Results 1 to 14 of 14

Thread: Sistem yang ribet

  1. #1
    Chief Cook ndableg's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Posts
    5,900

    Sistem yang ribet

    Setelah bbrp kali berurusan dengan prosedur dalam mengurus surat2 di negeri Belanda ini, gw mendapatkan bahwa sistem yang dijalankan cukup complicated, bahkan terkesan konyol, tapi gw merasa sistem2 ini dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Mungkin ada bagusnya diterapkan di Indonesia demi menciptakan lapangan2 pekerjaan yang baru.

    Contoh lama yang pernah gw utarakan adalah mengurus Surat Ijin Mengemudi bagi warga Belanda. Untuk mendapatkan SIM seseorang tidak bisa datang begitu saja ke kantor polisi atau badan apa pun yg berwenang mengeluarkan SIM. Ada syarat2 yang harus dipenuhi seseorang sebelum diijinkan mengendari kendaraan, salah satunya adalah mengerti aturan2 mengemudi. Untuk bisa mengerti, dibutuhkan bukti berupa ijasah. Untuk mendapatkan ijasah, maka diwajibkan seseorang untuk mengeluarkan ribuan euro untuk sekolah nyetir. Dari peraturan inilah muncul perusahaan2 kursus mengemudi yang cukup banyak membutuhkan tenaga kerja.

    Contoh ke dua tentang hipotek. Di negeri Belanda tidak ada/biasa seseorang membeli rumah kontan. Semua orang membutuhkan hipotek untuk bisa memiliki sebuah rumah. Untuk bisa mendapatkan hipotek, seseorang harus meminta hipotek di bank. Akan tetapi, seseorang tidak begitu saja dipinjamkan uang untuk hipotek. Semua harus memiliki pengetahuan tentang prosedur2 dan syarat2 utk bisa mendapatkan hipotek dari bank. Untuk itu, sebelum memohon hipotek, seorang klien harus memiliki adviser hipotek. Jadi ketika seseorang membutuhkan hipotek, yang dicari adalah adviser hipotek. Dengan begitu bermunculan lah perusahaan2 adviser untuk urusan hipotek, assuransi, dan pemohon subsidi.

    Bahkan dari sistem itu muncul pula perusahaan2 intermediair/perantara/makelar. Jadi kesimpulan gw, dibutuhkan sistem yang sedikit lebih ribet demi meningkatkan perekonomian, dan bahkan bisa mencegah korupsi. What do you think?

  2. #2
    pelanggan tetap jojox's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Location
    Jekardah
    Posts
    1,169
    Yah kyak gitu, kalo ekonomi berbasis services. Btw, makelar alias makelaar itu bahasa Belanda bukan bro?

    1. Ada kebijakan untuk meng-kursus-kan calon pemilik SIM di indo. Kudu ada training. Entah masih ada kelas dan proses belajar mengajar nggak skarang, atau tetep masih bisa 'nembak'. Jadinya malah SIM sekarang harga mahal. 450,000 gw di twarin di DIY, foto dan ttd doang. Di Singapore, ada Ijin untuk memiliki mobil seharga 30,000 Dollar, tergantung pasar.
    Ini melemahkan motivasi orang2 untuk memakai kendaraan pribadi, dan menarik populasi ke transportasi umum. Ini efektif. MRT dan bis alhasil, penuh dan load factor tinggi. Ke depan memang strategi yg diadopsi RI itu; public transport. Kita semua pada bisa beli SIM sekarang, besok2 mobil2 mau kena disincentives (ERP) banyak2. Mampus...

    2. Industri Asuransi dan derivatives-nya seh bergairah dikit seiring peningkatan kemampuan beli masyarakat. Tpi untuk semacam produk hipotek, gak yakin gw. Soalnya, harga real estate dan property serta bunga kredit 10-13% dri bank, masih nge-jaga iklim industri perumahan yang mayan robust, walau indikasi 'bubbling' jg kelihatan jor2an, tapi terlokalisir aja; 20jt/meer di Pondok Indah misalnya. Org lari ke property utk investasi. 5th lagi, apartemen/kondo di jkt yg dibeli 800an jt dah naik jadi 2-3 miliar. Tpi lihat kurs dollar-rupiah. 5 tahun lalu, 9200an . Sekarang, 12000an. Naik dollarnya kan? Yang turun? yahh nilai rupiahnya brooww. We're not getting any richer, but we can cope to survive.

    jadi aslinya,...ini fatamorgana. Kepalsuan. Yg diukur masyarakat awam itu harusnya selisih "kemampuan untuk beli", bukannya terpaku pada kenaikan harga property tapi juga devaluasi rupiah.

