Dari bbm teman om,sorry kalo ga jelas ::ungg::
Printable View
Atlet dukung jokowi, artis dukung prabowo
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah atlet nasional mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2014). Beberapa atlet yang tampak berada di barisan terdepan pendukung Jokowi, yakni mantan perenang Richard Sambera dan mantan petinju Chris John.
Hadir dalam acara tersebut 12 orang atlet lain yang masih aktif membawa nama Indonesia. Mereka kebanyakan berasal dari cabang olahraga renang, tinju, senam, bulu tangkis, dan pencak silat.
Ketua Atlet Nasional Pendukung Jokowi, Richard Sambera, mengklaim, sudah ada ratusan atlet dan mantan atlet pendukung Jokowi-JK. Sementara itu, Chris John mengaku sejak lama dirinya memang mengagumi sosok Jokowi.
Untuk mendukung Jokowi, Richard akan terus menggalang dukungan dari kalangan atlet. Jumlah sekitar 100 orang atlet yang mendukung Jokowi, sebutnya, akan terus bertambah. Sementara itu, Chris meminta agar Jokowi mulai menyosialisasikan program-program terkait dengan masa depan olahraga Indonesia.
---------- Post Merged at 05:05 AM ----------
TRIBUNNEWS.COM - Partai politik tak hanya menggaet artis untuk merebut sebanyak- banyaknya kursi di DPR RI. Soal kemampuan mereka dalam hal legislasi (perumusan undang- undang pro rakyat) itu urusan belakangan.
Nah, adu kuat gaet-menggaet artis juga terjadi antara kubu calon presiden Prabowo VS Joko Widodo. Dengan merangkul artis, ribuan dan mungkin jutaan penggemar di seantero negeri diharapkan ikutan mendukung.
Siapa artis yang merapat di kubu Prabowo? Ampuhkan popularitas mereka dalam mengajak jutaan penggemar mendukung capres jagoannya?
Berikut deretan artis pendukung capres Prabowo-Hatta yang menamakan diri Gerakan Pemuda Indonesia untuk Prabowo-Hatta (Gema Indonesia):
1. Ahmad Dani, musisi
2. Anang Hermansyah, musisi
3. Rafi Ahmad, aktor/presenter
4. Rachel Maryam, penyanyi
5. Jaja Miharja, aktor
6. Luna Maya, aktris/model
7. Mulan Jameela, penyanyi
8. Rhoma Irama, penyanyi
9. Ashanty, penyanyi
10. Ananda Mikola, pembalap
11. Pasha Ungu, penyanyi
12. Dwiki Darmawan, musisi
13. Andhika, eks Kangen Band
14. Vonny Sumlang, penyanyi
15. Sandro Tobing, musisi
16. Ricky Likoer, penyanyi
17. Agus Wisman, penyanyi
18. Ismi Aziz, penyanyi
19. Yayuk Suseno, penyanyi/pemain film
20. Endang S Taurina, penyanyi
21. Mega Mustika, penyanyi
22. Bugi Satrio, pekerja seni
---------- Post Merged at 05:19 AM ----------
Tribunnews.com
Home » Pemilu 2014 » Capres
Calon Presiden 2014
Pengamat Puji Komitmen Jokowi Kawal Penyelesaian Lumpur Lapindo
Kamis, 29 Mei 2014 23:56 WIB
Share Tweet
Pengamat Puji Komitmen Jokowi Kawal Penyelesaian Lumpur Lapindo
ISTIMEWA
Ari Junaedi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai komitmen calon presiden (Capres) usungan PDIP-Nasdem-PKB-Hanura dan PKPI Joko Widodo (Jokowi) soal musibah lumpur Lapindo di Sidaarjo, Jawa Timur harus mendapat dukungan semua kalangan.
Dalam kunjungannya ke lokasi luberan lumpur akibat "kelakuan" PT Lapindo Brantas - anak perusahaan Bakrie Grup ini, Gubernur Jakarta ini mengakui persoalan lumpur Lapindo telah lama diabaikan pemerintah. Jokowi berjanji akan terus mengawal penyelesaian lumpur Lapindo.
Ari melihat ada ketulusan dari niat Jokowi untuk menyelesaiakan kasus lumpur Lapindo. Sehingga dari awal Jokowi pun "berat hati" untuk menerima ajakan berkoalisi dengan Golkar. Pasalnya, kata dia, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik Lapindo terkesan lepas tangan dan menyerahkan urusan penanggulangan musibah lumpur ke pemerintah.
