Pilih langsung atau lewat wakil?

Quote:

---

Originally Posted by Casanova Love

Saya prefer pemilihan tidak langsung.
Pemilihan langsung itu boros, makan waktu dan rentan konflik.

Namun ya sayangnya saya juga skrg tidak percaya dg DPRD dan partai-partai.

Dilema ya.
Hahahahaha

---

ahahahaha. betul dilema.

tapi gak usah ngomongin DPRD sekarang deh, yang isinya kader2 karbitan dan cabutan.

kalaupun DPRD itu isinya orang-orang yang berkualitas dan pinter-pinter, saya sendiri gak mau menyerahkan nasib saya ke mereka. jadi mirip2 oligarki dan tentunya rentan manipulasi.

kalau soal boros dan makan waktu, menurut saya itu sih "harga" yang harus kita "bayar" untuk demokrasi. Harga yang harus dibayar karena kita bisa berpartisipasi secara langsung dalam sebuah proses politik.

Jadi saya rasa, kalau gara2 boros dan makan waktu lalu kita menyerahkan begitu aja ke DPRD, kok kayanya pertimbangannya gak esensial?

mengenai rentan konflik, gak ada yang menjamin kalau pemilihan tidak langsung bakal minim konflik. Jangan bandingin sama Orba, karena situasi dan kondisi pada saat itu jauh berbeda (dwifungsi ABRI dan produk2 turunannya)

Lagipula, kalaupun ada konflik, memang berapa banyak konflik (horizontal) yang terjadi selama pilkada langsung?

kalau berdasarkan data International Crisis Group di tahun 2010, ada 20 konflik horizontal dari 244 pilkada yang berlangsung. (lihat International Crisis Group, Indonesia: Preventing Violence in Local Elections, Asia Report N°197 – 8 December 2010).

kalau dari persentasenya, berarti lebih kurang 20% terjadi konflik horizontal. toh itu juga semua selesai. dan saya rasa, solusi untuk mencegah konflik horizontal bukan dengan menyerahkan kewenangan memilih ke DPRD, tapi justru meningkatkan kualitas pendidikan politik, terutama dari pihak2 terkait (parpol, politisi, LSM, KPU, Bawaslu, Pemerintah, DPRD, dll)

nah, kalo anggota DPRD itu dipilih oleh siapa ?

nah, kalo anggota DPRD itu dipilih oleh siapa ?

sama sama
preet

Lho.. Moso ndak tahu anggota DPRD dipilih siapa. Gugel dong, gugel. ::hohoho::

DPRD/DPR sudah dipilih rakyat, idealnya rakyat ga perlu milih pemimpin langsung lagi.

Tapi karena jumlah partai terlalu banyak, pilihan rakyat pun terpecah2, dimana seharusnya pemilih pks, pkb, ppp, dll adalah pemilih yg sejenis. Sebuah partai tidak bisa berhasil memperjuangkan ideologinya karena mau tidak mau harus berkoalisi, di mana tawar menawar terjadi. Partai pemenang pun bukan pemenang. Lenyap lah sudah ideologi, yg ada perjanjian2 politik.

Maka utk milih pemimpin pun perlu rakyat turun lagi. Dgn adanya dua kali memilih, maka menurut gw ada yg sia2.

Quote:

---

Originally Posted by mbok jamu

Lho.. Moso ndak tahu anggota DPRD dipilih siapa. Gugel dong, gugel. ::hohoho::

---

ini pertanyaan retoris

Retoris-nya di mana, Gik?

Quote:

---

Originally Posted by mbok jamu

Retoris-nya di mana, Gik?

---

di pertanyaannya
masa di dalem celana

Quote:

---

Originally Posted by nerve_gas

kalaupun DPRD itu isinya orang-orang yang berkualitas dan pinter-pinter, saya sendiri gak mau menyerahkan nasib saya ke mereka. jadi mirip2 oligarki dan tentunya rentan manipulasi.

---

LIKE THIS :jempol:::itrocks::::itrocks::

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...8ee2364f292a9d

Bgini lho...

Jika Kepala Daerah dpilih langsung oleh rakyat, brarti kan DPRD nya tidak/kurang dipercaya utk membawa suara rakyat.

Normalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mwakili rakyat daerah dg suaranya shg pilihan mreka adalah pilihan rakyat.

Nah, kl DPRD tidak dipercaya, buat apa pilih DPRD?

Knapa rakyat harus sampai memilih 2 kali.

--------

Ini mnuntun pd ptanyaan brikutnya,

Jika kita tidak bisa pcaya pd kterwakilan suara DPRD, mngapa yg kita bereskan bukan DPRD-nya saja?

Mnrt saya, mendingan adakan gerakan tolak pemilu legislatif.

IMO

DPRD itu kan dipilih berdasarkan asas proporsionalitas. Dengan kata lain, semakin padat penduduk di sebuah daerah pemilihan (dapil), maka perwakilannya semakin banyak. Contohnya aja di Bandung, ada Dapil yang isinya 7 orang, ada juga yang 10 orang.

Nah, proporsionalitas ini juga terkait dengan bilangan pembagi pemilih (BPP). Lagi-lagi, Kota Bandung, saya ambil contoh, BPP-nya ditetapkan sekitar 43 ribu orang, untuk satu kursi anggota DRPD Kota Bandung. BPP ini hasil dari pembagian jumlah pemilih di Kota Bandung, sekitar 2,2 juta dibagi 50 kursi DPRD Kota Bandung.

Lalu, kalau kita menerapkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, memangnya 43 ribu orang yang diwakili oleh 1 orang anggota DPRD itu memiliki suara yang sama semuanya? Memangnya gak ada yang punya platform politik yang berbeda?

Ini baru masalah angka saja, dan saya rasa, permasalahan angka ini tentunya bukan masalah yang sepele. Agak-agak konyol kalau kita menganggap suara 43 ribu sekian itu bisa diserahkan begitu saja ke salah satu calon kepala daerah.

Masalah lain adalah kurangnya transparansi dalam semua kegiatan DPRD, yang memang menjadi masalah akut dari Sabang sampai Merauke.

Siapa yang bisa mengontrol peraturan daerah (Perda) yang sedang dibahas oleh DPRD? Siapa yang bisa tahu naskah akademiknya seperti apa? Siapa yang tahu Perda mana yang akan dijadwalkan untuk disidangkan, dan kemudian disetujui oleh DPRD?

Informasi krusial yang seharusnya dapat diakses oleh publik seperti itu aja masih gak bisa diperbaiki. Lalu bagaimana nasibnya dengan pemilihan kepala daerah?

Lalu, fungsi dari DPRD itu sendiri kan sudah jelas: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Di mana esensinya ketika DPRD pun diberikan kewenangan memilih eksekutif? Legislatif memilih eksekutif? Trus separation of powernya di mana?

Beda hal kalau jadinya kaya parlementer ya? Yang bisa mengajukan mosi tidak percaya kapanpun, dan kemudian diganti dengan yang baru. Tapi apa iya mau kaya gitu?

Quote:

---

Originally Posted by nerve_gas

Ini baru masalah angka saja, dan saya rasa, permasalahan angka ini tentunya bukan masalah yang sepele. Agak-agak konyol kalau kita menganggap suara 43 ribu sekian itu bisa diserahkan begitu saja ke salah satu calon kepala daerah.

---

untuk urusan ini aja masih banyak yg salah pilih karena gak kenal siapa yg dipilih, karena informasi gak valid, gak lengkap, dll

Quote:

---

Originally Posted by nerve_gas

Beda hal kalau jadinya kaya parlementer ya? Yang bisa mengajukan mosi tidak percaya kapanpun, dan kemudian diganti dengan yang baru. Tapi apa iya mau kaya gitu?

---

dicoba aja, kali aja cocok
sama seperti waktu pilkada pertama kali

:ngopi:

Quote:

---

Originally Posted by GiKu

dicoba aja, kali aja cocok
sama seperti waktu pilkada pertama kali

:ngopi:

---

Dicoba? Pilih presiden kok coba coba, emangnya cari pacar? ::hihi::

hancurkan dulu semuanya, baru bangun yang baru... ::hohoho::

apanya mau dicoba? jaman orba kan udah pernah

DPR/DPRD kan dipilih buat melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Bukan untuk memilih kepala eksekutif.

Jadi sebagai rakyat, saya ya menyerahkan ketiga hak tersebut saja. Itu motif saya untuk ikut pileg.
Bukan mau menyerahkan hak saya untuk memilih kepala eksekutif.

ayo bubarkan legislatif

lama-lama saya gedeg ama yg satu ini

Quote:

---

Originally Posted by Kingform

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...8ee2364f292a9d

---

'Anggota DPR/DPRD itu dipilih siapa?' justru pertanyaan yang mesti dijawab. Lha.. anggota-anggota DPR yang tidur ini dipilih siapa? Koq rakyat memilih yang seperti ini?

Kalau memang pilihanmu, kenapa komplen? Lha pilihanmu koq.

simbok mulei paham
:)

orang baik memilih orang baik
orang jahat memilih orang jahat

Berarti banyak orang jahat memilih yang jahat ya, Gik. ::ngakak2::

Kayanya enak pilih langsung untuk pemimpin. Kalo untuk wakil rakyat malah nggak enak, coba aja liat yang pada tidur mendengkur dan berliur di foto2 itu. Mending bikin fit and proper test untuk setiap bakal calon anggota dewan untuk mendapatkan kualitas wakil yang bagus. Masa cuma KPK, BPK, MA, MK, menteri yang ada fit and proper testnya.

Makanya.. ngapain pake ada pilih dpr segala?

Yakss ada berita bagus setidaknya dari koran tribun batam, demokrat setuju pilkada dipilih langsung, kalo konsisten maka gerombolan si berat ga cukup mengajukan ruu pilkadanya ::hohoho::

Quote:

---

Originally Posted by ndableg

Makanya.. ngapain pake ada pilih dpr segala?

---

menurut saya, konsekuensi dari trias politica dan separation of power.

Nasional


LSI Mengaku Tak Akan Bangkrut jika Pilkada Lewat DPRD

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
Kamis, 18 September 2014 | 16:29 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Indonesia (LSI) angkat bicara mengenai tudingan pihak Koalisi Merah Putih terkait polemik mekanisme pemilihan kepala daerah dalam pembahasan RUU Pilkada. Koalisi Merah Putih menganggap lembaga survei berada di balik gerakan penolakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Pertama, kita tidak mau masuk ke ranah yang remeh-temeh seperti itu. Ini bukan urusan kepentingan pribadi atau perusahaan. Tapi, ini bicara hak masyarakat. Orang yang harusnya boleh memilih secara langsung dipasung haknya," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, di Jakarta, Kamis (18/9/2014) siang.

Menurut dia, lembaga survei politik juga tidak akan bangkrut apabila pilkada tak lagi dilakukan secara langsung. Pasalnya, masih banyak bidang riset dan survei lainnya yang bisa digeluti.

"Kita masih bisa bermetamorfosis ke riset marketing. Kita masih bisa hidup dari sana," ujarnya.

Ardian mengatakan, alasan yang dikemukakan Koalisi Merah Putih hanya dibuat-buat. Mereka enggan menerima kenyataan bahwa rakyat memang mendukung pilkada langsung.

Sebelumnya, LSI melakukan survei untuk mengukur dukungan masyarakat itu. Hasilnya, sebanyak 81,25 persen responden memilih agar pilkada dilakukan tetap secara langsung. (Baca: LSI: Mayoritas Masyarakat Setuju Pilkada Langsung)

Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih, Idrus Marham, menuding media massa dan lembaga survei berada di balik pembentukan opini yang seolah-olah membuat rakyat menolak pilkada melalui DPRD. Menurut dia, media massa dan lembaga survei mempunyai kepentingan agar pilkada tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. (Baca: Idrus Tuding Media dan Lembaga Survei di Balik Penolakan Pilkada oleh DPRD)

Jubir Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya merasa rakyat sebenarnya tidak berkeberatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketidaksetujuan rakyat yang terdengar selama ini, menurut dia, hanya pembentukan opini semata. (Baca: Koalisi Merah Putih Anggap Penolak Pilkada oleh DPRD Tak Wakili Rakyat)

"Rakyat yang mana (tidak setuju pilkada lewat DPRD)? Kasihan nama mereka dipakai oleh lembaga survei, konsultan politik, makelar politik, dan media yang terancam bangkrut, serta kepala daerah yang mau maju lagi, tapi tanpa partai atau lagi cari perhatian agar duduk di kabinet," kata Tantowi melalui pesan elektronik kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2014) siang.

Menurut Tantowi, berbagai kalangan yang selama ini menolak pilkada lewat DPRD tidaklah mewakili aspirasi rakyat. Pasalnya, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan mereka secara pribadi.

"Bukan rahasia lagi lembaga-lembaga survei itu bukan hanya dapat fee yang besar, melainkan juga konsesi-konsesi ketika calon mereka menang. Wajar kalau mereka sekarang biayain LSM-LSM yang sekarang teriak-teriak atas nama 'rakyat' dan rencananya akan menyerbu DPR, bahkan akan membakarnya," ujar Tantowi.


Gerombolan si berat mulai panik ::hihi::

pilih langsung. biar repot dikit yang penting ada hari libur nasional. :ngopi:eh, ini bukan milih presiden ya...hahaha...kalau milih kepala daerah, lewat dpr aja.soalnya tiap pilkada juga ga jadi hari libur nasional.
loh..tetep. pokusnya libur.

^ kemarin pemilihan Gubernur Bali office gw libur kok

Quote:

---

Originally Posted by Alethia

pilih langsung. biar repot dikit yang penting ada hari libur nasional. :ngopi:eh, ini bukan milih presiden ya...hahaha...kalau milih kepala daerah, lewat dpr aja.soalnya tiap pilkada juga ga jadi hari libur nasional.
loh..tetep. pokusnya libur.

---

Masak si,emang sus ale tinggal dimana? Di batam pemilihan gubernur libur, pemilihan walikota libur juga ::hihi::

oiya?wah, gw bener2 workaholic kalo gt, sampe2 ga tau klo pilkada jakarta juga harusnya libur. ck, gw sibuk banget sih..gimana donk

Quote:

---

Originally Posted by Alethia

oiya?wah, gw bener2 workaholic kalo gt, sampe2 ga tau klo pilkada jakarta juga harusnya libur. ck, gw sibuk banget sih..gimana donk

---

Makanya pacaran sama manusia sus, jangan sama kerjaan ::kabur:: ahhh ::hihi::

Kong Sur juga manusia, sus

iya kan , Kong ?
;)

Dati II (bupati/walikota) pilih langsung, tapi Dati I (gubernur) pilih lewat perwakilan. Kecuali daerah khusus (DKI) atau daerah istimewa (Jogja) atau mungkin Papua bisa diatur melalui aturan khusus tersendiri.

Note: "Perwakilan" bukan hanya berarti anggota DPRD melainkan bisa ditambah dgn melibatkan stakeholders lain di wilayah ybs semacam "Dewan (Perwakilan Daerah) Provinsi/Kota/Kabupaten", bisa berasal dari lembaga ormas, lembaga kampus/akademis, bahkan lembaga "kesultanan" kalo ada, dll. Porsi rasio jumlah hak suara (dibandingkan hak suara DPRD) bisa diatur dan disesuaikan melalui Perda. Bisa juga, misalnya untuk Pilgub, semua walikota/bupati di wilayah provinsi tsb diberikan masing2 hak pilih satu suara misalnya. Bisa juga DPRD Dati II diberikan masing2 hak pilih satu suara (bukan sejumlah anggota lho) untuk Pilgub. Dll kemungkinannya yg penting diatur dlm UU.

:ngopi:

Quote:

---

Originally Posted by 234

Dati II (bupati/walikota) pilih langsung, tapi Dati I (gubernur) pilih lewat perwakilan. Kecuali daerah khusus (DKI) atau daerah istimewa (Jogja) atau mungkin Papua bisa diatur melalui aturan khusus tersendiri.

Note: "Perwakilan" bukan hanya berarti anggota DPRD melainkan bisa ditambah dgn melibatkan stakeholders lain di wilayah ybs semacam "Dewan (Perwakilan Daerah) Provinsi/Kota/Kabupaten", bisa berasal dari lembaga ormas, lembaga kampus/akademis, bahkan lembaga "kesultanan" kalo ada, dll. Porsi rasio jumlah hak suara (dibandingkan hak suara DPRD) bisa diatur dan disesuaikan melalui Perda. Bisa juga, misalnya untuk Pilgub, semua walikota/bupati di wilayah provinsi tsb diberikan masing2 hak pilih satu suara misalnya. Bisa juga DPRD Dati II diberikan masing2 hak pilih satu suara (bukan sejumlah anggota lho) untuk Pilgub. Dll kemungkinannya yg penting diatur dlm UU.

:ngopi:

---

Kok saya ga setuju yah, jujur aja kalo saya pilih dpr dan dprd itu "lebih karna" kewajiban aja, kasarnya kalo saya ga milih rasanya ga sreg kalo mau ngomelin legislative, tapi kalo milih eksekutif baru liat track recordnya, kasarnya saya baru "memakai" hak saya, kalo gubernurnya ntar dipilih dprd,dpd dkk, saya merasa kok hak saya "dikebiri"

::ngopi::

Tentu segala sesuatu ada plus-minusnya. Dan realitanya sekarang, walkot Jakarta itu saat ini ndak dipilih langsung lho meskipun gubernur DKI dipilih langsung. Demikian juga gubernur DIY dipilih melalui "penetapan" meskipun walkot/bupati di Jogja dipilih scr langsung. Dan toh itu relatif ndak bermasalah, setidaknya ndak ada warga Jakpus/Jaktim/Jakbar/Jakut/Jaksel yg protes scr terang2an sampe saat ini. Hal ini menurutku bisa diterapkan di beberapa "wilayah khusus" misalnya Papua yg dikenal dgn budaya "perwakilan" (noken) nya.

Sedangkan alasan saya kenapa gubernur, bukan walkot/bupati, yg lebih memungkinkan untuk dipilih via "perwakilan" karena menurutku gubernur itu posisinya "sekedar menjembatani" pemerintah pusat dgn pemerintah daerah (kota/kabupaten). Sedangkan pelaksana (pembangunan) nya lebih dominan di tingkat kodya/kabupaten.

Kalo Pilpres (pusat) dan Pilbup/Pilwalkot (daerah) saya memang setuju cara langsung, kecuali untuk wilayah/kasus khusus.

Dan, anyway, menurutku ribut2 soal sistem Pilkada saat ini memang ndak bisa dilepaskan dari unsur "sakit hati" dari koalisi hitam eh merah putih maksudku. Ini yg saya kuatirkan nanti, apapun yg akhirnya dipakai, outputnya tidak muncul dari hasil pemikiran yg jernih, baik pihak yg pro maupun kontra.

:ngopi:

Quote:

---

Originally Posted by 234

Kalo Pilpres (pusat) dan Pilbup/Pilwalkot (daerah) saya memang setuju cara langsung, kecuali untuk wilayah/kasus khusus.

Dan, anyway, menurutku ribut2 soal sistem Pilkada saat ini memang ndak bisa dilepaskan dari unsur "sakit hati" dari koalisi hitam eh merah putih maksudku. Ini yg saya kuatirkan nanti, apapun yg akhirnya dipakai, outputnya tidak muncul dari hasil pemikiran yg jernih, baik pihak yg pro maupun kontra.

:ngopi:

---

yup jujur aja om, "aroma" balas dendamnya terasa banget,ini yg buat saya "malas" berpolitik ::kesal::

Yaks, akhirnya resmi dprd yg milih kepala daerah, welcome orba the sequel ::kesal::

nah, skarang perlu dicari nih info sapa2 aja di dpr yang memilih ya/tidak, ini kan sebentuk track record juga :mrgreen:
biar di masa depan, anggota2 ini dipilih / ngga dipilih lagi ke dpr

sepertinya panel ini sedang poluler saat ini

https://pbs.twimg.com/media/BycSSCqCEAAhLsp.jpg

mari kita ucapkan selamat datang kembali kepada orba ::ngakak2:: ::arg!:: ::arg!::