    Tapi kalo loe Makelaar, loe gak bilang devaluasi rupiah kan. Loe bilangnya kudu harga fantastis murah (sekarang)
    dan gila-gilaan di masa depan. Nah, hipotek adviser, kerjanya memastikan buyer tuh bisa bayar dengan bertahap,
    jadi harus memastikan income-nya stabil, dan subsidy pemerintah kalo ada dicarikan dan dicairkan. Ini bentuk pengamanan buat menghindari 'bubbling' aslinya. Ya, akhirnya sistem jadi nambah ribet dan birokratis banget.

    Sistem eropa tuh design dan planningnya, rata2 untuk long-term. Hasilnya baru keliatan dlm jangka panjang. Kagak instan. Nah itu bedanya dengan Indo. Kita pengin serba cepat, serba ada, dan yang penting MURAH.

    Loe kikis persepsi ini dulu, baru loe bisa pastikan ada buy-in dari GoI dan masyarakat.

    gituu broohh....
    Any views or opinions presented above are solely those of the author. Thus the author may disclaim accuracy on warranties and liabilities they may cause including loss of intellectual properties, economical benefit, and coordinated mental responses.

  3. #3
    Chief Cook ndableg's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Posts
    5,900
    Quote Originally Posted by jojox View Post
    Yah kyak gitu, kalo ekonomi berbasis services. Btw, makelar alias makelaar itu bahasa Belanda bukan bro?
    Betul

    1. Ada kebijakan untuk meng-kursus-kan calon pemilik SIM di indo. Kudu ada training. Entah masih ada kelas dan proses belajar mengajar nggak skarang, atau tetep masih bisa 'nembak'. Jadinya malah SIM sekarang harga mahal. 450,000 gw di twarin di DIY, foto dan ttd doang. Di Singapore, ada Ijin untuk memiliki mobil seharga 30,000 Dollar, tergantung pasar.
    Ini melemahkan motivasi orang2 untuk memakai kendaraan pribadi, dan menarik populasi ke transportasi umum. Ini efektif. MRT dan bis alhasil, penuh dan load factor tinggi. Ke depan memang strategi yg diadopsi RI itu; public transport. Kita semua pada bisa beli SIM sekarang, besok2 mobil2 mau kena disincentives (ERP) banyak2. Mampus...
    Ya ga mampus banget sih, karena apabila ekonomi meningkat dan sistem terbentuk serta peningkatan serpis angkutan umum maka daya beli masyarakat bisa naik juga. Mobil dan macet akan selalu ada, tapi mungkin kadar kegilaannya aja yg berkurang. Alhamdulillah kalo larinya terus ke sana.

    2. Industri Asuransi dan derivatives-nya seh bergairah dikit seiring peningkatan kemampuan beli masyarakat. Tpi untuk semacam produk hipotek, gak yakin gw. Soalnya, harga real estate dan property serta bunga kredit 10-13% dri bank, masih nge-jaga iklim industri perumahan yang mayan robust, walau indikasi 'bubbling' jg kelihatan jor2an, tapi terlokalisir aja; 20jt/meer di Pondok Indah misalnya. Org lari ke property utk investasi. 5th lagi, apartemen/kondo di jkt yg dibeli 800an jt dah naik jadi 2-3 miliar. Tpi lihat kurs dollar-rupiah. 5 tahun lalu, 9200an . Sekarang, 12000an. Naik dollarnya kan? Yang turun? yahh nilai rupiahnya brooww. We're not getting any richer, but we can cope to survive.

    jadi aslinya,...ini fatamorgana. Kepalsuan. Yg diukur masyarakat awam itu harusnya selisih "kemampuan untuk beli", bukannya terpaku pada kenaikan harga property tapi juga devaluasi rupiah.

    Tapi kalo loe Makelaar, loe gak bilang devaluasi rupiah kan. Loe bilangnya kudu harga fantastis murah (sekarang)
    dan gila-gilaan di masa depan. Nah, hipotek adviser, kerjanya memastikan buyer tuh bisa bayar dengan bertahap,
    jadi harus memastikan income-nya stabil, dan subsidy pemerintah kalo ada dicarikan dan dicairkan. Ini bentuk pengamanan buat menghindari 'bubbling' aslinya. Ya, akhirnya sistem jadi nambah ribet dan birokratis banget.
    Yup, tapi konsekuensinya menambah lapangan pekerjaan kan.

