Jokowi - JK... What's next?

Betul tidak semuanya berambisi menjadi kepala, karna biasanya mereka ga mau "pusing", dengan politik kantor dan masih idealis, tapi bisa dibilang sebagian besar kan tujuannya menjadi, kalo soal polisi silahkan check yg umurnya masih 40an dengan pangkat kompol ke atas, berapa orang yg pensiun, jujur aja saya belum pernah temui, tapi kalo bintara kebawah adalah 1-2 orang saya temui, udah ya laen kali kita lanjut lagi agak sibuk ::bye::

Quote:

---

Originally Posted by kandalf

Sederhana yang saya ingin Joko Widodo lakukan.
Saya tidak berharap kasus BW dan AS dihentikan. Tidak. Itu namanya intervensi hukum.
Saya justru ingin Joko Widodo menekan Polri untuk memutasi Budi, Daniel, dan Viktor, dan melakukan penyidikan internal terhadap mereka bertiga atas kasus penangkapan Bambang Widjojanto sesuai dengan rekomendasi KOMNAS HAM dan Ombudsman.

Sederhana.
Itu saja.
Tanpa intervensi hukum.
Tanpa kriminalisasi.
Cukup dengan fakta.
Dan sudah ada dua institusi negara yang merekomendasikan itu.






Joko Widodo tidak perlu berprasangka bahwa Budi Gunawan bersalah atau tidak.
Tetapi begitu calon menteri atau calon kapolri atau calon pejabat yang akan dia angkat ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus apapun, oleh institusi manapun (Polisi, Kejaksaan, atau KPK) maka ia batalkan pelantikan posisi barunya dan gantikan dengan calon lain.

Sesederhana itu.
Dan itu tetap dalam koridor praduga tak bersalah.
Mengapa?
Karena beliau tak perlu memecat si calon dari kedudukan lama.

Perkecualian adalah ketua KPK karena memang diamanatkan oleh UU KPK, pimpinan KPK tidak boleh berstatus tersangka dan harus diberhentikan.


Salah.
Politisi Australia itu, dan juga Brazil serta Belanda, cuma cari muka.
Bu Dilmah itu sedang disenggol skandal korupsi perusahaan minyak nasionalnya. Itu sebabnya dia mencari pengalihan isu.

---

Untuk memaksa Polri menyidik Buwas terutama, bakalan susah selama beliau masi Kabareskrim. Siapa toh yang ngusul dan ngangkat orang ini? BH saja dilewatinya dengan gampang. Pembersihan Polri kayaknya tidak gampang2 amat kalo mau pake jalur non intervensi.

Tuh yang saya bold, sepakat dengan kong sur (kalo ndak salah) bahwa timingnya adalah BG dicalonkan sebelum jadi tersangka. Besoknya lalu dijadikan tersangka. Ini titik krusial KPK masuk pusaran politik karena jelas sekali kesannya untuk menekan presiden membatalkan pencalonan BG. Ya udah telat toh. Kenapa pengumuman tersangka tidak dua hari sebelumnya kalau memang sangat urgen? Kenapa malah main ancam di media massa selama masa itu? Strategi pimpinan KPK kok ancur bener untuk kasus BG. Yang paling salah total yaitu DPR karena meloloskan fit and proper test BG setelah jadi tersangka malah relatif bersih di mata rakyat, tidak banyak yang mempermasalahkan.

Soal politisi luar negeri saya sepakat, mereka memang lagi cari muka di negeri masing-masing. Tapi pemilihan isu menekan Jokowi mungkin saja mempertimbangkan histori penegakan hukum yang lemah, termasuk barter2an sebelumnya.

Quote:

---

Originally Posted by kandalf

Saya justru ingin Joko Widodo

1. menekan Polri untuk
2. memutasi Budi, Daniel, dan Viktor, dan
3. melakukan penyidikan internal terhadap mereka bertiga atas kasus
4. penangkapan Bambang Widjojanto
5. sesuai dengan rekomendasi KOMNAS HAM dan Ombudsman.

