Quote:
Theresa May Akan Dilengserkan, Poundsterling Tergelincir
Jakarta, CNBC Indonesia - Hal yang ditakutkan pelaku pasar akhirnya menjadi kenyataan. Beberapa saat yang lalu, pemungutan suara atas mosi tidak percaya atau non-confidence vote terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Inggris Theresa May resmi diumumkan.
Pengumuman ini terjadi setelah batas minimum yang dibutuhkan untuk mengadakan pemungutan suara itu, yakni 48 surat dari anggota Partai Konservatif, terpenuhi.
Pemungutan suara terkait nasib kepemimpinan May akan digelar pada hari ini juga, Rabu (12/12/2018), pukul 18:00-20:00 waktu setempat. Saat ini, waktu di Inggris menunjukkan pukul 08:10.
Pada perdagangan hari ini, poundsterling sempat menguat hingga 0,26% melawan dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot ke level GBP 1,2516. Kini, penguatannya tersisa 0,02% saja ke level GBP 1,2486. Poundsterling bahkan sempat melemah sebesar 0,07% ke titik terendahnya hari ini di level GBP 1,2475.
Keputusan anggota Partai Konservatif untuk memakzulkan pimpinannya sendiri nampak merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap May yang justru membatalkan pemungutan suara atas kesepakatan Brexit yang sudah disepakati dengan Uni Eropa.
Sejatinya, pemungutan suara tersebut dijadwalkan untuk digelar kemarin, Selasa (11/12/2018).
May mengatakan isu yang terkait dengan backstop di Irlandia Utara masih menjadi kekhawatiran dan dirinya akan kembali menegosiasikan perjanjian yang sudah ada dengan Uni Eropa.
"Saya akan mengadakan perbincangan darurat dengan para pimpinan Uni Eropa untuk mendiskusikan perubahan-perubahan (yang mungkin dilakukan) terkait backstop," papar May.
May kemudian bertolak ke Den Haag untuk bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan lajut bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin, sebelum beranjak ke Brussel.
Hasil lawatan tersebut adalah negara-negara Uni Eropa siap membantu Inggris untuk memberi penjelasan dan jaminan mengenai hak-hak Negeri Ratu Elizabeth saat sudah resmi bercerai pada 29 Maret 2019. Namun, pintu renegosiasi tetap tertutup.
"Tidak ada ruang atau apa pun untuk renegosiasi. Namun tentu ada ruang untuk memberikan klarifikasi dan interpretasi tanpa membuka kembali kesepakatan yang ada. Kesepakatan yang sudah dicapai adalah yang terbaik, satu-satunya opsi yang tersedia," tegas Presiden Uni Eropa Jean-Claude Juncker, mengutip Reuters.
Jika sampai May dilengserkan dari posisinya, nasib Brexit akan menjadi kian tidak jelas.
Quote:
Mundur Dari Partai, Angela Merkel Tak Lagi Maju Pemilu
Jakarta, CNN Indonesia -- Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan tidak akan maju kembali dalam pemilihan umum mendatang. Dia juga memutuskan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Uni Demokrat Kristen (CDU) yang sudah dijabatnya selama 18 tahun.
Sebagaimana dilansir CNN, Senin (29/10), Merkel menyampaikan keputusan itu dalam rapat petinggi partai. Dia menyatakan tidak akan maju dalam konvensi digelar Partai CDU pada Desember mendatang.
Meski demikian, Merkel menyatakan tetap ingin bertahan sebagai kanselir. Posisi itu sudah dijabatnya sejak 2005 lalu.
"Ini adalah masa jabatan terakhir saya sebagai kanselir. Saya juga tidak berniat maju menjadi anggota legislatif. Saya tidak akan mencari jabatan politik setelah masa pemerintahan saya berakhir pada 2021," kata Merkel dalam jumpa pers, sebagaimana dilansir Reuters.
Banyak pihak melihat hal ini adalah wujud melemahnya pengaruh Merkel di dalam partai. Pamornya sebagai kanselir juga dianggap semakin meredup.
Merkel menyatakan dia juga kecewa karena partainya kalah dalam pemilihan daerah di Negara Bagian Hesse dan Bavaria. Dia merasa sudah kehilangan kredibilitas sebagai pemerintah. Maka dari itu dia mengkritik koalisi partainya dengan Partai Sosial Demokrat (SDP).
Partai Uni Sosial Kristen (CSU) yang merupakan turunan CDU juga kalah telak dalam pemilihan umum di Bavaria. Maka dari itu mereka gagal menguasai legislatif. Hal ini menambah panjang daftar kegagalan Merkel dan para pendukungnya dalam dunia politik Jerman.
Merkel juga kerap dikritik habis soal kebijakannya yang dianggap terlampau ramah terhadap para pendatang. Terutama imigran dari negara-negara yang tengah berkecamuk akibat perang.
Meski begitu, Merkel berjanji tetap mempertahankan pemerintahan koalisinya. "Saya akan bekerja semampu saya," kata Merkel. (ayp)
Quote:
Ramai-ramai Tarik Dubes dari Taiwan setelah Digencet Beijing
tirto.id - 2018 adalah tahun yang buruk bagi Taiwan. Setelah Burkina Faso dan Republik Dominika, kini giliran El Salvador memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan, Senin (20/8).
Dilansir dari Guardian, Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan telah mengakhiri hubungan bilateral dengan negara Amerika Tengah itu dan menarik semua staf kedubesnya untuk pulang.
Sebelum benar-benar mengakhiri hubungan, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah melancarkan upaya negosiasi ulang dengan melawat langsung ke El Salvador. Media-media lokal Taiwan kecewa atas sikap El Salvador. Taiwan News menuduh langkah El Salvador didorong oleh motif ekonomi. Negeri di Amerika Tengah itu dikabarkan sedang butuh bantuan dana untuk membiayai proyek pembangunan pelabuhan La Union.
Pemerintah El Salvador membantah tuduhan tersebut. Juru bicara kepresidenan El Salvador menyebutkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik tersebut adalah bagian dari dinamika global.
Pemutusan itu juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan Taiwan dan Cina, dua negara tetangga yang selalu bersitegang. Taiwan, sebuah pulau di Asia Timur, terletak sekitar 180 kilometer dari lepas pantai tenggara Cina. Didirikan oleh Chiang Kai Sek setelah kalah perang dengan Pasukan Merah, Taiwan selalu diklaim Cina sebagai provinsinya yang membangkang.
Selama ini hubungan El Salvador dengan Taiwan cukup baik. Dikutip dari Taipei Times, pada 2017, ekspor El Salvador ke Taiwan tumbuh 47 persen dan pertumbuhan ekspor Taiwan ke Salvador mencapai 10 persen. Nilai dagang kedua negara mencapai 200 juta dolar. Mayoritas ekspor El Salvador ke Taiwan berupa produk makanan, seperti gula, kopi, ikan, hingga produk-produk organik.
Taipei Kesepian
Sejak Tsai Ing-Wen dari Partai Progresif Demokratik naik menjadi Presiden Taiwan pada 2016, hubungan Beijing-Taipei anjlok ke titik terendah. Partai Progresif Demokratik memang punya reputasi menolak prinsip "One China Policy" dan bersikukuh Taiwan akan selamanya mandiri dari Beijing.
Selama ini, Beijing masih menganggap pemerintahan Taiwan beroperasi di bawah pemerintahan Cina dan tidak dapat dipisahkan dari negeri panda itu, meski punya mata uang dan pasukan militer sendiri.
Masalah muncul ketika Cina, yang kini menapaki jalan menuju status sebagai negeri adidaya, mengeluarkan kartu as. Beijing tak segan memutus hubungan diplomatik dengan negara-negara yang secara formal mengakui kemerdekaan Taiwan.
Walhasil, pelan-pelan Taiwan kehilangan negara-negara sahabat yang kemudian merapat ke Beijing. Pada 1 Mei 2018, Quartz melaporkan hanya 19 negara yang kini mengakui eksistensi Taiwan setelah Republik Dominika memulangkan dubesnya dari Taipei. Belum genap sebulan, Channel News Asia memberitakan Taiwan kehilangan Burkina Faso yang memutus hubungan diplomatik dengan Taipei. Kedua negara dikabarkan tunduk pada tekanan Beijing.
El Salvador adalah contoh terbaru dari fenomena ini. Senin (20/8) lalu, Presiden El Salvador Salvador Sánchez Ceren, berpidato di televisi dan mengatakan bahwa negerinya memilih menjalin hubungan diplomatik dengan Cina seraya mengumumkan putus hubungan dengan Taiwan.
Pilihan Salvador merapat ke Cina disambut hangat oleh pemerintahan di Beijing. Wang Yi, Penasehat Negara menyebut El Salvador sedang membuat keputusan yang tepat.
Dalam situasi seperti ini, Taiwan benar-benar digencet oleh Cina. Kini hanya 17 negara yang menempatkan dubesnya di Taipei. Mayoritasnya adalah negara kecil nan miskin yang tersebar di Amerika Tengah dan Pasifik. Taiwan bahkan juga terancam kehilangan pengakuan diplomatik dari Guatemala dan Honduras.
Quote:
Skandal Korupsi, Eks Presiden Korsel Diinterogasi Jaksa
Kejaksaan Korea Selatan pekan depan akan menginterogasi bekas Presiden Park Geun-hye atas kasus korupsinya. Ini merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan kejaksaan terhadap Park dalam kasus rasuah yang menyebabkannya dimakzulkan.
"Kami telah melayangkan surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan hari ini," tulis pernyataan Kejaksaan Agung Korea Selatan seperti dilansir Reuters, Rabu, 15 Maret 2017. "Pekan depan, beliau akan kami interogasi."
Kuasa hukum Park, Hwang Seong-wook, menjamin kliennya akan datang dalam pemeriksaan oleh kejaksaan. "Klien kami akan datang dan bersikap kooperatif atas kasus ini," ujar Hwang.
Pemeriksaan perdana Park ini menjadi langkah awal bagi kejaksaan untuk mendakwa Park. Namun, pihak kejaksaan tidak mau gegabah untuk mengungkap kasus ini.
Park terlibat skandal korupsi dan kolusi bersama teman dekatnya, Choi Soon-sil. Bersama dengan Choi, Park memeras sejumlah perusahaan multinasional di negeri ginseng itu sejumlah uang dengan nilai yang fantastis.
Duit dari perusahaan besar itu dialirkan ke beberapa lembaga non-profit milik Choi untuk bisnis pribadi. Salah satu perusahaan yang paling disorot adalah Samsung.
Kasus ini kemudian mencuat ke publik. Sekitar ratusan ribu warga turun ke jalan. Mereka menuntut Park lengser. Jumat pekan lalu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengetuk palu pengesahan pemakzulan Park.
Pada Ahad kemarin, Park resmi meninggalkan Istana Biru. Dia kembali tinggal di sebuah rumah di pinggiran Seoul sebagai rakyat biasa. Semua hak eksklusif yang melekat padanya dihapus oleh negara.
kennooapaaa yyyoooaaQuote:
Penghargaan Aung San Suu Kyi Terus Berguguran
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PARIS - Tekanan terhadap Pemimpin De Facto Myanmar Aung San Suu Kyi belum juga reda.
Terbaru, Aung San Suu Kyi yang pernah mendapatkan gelar kehormatan dari Pemerintah Kota Paris, terancam dicabut.
Pemerintah Kota Paris memutuskan akan mencabut gelar kehormatan kebebasan ibu kota Perancis dari Aung San Suu Kyi, yang dianggap gagal mencegah tindak kekerasan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar.
Wali Kota Paris, Anne Hidalgo memutuskan mencabut gelar kehormatan tersebut usai mempertimbangkan situasi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terhadi di Myanmar.
"Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar dan kekerasan serta penganiayaan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap minoritas Rohingya menjadi dasar untuk pencabutan gelar kehormatan tersebut," kata juru bicara wali kota kepada AFP, Jumat (30/11/2018).
Langkah pencabutan gelar kehormatan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Glasgow, Edinburgh, dan juga Oxford.
Pencabutan gelar kehormatan simbolis itu masih menunggu keputusan dari Dewan Kota Paris yang akan menggelar pertemuan pada pertengahan Desember mendatang.
Jika dikabulkan, maka Suu Kyi akan menjadi orang pertama yang kehilangan gelar kehormatan ibu kota Perancis.
Pemimpin de facto Myanmar yang juga peraih Hadiah Nobel tersebut pernah menjadi ikon demokrasi yang disejajarkan dengan Nelson Mandela, karena memimpin oposisi terhadap junta militer yang berkuasa di negaranya.
Namun nama baiknya semakin tercemar terutama di negara Barat karena dianggap telah gagal mengatasi kekerasan terhadap warga Rohingya, sehingga lebih dari 700.000 orang melarikan diri dari Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh, pada Agustus tahun lalu.
Kantor wali kota Paris telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Suu Kyi pada akhir tahun lalu, yang mengungkapkan keprihatinannya dan menyerukan penghormatan atas hak-hak minoritas Rohingya. Namun surat tersebut tidak pernah mendapat jawaban dari Suu Kyi.
Sebelumnya, Suu Kyi juga telah kehilangan status warga negara kehormatan dari Kanada, dan penghargaan Duta Hati Nurani dari Amnesti Internasional. (*)
![kopimaya [dot] kom - Secangkir Kehangatan di Dunia Maya - Powered by vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png){kind=logo}