    Sistem eropa tuh design dan planningnya, rata2 untuk long-term. Hasilnya baru keliatan dlm jangka panjang. Kagak instan. Nah itu bedanya dengan Indo. Kita pengin serba cepat, serba ada, dan yang penting MURAH.
    Sistem ini jg ga di semua eropa. Spt di jerman atau belgia memiliki kebijakan yang berbeda. Namun intinya, seharusnya birokrasi itu mencetak lapangan pekerjaan. Semakin njelimet, semakin banyak lapangan pekerjaan yg diciptakan.

  4. #4
    pelanggan setia mbok jamu's Avatar
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    3,398
    Yup, dan itu berhasil di kampung sini. Birokrasi menciptakan lapangan pekerjaan, HDI menduduki peringkat no 2 teratas di dunia. Kalau mau beli rumah, tawar menawar antara penjual dan pembeli lewat estate agent. Setelah harga disepakati, masing-masing penjual dan pembeli menghubungi solicitor. Mereka kemudian akan memberikan semacam checklist atau kelengkapan yang diperlukan untuk membeli properti, seperti mortgage atau hipotek, conveyancing, title search, building & pest inspections, dst.

    Kalau buat mbok, rasanya ndak njelimet karena sangat transparan. Prosesnya jelas, semuanya item di atas putih dan punya kekuatan hukum. Hal-hal yang dodgy bisa dihindari. Misalnya waktu akan membeli rumah di Scotland dulu, ternyata driveway di sebelah properti yang akan mbok beli juga merupakan akses ke properti di belakang rumah. Agen properti ndak bilang-bilang, ndak tahu sengaja atau tidak. Untungnya solicitor simbok bisa lihat dari title search dan driveway itu berpotensi sengketa di kemudian hari. Yo wes, ndak jadi.

    Justru sistem di Indonesia yang bikin mbok pening. Mau menyewakan rumah saja takut karena dulu pernah punya pengalaman buruk. Padahal kalau diatur dengan baik, itu bisa jadi bisnis karena ndak mungkin orang-orang seperti mbok nyari agen properti dan tukang sendiri. Dan bukan hanya orang yang tinggal di LN tapi juga para pensiunan yang meninggalkan rumahnya untuk tinggal dengan cucu, di sekitar rumah mbok di Bandung saja jumlahnya lumayan banyak.

    Kalau soal SIM, ujian teori bisa dioutsourcing karena ndak perlu di kantor pulisi toh? Di Scotland misalnya, mbok tes tertulis di teori test centres, computer base, lulus, langsung dapet sertifikat. Lalu ikut kursus mengemudi karena mandatory sifatnya, ndak mahal koq. Kemudian dites, lulus, dapat SIM. Gampang bingit.

  5. #5
    pelanggan setia kandalf's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Posts
    6,049
    Nah itu bedanya dengan Indo. Kita pengin serba cepat, serba ada, dan yang penting MURAH.

    Loe kikis persepsi ini dulu, baru loe bisa pastikan ada buy-in dari GoI dan masyarakat.

    gituu broohh....
    Yup.. Sepakat ama Jojox.

    Cuma cerita aja.
    Gue punya SIM A dan SIM C.
    Waktu ujian teori SIM C (manual pakai kertas dan pensil 2B), gue cuma benar 29 dari 30 soal. Sementara waktu ujian teori SIM A (pakai komputer), gue cuma benar 18 dari 30 soal.

    Nah,
    ini pengalaman gue ribetnya ngurus SIM.

    1. masuk kantor SAMSAT harus pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal.
    Tenang.. ada penyewaan sepatu.

    2. harus mempersiapkan semua berkas termasuk fotokopi KTP.
    Apa? Gak ada KTP?
    Tenang.. ada koperasi yang bisa fotokopi.

    3. Waduh, maaf ya, sistem komputernya lagi rusak. Jadi harus manual ujian SIM-nya.
    Oh? Gak bawa pensil 2B?
    Tenang, Pak.. kami jual pensil 2B.

    4. (ini gak di semua propinsi) mesti sewa motor / mobil untuk ujian praktek.

    5. oh.. kalau ujian motor, juga sewa helm-nya.

    6. Oh, ini baru ujian praktek I. Besok datang lagi ya, Pak.. untuk ujian praktek II.
    (pas besoknya datang). Oh Bapak yakin masih mau meneruskan ujian prakteknya? Bener nih, Pak? Oke.. Bapak lulus.





