Freeport

menurut gw selama rr tidak (berani) menyebut nama, yah semua tebak2an, kenapa karna ga ada yg mau klarifikasi atau bahkan menuntut, karna sama aja "mengaku" kalo dia sebagai salah satu aktor shitnetron ini kan?

so????? is he a hero or just another ..... (fill d blanks with ur assumption) ?::arg!:::ngopi:

---------- Post Merged at 04:13 PM ----------

menurut gw selama rr tidak (berani) menyebut nama, yah semua tebak2an, kenapa karna ga ada yg mau klarifikasi atau bahkan menuntut, karna sama aja "mengaku" kalo dia sebagai salah satu aktor shitnetron ini kan?

so????? is he a hero or just another ..... (fill d blanks with ur assumption) ?::arg!:::ngopi:

Quote:

---

Originally Posted by 234

So facts plisssss..., not rumors.

:ngopi:

---

Ya.. dikasih fact entar bilangnya palsu.. akan dilupakan.. Bahkan rekaman yang beredar ada yg bilang sudah diedit. ya ud kita liat aja perkembangannya.
Kalo najwa pun dianggap ga bener, ya emang ga ada yang bener di dunia kecuali gw sendiri.

Yang jelas salah satu tujuan pemerintahan jokowi memberantas mafia migas, dan sekarang sedang diusahakan. Mafia jelas ga 1-2, wong siapa aja yang bisa nyerempet2 dgn duit banyak bisa jadi mafia di indonesia.

Dalam konflik SN dgn SS ini sih, sampe sekarang gw ga melihat ada keterlibatan RR di dalamnya. Ga ada kepretannya. Beda dgn konflik dia sama RJ Lino, misalnya. Kalo ada yg tau, coba diberitahu.
Yg gw liat dalam kasus Freeport ini, RR hanya mengomentari bahwa ini konflik interest antara dua mafia. Jadi dia pun ga punya interest apa untuk mencampurinya dgn mengatakan siapa yg benar dan siapa yang salah. Sekali lagi, ketika diwawancara, RR menyatakan ini hanya konflik interes antara 2 mafia/aktor/ato apalah. ILC aja yg tertarik untuk mengorek2 lbh dalam, siapa aktor2 yg dimaksud RR. Maka RR membeberkannya di sana.

Lalu kalo kemudian ada komentar, RR juga mafia, ya mungkin aja. Hanya saja, jelas dia ga terlibat didalam kasus SN vs SS. RR ga bela SN juga ga bela SS, ataupun Freeport.

Jadi kalo mau gosipin RR, ya kemukakan dulu kasusnya. Dimana kepentingan RR? Bukan rumor kan?

Lah rr juga bisa dibilang cuma gossip kan, kenapa dia ga berani nyebut, supaya orang yg disebut namanya ga bisa "bela" diri kan, jadi yah selama dia ga nyebut nama, gw tetap menyebutnya gossip, dan kalo rr boleh gossip maka kitapun boleh gossip kan? Kan ada istilahnya berani karna benar, takut karna salah, kalo dia benar kenapa takut nyebut nama? ::ngopi::

Kalo soal gossip kepentingan rr, kenapa ga mikir kalo ss en sn ga bisa/boleh nego dengan freeport, pasti akan ada pihak laen kan yg nego, nah apa tahu bukan kelompoknya rr?

Tapi yah semuanya cuma gossip, dan selama rr ga berani nyebut nama, gw anggap gossip, kalo ada yg mau percaya "gossip" nya rr dan menganggap dia ga ada kepentingan silahkan, kalo gw ga percaya boleh dong ::hihi::

Saya ndak pernah bilang RR mafia atau geng hitam lho, cuma RR memang nge-geng kok.

Kita lihat aja apakah RR suatu saat nanti, entah dalam isu Freeport ini atau isu lain kalo ada, berani ngepret Luhut, iparnya Sjahrir yg dulu se-geng eh sepemikiran dgn RR. Belum lagi soal kedekatan Luhut dgn eks aktifis ITB '78.