Sederhana.
Itu saja.
Tanpa intervensi hukum.
Tanpa kriminalisasi.
Cukup dengan fakta.
Dan sudah ada dua institusi negara yang merekomendasikan itu.

---

Well.. It doesn't sound like sederhana.
Anda mengharapkan orang baru di politik pusat untuk menekan polri.
Mgk yg selanjutnya bisa, setelah dibantu Luhut.
Faktanya 2 institusi negara DPR dan POLRI menghalangi itu.

Quote:

---

Joko Widodo tidak perlu berprasangka bahwa Budi Gunawan bersalah atau tidak.
Tetapi begitu calon menteri atau calon kapolri atau calon pejabat yang akan dia angkat ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus apapun, oleh institusi manapun (Polisi, Kejaksaan, atau KPK) maka ia batalkan pelantikan posisi barunya dan gantikan dengan calon lain.

---

Masalahnya, orang dari POLRI dan DPR menganggap BG tidak bersalah, dan kalo membatalkan atau menggantikan begitu ditetapkan sbg tersangka, maka dengan tidak langsung Jokowi menganggap BG bersalah.

Quote:

---

Sesederhana itu.

---

Sederhana.. spt menggampangkan perpolitikan di indonesia.
Siapa jg mau kena masalah berlama2, kalo ga karena keruwetan politik.
Yah.. mgk karena anda pernah merasakan sederhananya politik di indonesia?

Quote:

---

Dan Abbot berusaha membebaskan Syukumuran dan Andrew, itu lebih pada kepentingan politiknya dia, bukan kepentingan Australia.

---

Ya OK, kl mau lu begitu..
tidak lemah bagi Abbot, PM Australia, berusaha membebaskan terpidana mati untuk kepentingan politiknya.

Quote:

---

Originally Posted by kandalf

Justru kalau dia ngotot menjadi kapolri, maka perlu dipertanyakan, "ada apa?",

---

Bagaimana kalo ngotot untuk tidak bersalah?
Kalo mundur, berarti bersalah dong..
Kalo ngotot jadi kapolri, sekarang dia tetep ngotot dong.. wong ud dicap ga bersalah oleh pengadilan.

Oh ya bukan tdk bersalah tapi diputuskan kasus ini bukan domainnya kpk.

Quote:

---

Originally Posted by kandalf

Oh iya,
sang menteri tidak menjanjikan apa-apa pada sang pengusaha.
Sang menteri bahkan mengklaim tidak tahu amplopnya berisi uang (amplopnya belum dibuka).
Tapi itu sudah dianggap suap.

Dengan segala tekanan baik dari pemerintah (Perdana Menteri dan Presiden) maupun institusi lain (termasuk Mahkamah Agung), sang jaksa bersikeras dan akhirnya sang Menteri diberhentikan dan diadili. Ia divonis mengganti rugi sebesar Rp 5,000 rupiah (ini denda di tahun 1957) dan di hukum satu bulan penjara


Jadi dengan standar tahun 1957, Budi Gunawan sudah tergolong menerima suap.

Untungnya, kemarin Joko Widodo tidak jadi melantik Budi Gunawan sebagai calon kapolri. Bila kemarin ia tetap melantik, maka iya, pemerintahan Joko Widodo akan jadi pemerintahan terkorup, bahkan bila dibandingkan dengan masa Bung Karno.

Maaf,
aku mengoreksi kasus menteri tahun 1957.

Si Menteri dituding menerima suap.
Jadi ia ditangkap.
Tapi akhirnya ia didenda oleh pengadilan sebagai kelalaian.

---

Yea right.. itu yg ketauan. Dan belon tentu juga itu bukan fitnah.
Di jaman cing ato ga mungkin bakal kejadian biar orang2 tau persis sekalipun.
Emang dari mana istilah korupsi telah mendarah daging atau Budaya korupsi? Istilah baru kah itu?
Knp tiba2 jaman ini jadi jaman pemerintahan terkorup?

Budi Gunawan cuma alasan, sasaran tembak nya ya Jokowi :)

Tapi gw akui memang jokowi lemah dalam kedudukan politik. Beda dgn presiden sebelum2nya.
Maka hanya di jaman jokowi lah kpk mengadakan manuver politik.