"Orang yang cerdas pasti tahu motivasi Ical dalam berkoalisi. Omong kosong Ical termasuk Golkar punya niat membantu penyelesaian kasus lumpur Lapindo hingga tuntas. Saya semakin ragu dengan koalisi yang dibangun oleh orang-orang yang bermasalah yang kini menjadi elit-elit partai," tuturnya kepada Tribunnews.com, Kamis (29/5/2014).
Ari pun mempertanyakan apa mungkin jika Capres Prabowo Subianto menang di Pilpres akan peduli dengan lumpur Lapindo mengingat Golkar punya andil besar di koalisi Prabowo - Hatta Rajasa?
"Seharusnya orang macam Amien Rais, Akbar Tandjung, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Anies Matta sekali-kali datangi Sidoarjo agar ketika berbicara soal rakyat kecil tidak mengawang-awang," ujar Ari Junaedi yang kelahiran Malang, Jawa Timur ini.
Menurut pengajar program pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) ini, derita delapan tahun warga Sidoarjo korban lumpur Lapindo sudah lebih dari cukup sebagai pembiaran negara.
"Kalau di media televisi miliknya saja Ical menyebut lumpur Lapindo sebagai lumpur Sidoarjo untuk menghilangkan jejak perusahaannya, bagaimana jadinya jika Ical didapuk menjadi Menteri Utama nantinya ? Apakah Ical, Akbar Tandjung, Amien Rais termasuk Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mau juga ikut bertanggungjawab soal kejahatan perusakan lingkungan yang maha dasyat ini jika terus dilalaikan ? Jangan sampai koalisi berisi soal deal-deal partai-partai yang bermasalah,"ucap dosen S2 Komunikasi Politik Universitas Persada Indonesia (UPI YAI) Jakarta dan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.
---------- Post Merged at 05:23 AM ----------
Kita lihat keberanian jokowi-jk dalam kasus lapindo, harusnya sih berani, dugaan gw kalo benar jokowi menang, golkar bakal merapat dan ical bakal "dikudeta" ::hihi::
emank solusi Jokowi apa yah buat lumpur lapindo...kok gue baca malah gak jelas kemana arah solusi buat mereka korban lumpur lapindo
barusan baca twit aa gym masuk akal juga
@aagym: Yang pilih Jokowi artinya memilih ahok jadi gubernur, yang pilih prabowo artinya memilih Jokowi jadi gubernur Jakarta
Maksdnya mau dipaksa bakrie brothers buat tepatin "komitmen" bayar sisa hutangnya yg tinggal sekitar 4-5 T, itu juga asumsi kalo dia benar berani, emang firik juga punya property ya di sidoarjo ::ungg::
Tapi gossipnya property pengusaha ga diganti loh::facepalm::
TRIBUNNES.COM, JAKARTA - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta Poltak Agustinus Sinaga mengatakan bahwa yang bertarung untuk meduduki jabatan RI-1 dalam Pilpres 9 Juli nanti hanya dua
pasangan yakni pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo-Hatta.
Dengan dua pasang itu, bagi masyarakat Indonesia yang ingin dan mendambakan perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik, masih memiliki waktu untuk memeriksa track record kedua calon yang akan dipilih pada 9 Juli nanti.
Termasuk informasi tentang Prabowo, yang pernah dipecat dari institusinya yakni ABRI (TNI). Untuk itu, dia meminta agar harapan publik mendapatkan informasi tersebut perlu direspon oleh pihak TNI.
“Adanya desakan dari Publik kepada TNI untik membuka dokumen pemecatan Prabowo seharusnya di tanggapi positif oleh Institusi TNI dengan membuka dokumen tersebut ke Publik,” kata Poltak kepada wartawan, Kamis (29/5/2014).
Menurut Poltak, masyarakat harus mendapatkan Informasi terhadap capres karena itu adalah hak. Dan itu berlaku buat TNI untuk memberikan informaasi ke publik.
“Masyarakat perlu tahu, sebenarnya faktor apa yang mendasari Prabowo diberhentikan tidak hormat? Soal penculikan? Atau soal rencana kudeta? Atau soal apa? Alasan dasar pemberhentian ini penting bagi publik karena yang bersangkutan adalah capres,” tandasnya.