Eh iya, kemarin bos Medco ngadep RR yak soal akuisisi Newmont? Tapi bisa jadi itu cuma kangen2an kawan lama sesama alumni ITB aja sih.

Sekali lagi saya bicara soal geng lho ya.

Quote:

---

Kalo najwa pun dianggap ga bener, ya emang ga ada yang bener di dunia kecuali gw sendiri

---

Kayaknya saya ndak pernah bilang Najwa ndak bener deh. ::mikir::

BTW Najwa yang episode mana yak? Apakah yang episode bincang2 Najwa dgn SS menjawab kepretan "menteri keblinger" dari RR?

Saya sih malah nunggu episode ngobrol2 Najwa dgn RR, mudah2an RR berani eh mau kalo diundang di acara Najwa. Kebetulan kemarin SS juga sudah kepret RR dengan sebutan "pembangkang Jokowi". Saya sih ndak berharap RR cuma bereaksi dengan "ah SS itu sih cuma anak keciiil, ndak level, ocehannya ndak perlu saya tanggapi, mendingan 'bos'nya langsung kalo berani buka2an dgn saya, dst".

:ngopi:

Eh iya ada satu berita (ini fakta lho) ttg Rachmawati yang belum lama ini ngomong kurang lebih (maaf saya ndak sempet bongkar2 beritanya lagi untuk kutip detailnya): "RR harus meminta Jokowi agar memecat SS dari kabinet, dan kalo permintaannya ndak dikabulkan mendingan RR mengundurkan diri (sbg bentuk protes)".

Kita tunggu aja episode selanjutnya apakah RR mau mengikuti saran adiknya Mega tsb. Seingatkku RR adalah "seekor macan" (baca: seorang pemberani) bukan "embek" (baca: coward) dan itu dulu pernah dibuktikannya saat dengan gagah-berani mundur dari jabatan Menko (setelah idolanya, Gus Dur, di-empeach oleh MPR.)

Beneran lho, sejak berakhirnya gegap-gempita era reformasi dulu, saya sekarang kangen untuk bisa mendengar lagi suara "macan mengaum", bukan suara "macan mengembik" apalagi "embek mengaum".

:ngopi:

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Jaksa Agung HM Prasetyo tak bermain politik.

Hal tersebut disampaikan Fahri menanggapi langkah Kejaksaan Agung yang mulai mengusut dugaan permintaan saham oleh Ketua DPR Setya Novanto kepada PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Unsur pidana yang didalami penyidik adalah dugaan permufakatan jahat yang mengarah ke tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tolonglah, Jaksa Agung jangan bermain politik," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2015).

Fahri menilai sosok jaksa Agung selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai politisi Partai Nasdem.

Ia pun menyinggung keterkaitan Jaksa Agung dengan kasus korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara.

"Jaksa Agung itu sudah disebut dalam kasus bansos dan dia seorang politisi. Saya kasihan dengan 7.000 jaksa profesional kalau Jaksa Agung-nya seperti ini," kata dia.

Fahri mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tak lama-lama mempertahankan HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung.

"Kalau main politik, mungkin Jokowi belum tentu ngerti akibatnya, tapi ini berbahaya," ucap dia.

Sebelumnya, komentar dengan nada menyerang terhadap Jaksa Agung juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Baik Fahri maupun Fadli memang aktif membela Novanto sejak kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres ini dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Adapun Setya Novanto sampai saat ini belum bisa dimintai komentar terkait langkah Kejagung ini.

Novanto kemarin hadir di Kompleks Parlemen dan menerima delegasi parlemen Georgia di ruangannya. Namun, saat meninggalkan ruang kerjanya, ia dikawal oleh petugas pengamanan dalam DPR dan tak mau diwawancara wartawan.