"Lemah" dalam kedudukan politik, bukan berarti Jo
kowi nya lemah. "lemah" secara kedudukan politik,
lalu kita menolak Jokowi, artinya kita belum paham
sistem pemerintahan Presidensial, ubah saja UUD
menjadi parlementer :)

selamanya cuma ketua partai yang bisa jadi Presi
den, Bahkan ketua Dewan Pembina pun harus jadi
Ketua Umum Partai dulu :)

---------- Post Merged at 05:05 AM ----------

"Lemah" dalam kedudukan politik, bukan berarti Jo
kowi nya lemah. "lemah" secara kedudukan politik,
lalu kita menolak Jokowi, artinya kita belum paham
sistem pemerintahan Presidensial, ubah saja UUD
menjadi parlementer :)

selamanya cuma ketua partai yang bisa jadi Presi
den, Bahkan ketua Dewan Pembina pun harus jadi
Ketua Umum Partai dulu :)

Quote:

---

Originally Posted by Ronggolawe

"Lemah" dalam kedudukan politik, bukan berarti Jo
kowi nya lemah. "lemah" secara kedudukan politik,
lalu kita menolak Jokowi, artinya kita belum paham
sistem pemerintahan Presidensial, ubah saja UUD
menjadi parlementer :)

selamanya cuma ketua partai yang bisa jadi Presi
den, Bahkan ketua Dewan Pembina pun harus jadi
Ketua Umum Partai dulu :)

---------- Post Merged at 05:05 AM ----------

"Lemah" dalam kedudukan politik, bukan berarti Jo
kowi nya lemah. "lemah" secara kedudukan politik,
lalu kita menolak Jokowi, artinya kita belum paham
sistem pemerintahan Presidensial, ubah saja UUD
menjadi parlementer :)

selamanya cuma ketua partai yang bisa jadi Presi
den, Bahkan ketua Dewan Pembina pun harus jadi
Ketua Umum Partai dulu :)

---

Benerr, gw juga merasa sistem pemerintahan kita sekarang 1/2 presidential 1/2parlementer ::kesal::

---------- Post Merged at 10:27 AM ----------

Quote:

---

Originally Posted by ndableg

Tapi gw akui memang jokowi lemah dalam kedudukan politik. Beda dgn presiden sebelum2nya.
Maka hanya di jaman jokowi lah kpk mengadakan manuver politik.

---

Betul dulu waktu antasari dipenjara aja, kpk ga ada yg "playing victim", kata temen gw kpk sekarang cengeng, kpk apaan tuh, tahi kucing lah:kesal:

Tolong jangan diminta bukti yah, soalnya gw kemaren lupa rekam ::hihi::

Quote:

---

Maka hanya di jaman jokowi lah kpk mengadakan manuver politik.

---

lah, dulu ketika Ketua Dewan Pembina Partai curhat
di Tanah Suci, besoknya Ketua Umum Parta langsung
di-Tersangka-kan.... ngga dihitung :)


::hohoho::::hohoho::::hohoho::::hohoho::

Quote:

---

Originally Posted by Ronggolawe

lah, dulu ketika Ketua Dewan Pembina Partai curhat
di Tanah Suci, ......

---

Eh ? Partai apaan tuh Boss ?

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...as-Status-Anas

hehehe

http://statik.tempo.co/data/2015/01/...365534_620.jpg

::ngakak2::::ngakak2::

Perasaaan kemaren JK baru pulank dari Jepang dech...
kenapa sekarang Jokowi pergi ke Jepang juga??....padahal baru beberapa hari bedanya dari JK kesana...
Ada hal urgent apa wapres ama pres ke negara yang sama dalam waktu berdekatan....

^^^

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pertemuan puncak antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), malam ini (23/3/2015) untuk memajukan kerjasama keamanan maritim, sepakat dengan keputusan pemberian bantuan Jepang sekitar 140 miliar yen atau sekitar Rp 15 triliun (kurs Rp 108 per yen).
"Kedua negara maritim ini yang mewakili Asia, sebagai negara demokratis, adalah untuk mengkonfirmasi bahwa kita bersama-sama ingin memperkuat kemitraan strategis lebih lanjut," papar Abe kepada pers.
Kedua pemimpin dalam pembicaraan, sepakat untuk membentuk dewan untuk membahas kerjasama di wilayah laut. Detail akan dibicarakan lebih lanjut. Demikian pula industri keamanan dan kelautan maritim.
Demikian pula pengembangan kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia akan dibicarakan lebih lanjut, termasuk sistem perkeretaapian di jakarta. Untuk itu Jepang sepakat memberikan pinjaman kepada Indonesia senilai 140 miliar yen.
Kedua kepala negara berharap dapat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan, pemeliharaan jalan, menyerukan investasi di kawasan industri zona ekonomi khusus.
Penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama pertahanan juga dilakukan dan pertemuan bidang pertahanan termasuk dengan menteri luar negeri dan pertahanan akan dilakukan lebih lanjut dalam waktu dekat nanti.
Siang hari Jokowi diantar oleh Permaisuri Jepang Michiko dan Pangeran Naruhito Shinno melihat-lihat kolam ikan mas koi dan Jokowi sempat memberikan makan kepada ikan mas koi tersebut. Tampak senang melihat ikan mas koi yang cantik di sana. Sayangnya Kaisar dalam keadaan sakit flu sehingga tak bisa ikut serta mendampingi jalan-jalan di taman East garden kekaisaran Jepang siang tadi.

Silakan monitor pembangunan era jokowi di jokowitodo.org

Quote:

---

Originally Posted by ndableg

Silakan monitor pembangunan era jokowi di jokowitodo.org

---

Cukup bagus dan cukup adil... tapi..

1. itu nilai yang kurang dari 100% perhitungannya dari mana ya? Milestone-nya apa saja ya? Pas ku-klik detail, link-nya ya cuma menampilkan progress general di proses itu saja.

2. trus Badan Ekonomi Kreatif 100% itu cuma dilihat dari bahwa badan tersebut sudah dibentuk? Lalu bedanya dengan Menparekraf dulu apa?

Badan Ekonomi Kreatif belum punya dana. Kedengarannya sih ndak jauh2 beda dari yang dulu, cuma lebih fokus aja kali ke urusan hak cipta musisi (salah satunya). Secara dalam situ ada bang Rhoma dan bapaknya Sherina. Saya kebayangnya mau ada semacam jasa streaming online berbayar untuk menekan pembajakan. Yang udah ada peraturannya itu karaoke mesti bayar royalti ke pencipta lagu. Selama ini ternyata tidak.

---------- Post Merged at 05:43 PM ----------

Yang kurang heboh diberitakan:

Mau ada pengurangan biaya haji - kayaknya sih signifikan.
Mulai 2017 pensiun PNS dibayar sistem pesangon, fully funded, bukan lagi you pay as you go.

Ada bagus jeleknya yg beginian, bagusnya dananya bisa dibuat usaha, ga bagusnya ga bisa kontrol keuangan ada kemungkinan mantan pns bisa jadi pengemis ? ::managuetahu::

pada salah persepsi semua....

pada skema sekarang, dana iuran pensiun (besarnya
kira-kira 3% gaji pokok) dikelola taspen, nanti ketika
pensiun, dana yang terkumpul digunakan untuk mem
biayai uang pensiun sebesar 75% gaji pokok terakhir,
kalau dana yang dikelola cuma bisa memberikan man
faat per bulan 20% dari uang pensiun, maka pemerin
tah lewat APBN menutupi yang 80% nya.

dalam skema yang baru, iuran pensiun yang 3% dari
gaji si PNS, diubah besarannya, dan Pemerintah juga
ikut menambahkan (minimal sama) sebagai iuran pen
siun, jadi ketika pensiun dana yang terkumpul jumlah
nya jauh lebih besar... itu yang diharapkan bisa men
jadi pensiun bulanan yang baru....