Jadi tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak membuka dokumen tersebut ke publik, kecuali TNI sekarang sudah ikut-ikutan berpolitik,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri dinilai malas dan tidak profesional karena tidak melakukan klarifikasi langsung dalam merespon tekanan yang mempertanyakan tindakan lembaga itu untuk mendalami dugaan 'perbuatan tidak tercela' para bakal capres.
Asosiasi Pengacara Pengawal Konstitusi (APPK) pernah mengirimkan surat kepada KPU yang memperingatkan pentingnya klarifikasi administratif dan faktual atas para pasangan bakal capres-cawapres.
Menurut APPK, kewajiban KPU melakukan klarifikasi dimandatkan dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2014.
Berdasarkan pasal 5 huruf i Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan salah satu syarat calon presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Bakal capres Prabowo Subianto pernah diberhentikan dari Dinas kemiliterannya oleh institusi legal yakni DKP yang dibentuk oleh
Panglima ABRI/TNI.
Alasan pemberhentian adalah karena terbukti melakukan perbuatan yang tercela di seputaran periode 1997-1998, dalam kasus penculikan atau penghilangan orang secara paksa. Korbannya adalah warga negara yang kritis terhadap rezim Orde Baru kala itu.
Harusnya masa lalu biarkan menjadi masa lalu, tapi di sisi lain pengen tahu kejadian sebenarnya, apa pak prabowo benar2 salah atau cuma "kalah" melawan wiranto cs, ::ungg::
menarik disimak
http://www.youtube.com/watch?v=k-f7dEuydR0
Mata Najwa Permalukan Kubu Prabowo
REP | 29 May 2014 | 06:58 Dibaca: 20857 Komentar: 234 79
Melihat video Mata Najwa yang tayang semalam membuat banyak mata terbuka. Sebagian orang akan berfikir bahwa pertanyaan yang diajukan Najwa Shihab memang untuk ‘memenangkan’ kubu Jokowi. Meski menurut saya pribadi, Najwa masih sangat fair dengan pertanyaan dan statement yang membuat kedua kubu sama-sama kepanasan.
Pukulan telak pada Mahfud MD
Pada segmen pertama hadir Anies Baswedan di kubu Jokowi dan Mahfud MD mewakili kubu Prabowo. Keduanya tampil seperti biasa, Anies Baswedan yang pernah menjadi penanya di debat capres 2009 tampil dengan bahasa yang tenang dan sangat terukur. Seperti kebanyakan akademisi.
Najwa mengonfirmasi Mahfud MD yang galau 3 hari 3 malam memikirkan pilihanya untuk mendukung Prabowo, beliau menjawab benar adanya. Bahwa ada banyak kritikan, masukan bahkan hujatan yang mengganggu mental seorang Mahfud MD. Ini terbalik dengan Anies Baswedan yang menjawab bahwa ketika dirinya mendukung Jokowi-JK tidak ada tekanan mental dan beban moral dari pihak manapun. Semua orang bisa mengerti dan memahami dengan pilihan tersebut, bahkan meski tanpa penjelasan.
Di pertanyaan tentang konsep dan visi capres, Mahfud membela bahwa Prabowo mengerti visi misi yang dipaparkan karena beliau menulis sendiri dan bahkan sempat berdiskusi dengan Mahfud MD. Tentu ini berbeda dengan Jokowi yang selama ini hanya bilang “mau kerja” dan terkesan tidak bisa melihat ke depan.
Kalau di sosial media, pernyataan Mahfud akan menjadi seperti ini: ga mikir copras capres, i dont think about that dan kalau bicara kayak orang ga tau mau jawab apa. Kader PKS akar rumput akan bilang “bego atau ga pinter”
Anies B yang semula menyindir dengan bahasa yang mungkin ga semua orang sadar, mulai melakukan serangan terbuka. Beliau menjawab bahwa Jokowi memang bukan orator yang bagus. Beliau di Solo hanya bekerja untuk rakyat Solo. Pindah ke Jakarta, bekerja untuk Jakarta. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan Prabowo yang sejak 2004 (mengikuti konvensi Golkar, kalah dan bikin partai sendiri, Gerindra) memang berniat untuk menjadi presiden. Setiap pidato selalu bicara tentang Indonesia ke depan. Sementara Jokowi hanya bicara tentang Solo dan Jakarta, kesempatan beliau berbicara tentang Indonesia baru dimulai tahun ini. Tapi pemimpin yang baik adalah mereka yang bekerja dan memberikan suatu manfaat pada rakyat banyak. Bukan yang pencitraan lewat iklan media bertahun tahun dengan dana fantastis. Andai dana tersebut dimanfaatkan untuk pendidikan, pertanian, kesehatan dan sebagainya, rakyat akan lebih merasakan dampaknya.
Sebenarnya kalau saya ditanya Najwa Shihab soal visi misi, dengan percaya diri akan saya bilang bahwa saya bisa membuat visi misi jauh lebih bagus dari yang bisa dibuat oleh kubu Jokowi dan Prabowo. Nah kalau pelaksanaannya, ya nantilah ya, toh ini kan bicara soal visi misi tertulis.
Anies Baswedam melanjutkan, Ini menjadi penting karena akan sangat berbahaya jika kita dipimpin oleh seseorang yang sangat berambisi, beriklan bertahun-tahun lamanya untuk mengincar posisi RI 1.
Pada kesempatan tersebut, meski intonasi Anies Baswedan terkontrol dan mimik mukanya datar tapi jelas ada kegeraman ketika beliau menyebutkan kata “beriklan di TV selama bertahun-tahun” setidaknya 4 kali.
Anies Baswedan dan Mahfud MD menjawab pertanyaan Najwa dengan jawaban yang bermanfaat dan mendidik, meski saya sangat melihat sepertinya ada pergolakan pada batin Mahfud. Entah apakah beliau melakukannya karena terpaksa? Meski banyak orang mengatakan Mahfud MD gila jabatan, karena dijanjikan lebih dari menteri. Nalar saya tidak bisa menemukan pembenaran dari berita-berita tersebut. Ini akan menjadi lebih logis kalau saya berpikir bahwa sebenarnya beliau punya catatan hitam atau kesalahan yang diketahui Prabowo, dan publik tidak banyak tau. Karena alasan takut dan sebagainya, akhirnya Mahfud di pihak Prabowo. Meski dalam acara tersebut, Najwa Shihab yang memang pandai mengembangkan alur pertanyaan tidak sebatas apa yang sudah dipersiapkan, mampu menguak bahwa Mahfud MD memang sakit hati dengan Cak Imin. Muhaimin Iskandar hanya menjanjikan, tapi tidak mendukung sepenuhnya. Berikut kalimat Mahfud MD, “Cak Imin itu cuma mengajukan, ini beberapa nama salah satunya Mahfud MD tapi JK ajalah.”
Pada segmen selanjutnya ada perwakilan PDIP dan Gerindra, masing-masing dari kalangan politisi yang membosankan. Fadli Zonk terlihat seperti anak-anak -kalau ga mau dibilang bo*oh- ketika mengatakan bahwa penghargaan Walikota terbaik dunia bagi Jokowi hanya karangan. Dan siapa pun bisa mendapat anugerah tersebut. Tak ada yang lain dari Fadli Zonk kecuali kata-kata yang diulang seperti kaset rusak. Itu-itu saja seolah ga ada lagi kosakata yang beliau kuasai. Namun menjadi menarik ketika wakil kubu Jokowi, Adian Napitupulu mengatakan, “Kita berbicara berdasarkan data, bukan dengan emosi.” Kubu Prabowo yang diwakili A Yani jelas terlihat emosi menjawab sanggahan dari perwakilan kubu Jokowi. Saya pribadi ga habis pikir, bagaimana seorang politisi yang katanya pengalaman nampak sangat gusar dan menyerang tak tentu arah. Mengatakan Jakarta semakin macet, Jokowi tidak bekerja apa-apa, apa hasil Jokowi selama ini? Ah andai saya di sana, mungkin beliau akan sangat malu dengan pertanyaan memalukan tersebut.
Prabowo memuji pengelolaan dana Haji yang dilakukan oleh Suryadharma Ali, tapi seminggu setelahnya SDA menjadi tersangka KPK kasus dana haji yang berujung pada pengunduran dirinya sebagai menteri agama. Semua hadirin tertawa, mungkinkah yang dipuji adalah ‘pengelolaan’ ala SDA? Entahlah.
Di akhir acara Najwa Shihab meminta komentar positif dari lawan yang sedang mereka bela. Adian Napitupulu dan A Yani. Mula-mula A Yani memuji PDIP yang berani mencalonkan Jokowi, namun Najwa menyanggah bahwa itu bukan pujian untuk Jokowi. Kemudian beliau memuji blusukan Jokowi, meski beliau sempat bingung bagaimana nantinya kalau punya presiden cuma bisa blusukan? Butuh berapa tahun?
Setengah tertawa Najwa mengatakan, “Yah ujung-ujungnya kritikan juga hehehe,” namun A Yani dengan muka terpaksa bilang, “Oh nggak, itu positif.”
Giliran Adian Napitupulu yang dari awal memang provokatif, beliau menyampaikan bahwa Prabowo Pemelihara kuda yang baik. Sontak hadirin tertawa. Namun Najwa terus memancing, “Masa ga ada yang lain.” Entah karena memang ga ada yang positif dari kubu lawan, jawaban Ardi cukup menggelikan, “Saya rasa Prabowo memberikan harapan,” jeda sejenak, saya pikir dia akan benar-benar memuji. Namun lanjutannya ternyata kembali membuat hadirin tertawa, “memberi harapan pada banyak perempuan Indonesia untuk menjadi ibu negara.” Haaha…
Satu hikmah yang saya dapat dari tayangan tersebut adalah agar kita tidak menyerang orang lain, jika kita tidak cukup punya pertahanan yang baik. Perkataan Anies Baswedan bahwa dirinya tidak mendapat tekanan mental dan moral ketika mendukung Jokowi-JK adalah sebuah pesan jelas bahwa mendukung orang baik, memang tidak beresiko. Tak perlu mencari alasan dan memberi penjelasan, karena orang sudah bisa mengerti.
Ini menjadi sangat lucu ketika teman-teman di FB mendadak ‘pintar’ dan ikut buka suara antara Jokowi melawan Prabowo, namun tidak benar-benar tau apa yang mereka katakan. Mereka hanya menyerang dan menyerang dengan komentar asal bunyi seperti burung beo yang hanya mengatakan apa yang diucapkan pemiliknya. Memang benar, menuliskan sesuatu tak lebih dari menunjukkan kebodohan kita sendiri. Jadi mari hati-hati. Mending diam saja daripada mempermalukan diri sendiri.
Jadi bagi kubu Prabowo, daripada menyerang. Lebih baik bermain sendiri.
Acara Mata Najwa memang adanya di Metro TV yang pemiliknya adalah Surya Paloh pimpinan Partai Nasdem yang mendukung Jokowi. Tapi Najwa Shihab tetaplah seorang profesional yang tak segan menguliti siapa pun. Sebelumnya yang sudah menjadi korban adalah Rhoma Irama, Farhat Abbas, La Nyalla Mataliti dan banyak lagi. Kesempatan membuat malu kubu Jokowi sudah ditunjukkan sejak awal ketika pertanyaan apakah Anies Baswedan dijanjikan posisi menteri oleh Jokowi? Dan dengan kalemnya Anies menjawab tanpa ampun yang membuat Najwa tak bertanya lagi, “Kalau mengincar posisi mentri atau jabatan tertentu, saya akan lebih nyaman berada di luar. Mendekati Prabowo dan Jokowi. Siapa pun yang menang nanti, tak masalah. Tetap mengunci posisi menteri yang diinginkan.”
Jawaban Anies Baswedan juga sebagai pesan jelas atau bisa dibilang sindiran pada Demokrat yang sekarang berada di luar dua kubu yang sedang bertarung.
saus
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...11680345_n.jpg
dari pengamatan sepintar di jejaring sosial dan media internet, *karena ga punya tv* ;D
kok jomplang ya... pro JKWJK banget. ::oops::
Saus : detik.comQuote:
Denpasar - Capres Joko Widodo bicara panjang lebar soal visinya untuk menyelesaikan masalah ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo. Jokowi berani menjamin, jika memerintah, bisa menyelesaikan masalah ganti tersebut.
"Kalau negara hadir, maka masalahnya pasti rampung. Kan bukan saya yang pegang negara," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di pesawat yang membawanya ke Bali, Kamis (29/5/2014).
Jokowi telah memiliki pandangan untuk menyelesaikan masalah Lapindo. Hal yang paling penting, peran aktif pemerintah menyelesaikan masalah lumpur di Sidoarjo itu.
Berikut wawancara lengkap dengan Jokowi:
Bagaimana penyelesaian masalah ganti rugi lumpur Lapindo?
Kalau negara hadir maka masalahnya pasti rampung. Kan bukan saya yang pegang negara.
Ini hubungannya dengan rakyat yang menderita gitu loh. Kita ini kan detail masuk ke lapangan dulu. Makronya itu dulu aja. Ini bukan masalah kecil tapi masalah besar. Terserah usahanya. Saya punya cara tidak saya sebut sekarang. Saya nggak akan bilang sekarang.
Denpasar - Kenapa Bapak ke Sidoarjo?
Karena saya diundang. Dan saya ingin melihat langsung dan mendengar langsung.
Negara harus hadir.
Kalau bapak jadi Presiden kebijakan konkretnya apa?
Negara harus hadir. Kita harus ngerti detailnya dulu, sudah. Tapi tidak bisa saya sebut sekarang. Ganti rugi duitnya siapa. Itu yang salah siapa. Sudah jelas belum. Masak negara nggak berani melakukan. Negara berdaulat kok. Berdaulat politik ya gitu itu. Kan belum, jangan-jangan besok dibayar.
Kalau bapak Presiden, apa berani menjamin persoalan lumpur Lapindo selesai?
Negara hadir itu artinya persoalan selesai. Berani kalau jamin itu. Tapi kalau bayar nanti dulu, saya mau bayar jangan-jangan ada yang lain.
Negara dapat memaksa Lapindo?
Nggak dipaksa saja sudah bayar kok. Belum tentu. Kalau nanti Presidennya Jokowi belum tentu. Kalau Presidennya Jokowi siapa tahu langsung dibayar. Kan nggak ngerti kita. Jangan mendahului namanya berprasangka.
(trq/vid)
intinya cuma negara harus hadir.
gak ada solusi yang lebih bagusan buat korban lapindo
Ini indo firik, kan dah dibilang kalo negara hadir dijamin selesai, nah sekarang kalo jokowi ga punya power bisa apa dia? Wong Jk aja begitu ga punya power langsung dilengserkan ama arb kok, tapi waktu dia ada power dia kan sempat maksa arb bayar berapa T tuh, diakhir masa jabatannya, berapa tahun belakangan ini mana ada lagi ganti rugi buat korban lapindo alasan bakrie brothers karna resesi lah, ini lah itulah, intinya punya power dulu baru punya keberanian, masak suruh negara yg bayar , belum di indo banyak rampok yg teriak maling, yg tinggal membalikan "nama" di surat tanah dengan kong kali kong sama "oknum" camat or lurah, jadi jangan ntar kalo misal negara yg gantiin dulu duit tapi yg terima "rampok" itu bukan korban::bye::
Wajarlah Jokowi jawab secara umum dulu.
Wong kasusnya kan belum dipelajari secara detail,
gimana mo ngasih solusi yg detail juga?
Buat intermezzo ;D
Mungkin foto2nya sudah beredar.
Di tempo ada artikel adu ganteng capres ::doh::
saus
Prabowo disandingkan ama anaknya Ahmad Dhani, Al Ghazali Kohler
Sedangkan Jokowi ama pelawak Dede ;D
http://indonesiana.tempo.co/uploads/...-ink361com.jpg
http://images.solopos.com/2014/02/In...@memecomik.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-UResj1T0M4...et+sama+AL.jpg
pas masa mudanya Prabowo lumayan juga yakkk.
mention nona-nona dan ibu2 ::KM:: ah :lololol:
cc [MENTION=854]lily[/MENTION], [MENTION=125]serendipity[/MENTION], [MENTION=7]cha_n[/MENTION], [MENTION=115]red>,<hair[/MENTION], [MENTION=253]tuscany[/MENTION], [MENTION=379]second_life[/MENTION], [MENTION=62]eve[/MENTION], [MENTION=130]Porcelain Doll[/MENTION], [MENTION=449]choodee[/MENTION], [MENTION=657]Alethia[/MENTION], [MENTION=938]RAP[/MENTION], [MENTION=945]Bi4rain[/MENTION]
numpang nanya donk... katanya Jokowi-JK meluncurkan rekeningnya buat para pendukungnya agar menyalurkan bantuan bagi pasangan capres dan cawapres ini....... nah permasalahannya bukankan Jokowi masih menjadi Gubernur Jakarta?? dan pemebrian fasilitas baik berupa uang dan kemewahan lainnya adalah suatu bentuk gratifikasi??? dan apakah KPK akan membiarkan lagi hal ini????
http://www.fajar.co.id/politik/3264686_5665.html
Quote:
KPK: Donasi untuk Jokowi Bukan Gratifikasi
JAKARTA, FAJAR -- Pemberian sumbangan kepada calon presiden dan wakil presiden tidak termasuk gratifikasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), memperbolehkan adanya sumbangan dari masyarakat untuk pasangan capres-cawapres.
Demikian ditegaskan Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono saat dikonfirmasi, Jumat 30 Mei. Tadi siang, Progress 98 mendatangi KPK untuk melaporkan capres dari PDIP, Jokowi, karena telah menerima gratifikasi dengan menerima sumbangan dari masyarakat. Jokowi seharusnya dilarang menerima sumbangan dari masyarakat, meskipun statusnya cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Sepanjang sumbangan dilakukan dalam kerangka pilpres berdasarkan aturan UU 42/2008 dan peraturan KPU, hal itu tunduk ke sana," terang Giri.
Giri menyebutkan, Jokowi saat ini telah mendapatkan izin cuti dan disahkan menjadi capres. Karenanya, tanggung jawab Jokowi sebagai penyelenggara negara telah lepas.
"Aturan yang menjadi lex specialis dalam status capres tersebut adalah UU Pilpres, sehingga dia dapat menerima bantuan dari masyarakat yang sesuai ketentuan undang-undang tersebut sampai dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan," tukasnya.
Dia menambahkan, hal itu berbeda dengan calon legislatif petahanan (incumbent) yang prosedurnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut undang-undang tersebut, sumber dana kampanye berasal dari partai dan kekayaan pribadi.
"Tidak diatur dari sumbangan masyarakat karena yang dapat menerima sumbangan adalah parpol dan calon anggota DPD," demikian Giri.
Seperti diketahui, pasangan Jokowi-JK memiliki rekening donasi untuk menggalang dana kampanye. Rekening yang dimaksud adalah rekening BRI kantor cabang Mall Ambassador dengan nomor rekening 1223 01000172309 atas nama Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hingga dua hari lalu, ratusan juta sudah terkumpul di rekening. (rmol)
buat sekarang gw kayaknya abstain deh
kemaren-kemaren masih milih prabowo karena gw mikir jokowi ngga akan bisa memimpin negara ini
tapi sekarang pas ARB berkoalisi sama Prabowo. meh !
tapi ngga tau juga nanti. ;D
Al is slurrrrppppppppp ::cabul::
JAKARTA, KOMPAS.com -- Gubernur non-aktif DKI Jakarta Joko Widodo telah mengemasi barang-barangnya di rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati 7, Menteng, untuk pindah ke rumah yang telah disewanya di Jalan Sukabumi, Menteng.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai mendampingi Jokowi menerima Keppres pemberhentian sementara oleh Kemendagri.
"Malam ini pindahannya. (Pindahannya) ke Jalan Sukabumi, Pak Gubernur cari sendiri rumahnya tanpa dibantu Pemprov," kata Heru, Minggu (1/6/2014).
"Saya kira barang pribadi Pak Jokowi tidak terlalu banyak ya. Jadi, tidak akan kerepotan pindah-pindahannya," tambahnya.
Setelah menjadi gubernur non-aktif untuk fokus berkampanye pada Pilpres 2014, Jokowi memilih untuk meninggalkan seluruh fasilitas yang selama ini diperolehnya sebagai seorang gubernur, seperti rumah dinas gubernur, kendaraan dinas, dan pengawal gubernur yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI.
Kini, pengawal dan voorijder Jokowi, lanjut Heru, telah diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Selain Satpol PP, perangkat lain yang terus menjaga rumah dinas adalah Polsek, Koramil, dan staf Pamdal.
"Tapi, personel Satpol PP akan tetap menjaga rumah dinas gubernur karena termasuk perangkat organik yang melekat," kata Heru.
Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52/P Tahun 2014 tentang pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden RI Joko Widodo.
Dalam Keppres yang diterbitkan 31 Mei 2014 itu disebutkan bahwa pemberhentian sementara Jokowi akan dimulai pada 1 Juni 2014 hingga penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan jadwal KPU, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada 22-24 Agustus 2014 mendatang