Penulis: Ihsanuddin
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary


Asyikk kejaksaan masuk, moga2 ga takut digertak ::hohoho::

---------- Post Merged at 12:26 PM ----------

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Jaksa Agung HM Prasetyo tak bermain politik.

Hal tersebut disampaikan Fahri menanggapi langkah Kejaksaan Agung yang mulai mengusut dugaan permintaan saham oleh Ketua DPR Setya Novanto kepada PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Unsur pidana yang didalami penyidik adalah dugaan permufakatan jahat yang mengarah ke tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tolonglah, Jaksa Agung jangan bermain politik," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2015).

Fahri menilai sosok jaksa Agung selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai politisi Partai Nasdem.

Ia pun menyinggung keterkaitan Jaksa Agung dengan kasus korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara.

"Jaksa Agung itu sudah disebut dalam kasus bansos dan dia seorang politisi. Saya kasihan dengan 7.000 jaksa profesional kalau Jaksa Agung-nya seperti ini," kata dia.

Fahri mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tak lama-lama mempertahankan HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung.

"Kalau main politik, mungkin Jokowi belum tentu ngerti akibatnya, tapi ini berbahaya," ucap dia.

Sebelumnya, komentar dengan nada menyerang terhadap Jaksa Agung juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Baik Fahri maupun Fadli memang aktif membela Novanto sejak kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres ini dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Adapun Setya Novanto sampai saat ini belum bisa dimintai komentar terkait langkah Kejagung ini.

Novanto kemarin hadir di Kompleks Parlemen dan menerima delegasi parlemen Georgia di ruangannya. Namun, saat meninggalkan ruang kerjanya, ia dikawal oleh petugas pengamanan dalam DPR dan tak mau diwawancara wartawan.

Penulis: Ihsanuddin
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary


Asyikk kejaksaan masuk, moga2 ga takut digertak ::hohoho::

^
Kita nikmati aja cerita di episode2 selanjutnya, "rekaman lengkapnya" sudah beredar kok...

http://nasional.tempo.co/read/news/2...ppig-contohnya
http://nasional.tempo.co/read/news/2...ga-dan-prabowo
http://nasional.tempo.co/read/news/2...disebut-5-kali

:ngopi:

Quote:

---

Originally Posted by 234

Eh iya ada satu berita (ini fakta lho) ttg Rachmawati yang belum lama ini ngomong kurang lebih (maaf saya ndak sempet bongkar2 beritanya lagi untuk kutip detailnya): "RR harus meminta Jokowi agar memecat SS dari kabinet, dan kalo permintaannya ndak dikabulkan mendingan RR mengundurkan diri (sbg bentuk protes)".

Kita tunggu aja episode selanjutnya apakah RR mau mengikuti saran adiknya Mega tsb. Seingatkku RR adalah "seekor macan" (baca: seorang pemberani) bukan "embek" (baca: coward) dan itu dulu pernah dibuktikannya saat dengan gagah-berani mundur dari jabatan Menko (setelah idolanya, Gus Dur, di-empeach oleh MPR.)

Beneran lho, sejak berakhirnya gegap-gempita era reformasi dulu, saya sekarang kangen untuk bisa mendengar lagi suara "macan mengaum", bukan suara "macan mengembik" apalagi "embek mengaum".

:ngopi:

---

nah kalo rr berani melakukan hal yg diatas, gw akan cabut semua tuduhan dan akan minta maap bahwa telah berprasangka kepada rr ( walo rr ga tahu ataupun ga peduli)::hihi::::hihi::

Supaya infonya berimbang, berikut link acara Mata Najwa dengan SS...

https://www.youtube.com/watch?v=QJPP-jcByJU

:ngopi:

---------- Post Merged at 03:00 PM ----------

Quote:

---

Originally Posted by surjadi05

nah kalo rr berani melakukan hal yg diatas, gw akan cabut semua tuduhan dan akan minta maap bahwa telah berprasangka kepada rr ( walo rr ga tahu ataupun ga peduli)::hihi::::hihi::

---

Saya pribadi ndak punya "records" untuk sampai pada kesimpulan bahwa "RR adalah bagian dari mafia (hitam)", bahkan sebaliknya sampai saat ini saya masih percaya RR termasuk "orang bersih" (dalam konteks KKN), sampai saat ini lho. Yang saya sorot lebih ke soal "sinetron" (ketidak-terusterangan) yang sedang diperagakannya saat ini, setidaknya itu menurut penilaian saya.

