sesuai regulasi/juklak/juknis yang ada? kalo tidak bisa, apakah proses dan hasil sistem noken di-nihilkan? gak mungkin kan. kalo bisa disahkan, tunjukkan bukti-buktinya (dokumentasi, log book, pencatatan etc). Sulitnya KPU itu disitu. Membuktikan politik uang ? gak bisa, malah gak ada, mungkin. Yang ada politik babi; di-iming-imingi babi utk tiap kepala suku. j/k

Kesimpulannya Sidang PHPU kan memang jelas terkuak, bahwa prosesnya tuh secara nasional tidak sempurna. Rapor kinerja keberhasilan KPU mungkin kita bisa lihat sekitar 80-85%. Tidak sempurna. Maka, secara logika, yah berarti keputusan final Hakim MK adalah menganulir hasil pilpres, sehingga perlu diulang. Prahara kan gitu mikirnya. Pendekatannya, idealis tingkat dewa.

Padahal sejarah mencatat, rapor kinerja KPU kan gak pernah 100% selama ini. Mana ada yang sempurna selama ini.
Kekurangan di logistik, manajemen lemah, quick counts bermasalah, saksi2 gak pada ttd, teknologi IT rentan di-hack, SDM penyelenggara, dll mewarnai yg pilpres/pilkada yang udah dilakukan. Dan itu lumrah, sehingga kebanyakan keputusan pilkada di-finalisasi di MK, contohnya.

Sekarang justru MK yang lagi hajatan pemilihan "indonesian idol", 9 juli kemarin tuh rakyat indo cuman seleksi dan audisi perorangan. Toh, MK punya pendekatan dan logika beda, dimana keputusannya harus dimaklumin 240an jt jiwa.
Pendekatan MK-itulah, yg bikin kita penasaran kayak gimana. Apakah idealis atau realistis?

[serendipity]

[ndableg]

Tapi sebenernya gugatan ke MK itu biasa, dan menurut gerindra pada pilpres lalu juga mereka ke MK.

[ndugu]

dang, is this for real?

[surjadi05]

Tapi sebenernya gugatan ke MK itu biasa, dan menurut gerindra pada pilpres lalu juga mereka ke MK.

yoi gugatan ke MK udah biasa, yg ga biasa itu ajakan untuk ribut, ajakan untuk tangkap2 orang,kepung gedung mk, kelihatan banget koalisi ini penuh dengan orang yg rakus dengan kekuasaan,

[surjadi05]

Bisnis.com, BANDUNG - Calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, masih ada jalan lain untuk mendapatkan keadilan sengketa Pemilihan Presiden 2014 yakni ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung selain di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita juga masih ada jalan menempuh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung (MA)," kata Prabowo saat menghadiri acara siluturahmi dan halalbihalal dengan tim Koalisi Merah Putih wilayah Jabar di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Selasa (19/8/2014).

Dia menuturkan, sengketa Pilpres 2014 masih dalam tahapan penyelesaian secara hukum di MK.

Dia berharap, seluruh hakim di MK melaksanaan tugasnya dengan baik, jujur dan adil.

"Kita berharap dan berdoa bahwa hakim-hakim MK akan melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengungkapkan masih memiliki kekuatan politik di parlemen tingkat DPR RI yang dari partai koalisi Merah Putih mencapai 63%.

"Kekuatan politik kita juga masih sangat kuat," kata mantan Danjen Kopasus itu.

Dia menjelaskan, pengaduan pilpres ke MK bukan karena tidak menerima hasil pilpres, tetapi ingin membuktikan telah terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi 2014.

Prabowo menyatakan tidak ingin lahirnya suatu pemerintahan dari kebohongan atau kecurangan karena akan memerintahnya tidak benar dan dikhawatirkan ditinggalkan rakyatnya.

"Manakala kecurangan sudah diketahui rakyat, pemerintah tidak akan dipercaya oleh rakyat," kata Prabowo.

Dia berharap, Koalisi Merah Putih dapat terus kompak dan berjuang mendapatkan keadilan.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada warga Jabar yang telah mendukung dan diminta untuk tidak menangis karena Prabowo kalah.

"Saya minta ibu-ibu jangan nangis. Perjuangan ini baru mulai. Ibu-ibu harus siap bikin dapur umum, dimana-mana," kata Prabowo di hadapan massa pendukungnya.



ke PTUN??
mannn

[Casanova Love]

Jangankan PTUN, Tuhan pun didesak-desak.

[kandalf]

Gila...
jadi dari tanggal 16 Juli berkoar-koar ada 5800 TPS di Jakarta yang perlu diulang pemilihannya,
ternyata yang dilaporkan ama mereka ke Bawaslu sebenarnya cuma 18 TPS!!!!

Jadi 5782 TPS lagi nemu dari mana?




sumber: Putusan MK No 1 /PHPU.PRES-XII/2014

[sedgedjenar]

Gila...
jadi dari tanggal 16 Juli berkoar-koar ada 5800 TPS di Jakarta yang perlu diulang pemilihannya,
ternyata yang dilaporkan ama mereka ke Bawaslu sebenarnya cuma 18 TPS!!!!

Jadi 5782 TPS lagi nemu dari mana?




sumber: Putusan MK No 1 /PHPU.PRES-XII/2014

Ada, disimpen sama PKS
Wakwakwakwakwak

[surjadi05]

Gw sekarang baru nyadar, "kekuatan" media dalam menggiring berita ::

[ndugu]

how does a person get that delusional?