Franchise untuk MLS, Bukan Indonesia (1)

Dalam sport, Amerika Serikat (AS) adalah anomali. Ada kesan pula agak arogan. Mereka senang membuat segalanya berbeda dari tempat lain. Rugby dimodifikasi jadi American Football, softball diubah jadi baseball, dan sebagainya. Pokoknya harus beda.

Begitu juga di sepakbolanya.

Untuk mengikuti Major League Soccer (MLS) — kompetisi profesional di AS, Anda sebagai (calon) pemilik klub harus mengantongi franchise.

Lho, apakah MLS punya klub? Tidak! Bentuk franchise-nya tidak seperti kedai kopi Starbucks atau Kentucky Fried Chicken.

Franchise yang dimaksud oleh MLS adalah sebuah hak untuk mendirikan klub (calon) peserta kompetisi pro. Guna membeli hak itulah, Anda atau konsorsium harus memenuhi sejumlah syarat.

Requirements (franchise) come first, club will come after that. What kind of requirements?

Pertama, aspek finansial. Anda harus membuktikan bahwa kocek Anda sangat-sangat tebal. Anda harus menunjukkan kemampuan membayar gaji seluruh orang yang ada di klub (termasuk pemain dan pelatih) dan membiayai operasional klub selama mengikuti MLS. Jumlahnya bisa mencapai ratusan juta dolar.

Kedua, Anda harus punya home ground alias kandang untuk bermain. Stadion yang diajukan dalam proposal pun harus memenuhi sejumlah syarat teknis MLS. Apesnya, ini syarat yang gampang-gampang susah.

Kita tahu bahwa AS adalah negeri yang gandrung pada baseball dan American Football. Banyak stadion di sana yang dibangun untuk kepentingan dua sport itu. Bila Anda mengajukan stadion yang tidak didesain khusus untuk sepakbola, maka akan ditolak. Stadion harus murni untuk sepakbola dan bukan American Football atau baseball.

Saat sudah menentukan stadion sesuai teknis MLS, Anda juga harus mengantongi kesepakatan leasing dengan pengelola/pemilik stadion dengan biaya ratusan juta dolar. Bila itu sudah aman, maka MLS akan memberi kode lampu hijau. 86!

Syarat ketiga, Anda harus mengantongi izin dari pemda setempat bahwa klub akan berkandang di kota tersebut. Segala izin untuk mendirikan klub di sana — termasuk bertanding, pembayaran pajak dan kemungkinan pembagian keuntungan harus dijelaskan dalam MoU dengan pemda/walikota.

Keempat, Anda harus membayar franchise fee kepada MLS sebelum mendapat status sebagai peserta liga. Konon, sebagai contoh, Seattle Sound harus membayar fee sebesar 40 juta dolar sebelum ambil bagian di liga mulai tahun 2009.

Nah, katakanlah, keempat syarat itu bisa Anda penuhi. Namun franchise MLS belum tentu diperoleh. Apa pasal?

MLS masih harus melakukan riset pasar. Apakah kota di mana klub akan bermarkas punya cukup basis fan? Apakah penggemar di kota itu mampu membeli tiket dan merchandise tim? Jawaban dari pertanyaan ini harus positif. Bila sebaliknya, Anda terpaksa gigit jari.

Itu sebabnya, jangan heran bila melihat ada klub MLS yang dipindah kandang ke kota lain. Bahkan ada pula yang dicopot dari MLS dan hilang dari peredaran. Penyebab yang paling umum adalah sepinya penonton atau menurunnya penjualan merchandise. Artinya, kota itu ternyata tidak prospektif sebagai peserta liga.
Kecap

Franchise untuk MLS, Bukan Indonesia (2)

Kelihatan sekali MLS dipersiapkan/dilakukan dengan matang dan penuh perhitungan. Parameternya adalah sebelum mengikuti kompetisi (calon pemilik klub) dan saat sudah berada di dalam kompetisi (pembatasan gaji pemain/salary cap dan sistem draft untuk pemain rookie).

Seolah-olah yang dibuat oleh MLS adalah memperbaiki sistem terbuka (mekanisme pasar) ala Eropa. Walaupun UEFA saat ini punya Financial Fair Play, tetapi MLS sudah sejak awal melakukannya. MLS meminimalisir kekacauan yang mungkin timbul.

MLS boleh bersyukur karena punya cermin yang cemerlang (UEFA). MLS sadar bahwa AS bukan negara sepakbola walaupun pernah punya kompetisi sepakbola profesional pada era 60-70-80-an dengan Pele dan Franz Beckenbauer di dalamnya.

MLS menjalankan studi kelayakan dengan serius. Padahal mereka berada di negara super power. Studi banding yang serius dan panjang juga pernah dilakukan oleh Japan FA ketika akan memulai J-League.

Lalu, apakah MLS dengan sistem franchise-nya cocok diterapkan di kompetisi Indonesia? Jawaban saya simpel: tidak! Kalau mau meniru sedikit banyak, mungkin sistem dan manajemen kompetisi Jerman lebih pas.

Yang perlu dicermati adalah proses menuju MLS-nya. Kompetisi sepakbola saat ini sudah menjadi industri dan dalam industri dibutuhkan variabel riset. Ada studi kelayakan dan studi banding. Itulah yang perlu dilakukan pengelola kompetisi di sini.

Apakah kompetisi Indonesia — entah Liga Super Indonesia atau Liga Primer Indonesia — pernah melakukan variabel itu? Selama saya mengikuti berita-berita mereka, rasanya tak pernah. Kelihatannya hanya dengan belajar sambil lalu. Mungkin saya salah.

Bila MLS yang berada di negara sebesar AS mensyaratkan kecukupan modal ratusan juta dolar bagi calon pemilik klub, bagaimana mungkin kompetisi di Indonesia — sebagai negara dunia ketiga — tak pernah memerhatikan hal itu. Seperti halnya di MLS, di berbagai kompetisi regional Eropa, klub pun diharuskan membuktikan kemampuan finansial mereka mengikuti liga dengan menyetor uang deposit di awal musim. Ini tidak dilakukan di Indonesia!

Entahlah, apa yang ada di pikiran pengelola liga di Indonesia. Alhasil, krisis keuangan seperti yang dialami oleh Persiba Balikpapan selalu terjadi setiap tahunnya. Ajaibnya, klub-klub itu tetap survive sampai kompetisi usai.

Kompetisi di Indonesia diikuti oleh banyak klub karbitan. Klub yang mengikuti kompetisi tanpa sumber dana yang jelas. Klub yang keikutsertaannya atas dasar kepentingan Pilkada. Bukan atas dasar pembinaan, bukan pula atas azas prestasi.

Terus terang, saya ndak sreg melihat level tertinggi kompetisi di Indonesia diikuti oleh beberapa klub dari kota kecil. Misalnya, PSAP Sigli, PSSB Bireun, Persidafon Dafonsoro dan beberapa yang lain. Saya membayangkan kekuatan sumber dana mereka. Saya menghitung biaya tandang dari ujung Barat Indonesia ke pojok Timur Indonesia dan sebaliknya. Itu baru satu kali pertandingan. Ada berapa pertandingan dalam semusim dan seterusnya.

Bila dana diambil dari APBD, betapa absurd. Kawasan di seluruh pelosok Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Itu jauh lebih penting ketimbang hura-hura di sepakbola.

Lho, kompetisi kan boleh diikuti klub dari kota manapun, mas? Tak peduli dari kota besar atau kecil? Iya, tentu saja boleh. Tetapi proses kehadiran mereka harus ditegaskan dulu. Termasuk klub-klub besar tradisional. Selain pembinaan, esensi kompetisi adalah untuk mereka yang mampu. Apa parameter “mampu”? Itulah yang harus ditegaskan. Dihitung. Dipelajari. Dirumuskan.

Boleh saja tim seperti PSAP mengikuti kompetisi, tetapi harus atas dasar organik atau alami. Mereka ikut karena memang mereka benar-benar pantas dan mampu. Memenuhi persyaratan secara teknis atau non teknis yang terukur benar.

Bila pengelola MLS saja merasa perlu menerapakan syarat ketat dan melakukan riset pasar, maka kompetisi di Indonesia juga perlu melakukannya. Demi sistem yang baik dan cocok. Jangan lupakan pula kompetisi regional yang akan berguna bagi banyak klub di Indonesia. Klub bisa belajar mengukur diri. Belajar organik, sekaligus bertekad membuktikan kepantasan mereka agar dapat tampil di jenjang tertinggi.

Requirements come first, clubs will come after that.
Kecap

---------- Post added at 09:08 AM ---------- Previous post was at 09:06 AM ----------

Nah, sepertinya masalah requirement ini telah dilanggar PSSI
Ketika PSMS (dan tim degradasi lainnya) masuk tiba-tiba ke
LPI.

Point plusnya, PSSI telah membuat requirement (soal lain
jika requirement itu akhirnya dilanggar sendiri). Minimal dah
ada niat. Harapan saya, musim depan lebih tegas lagi
dalam mematuhi requirement itu.