Sekedar klarifikasi aja.

:ngopi:

Barusan penasaran saya cari2 "dokumen" yang dipegang oleh Zon seperti dilansir di acara Mata Najwa. Ternyata itu memang cuma "surat SS ke Moffett".

https://www.youtube.com/watch?v=m8Dj47wtD1Q

:ngopi:

Quote:

---

Originally Posted by 234

SSaya pribadi ndak punya "records" untuk sampai pada kesimpulan bahwa "RR adalah bagian dari mafia (hitam)", bahkan sebaliknya sampai saat ini saya masih percaya RR termasuk "orang bersih" (dalam konteks KKN), sampai saat ini lho. Yang saya sorot lebih ke soal "sinetron" (ketidak-terusterangan) yang sedang diperagakannya saat ini, setidaknya itu menurut penilaian saya.

Sekedar klarifikasi aja.

:ngopi:

---

Kalo yg g mengerti sih.. Bukan ketidakterusterangan, tapi bukti yg dimiliki tidak sampe membuat dia bisa mengatakannya terus terang.
Lagipula kalo sebuah strategi dibeberkan di publik, apa gak makin blo'on? Tentu saja yg ada sekarang ga bisa semua dibuka. Ntar malingnya keburu kabur.
Tempatnya membeberkan tuduhan yg tepat adalah di pengadilan. Kalo sekarang, tentunya cuman gertakan bertujuan membuat lawan kipas2 leher.

Kalo terus terang menuduh.. noh si fadli jon terus terang.. tapi ga ada yg percaya kan? Wong dia lg belain pesakitan.

Ini coba dengerin ILC penutup prof mahfud md yg juga menyalahkan dua2nya dalam kasus freeport.
https://www.youtube.com/watch?v=RPRP7bZesKk

Well, masih bilang shitnetron? Setidaknya ss sudah melakukan perannya melapor ke mkd, bahkan kalo nonton tv indo kemaren, serasa ss yg disidang sama mkd, en apa yg udah dilakukan rr? Cuma cari perhatian aja,kayak fa aja kalo bener ada strategi atau ada apapun data yg dipegang rr, sekarang saatnya dibuka supaya kejaksaan bisa masuk ke jalur pidana, kecuali dia emang cuma bullsh*t, atau ada kepentingan laen, sehingga juga takut boroknya dibuka kelompok yg laen ::ngopi::

Quote:

---

Originally Posted by ndableg

Ini coba dengerin ILC penutup prof mahfud md yg juga menyalahkan dua2nya dalam kasus freeport.
https://www.youtube.com/watch?v=RPRP7bZesKk

---

Disitu memang menjadi forum untuk "menyidang/menilai" dua pihak yaitu SS dan SN, jadi wajar saja kalo Mahfud menilai dua2nya bersalah. Dua poin kesalahan SS yang disampaikan oleh Mahfud pun sudah saya singgung di topik ini yaitu soal "surat SS ke Moffett" dan "ekspor konsentrat". Ya, menurut saya SS memang melakukan "kesalahan" dalam dua hal tsb, dan saya sudah singgung itu di posting2 sebelumnya.

Dan SS sudah mengklarifikasi kedua tuduhan kesalahan tsb, baik di berbagai kesempatan (soal "suratnya ke Moffett") maupun secara langsung pada waktu acara dengar pendapat di Komisi VII DPR (soal "ekspor konsentrat"). Persoalan apakah klarifikasinya tersebut diterima atau tidak diterima itu persoalan lain, yang terpenting ada reasons yang jelas, bukan asal pokoke menerima atau pokoke tidak menerima.