    Lalu birokrasi Pelanggaran Lalu lintas
    (pas ditilang)
    Ini pak surat tilangnya. Kenapa? Oh.. kami tidak punya yang biru. Adanya hanya yang merah. Bapak mau dibantu? Gak mau? Oh ok..
    Jadi hari Jumat tanggal sekian ya, Pak.

    (pas di pengadilan)
    (ramai banget)
    (ternyata hari apapun pelanggarannya, pengadilannya hari Jumat).

    Antrian pertama menuju ke loket, dibutuhkan waktu kurang lebih setengah jam
    Ditukar surat tilang dengan keterangan atau nomer antrian.

    Lalu ngantri... (dua jam) dan.. adzan..
    Jumatan dulu deh..

    Lalu ngantri lagi... panjang.. (sejam)
    Sampailah di ruang pengadilan.
    Serahkan surat keterangan tadi hakim, tanpa melihat wajah saya si pelanggar, hakim langsung bilang
    "bayar di situ" sambil nunjuk.


    Ya,
    silakan aja bikin lebih ribet birokrasinya di Indonesia.
    Yang ada bukannya makin aman malah makin banyak korupsinya.
    Lomba peluk2an di Citos: 30 November 2013
    Lomba dorong2an di Candra Naya (dkt Glodok): 8 Desember 2013

  6. #6
    pelanggan sejati surjadi05's Avatar
    Join Date
    Jun 2011
    Posts
    9,350
    Wkkk coba deh ngurus surat disini kalo ga njelimet cuma yah bedanya disini semuanya bisa disogok, kalo ga melalui "calo" bisa nangis darah kali, kan ada pakem di indo, kalo bisa dipersulit kenapa tidak ::
    you meet someone
    you two get close
    its all great for awhile
    then someone stops trying
    Talk less, awkward conversations, the drifting
    No communication whatsoever
    Memories start to fade
    Then the person you know become the person u knew
    That how it goes. Sad isn't it?

  7. #7
    Coba ngurus SIUPP di Jakarta. 4 hari selesai tanpa bayar-bayar.
    Kerjaannya Jokowi tuh.

  8. #8
    pelanggan tetap jojox's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Location
    Jekardah
    Posts
    1,169
    ya, menarik ini. Perizinan tuh basah. "Konsultasi" itu ada harganya. Gw setuju ini.

    1. Indonesia birokratis mampus, pelayanan publik rata2 itu panjaaaaang prosesnya. Kecenderungannya birokrat itu tumbuh melebar, bukan 'lean management'. Ada banyak "Meja" kanan-kiri dengan setoran macem2 seperti di Samsat. Tidak jarang ditemukan duit 10-20 ribu di-clip di berkas pemohon. Ini kita bilang "lumrah" dengan budaya korupsi yg kronis gini. Kesan gw, mungkin pada bisa setuju, makelar bayangan/unofficial juga turut memudahkan proses berkas. Namun, yg gw expect sebenarnya; okelah beaya proses jadi mahal, tapi paling nggak kan 'kudunya' bisa sedikit lebih cepat, atau dapat diprediksi kapan selesainya. Time = money, kan?

    Waktu jd konsultan pemda, gw sempat nimbrung evaluasi kinerja PTSP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini muara dari perijinan untuk macem2 usaha/kegiatan. Ide-nya adalah mengumpulkan fungsi dan wewenang yg selama ini di SKPD, di-pool di PTSP.
    Hambatannya? SKPD banyak yg gak ikhlas lepas, karena yah tau sendiri, sekali proses perizinan yah itu artinya $$. PTSP prosesnya transparan dan profesional, ada digital platform, web-database, SOP jelas, SPM tinggi. Staffing kayak model perbankan. Ini contoh reformasi sistem birokrasi yang lumayan lah bagus, karena hasilnya dapat dilihat dg data jelas, portfolio akuntabilitas tinggi. Beda dengan uang2 siluman itu.
    Akhirnya, secara bertahap dan lobby2 pejabat teras, baru bisa didapatkan lebih banyak perizinan SKPD yg dilepas, dan di-manage oleh PTSP. Kalo ndak salah, potensi perizinan 180an, yg dapat di-proses yah cuman 80-90an. Durasi proses? gw sempat hitung 2-4 hari lebih cepat. Makanya gw sangat setuju sekali bila kerjaan di sektor pelayanan publik tuh di kerjasama kan dengan swasta. Pemerintah pusat/pemda cuman modalin anggaran dan kebijakan aja, kagak usah maen2 mata, murni berperan jadi wasit bukannya striker, gocek sana-sini nyetak duit gol.

