Jepang Dikepung Utang
Pejalan kaki melewati papan indikator bursa saham Tokyo (19/1). Hutang Jepang mencapai lebih dari dua kali lipat PDB, namun tidak menjadikan negara itu dalam kesulitan ekonomi. Karena tertolong oleh simpanan perseorangan dalam negeri sangat tinggi
Pejalan kaki melewati papan indikator bursa saham Tokyo (19/1). Hutang Jepang mencapai lebih dari dua kali lipat PDB, namun tidak menjadikan negara itu dalam kesulitan ekonomi. Karena tertolong oleh simpanan perseorangan dalam negeri sangat tinggi (sumber: EPA)
Sebagian besar obligasi pemerintah dimiliki oleh masyarakat umum dalam negeri
Jumlah total utang negara Jepang mencapai 1.024 triliun yen atau 13,13 triliun dolar AS. Jika dibagi rata, setiap orang Jepang memiliki hutan delapan juta yen, atau jika dirupiahkan mencapai satu miliar rupiah.
Meskipun Jepang adalah negara dengan kekuatan ekonomi nomor tiga di dunia, tahun 2011 hutang Jepang mencapai 211,7 persen dari PDB.
Angka yang dikeluarkan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan itu mengecilkan utang negara-negara Eropa yang tengah dibelit krisis zona euro.
Yunani memiliki hutang 165,1 persen dari PDB-nya, Itali (127,7 persen), Amerika Serikat (97,6 persen) dan Jerman 986,9 persen).
Pendapatan dari pajak hanya menutupi 40 persen anggaran belanja Jepang. Sisanya, mau tidak mau didanai dari utang.
Timbunan hutang itu amat mengkhawatirkan pemerintah Jepang karena usia harapan hidup makin panjang. Berarti populasi penduduk tua yang ditanggung dana pensiun makin meningkat sementara tenaga kerja produktif makin sedikit.
Perdana Menteri Yoshihiko Noda yang naik ke jabatan itu kurang dari lima bulan lalu dihadapkan ke penyakit kronis Jepang.
Di hadapan parlemen, Noda mengajukan kenaikan pajak konsumsi lima persen menjadi delapan persen pada tahun 2014 dan menjadi 10 persen pada tahun berikutnya. Ini merupakan bagian dari strategi memotong dana pensiun.
"Sangat tidak mungkin bagi generasi muda untuk mempercayai bahwa hari esok akan lebih baik jika hutang masih menggunung," kata Noda.
Jika ajuan proposal pajak Noda disetujui maka pendapatan dari pajak naik 10 triliun yen per tahun, dengan demikian ketergantungan terhadap hutand dapat dikurangi.
Jika rencana kenaikan pajak konsumsi disetujui, pemerintah masih belum yakin anggaran belanja akan berimbang pada tahun 2020.
Pakar ekonomi, pebisnis dan media mendukung rencana Noda namun hasil jajak pendapat menunjukkan rakyat menentang proposal itu. Sementara partai berkuasa dan oposisi berbeda pendapat.
Noda mengatakan jangan membuang waktu. Namun lima perdana menteri sebelumnya lengser karena persoalan tersebut. Padahal Noda tengah berjuang untuk menghindari ditendang lebih cepat.
Meski dengan tumpukan hutang, Jepang tetap melaju dengan kekuatan ekonominya karena ditopang oleh tingginya jumlah tabungan perorangan.
Sebagian besar obligasi pemerintah dimiliki oleh masyarakat umum dalam negeri. Sehingga perilaku investor internasional yang mudah keluar masuk memburu rente hampir tidak dikenal di Jepang.
![kopimaya [dot] kom - Secangkir Kehangatan di Dunia Maya - Powered by vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png){kind=logo}
Reply With Quote
Originally Posted by lily
dan saat negara lagi mengurangi pengeluaran, motong sana sini, pelayanan negara dikurangi, ato pns2 diphk (seperti di amrik) alias menambah pengangguran, lagi2, ujung2nya rakyat yang rugi. ato seperti post dana di atas, pemerintah menaikkan pajak konsumsi, toh rakyat juga yang dibebani. apalagi pajak konsumsi kan brarti semua (ga kaya ga miskin) juga kena, tapi yang paling menderita tentu yang miskin. 