Saya pribadi, meskipun ini mungkin ndak penting soale saya juga bukan siapa2, bisa menerima klarifikasi yang diberikan oleh SS tentang dua hal tsb. Penjelasan SS bahwa "draft surat ke Moffett tsb dibuat ber-sama2 dengan Jokowi dan melibatkan staf bidang hukum kementerian" bisa saya terima, kecuali nanti ada bantahan dari Jokowi bahwa SS berbohong dan sama sekali tidak melibatkan dirinya saat pembuatan draft surat tsb. Ini kutipan posting saya tanggal 20/11/2015:

Quote:

---

Originally Posted by 234

Dus sekarang sebenarnya yang sedang “diuji” adalah SS, benarkah dia memang “bersih” atau sebenarnya justru bagian dari sebuah “mafia” seperti yang dulu pernah ramai “dituduhkan” kepada dirinya? Ini bagi saya masih “abu2” dan suratnya yang ditujukan ke Freeport (yang sekarang dijadikan senjata oleh FZ) menurutku belum membuktikan apa2. (Note: Dulu di akhir pemerintahannya SBY pun pernah memberikan “lampu hijau” soal perpanjangan kontrak Freeport yang waktu itu langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak.) Disini menurutku Jokowi sudah pegang kunci soal SS ini, kalo surat tsb dibuat tanpa sepengetahuan (ijin) darinya maka jelas SS bisa terindikasi ikut “bermain” dalam kasus ini, tapi kalo memang surat itu dibuat sepengetahuan Jokowi tentu masalahnya kembali abu2 lagi.

---

Lalu masalah "ekspor konsentrat" saya bisa "memaklumi" dalam pengertian ijin ekspor konsentrat tsb tidak hanya diberikan untuk Freeport kok, dan keputusan tsb diambil oleh KESDM dengan reasons tertentu, termasuk syarat2nya, terms & conditions nya juga ada, misalnya soal quota ekspor, pengenaan pajak ekspor, batasan waktu perijinan, dst.

Tapi bagaimanapun, salah tetaplah salah. Itu harus dibenahi. Misalnya soal ijin ekspor konsentrat untuk Freeport (ini udah ijin yang kesekian sejak pemerintahan SBY) yang akan berakhir pada 25 Januari 2016 nanti, MESDM harus lebih tegas lagi,...kejar terus komitmen Freeport untuk pembangunan smelternya, kalo masih ngeyel ya tinggal diperberat aja terms & conditions nya, misalnya menurunkan quota ekspor, menaikkan besaran pajak ekspor, bahkan pinalti yang paling berat ya jangan mau lagi memperpanjang ijin ekspor konsentrat Freeport. Sepanjang langkah2 tsb masih dalam koridor hukum saya akan mendukung langkah2 KESDM tsb.

Tapi bagaimanapun juga, di sisi lain, salah bukan berarti jahat. Kesalahan atau kekeliruan berbeda dengan kejahatan. Yang pantas diproses secara hukum bahkan dijebloskan ke penjara itu penjahat (orang yang berbuat jahat) bukan se-mata2 orang yang berbuat kekeliruan. Misalnya, Dahlan Iskan (waktu menjabat dirut PLN) memang telah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga "merugikan keuangan negara" tetapi apa iya DI otomatis langsung bisa dijerat dengan pasal tipikor? Saya jelas ndak setuju.

Anyway, saya suka dengan penjelasan Mahfud di acara ILC tsb karena sangat terukur, ndak tendensius, dan didukung dengan reasons yang dijelaskan secara runut. Dan Mahfud ndak singgung2 soal "mafia" maupun "sinetron" lho. Salut. ::up::

:ngopi:

Ok.. kita liat aja lah perkembangannya..