    2. Gw setuju model birokrasi Eropa, AU ataupun US lebih transparan. Mereka juga ribet, banyak 'check-point', tpi berani transparan, sehingga duit2 siluman ndak banyak beterbangan. Justifikasi item anggaran tuh rigid, detail bngt, dan pasti dipertanyakan dan didukung fakta/analisa kebutuhan yg real. Ini gw ngerti banget. Standarisasi kinerja organisasi di pemerintah yg ngacu ke ISO kan memang gitu. Dokumentasi rapi, bikin database gak bisa asal-asalan.
    Any views or opinions presented above are solely those of the author. Thus the author may disclaim accuracy on warranties and liabilities they may cause including loss of intellectual properties, economical benefit, and coordinated mental responses.

  9. #9
    pelanggan setia Ronggolawe's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    5,135
    Sementara waktu ujian teori SIM A (pakai komputer), gue cuma benar 18 dari 30 soal.
    gw yakin itu aplikasinya memang ngaco

    Lalu birokrasi Pelanggaran Lalu lintas
    minta saja form biru, ngga usah datang ke pengadilan,
    kira-kira 4 minggu setelah tanggal pengadilan, datang
    lah ke kejaksaan kira-kira 30menit sebelum jam 08 di
    loket tilang, antri sebentar, bayar denda minimum dan
    dapat kembali tuh SIM/STNK
    "And this world of armchair bloggers who created a generation of critics instead of leaders, I'm actually doing something. Right here, right now. For the city. For my country. And I'm not doing it alone. You're damn right I'm the hero."

    --Oliver Queen (Smallville)

  10. #10
    pelanggan sejati surjadi05's Avatar
    Join Date
    Jun 2011
    Posts
    9,350
    Quote Originally Posted by danalingga View Post
    Coba ngurus SIUPP di Jakarta. 4 hari selesai tanpa bayar-bayar.
    Kerjaannya Jokowi tuh.
    coba urus dibatam, ga pake "calo" kalo 2 minggu selesai anda boleh dibilang sangat beruntung
    you meet someone
    you two get close
    its all great for awhile
    then someone stops trying
    Talk less, awkward conversations, the drifting
    No communication whatsoever
    Memories start to fade
    Then the person you know become the person u knew
    That how it goes. Sad isn't it?

  11. #11
    pelanggan setia mbok jamu's Avatar
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    3,398
    Berarti birokrasi Indonesia juga menciptakan lapangan pekerjaan.

    Perhatikan saja ketika mendarat di bandara, tepatnya di sekitar baggage claim, petugasnya banyak banget. Kadang mbok ingin nanya, what on earth are you standing here for? Do you think we don't know what our luggages look like?

    Yang pekerjaannya di kantoran pun begitu. Pernah harus ganti buku tabungan atau kartu ATM, tandatangan di sini di sini dan di sini, fotokopi, ketak ketik ketak ketik, lalu supervisor nongol dari belakang, tandatangan, ketak ketik, print, lalu tandatangan lagi, kemudian isi PIN, dst. So much time wasted!

    Sementara di kampung sini kalau ganti kartu prosesnya hanya 5 menit. Bank di belahan dunia sini sudah sepi sejak adanya transaksi online, jadi begitu ambil nomor langsung dipanggil, verifikasi ID, selesai. Beberapa hari kemudian kartu baru nongol di rumah lewat pos.

  12. #12
    Chief Cook ndableg's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Posts
    5,900
    Sebenernya point gw sih bukan proses di dalam sebuah element dalam birokrasi, akan tetapi birokrasinya sendiri.
    Begini, ketika sebuah lembaga diberikan wewenang yang seluas2nya maka kemungkinan korupsi yang dialami dalam lembaga tsb akan lebih besar ketika wewenangnya dipersempit. Untuk itu wewenang sebuah lembaga dalam sebuah birokrasi harus dikurangi, sehingga birokrasi pun meluas, tidak semuanya diurus dalam lembaga penting tsb.

