Jokowi blusukan ke kampung-kampung kumuh, sementara Ahok beberes di dapur pemda DKI. Coba lihat tahun depan, gimana hasilnya. Mudah2an warga DKI kagak kecewa.
::ngakak2::
![kopimaya [dot] kom - Secangkir Kehangatan di Dunia Maya - Powered by vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png){kind=logo}
Printable View
Jokowi blusukan ke kampung-kampung kumuh, sementara Ahok beberes di dapur pemda DKI. Coba lihat tahun depan, gimana hasilnya. Mudah2an warga DKI kagak kecewa.
::ngakak2::
^lho??udah berubah ya icon groginya?
kmaren2 :)) sekarang ganti ::ngakak2::
sama aja ah, cuman beda ukuran ngakaknya::hihi::
jokowi gak punya hari libur ya, ampe akhir pekan masih blusukan
Kartu Jakarta Pintar udah mulai didistrubisikan ke pelajar2 SMA, itu kartu jadi ATM, tiap bulan bisa narik masing2 sekitar 240ribu. Periode Foke dana2 itu disalurkan ke sekolah langsung, sekarang langsung ke siswa untuk dikelola sendiri. Kira2 bahaya gak ya?
Wah.. nanti malah buat beli narkoba lagih..
Biasanya kan abis itu ada program monitoring. Kalo monitoring dilaksanakan dengan benar maka ketauan nanti sapa yg layak dibantu sapa yg enggak.
Oh duitnya langsung diterima siswa? Malah gak beres. Ini sih sama aja dgn program SBY bagi2 duit tunai pada orang miskin. Kirain kartu tsb kayak kartu diskonan. Siswa yg memegang kartu tsb bisa beli buku diskon 60 persen, masuk museum dgn tiket diskon 70 persen, dst. Kalo dapet uang tunai langsung, itu seh trik pemilu saja. Manfaatnya semu.
::hihi::
Kemenpera "Kekeuh" Bangun Rusun di Ciliwung?
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat mengusulkan pembangunan 50 twin block (menara kembar) rumah susun sewa untuk multi years contract tahun 2013-2014. Usulan dana yang dianggarkan untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp 58,2 miliar.
"Selain untuk multi years contract, Kemenpera juga mengusulkan pembangunan rusunawa sebanyak 103 menara kembar untuk single years contract tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp 935,1 miliar," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, dalam siaran pers Humas Kemenpera di Jakarta, Jumat (30/11/2012).
Menpera menuturkan, terdapat pula dua menara kembar rumah susun yang diusulkan akan dibangun dalam rangka penataan Ciliwung dengan anggaran Rp 475,3 miliar untuk tahun 2013. Sementara untuk target pembangunan rusun pada 2012 ini, lanjut Menpera, Kemenpera menargetkan terbangun sebanyak 212 menara kembar rumah susun.
"Kami berusaha untuk dapat menargetkan terbangunnya rusun pada 2012 ini sebanyak 212 menara kembar," katanya.
Ia memaparkan, rincian pembangunan 212 menara kembar rumah susun yang dimaksudkan adalah 127 menara kembar untuk single years contract dengan waktu penyelesaian akhir tahun 2012 dan 85 menara kembar untuk multi years contract 2012-2013.
Dinilai merugikan negara
Namun, seperti diberitakan di Kompas.com, belum juga disetujui, rencana membangun rumah susun sewa di atas Kali Ciliwung sudah dinilai merugikan keuangan negara. Kerugian berasal dari biaya perencanaan atas usulan yang sudah pasti bertentangan dengan perundang-undangan itu.
Hal itu dikemukakan anggota Kelompok Penelitian Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar, dan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, di Jakarta, Rabu (28/11/2012).
IPW menilai, proyek rusun juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam menata kawasan dan buruknya penataan perumahan rakyat.
Kemenpera mengusulkan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di atas Kali Ciliwung dengan konstruksi 15 meter di atas permukaan sungai. Dalam rencana, rusunawa itu akan memiliki 22 tower dan diprediksi dapat menampung 34.000 orang yang sekarang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Dana pembangunan rusun itu direncanakan Rp 600 miliar.
Rencana pemerintah pusat dan Pemprov DKI untuk membangun rumah susun di atas kali Ciliwung tidak disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Penolakan terhadap rencana tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang dihadiri Kemenpera, Menko Kesra, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, pekan lalu.
Pembangunan rumah susun di atas kali Ciliwung dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 yang mengatakan tidak boleh ada bangunan selain jembatan yang berdiri diatas sungai.
"Ide dan rencana dari Kemenpera ini perlu diusut lebih jauh mengapa bisa dihasilkan rencana yang membahayakan seperti itu. Ini mengingat perencanaan proyek tersebut sudah menghabiskan anggaran negara untuk biaya perancangannya dan menyita perhatian banyak pihak secara sia-sia, perlu diperhitungkan dan diusut berapa kerugian negara yang diakibatkannya," ujar Jehansyah.
Hal senada dikemukakan Ali Tranghanda. "Seharusnya, tidak perlu rencana yang tidak masuk akal itu diterapkan. Ini merupakan gambaran perencanaan perumahan rakyat yang buruk," ujarnya.
saus
kok jadi muter2 gitu yah %?
Kementerian PU tidak mengijinkan karena dinilai melanggar UU. Ga boleh ada bangunan d atas sungai.
kenapa ga mencoba sama2 mencarikan solusi?
ya PP udah jelas, kalau sekarang dilanggar nanti semua buat bangunan di atas sungai.
Jangankan di atas sungai, bantaran pun ga boleh dipakai karena bisa menyebabkan
penyempitan. Kalau banjir, makin repot deh. Kemenpera ngaco aja dari awal bawa ide ini.
Solusi? cari lahan yang bener, minta biar BPN dan kementerian teknis kasih rekomendasi.
oh...uang yang di kartu pintar emang untuk keperluan penunjang sekolah, buat belis eragam, sepatu, bku2 dan alat yg tidak bisa dicover dari dana BOS. Sedang SPP dan sarana lain seperti buku paket udah langsung sekolah yang nangani
Ya tapi uang tsb bisa juga dibelikan yg lain gak? Misalnya utk beli rokok, beli tiket bioskop, dll? Kalo bisa, sama juga bo'ong. Maksud ane, kartu bukan uang tapi tanda utk dapat diskon. Utk itu, pemda DKI harus kerja sama dgn museum, toko buku, dll, agar siswa yg menyodorkan kartu tsb ketika mengunjungi museum atau belanja keperluan sekolah akan mendapatkan diskon. Jadi, kartu tsb sudah diarahkan khusus pada hal-hal yg memang diperlukan utk sekolah dan pendidikan siswa ybs. Tidak utk beli-beli yg lainnya. Nanti kalo buat beli kondom gimana? Semiskin-miskinnya siswa di Jakarta, mentalnya tetap mental Jakarta, bukan mental anak dusun yg polos dan lugu.Quote:
Originally Posted by BundaNa
:))
benar, kontrol untuk pemakaian kartu pintar itu sulit dilakukan. seharusnya ga bisa narik uang tunai, tapi jadi uang elektronik,
pemda kerjasama dengan beberapa toko yang menyediakan alat penunjang kebutuhan sekolah, dipakai untuk bayar transjakarta,
dan lainnya. tap, swipe, read atau apapun itu, setelahnya saldo berkurang. tunai rawan penyalahgunaan, mekanisme ini banyak
dikritisi, untuk itu modelnya pelaksanaannya butuh modifikasi. Terlebih yang dikasih kartu pintar itu anak-anak pintar, makin
pintar akalnya makin beragam aksinya :)
Ya ke depannya saran dari bapak-bapak sekalian akan diperhatikan *sok birokrat ::hihi::
Saran ini baru muncul setelah adanya program kartu pintar. Jadi dilihat dulu aja hasilnya sampe 6 bulan ke depan bagaimana. Kalo kurang sip dibenahi. Emang ga gampang punya program kerja yang langsung bagus. Tapi paling enggak idenya jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis.
Kalo soal mengakali sih trgantung niat. Mau dibuat sistem kayak apapun kalo niatnya jelek pasti deh ada aja cara ngakali buat untung sendiri. Kecuali kalo ada sanksi yg tegas ya tapi anak2 ini targetnya jadi susah juga.
Soal kartu pintar bak atm ini, concern aku satu yaitu siswa bisa jadi target kejahatan karena ketauan pasti terima duit tiap tanggal tertentu.
Sesuai dugaan gue bahwa dasar kebijakan Jokowi
adalah prasangka baik (terhadap rakyatnya), jadi
tidak heran jika sistem kartu pintar seperti ini.
Ada bagusnya juga sih, jadi si anak diberi kepercayaan
untuk mandiri.
Sisi jeleknya, si anak bisa menyalah gunakan kepercayaan
ini.
Tapi hemat saya sih nggak apa2 lah, anggap aja ongkos belajar
soal kepercayaan.
niatnya sich bagus buat mengurangi beban keluarga dan siswa itu sendiri...tapi yah kembali ke siswa itu sendiri bisa menjaga amanatnya gak atau hanya cuma buat hura2 aja...belum ampe seminggu dah abis tuch duit cuma buat beli rokok doank...
yang pasti buat belajar nabung 40rb sebulannya :)
^baru ngeh, 40rebu gimana itu anak bisa ngambil ya di atm?::hihi::
Eh, bukannya 240 ribu yak?
^emang kalo ke atm bisa diambil 40rebu nya? -_-
Bisa diakali sih. Saling transfer aja sesama siswa biar genap. ::hihi::
Eh, tapi apa bisa transfer ya?
bisa saja, ini kan rekening/atm bank DKI
Janji Berobat Gratis Jokowi, Tak Terbukti Bagi Warsih
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan warga Jakarta yang kurang mampu cukup menunjukkan KTP ketika berobat ke rumah sakit agar dibebaskan dari biaya. Namun kenyataan yang dialami Warsih tidak seindah janji tersebut.
Warsih seorang wanita berusia 41 tahun menderita komplikasi seperti darah tinggi, gejala stroke, dan pecah pembuluh darah di otak. Lebih buruk lagi, Warsih tengah hamil 5 bulan dengan kondisi si jabang bayi yang juga tidak beruntung.
Suami Warsih, Asyam (44), menuturkan pada hari Minggu (2/12) malam, Warsih mengalami kejang-kejang di rumah mereka di Gang VIII Blok D, Kampung Beting Remaja, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Asyam langsung membawa
Warsih dilarikan ke klinik dekat rumahnya.
Dari klinik tersebut Warsih dirujuk ke RS Pelabuhan Koja. Warsih langsung dilarikan ke IGD RS Pelabuhan dan Asyam mengurus administrasi istrinya. Di sinilah janji manis gubernur terbantahkan.
"Saya menunjukkan fotokopi KTP DKI Jakarta, namun petugas rumah sakit tetap meminta biaya perawatan dan obat. Terus saya harus menunjukkan KTP dan kartu keluarga (KK), dua-duanya," ujar Asyam di RS Pelabuhan, Jl Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara, Senin (3/12/2012).
Maka, Asyam sudah harus membayar biaya perawatan Rp 500 ribu, infus Rp 202 ribu, dan obat Rp 37 ribu untuk biaya perawatan hari pertama di IGD. Tapi kondisi Warsih belum pulih.
"Awalnya saya langsung disuruh bayar Rp 1,2 juta, tapi saya punya uang Rp 500 ribu buat biaya perawatan. Padahal kata pak Jokowi hanya pakai KTP saja bisa berobat gratis, tapi ini malah bayar," ujar Asyam.
Asyam pun mengeluhkan pelayanan dokter RS Pelabuhan yang tampak ogah-ogahan merawat istrinya. Padahal Asyam sangat berharap dokter yang bertugas profesional dan punya hati nurani.
"Kata dokternya pinggang membengkak, pembuluh darah semuanya hampir kena dan yang parah dikepalanya. Rumah sakit mana pun tidak mau menerima penyakit ini, kemungkinan tidak akan tertolong lagi. Dokter jaga semalam maupun dokter pagi sama omongannya kayak gitu," kata Asyam.
-------------------------------
http://m.detik.com/news/read/2012/12/03/173644/2108125/10/janji-berobat-gratis-jokowi-tak-terbukti-bagi-warsih
ini saya yang rada kurang info soal pengobatan gratisnya jokowi atau detik yg bikin berita yg menyudutkan gubernur.
:mikir:
Itu rs pelabuhan koja rs pemerintah bukan?
Terus prosedur gratis biaya itu seperti apa?
kalau prosedur standar sih:
Puskesmas>>RSUD>>RS Tjipto....
Cukup bawa KTP dan KK, maka gratis.
Kedepannya, semua RS, siapapun yang datang ba
wa KTP dan KK, wajib dilayani, layaknya pasien ke
las III secara gratis.
Penjelasan RS Pelabuhan Soal Pengobatan Tak Gratis Pasien Warsih
Jakarta - Nasib malang Warsih yang percaya janji Gubernur DKI Joko Widodo disebut pihak RS Pelabuhan Koja sebagai kesalahpahaman. Kepala RS Pelabuhan Koja, dr Syaiful Huda menyebut rumah sakitnya menerima KTP warga kurang mampu.
"Awalnya kami anggap pasien umum karena meragukan implikasinya. Kami tidak menolak KTP. Kesalahpahaman ada pada petugas kami, karena fotokopi KTP nggak jelas dan tidak menunjukkan aslinya, sehingga petugas minta KK," kata Syaiful di kantornya, Jalan Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara, Senin (3/12/2012).
Syaiful menjelaskan, petugas rumah sakit hanya menjalankan tugas karena tidak mau melanggar peraturan dengan tidak jelasnya tulisan dalam fotokopi KTP Warsih. Hal ini menyebabkan petugas bersikeras untuk meminta KTP asli Warsih pada suaminya, Asyam.
"Petugas kami tidak mau melanggar peraturan rumah sakit. Apalagi suaminya juga tidak punya KTP Jakarta. Sebenarnya itu tidak masalah, karena petugas kami minta KTP asli," ujar Syaiful.
Syaiful membenarkan adanya kerja sama antara rumah sakitnya dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia mengklaim secara prosedural rumah sakitnya telah menangani pasien KJS sesuai standar dari pemerintah provinsi DKI.
"Secara penanganan mereka kita tangani, tapi harus melengkapi administrasinya. Kita juga introspeksi diri, cukup dengan fotokopi KTP bisa berobat," ujar Syaiful.
Ketika ditanyai soal beban biaya Rp 739 ribu yang dibayar Asyam untuk istrinya, Syaiful berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan akan melaksanakan evaluasi pelayanan KJS atau fotokopi KTP.
"Ini masukan buat kita, akan dievaluasi dan diubah. Kami juga mohon maaf buat pasien mungkin petugas kami salah paham," ungkap Syaiful.
Sebelumnya, Warsih yang merupakan warga kurang mampu dari Gang VIII Blok D, Kampung Beting Remaja, Tuguutara, Koja, Jakarta Utara, mengalami kejang-kejang Minggu (2/12) pukul 18.30 WIB. Asyam langsung melarikan istrinya yang sedang mengandung 5 bulan tersebut ke RS Pelabuhan Koja.
Sesampai di rumah sakit tersebut, Asyam hanya membawa uang Rp 500 ribu dan fotokopi KTP istrinya, karena berharap pada janji Gubernur DKI Jokowi soal berobat gratis di rumah sakit hanya dengan menunjukkan KTP.
Namun, kata-kata manis gubernur tersebut tidak dialami Asyam yang harus membayar perawatan dan obat-obatan istrinya sebesar Rp 739 ribu. Asyam kini hanya berharap istrinya yang menderita komplikasi dapat segera sembuh dan dirawat secara baik.
(vid/rmd) http://www.google.co.id/search?clien...pelabuhan+koja
wooh, syukurlah kalo cuma salah paham. :senang:
bukan salah paham
tapi memang jokowi ini sedang bagus-bagusnya, dan barang siapa yg berani-beraninya tidak sejalan dengan jokowi, itu sama saja cari mati
dan untungnya kok beliau nya sedang berjalan di jalan yang benar, jadi klo yang mau berbuat tidak benar, mati aja de ;)Quote:
Originally Posted by Yuki
dan memang di sepanjang jalan pasti ada 1-2 masalah seperti ini, salah paham ato tidak, ini memang expected loss
asal di pihak Jokowi-Ahok tidak mengabaikan masalah2 seperti ini
errr wait.
"Kata dokternya pinggang membengkak, pembuluh darah semuanya hampir kena dan yang parah dikepalanya. Rumah sakit mana pun tidak mau menerima penyakit ini, kemungkinan tidak akan tertolong lagi. Dokter jaga semalam maupun dokter pagi sama omongannya kayak gitu," kata Asyam.
this one, kalo dokternya kayak gini, sama aja boong. :(
bukan cuma jokowinya yang bagus, itu anak buah ampe kebawah2 musti berubah mindsetnya
Jokowi mo bikin aturan soal pembatasan no pol genap - ganjil buat semua kendaraan bermorot baik mobil atau motor pribadi...kayanya dulu pernah juga dech ad wacana kaya gini tapi banyak yang protes..agak susah kalo ini bakal di terapin...dan tetep aja gak akan mengurangi kemacetan..
ga mudheng,
maksudnya pembatasan nopol ganjil genap gimana yah?
Katanya sich kaya gini...
akarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok solusi pembatasan kendaraan berdasarkan nopol genap dan ganjil untuk mengurai kemacetan di wilayah Ibukota. Namun wacana yang berkembang, pembatasan itu tidak hanya akan diberlakukan untuk kendaraan roda empat jenis mobil, tapi juga motor.
"Hanya diberlakukan di kendaraan penumpang dan sepeda motor. Untuk bus dan kendaraan pengangkut barang, tidak," ujar Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kajian pembatasan lalu lintas dengan metode pembatasan pelat nomor di Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Gubernur DKI Joko Widodo dan Wadirlantas Polda AKBP Wahyono, di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Pristono, demikian dia biasa disapa, mengatakan recanannya aturan tersebut secepatnya akan diberlakukan pada Januari 2013 atau selambat-lambatnya Maret 2013. Peraturan itu juga akan diberlakukan sepanjang hari mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB setiap harinya.
Untuk memudahkan petugas dalam melihat pelat genap atau ganjil, Pristono mengatakan setiap pelat nomor akan diberi tanda warna berbeda untuk ganjil dan genap.
"Dibawah pelat nomor akan diberi warna merah untuk ganjil dan hijau untuk genap sehingga bisa diamati lebih mudah. Misal mobil hijau yang berjalan di hari merah, akan mudah ditangkap, tuturnya.
Dengan pemberlakuan peraturan ini, Udar meyakini dapat mengurangi jumlah kendaran di jalanan Jakarta hingga 50 persen.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya pada Agustus 2011 lalu batal melakukan uji coba penerapan pembatasan mobil nomor polisi ganjil dan genap. Program itu dinilai akan mengurangi sekitar 50 persen kemacetan di Jakarta. Uji coba itu urung dilakukan karena beberapa pihak protes.
Salah satu program jokowi-ahok yang soal kartu pinter dengan ngasih uang melalui atm ke pelajar jangan ampe disalah gunakan kaya gini :
Quote:
Situbondo - Sekelompok pelajar SMA di Situbondo dikabarkan menggelar arisan tak lazim. Disebut demikian, karena arisan diadakan untuk keperluan pesta seks dengan cara membooking PSK.
Pemenang arisan mendapat kesempatan menikmati uang hasil arisan untuk berkencan dengan PSK yang diinginkan. Arisan seks siswa itu terungkap berdasarkan hasil testimoni atau pengakuan seorang PSK berinisial YL kepada Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Situbondo.
Testimoni itu didapatkan KPA saat melakukan rapid test atau tes cepat HIV/AIDS kepada para wanita penghibur di sejumlah eks lokalisasi di Situbondo.
"Hingga hari ini ada 21 PSK yang terindikasi terjangkit AIDS. Rata-rata berasal dari luar Situbondo. Salah satunya berinisial YL memberikan testimoni mengejutkan itu. Dia mengaku sering dibooking pelajar SMA dari hasil uang arisan," kata anggota KPA Situbondo, Heryawan di kantor Dinas Kesehatan Situbondo, Kamis (6/12/2012).
Ironisnya, dari testimoni YL itu diketahui para pelajar pemenang arisan kerap datang ke lokasi pelacuran untuk membooking PSK dengan tetap mengenakan seragam sekolah. Hanya sesekali di antara pelajar itu menutupi seragamnya dengan memakai jaket. Disebut-sebut ada 6 pelajar yang pernah membooking PSK pemberi testimoni.
"Tetapi, bukan hanya satu PSK yang bersangkutan saja, ada beberapa PSK lain yang katanya juga pernah dibooking pelajar. Sayangnya si PSK tidak bisa menyebutkan pelajar dari SMA mana," lanjut Heryawan.
Pria yang juga Konselor HIV/AIDS Dinkes Situbondo menyebutkan, PSK yang pernah dibooking pelajar dari hasil arisan itu berusia muda, rata-rata dibawah 30 tahun. Sayangnya, Heryawan enggan menyebutkan secara detail tempat mangkal PSK yang biasa dibooking para pelajar dari uang hasil arisan tersebut.
Sementara dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Situbondo sendiri mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut. Sekretaris Dispendik Situbondo, Ateng Zaelani mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.
"Laporan resmi baik secara tertulis maupun lisan, belum kami terima. Yang masuk ke kami baru informasi. Tapi kami akan serius menindaklanjuti, karena ini bisa merusak pelajar yang notabenenya generasi muda bangsa," tukas Ateng Zaelani saat dihubungi detikSurabaya.com.
Kalo diperhatikan, jokowi ini tidak pernah teriak2 anti korupsi. Kalo ditanya wartawan ttg bagaiman dgn menangani korupsi, beliau selalu membalas dgn perbaiki sistem, perbaiki sdm. Kalo ditanya bagaimana jika ada yg korupsi, beliau hanya menjawab, itu bukan wewenang saya. Kalo ditanya bagaimana dgn korupsi2 yg terjadi di masa lalu di pemda DKI, beliau tidak ambil pusing dgn yg dulu2. Sampe kesel gw ma wartawan.
Tentu saja jokowi anti korupsi, tapi bukan di bibir, melainkan di tindakan.
Percuma mo di bikin sistem yang bagus kaya gimana juga kalo sdmnya masih carut marut..masih merasa raja yang harus dilayani bukan sebagai pelaan rakyat...banyak celah2 kosong yang bisa dipake buat korupsi.
sdm dibenahin..mentalnya diubah menjadi pelayan baru bisa kita oomongin gimana cara menangani korupsi...
kalo pimpinannya suka sidak, lama2 juga bawahannya pada sadar. Emang gak bisa instans, paling gak ada tonggaknya
komen yg RS Koja itu..hahahaa...bagus deh, klo ada RS yang aneh2 ga mau melayani, kasih tau media aja.
gw berharap banyak kalau media bisa jadi mata2nya pemerintah daerah, supaya kalau ada penyimpangan or what so called "kesalahpahaman" ini biar bs di blow up.
so, mereka jadi ga berani main2 ama peraturan gubernur baru.
lanjut............
berita baru : Kartu Jakarta Pintar Sedot Anggaran Rp 804 M
http://id.berita.yahoo.com/kartu-jak...150654514.html
:jempol:
Ada yg bisa sharing postur apbd dki 2013 seperti apa?
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi wali kota terbaik ketiga dunia. Jokowi dipilih karena reputasinya yang membawa perubahan di Kota Surakarta saat menjabat sebagai wali kota.
Dikutip dari http://www.worldmayor.com, Selasa (8/1), predikat pertama wali kota terbaik dunia jatuh pada Inaki Azkuna, Wali kota Bilbao, Spanyol. Inaki Azkuna dikenal karena kebijakannya yang radikal sehingga mampu menyulap Bilbao dari kota industri menjadi kota pusat pariwisata dan seni internasional.
Saat menjabat, Inaki memutuskan untuk menghabiskan hampir USD 230 juta dari uang publik untuk museum untuk seni modern. Kebijakan ini pun segera mengundang kritik keras karena Inaki dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat.
Namun perkembangan sejak saat itu telah membungkam para kritikus. Jumlah pengunjung tahunan ke kota Bilbao meningkat dari 100.000 sebelum pembukaan museum menjadi lebih dari 700.000 pada tahun 2011.
Di posisi kedua wali kota terbaik dunia ini jatuh kepada Lisa SCAFFIDI, Wali kota Perth, Australia Barat. Lisa berhasil meningkatkan profil internasional kota itu. Lisa dianggap wali kota yang membuat kota Perth dikenal sebagai pembuat roti dan susu.
Sedangkan Indonesia diwakili Jokowi. Jokowi selain dianggap sukses mengangkat Surakarta juga sukses dalam kampanye antikorupsi. Kampanyenya melawan korupsi membuatnya mendapatkan reputasi sebagai politisi jujur. Saat menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi juga menolak untuk mengambil gaji.
[hhw]
http://www.merdeka.com/peristiwa/jok...-di-dunia.html
::hohoho::::hohoho::::hohoho::
blm ada bro.ntar akhir januari baru beres katanya sihQuote:
Originally Posted by nurdin