Gw sekarang lagi tertarik sama sosok MR Chalid yang suaranya ikut terekam, malah bicara lebih banyak. Siapa Mr Chalid ini? Keknya lebih berbahaya dari SN.
Gw kenal sih arab2 model gini yang gayanya sok jagoan, kayak mafia. Sbgn besar omongnya bu115h1t buat menggertak lawan bicaranya. Tp yg ini emang kayaknya sih arab super kaya coy!
http://moneter.co/wp-content/uploads...wa-425x250.jpg

Periksa Setya Novanto, MKD Diminta Bentuk Tim Independen
Jumat, 04 Desember 2015 | 19:08
AAA
Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta segera membentuk tim independen dalam memeriksa Ketua DPR Setya Novanto (SN). Pasalnya, dalam dua kali sidang MKD, arahan sidang ke mana-mana. Anggota MKD tidak fokus ke pelanggaran etika yang dilakukan SN.
"Supaya persoalan ini diusut tuntas secara adil, MKD harus membentuk empat tim independen. Mereka bekerja selama sepuluh hari," kata rohaniwan Katolik, Romo Benny Susatyo, di Jakarta, Jumat (4/12).
Ia menilai, MKD memiliki permasalahan dalam memahami moral publik menyangkut kepantasan. Mereka juga punya kepentingan politik masing-masing sehingga tidak netral dan tegas dalam menentukan apakah SN melanggar etika atau tidak.
"Kalau MKD bermain dengan retorika maka MKD akan digulung oleh sejarah peradaban. Padahal ini momentum bagi bangsa untuk bersih-bersih, sehingga proses ini bisa mengungkap semua fakta. Kita bisa berharap proses ini mengungkap sejarah masa lalu," tutur Beny yang juga seorang aktivis anti korupsi ini.
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti menyebut Menteri ESDM Sudirman Said (SS) dan Presdir Freeport Maroef Syamsudin (MS) sebagai patriot bangsa. Pasalnya, mereka berani mengungkap praktik kotor elit politik yang terjadi selama ini, terutama dalam kasus PT Freeport.
"Di mata saya, SS dan MS adalah patriot bangsa. Meskipun apa yang direkam itu menimbulkan kegaduhan politik, tetapi dengan apa yang mereka lakukan, mereka telah menyelamatkan negara dari penjahat kerah putih," tuturnya.

Robertus Wardhy/FER

Penjahat bagi sekelompok orang, pahlawan bagi yg lainnya ::hohoho::

Saya nunggu sinetron eps selanjutnya. Semoga makin seru. Zon dan Fahri keknya ngebet bgt jadi pemeran utama ��

Foto: agung pambudhy
FOKUS BERITA:Sidang Mahkamah Dagelan Novanto
Jakarta - Dengan mimik serius dan suara bergetar Presien Joko Widodo menanggapi soal persidangn 'Kasus Papa Minta Saham' oleh MKD DPR. Jokowi marah soal pencatutan namanya itu.

Awalnya Jokowi menegaskan proses persidangan yang dilakukan oleh MKD itu harus dihormati. Namun, jika lembaga negara dipermainkan, itu yang tidak bisa dia terima.

"Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain," kata Jokowi saat ditanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).

Jokowi melanjutkan, dengan mimik muka serius dia menegaskan tidak apa jika dirinya dikatakan sebagai Presiden gila ataupun koppig (keras kepala -red). Namun soal pencatutan namanya untuk meminta saham PT Freeport 11 persen, itu yang tidak bisa dia terima.

"Saya enggak apa-apa dikatakan Presiden gila, Presiden sarap, Presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa!" tegasnya.

"Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa Negara," tambahnya lalu meninggalkan wartawan. (jor/tor)

Jokowi ngamuk, asyikkk ::hohoho::

Akbar: Presiden-Wapres Akan Laporkan Novanto ke Polisi
Selasa, 8 Desember 2015 | 09:15 WIB
7223
Shares



JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal, mengaku menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Polri.

Menurut Akbar, pelaporan itu didasari atas dugaan pencatutan nama keduanya oleh Setya Novanto.

"Saya dengar Presiden dan Wapres akan melaporkan SN ke polisi atas pencatutan namanya tersebut," kata Akbar melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (8/12/2015), seperti dikutip Antara.

Akbar tidak menyebut dari mana asal informasi tersebut. Namun, dia menyatakan mendukung penuh langkah pelaporan itu. (Baca: Sidang Tertutup yang Ditutup-Tutupi...)

"Saya dengar-dengar (informasi pelaporan itu). Saya mendukung penuh," ujar dia.

Presiden sebelumnya meluapkan kemarahannya setelah membaca transkrip pembicaraan secara utuh antara Novanto dan pengusaha Riza Chalid saat bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Jokowi baru sempat membaca transkrip pembicaraan pada Senin (7/12/2015). (Baca: Presiden Jokowi Sudah Menahan Amarah ke Setya Novanto sejak Pagi)

Pada Senin petang, Jokowi sempat memberi pernyataan kepada media mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Saat itu, Jokowi masih terlihat tenang.

Namun, raut wajah dan suaranya mendadak berubah ketika ditanya mengenai proses persidangan yang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dia juga mengacungkan jari telunjuknya sebagai penegas dari perkataannya. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

"Saya tidak apa-apa dikatakan Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, tidak apa-apa. Tetapi, kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Tidak bisa. Ini masalah kepatutan, kepantasan, moralitas. Itu masalah wibawa negara," kata Jokowi dengan nada tinggi.

Saat ini, kejaksaan tengah mengusut kasus itu dengan sangkaan pemufakatan jahat. Kejaksaan sudah memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said dan Maroef. (Baca: Setya Novanto Tuding Sudirman Said Lakukan Rekayasa Politik Luar Biasa)

Ponsel yang dipakai Maroef untuk merekam percakapan dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015 juga sudah disita jaksa.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi masih mencermati proses di MKD. KPK akan mengkaji apakah ada indikasi korupsi dalam kasus itu.

Adapun Novanto kepada MKD membantah semua tuduhan dirinya mencatut nama Presiden-Wapres untuk meminta saham kepada Freeport. (Baca: Setya Novanto Sebut Sudirman Said Beri Keterangan Palsu)

---------- Post Merged at 12:13 PM ----------

asyik2 akhirnya masuk lahan pidana ::hohoho::

Nasional


Setya Novanto Laporkan Sudirman Said ke Polisi dengan Tuduhan Fitnah

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Menteri ESDM Sudirman Said di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Rabu, 9 Desember 2015 | 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya, melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pascabergulirnya rekaman PT Freeport Indonesia.

"Ke sini (Bareskrim) untuk mengadukan Menteri SS (Sudirman Said)," kata Firman di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan, Setya akan melaporkan beberapa dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Sudirman. (Baca: Setya Novanto: Rekaman Maroef Melawan Hukum, Ilegal, dan Tak Bisa Jadi Alat Bukti)

"Dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran ITE," katanya.

Upaya pelaporan ini, kata Firman, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini menyerang kliennya. (Baca: Sudirman Said: Saya Tidak Proaktif, Hanya Diundang untuk Beri Keterangan)

"Ini sudah menyerang nama baik Setnov (Setya Novanto). Ini harus ditindak serius. Untuk itu, kami ingin meluruskan tuduhan ini, makanya kami lapor ke Bareskrim," ujarnya.

Menteri ESDM telah mengadukan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga telah mencatut nama Presiden dan Wapres dalam perpanjangan kontrak Freeport. (Baca: Tokoh Muda Golkar Akan Laporkan Setya Novanto ke KPK)

Bukti rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak M Riza Chalid yang berisi dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden sudah diserahkan ke MKD.

Dalam persidangan MKD, Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin telah dimintai keterangan.

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto juga telah dimintai keterangan oleh MKD, meski pemeriksaan dilakukan secara tertutup.



Asyik2 "tikusnya" gigit balik ::hohoho::