    Contohnya ya spt sim tadi. Kalo sekarang, dari mulai mendaftar utk kepemilikan sim, ujian sim, sampe yg menahan sim dan memberi denda adalah kepolisian. Maka muncul calo2 yang merupakan oknum dari luar yang bisa melibatkan diri dalam pengurusan ini tapi tidak diundang2kan. Karena status kehadiran calo ini sudah ilegal (spt parasit) maka ketika melakukan KKN pun menjadi sebuah kewajaran. Dan ketika lembaga tsb melayani calo maka lengkaplah sistem ini menjadi sebuah sistem yang bobrok. Padahal kehadiran calo ini bagaimana pun menguntungkan yg menggunakan jasanya.

    Maka disini solusinya adalah pertama2, mengurangi wewenang lembaga dan membagi2kannya kpd elemen masyarakat. Dalam contoh, pemerintah belanda membentuk sebuah badan khusus yg berwenang mengeluarkan sim dan menyeleksi orang2 yg berhak mendapatkan sim. Sampai di sini, tetap kemungkinan adanya calo besar. Maka peraturannya adalah tidak ada pemohon yg bisa menyentuh administrasi lembaga ini kecuali dari pihak sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi inilah yang menggantikan fungsi calo.

  13. #13
    pelanggan tetap jojox's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Location
    Jekardah
    Posts
    1,169
    ^ Mungkin, yang dimaksud konflik kepentingan institusi, dikotomi dari Direktorat Lalu Lintas-Polri dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-Kementerian Perhubungan?

    Kalo mau direformasi yah, mulai dari kebijakan dasar UU ttg Polri dan UU ttg Kementerian/Lembaga Negara.
    itu harganya ....mahal banget mas.

    gw setuju, untuk urusan pembuatan SIM di-manage oleh Kemenhub. Bukan Polri.
    Di US, Dept of Motor Vehicle, dinas yg bikin SIM, ngurus KIR, standarisasi ini itu dsbnya tuh lahirnya dari Dept of Transportation. Driving school milik swasta, juga ada, tapi ndak wajib hukumnya.

    Meskipun gitu, enforcment untuk pelanggaran lalu lintas, yang nilang tetep Police dept, baik federal/state. Duit tilang masuk ke kas daerah. Bedanya ma indo, duit tilang masuk ke Pusat. Loe ditilang di Wamena, duitnya masuk Lapangan Banteng Jakarta. Secara, yah itu tadi...Polri kan institusi vertikal.

    ---------- Post Merged at 12:34 AM ----------

    ^ Mungkin, yang dimaksud konflik kepentingan institusi, dikotomi dari Direktorat Lalu Lintas-Polri dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-Kementerian Perhubungan?

    Kalo mau direformasi yah, mulai dari kebijakan dasar UU ttg Polri dan UU ttg Kementerian/Lembaga Negara.
    itu harganya ....mahal banget mas.

    gw setuju, untuk urusan pembuatan SIM di-manage oleh Kemenhub. Bukan Polri.
    Di US, Dept of Motor Vehicle, dinas yg bikin SIM, ngurus KIR, standarisasi ini itu dsbnya tuh lahirnya dari Dept of Transportation. Driving school milik swasta, juga ada, tapi ndak wajib hukumnya.

    Meskipun gitu, enforcment untuk pelanggaran lalu lintas, yang nilang tetep Police dept, baik federal/state. Duit tilang masuk ke kas daerah. Bedanya ma indo, duit tilang masuk ke Pusat. Loe ditilang di Wamena, duitnya masuk Lapangan Banteng Jakarta. Secara, yah itu tadi...Polri kan institusi vertikal.
    Any views or opinions presented above are solely those of the author. Thus the author may disclaim accuracy on warranties and liabilities they may cause including loss of intellectual properties, economical benefit, and coordinated mental responses.

  14. #14
    pelanggan setia mbok jamu's Avatar
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    3,398
    Contoh-contoh kecil yang mbok ceritakan di atas ndak membuktikan bahwa di Indonesia itu lebih cepat, justru kebalikannya.

    Jadi pertanyaannya, sebenernya yang ribet itu yang mana?

    Kalau melihat karakter bangsanya it will take decades untuk merubah sistem di Indonesia like the Europeans.

    ---------- Post Merged at 09:41 AM ----------

    Contoh-contoh kecil yang mbok ceritakan di atas ndak membuktikan bahwa di Indonesia itu lebih cepat, justru kebalikannya.

    Jadi pertanyaannya, sebenernya yang ribet itu yang mana?

    Kalau melihat karakter bangsanya it will take decades untuk merubah sistem di Indonesia like the Europeans.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •